SlideShare a Scribd company logo
Duta Transformasi
harus
PROFIT
profesional berintegritas
Semangat
Pagi
4 Hal yang dapat dilakukan masyarakat
untuk turut berantas korupsi
1. Terus berlatih menjadi pribadi yang berintegritas
2. Pantang terlibat Tindak Pidana Korupsi
3. Aktif dalam gerakan antikorupsi (penindakan,
pencegahan, edukasi, kerjasama internasional)
4. Ajak yang lain untuk melakukan hal yang sama
Strategi Pemberantasan Korupsi
We are not just
observer of change,
We are the
changemaker
Siapa Kita?
Kami adalah
pejuang
antikorupsi
Indonesia?
Milik Kita...
Korupsi?
L A W A N ...!!!
Duta Transformasi
harus
PROFIT
profesional berintegritas
Bahan Diskusi Kita Hari ini:
Mengapa Duta
Transformasi harus
#PROFIT?
• Apa itu
INTEGRITAS?
• Bagaimana
LANGKAH-
LANGKAH
menjadi Duta yang
berintegritas?
INDONESIA TIDAK KEKURANGAN
ORANG PINTAR (baca:
PROFESIONAL),
INDONESIA KEKURANGAN
ORANG JUJUR (baca: Integritas)
PROFESIONAL
orang yang menyandang suatu jabatan atau
pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau
keterampilan yang tinggi.
INTEGRITAS
bertindak secara konsisten antara apa yang
dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-
nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari
nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai
masyarakat atau nilai moral pribadi)
Sumber: Kamus Kompetensi Perilaku KPK
Apakah
INTEGRITAS = ANTIKORUPSI
?
Seseorang yang berintegritas, belum tentu
antikorupsi, jika:
“nilai-nilai yang diyakini atau Kode Etik-
nya bertentangan dengan prinsip-prinsip
antikorupsi”
Apakah
KORUPSI
itu?
KORUPSI itu ...
KORUPSI
menurut UU No.31/99 jo UU No. 20/2001
Apakah akibat dari
KORUPSI
itu?
• Berapa sekolah yang dapat dibangun?
• Berapa anak yang dapat dibiayai sekolah
gratis?
• Berapa puskesmas yang dapat dibangun?
Biaya Eksplisit
Dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung
kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Uang itulah yang dinikmati para koruptor, yang disebut
biaya eksplisit.
Sepanjang 2001-2012, biaya eksplisit akibat ulah 1.842
koruptor yang diajukan ke meja hijau, adalah sebesar itu
tadi. Besarnya itu tadi, Rp168 triliun.
• Gunung es
terungkap
belum
terungkap
Biaya Antisipasi
Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten. Juga, biaya
reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi.
Biaya Akibat Korupsi
Biaya peradilan (hakim, jaksa, dan sebagainya); biaya
penyidikan, biaya operasional KPK dan PPATK, serta biaya
perampasan aset di luar dan dalam negeri.
Biaya Implisit
Biaya oportunitas korupsi: beban angsuran bunga di masa
mendatang yang timbul karena korupsi di masa
sebelumnya. Selain itu, juga merupakan perbedaan
ekonomi berantai, antara kondisi terdapat korupsi dan
tidak ada korupsi.
Siapa yang harus menanggung?
“Ketika seorang
PNS/Penyelenggara
Negara menerima
gratifikasi,
indepedensinya
sedang dipenjara”
“Para pelayan bangsa
harus memberikan
pelayanan mereka tanpa
menerima hadiah-hadiah.
Mereka yang
membangkang, kalau
terbukti bersalah, harus
dibunuh tanpa upacara”
Plato (427 SM – 347
SM)
Tidak tahu asal-usul
pemberian (tidak kenal
pemberi dan asal-usul
barang pemberian)
bukan alasan untuk
menerima, tetapi justru
alasan untuk menolak!
Seseorang yang berintegritas, belum tentu
antikorupsi, jika:
“nilai-nilai yang diyakini atau Kode Etik-
nya bertentangan dengan prinsip-prinsip
antikorupsi”
Apakah Duta Transformasi
memiliki Kode Etik yang bersesuaian dengan
prinsip-prinsip antikorupsi
Sudahkah kita
BERINTEGRITAS
1. Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah
melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas
yang Anda anut/yakini terkait antikorupsi
2. Mengingatkan, menegur, dan menyatakan kepada orang lain
adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai/norma walaupun hal
tersebut sulit
3. Menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi
meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi
Sudahkah kita berintegritas?
1. Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah
melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas
yang Anda anut/yakini terkait antikorupsi
2. Mengingatkan, menegur, dan menyatakan kepada orang lain
adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai/norma walaupun hal
tersebut sulit
3. Menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi
meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi
Sudahkah kita berintegritas?
1. Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah
melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas
yang Anda anut/yakini terkait antikorupsi
2. Mengingatkan, menegur, dan menyatakan kepada orang lain
adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai/norma walaupun hal
tersebut sulit
3. Menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi
meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi
Sudahkah kita berintegritas?
Perilaku ANTIKORUPSI
harus menjadi sebuah BUDAYA
Biasakan yang BENAR
Bukan membenarkan yang BIASA

More Related Content

What's hot

Integritas
IntegritasIntegritas
Integritas
Muslihin Hilim
 
Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Integritas dan Inovasi Pelayanan PublikIntegritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan DaerahManajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
Nur Fitrianna Damayanti
 
Dinamika masyarakat dan kebudayaan
Dinamika masyarakat dan kebudayaanDinamika masyarakat dan kebudayaan
Dinamika masyarakat dan kebudayaan
Yunita Puspitasari
 
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Dadang Solihin
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
Dr. Zar Rdj
 
Hukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalHukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasional
Taa Thaa
 
Presentasi pkn OTONOMI DAERAH
Presentasi pkn OTONOMI DAERAHPresentasi pkn OTONOMI DAERAH
Presentasi pkn OTONOMI DAERAH
Chatrin Evelin
 
PROPOSAL SKRIPSI
PROPOSAL SKRIPSIPROPOSAL SKRIPSI
PROPOSAL SKRIPSI
DELA ASFARINA
 
Korupsi dan TPPU.pptx
Korupsi dan TPPU.pptxKorupsi dan TPPU.pptx
Korupsi dan TPPU.pptx
Toyib Abdulloh
 
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa (tugas pancasila smt1)
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa (tugas pancasila smt1)Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa (tugas pancasila smt1)
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa (tugas pancasila smt1)
Izmi KM
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
Sigit Riono
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
Nandya Guvita
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Titania Intan Permatasari
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bab4, Masyarakat (Antropologi)
Bab4, Masyarakat (Antropologi)Bab4, Masyarakat (Antropologi)
Bab4, Masyarakat (Antropologi)
Thaliapohan
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional
Gian Angelo
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
stkip-pgri pontianak
 

What's hot (20)

Integritas
IntegritasIntegritas
Integritas
 
Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Integritas dan Inovasi Pelayanan PublikIntegritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik
 
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan DaerahManajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
Apa itu etika.
Apa itu etika.Apa itu etika.
Apa itu etika.
 
Dinamika masyarakat dan kebudayaan
Dinamika masyarakat dan kebudayaanDinamika masyarakat dan kebudayaan
Dinamika masyarakat dan kebudayaan
 
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
 
Hukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalHukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasional
 
Presentasi pkn OTONOMI DAERAH
Presentasi pkn OTONOMI DAERAHPresentasi pkn OTONOMI DAERAH
Presentasi pkn OTONOMI DAERAH
 
PROPOSAL SKRIPSI
PROPOSAL SKRIPSIPROPOSAL SKRIPSI
PROPOSAL SKRIPSI
 
Korupsi dan TPPU.pptx
Korupsi dan TPPU.pptxKorupsi dan TPPU.pptx
Korupsi dan TPPU.pptx
 
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa (tugas pancasila smt1)
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa (tugas pancasila smt1)Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa (tugas pancasila smt1)
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa (tugas pancasila smt1)
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Bab4, Masyarakat (Antropologi)
Bab4, Masyarakat (Antropologi)Bab4, Masyarakat (Antropologi)
Bab4, Masyarakat (Antropologi)
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
 

Similar to PPT Integritas Korupsi di Indonesia.ppt

Sesi-2-Cermin-Integritas.ppt
Sesi-2-Cermin-Integritas.pptSesi-2-Cermin-Integritas.ppt
Sesi-2-Cermin-Integritas.ppt
santiaardila
 
Sesi-2-Cermin-Integritas.ppt
Sesi-2-Cermin-Integritas.pptSesi-2-Cermin-Integritas.ppt
Sesi-2-Cermin-Integritas.ppt
AriYudianto2
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
FachridWadly1
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
PendidikanIPA
 
Pendidikan Anti Korupsi.pptx
Pendidikan Anti Korupsi.pptxPendidikan Anti Korupsi.pptx
Pendidikan Anti Korupsi.pptx
GilangMaulana50
 
Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas Dewantara
Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas DewantaraPendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas Dewantara
Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas Dewantara
Maz Vicarious
 
Be & gg, indra sigit anggita, hapzi ali, philosophical ethics and business, u...
Be & gg, indra sigit anggita, hapzi ali, philosophical ethics and business, u...Be & gg, indra sigit anggita, hapzi ali, philosophical ethics and business, u...
Be & gg, indra sigit anggita, hapzi ali, philosophical ethics and business, u...
PT. PLN (Persero)
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
Eddy Siswanto
 
Etik umb tindakan korupsi
Etik umb tindakan korupsiEtik umb tindakan korupsi
Etik umb tindakan korupsi
Ines Pratiwi
 
materi 1 korupsi dan integritasjliihkhk.pptx
materi 1 korupsi dan integritasjliihkhk.pptxmateri 1 korupsi dan integritasjliihkhk.pptx
materi 1 korupsi dan integritasjliihkhk.pptx
kartikaagung4567
 
Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015
Andri Tri Kuncoro
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
rickygunawan84
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
EkoPriadi3
 
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
AiniAzahraErinatasya
 
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
SuriskaDestriyanti
 
Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...
Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...
Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...
basrizal82
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
rickygunawan84
 
Nilai_dan_Prinsip_Anti_Korupsi.pptx
Nilai_dan_Prinsip_Anti_Korupsi.pptxNilai_dan_Prinsip_Anti_Korupsi.pptx
Nilai_dan_Prinsip_Anti_Korupsi.pptx
PUPUTPUJIANTI
 
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKNbe dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
FIkri Aulawi Rusmahafi
 
Be&gg,randy soulisa,hapziali,philosophicalethicsandbusiness,universitasme...
Be&gg,randy soulisa,hapziali,philosophicalethicsandbusiness,universitasme...Be&gg,randy soulisa,hapziali,philosophicalethicsandbusiness,universitasme...
Be&gg,randy soulisa,hapziali,philosophicalethicsandbusiness,universitasme...
Randy Soulisa
 

Similar to PPT Integritas Korupsi di Indonesia.ppt (20)

Sesi-2-Cermin-Integritas.ppt
Sesi-2-Cermin-Integritas.pptSesi-2-Cermin-Integritas.ppt
Sesi-2-Cermin-Integritas.ppt
 
Sesi-2-Cermin-Integritas.ppt
Sesi-2-Cermin-Integritas.pptSesi-2-Cermin-Integritas.ppt
Sesi-2-Cermin-Integritas.ppt
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
 
Pendidikan Anti Korupsi.pptx
Pendidikan Anti Korupsi.pptxPendidikan Anti Korupsi.pptx
Pendidikan Anti Korupsi.pptx
 
Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas Dewantara
Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas DewantaraPendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas Dewantara
Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas Dewantara
 
Be & gg, indra sigit anggita, hapzi ali, philosophical ethics and business, u...
Be & gg, indra sigit anggita, hapzi ali, philosophical ethics and business, u...Be & gg, indra sigit anggita, hapzi ali, philosophical ethics and business, u...
Be & gg, indra sigit anggita, hapzi ali, philosophical ethics and business, u...
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Etik umb tindakan korupsi
Etik umb tindakan korupsiEtik umb tindakan korupsi
Etik umb tindakan korupsi
 
materi 1 korupsi dan integritasjliihkhk.pptx
materi 1 korupsi dan integritasjliihkhk.pptxmateri 1 korupsi dan integritasjliihkhk.pptx
materi 1 korupsi dan integritasjliihkhk.pptx
 
Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
 
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
1-pengertian-dan-prinsip-anti-korupsi.pptx
 
Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...
Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...
Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Nilai_dan_Prinsip_Anti_Korupsi.pptx
Nilai_dan_Prinsip_Anti_Korupsi.pptxNilai_dan_Prinsip_Anti_Korupsi.pptx
Nilai_dan_Prinsip_Anti_Korupsi.pptx
 
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKNbe dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
 
Be&gg,randy soulisa,hapziali,philosophicalethicsandbusiness,universitasme...
Be&gg,randy soulisa,hapziali,philosophicalethicsandbusiness,universitasme...Be&gg,randy soulisa,hapziali,philosophicalethicsandbusiness,universitasme...
Be&gg,randy soulisa,hapziali,philosophicalethicsandbusiness,universitasme...
 

More from santiaardila

SKI-Kelas-X.pptx
SKI-Kelas-X.pptxSKI-Kelas-X.pptx
SKI-Kelas-X.pptx
santiaardila
 
SKI-Kelas-X.pptx
SKI-Kelas-X.pptxSKI-Kelas-X.pptx
SKI-Kelas-X.pptx
santiaardila
 
ppt pkl syifa.pptx
ppt pkl syifa.pptxppt pkl syifa.pptx
ppt pkl syifa.pptx
santiaardila
 
PPT Webinar.pptx
PPT Webinar.pptxPPT Webinar.pptx
PPT Webinar.pptx
santiaardila
 
PPT AKSI NYATA MERDEKA BELAJAR.pptx
PPT AKSI NYATA MERDEKA BELAJAR.pptxPPT AKSI NYATA MERDEKA BELAJAR.pptx
PPT AKSI NYATA MERDEKA BELAJAR.pptx
santiaardila
 
PPT SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptx
PPT SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptxPPT SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptx
PPT SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptx
santiaardila
 

More from santiaardila (6)

SKI-Kelas-X.pptx
SKI-Kelas-X.pptxSKI-Kelas-X.pptx
SKI-Kelas-X.pptx
 
SKI-Kelas-X.pptx
SKI-Kelas-X.pptxSKI-Kelas-X.pptx
SKI-Kelas-X.pptx
 
ppt pkl syifa.pptx
ppt pkl syifa.pptxppt pkl syifa.pptx
ppt pkl syifa.pptx
 
PPT Webinar.pptx
PPT Webinar.pptxPPT Webinar.pptx
PPT Webinar.pptx
 
PPT AKSI NYATA MERDEKA BELAJAR.pptx
PPT AKSI NYATA MERDEKA BELAJAR.pptxPPT AKSI NYATA MERDEKA BELAJAR.pptx
PPT AKSI NYATA MERDEKA BELAJAR.pptx
 
PPT SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptx
PPT SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptxPPT SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptx
PPT SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptx
 

Recently uploaded

Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 

Recently uploaded (10)

Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 

PPT Integritas Korupsi di Indonesia.ppt