Presentasi tentang Hukum dan Pelanggarannya

1. DISUSUN OLEH KELOMPOK 8

2. DESY SULISTYANINGTYAS (22120289)
ASIH RAHMASARI (22120290)
YESIKA BETRIANA MAYSAROH (22120303)
HABIB AWLIYAMALIK (22120305)

3. Hukum dan penegakan hukum dalam
masyarakat diatur oleh berbagai macam
kaidah atau norma, yang pada
hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan
kehidupan bersama yang tertib dan
tenteram.

4. Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi
sikapnya atau kecenderungan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu
terhadap manusia, benda maupun
keadaan-keadaan. Sehingga kaidah atau
norma merupakan patokan-patokan atau
pedoman- pedoman perihal tingkah laku
yang diharapkan.

5. NORMA AGAMA
NORMA KESUSILAAN
NORMA KESOPANAN
Kehidupan yang teratur dan yang di
tentukan oleh agama, jika melanggarnya
akan merasakan sanksinya dan dosa yang
bersangkutan akan memperoleh hukuman
dari Tuhan maka yang bersangkutan
akan senantiasa berusaha berbuat baik
dalam menjalin hubungan dengan
sesamanya sesuai dengan perintah
Tuhan.
Sekumpulan peraturan hidup yang
dianggap sebagai suara hati nurani
setiap manusia. sanksi norma ini lebih
menekankan pada adanya penyesalan
dalam diri atau batin seseorang yang
telah melakukan pelanggaran terhadap
norma
norma kesopanan ini tidak terlepas dari
kebiasaan yang berlaku di masyarakat
sehingga sanksinya pun akan muncul
dari masyarakat yang bersangkutan.
Norma kesopanan tidak mempunyai
lingkungan pengaruh yang luas jika
dibandingkan dengan norma agama atau
norma lainnya

6. NORMA HUKUM NORMA ADAT
kesepakatan yang dibuat oleh seluruh
unsur masyarakat, atau yang mewakili
masyarakat di wilayah-wilayah tertentu.
Norma hukum sangat penting untuk
disepakati, karena dibahas tentang apa
yang boleh dilakukan dan apa saja yang
tidak boleh dilakukan.
Sekumpulan peraturan hidup yang
tumbuh dan berkembang pada suatu
masyarakat dan ditaati serta
dilaksanakan oleh masyarakat yang
bersangkutan karena dirasakan sebagai
suatu kewajiban.

7. KEPOLISIAN
Kepolisian negara ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara
keamanan di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya Hukum acara
Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik.
KEJAKSAAN
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum
serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Jadi, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan.
KEHAKIMAN
Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili.
Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dapat dilakukan dalam
berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya.

8. Program pendidikan hukum di persekolahan hendaknya
diarahkan untuk membantu siswa memperoleh
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar
mereka kelak dapat berpartisipasi secara efektif dalam
lembaga-lembaga hukum, Tujuan utama dari pendidikan
hukum,seperti dikemukakan oleh Bank (1977: 258-259)
adalah untuk membantu siswa mengembangkan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan
untuk memperoleh hak-hak hukumnya secara maksimum
dalam masyarakat.

9. Mengembangkan pengetahuan dan sikapnya berkenaan dengan hukum dan sistem peradilan pidana
jadi mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam sistem hukum masyarakat kontemporer.
Memahami sistem peradilan, struktur organisasi dan fungsi lembaga penegak hukum.
Memahami berbagai aspek hukum sipil yang mempengaruhi kehidupannya hukum perkawinan dan
perceraian, perjanjian/kontrak, asuransi, kesejahteraan sosial, pajak, dan lembaga bantuan hukum
Memahami tuntutan masyarakat akan peraturan dan hukum, sumber- sumber hukum, perubahan
hukum, dan sanksi hukum.

10. Kaidah atau norma merupakan patokan-patokan atau pedoman-
pedoman perihal tingkah laku yang diharapkan. kita mengenal
berbagai kaidah atau norma yang meliputi norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum.
Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya maka dibentuk
lembaga penegakan hukum.
Program pendidikan hukum di persekolahan hendaknya diarahkan
untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan agar mereka kelak dapat
berpartisipasi secara efektif dalam lembaga-lembaga hukum.