2. • warga negara Indonesia;
• berusia paling rendah 17 (tujuh belas)
tahun;
• berdomisili dalam wilayah kerja PPK,
PPS, dan KPPS;
• mampu secara jasmani dan rohani;
• berpendidikan paling rendah sekolah
menengah atas atau sederajat;
• tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memeroleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
• tidak menjadi anggota Partai
Politik yang dinyatakan dengan
surat pernyataan yang sah atau
paling singkat 5 (lima) tahun tidak
lagi menjadi anggota partai politik
yang dibuktikan dengan surat
partai
keterangan dari pengurus
politik yang bersangkutan;
• tidak menjadi tim kampanye atau
tim pemenangan atau saksi
Peserta Pemilu atau Pemilihan
pada penyelenggaraan Pemilu dan
Pemilihan paling singkat 5 (lima)
tahun
Dalam pembentukan
mempertimbangkan
Pantarlih
keterampilan
penggunaan teknologi dan informasi.
Penyandang disabilitas dapat menjadi
anggota Pantarlih sepanjang memenuhi
persyaratan dan mampu dalam
anggota
melaksanakan tugas sebagai
Pantarlih
Dalam pemenuhan persyaratan mampu
secara jasmani calon Pantarlih, KPU
Kabupaten/Kota dapat bekerja sama
dengan dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
kesehatan/dinas kesehatan setempat
untuk
rekomendasi/penunjukan
mendapatkan
puskesmas
atau rumah sakit setempat, serta
mekanisme pelayanan pembuatan surat
keterangan di rumah sakit
puskesmas
atau
yang
direkomendasikan/ditunjuk
PERSYARATAN PANTARLIH
KPU PERSYARATAN PANTARLIH
3. fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik yang
masih berlaku
fotokopi ijazah
SMA/sederajat atau ijazah
terakhir
surat pernyataan yang
bersangkutan bermaterei
dan ditandatangani
• Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang
pada tiap TPS.
• Pantarlih dapat berasal dari
perangkat kelurahan/desa atau
yang disebut dengan nama lain,
rukun warga, rukun tetangga,
dan/atau warga masyarakat.
• Pantarlih bertanggung jawab
kepada PPS terhadap pelaksanaan
pemutakhiran data Pemilih.
PANTARLIH
Pantarlih diangkat oleh PPS atas
nama KPU Kabupaten/Kota.
DOKUMEN PERSYARATAN
Pantarlih melaksanakan tahapan
pemutakhiran data Pemilih
surat pendaftaran sebagai
calon Pantarlih
Surat keterangan sehat
jasmani dari rumah
sakit/puskesmas/klinik
daftar riwayat hidup 4x6
Tambahan Dokumen
surat keterangan partai politik bagi calon Pantarlih
yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling
singkat 5 (lima) tahun;
surat pernyataan bermeterai yang memuat
informasi bahwa nama dan identitas calon
Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa
sepengetahuan yang bersangkutan
KPU DOKUMEN PERSYARATAN PANTARLIH
4. a. pengumuman
pendaftaran calon
Pantarlih;
b. penerimaan
pendaftaran calon
Pantarlih;
c. penelitian administrasi
calon Pantarlih;
d. pengumuman hasil
seleksi calon Pantarlih;
dan
e. penetapan nama hasil
seleksi Pantarlih.
Tahapan Seleksi
PPS mengangkat dan
memberhentikan
Pantarlih.
Pengumuman pendaftaran
dilakukan pada tempat publik
Menerima pendaftaran dan
melakukan pengecekan
kelengkapan dokumen
Melakukan penelitian
administrasi pada
dokumen persyaratan
Menentukan hasil
administrasi dan
mengumumkan hasil
seleksi
Menetapkan Pantarlih
berdasarkan hasil seleksi
Mengangkat dan melantik
Pantarlih yang dinyatakan
lulus seleksi
1 2 3
6 5 4
KPU Kabupaten/Kota dapat
melaukan penunjukan
Pantarlih apabila dalam
pelaksanaan seleksi PPS
tidak mendapatkan calon
anggota Pantarlih yang
memenuhi syarat
7
Melaporkan seluruh
pelaksanaan kepada KPU
Kabupaten/Kota
Pengangkatan Pantarlih
KPU MEKANISME PENGANGKATAN PANTARLIH
5. NO TAHAPAN SELEKSI AWAL AKHIR
1 Pengumuman pendaftaran calon
pantarlih
26 Januari 2023 28 Januari 2023
2 Penerimaan pendaftaran calon
pantarlih
26 Januari 2023 31 Januari 2023
3 Penelitian administrasi calon
pantarlih
27 Januari 2023 2 Februari 2023
4 Pengumuma hasil seleksi calon
pantarlih
3 Februari 2023 5 Februari 2023
5 Penetapan nama hasil seleksi
pantarlih
5 Februari 2023 5 Februari 2023
6 Pelantikan pantarlih 6 Februari 2023 6 Februari 2023
KPU JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH
6. • Pantarlih wajib melaporkan
pelaksanaan tahapan pemutakhiran
data pemilih secara berkala kepada
PPS pada akhir masa jabatan.
• Pada akhir masa jabatan Pantarlih,
dilakukan penilaian kinerja dengan
mempertimbangkan aspek:
a. pelaksanaan tahapan pemutakhiran
data pemilih;
b. penegakan kode etik, kode perilaku,
sumpah/janji, dan pakta integritas
penyelenggara pemilu; dan
c. hasil laporan.
• Penilaian dilakukan oleh PPS dan
Pantarlih.
• Penghitungan nilai menjadi
tanggungjawab PPS.
• PPS melaporkan hasil penilaian kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
a. membantu KPU Kabupaten/Kota,
PPK, dan PPS dalam melakukan
penyusunan daftar Pemilih dan
pemutakhiran data Pemilih;
b. melaksanakan pencocokan dan
penelitian data Pemilih;
c. memberikan tanda bukti terdaftar
kepada Pemilih;
d. menyampaikan hasil pencocokan
dan penelitian kepada PPS; dan
e. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan
PPS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
a. melakukan koordinasi dalam
membantu PPS untuk menyusun
daftar Pemilih hasil
pemutakhiran; dan
b. menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan pencocokan
dan penelitian kepada PPS.
Tugas Pantarlih Kewajiban Pantarlih Evaluasi Kinerja Pantarlih
KPU TUGAS DAN KEWAJIBAN PANTARLIH
