Sejarah korupsi di Indonesia telah berlangsung lama sejak zaman kerajaan hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi namun belum sepenuhnya berhasil. Korupsi berkembang karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan budaya tertutup di masyarakat sejak dahulu kala.
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Teori-teori kriminologi meliputi teori klasik, neo klasik, kartografi, sosialis, tipologis (Lombroso, tes mental, psikiatri, sosiologis), lingkungan, biososiologis, dan NKK. Teori-teori tersebut berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dari berbagai perspektif seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administrasi negara, mencakup pengaturan wewenang aparat administrasi negara, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”Fenti Anita Sari
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
Disusun Oleh :
Yudimas Thariq Pratama (17.02.51.0004)
Teguh Ananto Kusuma (17.02.51.0024)
Rosa Zhal Zhabila (17.02.51.0038)
Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
Febry Nur Anisa P.S.L (17.02.51.0045)
Universitas Stikubank Semarang
Dokumen ini membahas sejarah korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Berbagai lembaga dan operasi telah dibentuk untuk memberantas korupsi namun kurang berhasil karena berbagai faktor seperti campur tangan politik. Pada akhirnya pada tahun 2003 dibentuk KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia.
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan sejarah organisasi Pemuda Muslimin Indonesia dari tahun 1928 hingga 2014, mencakup latar belakang berdirinya organisasi tersebut dan perjuangan melawan kolonialisme.
2. Masyarakat kolonal di Indonesia dicirikan oleh dominasi ekonomi, politik, dan diskriminasi serta terbentuknya kelas atas, menengah, dan rendah.
3. Bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajahan
Teori-teori kriminologi meliputi teori klasik, neo klasik, kartografi, sosialis, tipologis (Lombroso, tes mental, psikiatri, sosiologis), lingkungan, biososiologis, dan NKK. Teori-teori tersebut berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dari berbagai perspektif seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administrasi negara, mencakup pengaturan wewenang aparat administrasi negara, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”Fenti Anita Sari
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
Disusun Oleh :
Yudimas Thariq Pratama (17.02.51.0004)
Teguh Ananto Kusuma (17.02.51.0024)
Rosa Zhal Zhabila (17.02.51.0038)
Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
Febry Nur Anisa P.S.L (17.02.51.0045)
Universitas Stikubank Semarang
Dokumen ini membahas sejarah korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Berbagai lembaga dan operasi telah dibentuk untuk memberantas korupsi namun kurang berhasil karena berbagai faktor seperti campur tangan politik. Pada akhirnya pada tahun 2003 dibentuk KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia.
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan sejarah organisasi Pemuda Muslimin Indonesia dari tahun 1928 hingga 2014, mencakup latar belakang berdirinya organisasi tersebut dan perjuangan melawan kolonialisme.
2. Masyarakat kolonal di Indonesia dicirikan oleh dominasi ekonomi, politik, dan diskriminasi serta terbentuknya kelas atas, menengah, dan rendah.
3. Bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajahan
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, di mana korupsi dapat disamakan dengan konsep-konsep seperti ghulul, syariqah, khianat, dan risywah dalam hukum Islam. Empat upaya yang harus segera dilakukan untuk memberantas korupsi menurut dokumen tersebut adalah maksimalkan hukuman, penegakan supremasi
Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...basrizal82
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan penyebab-penyebabnya. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat. Dokumen juga menyebutkan beberapa faktor penyebab korupsi antara lain gaya hidup konsumtif, sistem hukum dan politik yang lemah, serta rendahnya pengawasan.
Korupsi Elite Politik dari Zaman Kerajaan ke Era ReformasiSatrio Arismunandar
Tulisan ini membahas tentang sejarah perilaku korupsi elite politik di Indonesia, mulai dari zaman kerajaan hingga era reformasi. Perilaku korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara akibat sistem feodal yang mengakar dalam budaya masyarakat. Praktik korupsi memuncak di era Orde Baru dengan terbentuknya jejaring hubungan antara elite politik dan bisnis. Meski rezim Orde Baru runtuh, perilaku korup
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk awal munculnya korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan upaya pemberantasan korupsi. Dokumen ini menjelaskan bahwa korupsi telah menjadi masalah sosial serius di Indonesia yang berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, namun masyarakat cenderung apatis terhadap korupsi. Dokumen juga mengidentifikasi fak
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, mulai dari pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, ciri-ciri dan unsur-unsur korupsi, penyebab terjadinya korupsi, jenis tindak pidana korupsi, serta perkembangan korupsi di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena korupsi di Indonesia.
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...FIkri Aulawi Rusmahafi
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, sejarah dan gambaran umum korupsi di Indonesia, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam memberantas korupsi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi seperti upaya pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM.
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...FIkri Aulawi Rusmahafi
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, sejarah dan gambaran umum korupsi di Indonesia, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam memberantas korupsi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi seperti upaya pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM.
Makalah ini membahas tentang imperialisme dan kolonialisme Barat serta gerakan perlawanan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian kolonialisme sebagai pengembangan kekuasaan negara atas wilayah asing, dan imperialisme sebagai upaya menguasai seluruh dunia. Bangsa Barat melakukan kolonialisme di Indonesia untuk tujuan ekonomi dan agama, menyebabkan dampak politik, sosial, ekonomi, dan budaya bagi Indonesia. Rakyat Indonesia ke
Similar to PPT SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptx (20)
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya integritas bagi para duta transformasi dalam memerangi korupsi. Dokumen tersebut menjelaskan definisi integritas sebagai bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, serta menyoroti bahaya korupsi bagi negara dan masyarakat. Dokumen tersebut juga menekankan pentingnya memiliki kode etik yang sesuai dengan prinsip-prinsip antikorupsi bagi para duta
Dokumen tersebut merangkum hasil praktek lapangan mengenai perkandangan ternak kerbau di peternakan Bapak M. Sholeh. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, tujuan, prosedur kerja, analisis data, hasil dan pembahasan mengenai perkandangan, serta kesimpulan dan saran.
Modul pelatihan topik "Merdeka Belajar" membahas tentang pentingnya mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar sesuai dengan kodrat setiap murid, serta memberikan pembelajaran yang dapat mengantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik diharapkan dapat mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh dengan melatih kecerdasan budi pekerti murid.
PPT Integritas Korupsi di Indonesia.pptsantiaardila
Dokumen tersebut membahas pentingnya integritas dan perilaku anti-korupsi bagi para duta transformasi. Terdapat empat hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk turut berantas korupsi, yaitu menjadi pribadi berintegritas, menolak terlibat korupsi, aktif dalam gerakan anti-korupsi, dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dokumen ini juga menjelaskan arti profesional dan integritas
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di
era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan
untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi
korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan
pasca kemerdekaan.
2. “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif
kekuasaan, kekayaan dan wanita. Perebutan kekusaan di Kerajaan
Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut
kekusaan: Anusopati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan
seterusnya), Majapahit (pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain- lain),
Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang), Banten (Sultan Haji
merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso)
SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA
3. Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya
sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di
Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan
Kekuasaan di Indonesia Kehancuran kerajaan-kerajaan
besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah
karena perilaku korup dari sebagian besar para
bangsawannya.
SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA
Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti
atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa.
Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara
(perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.
Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena
dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda
4. Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram
menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan
Surakarta. Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi
dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.
Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan
Pakualaman
● SEJARAH KORUPSI DI
INDONESIA
5. Dalam buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles
(Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa
tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah
pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk
Jawa digambarkan sangat “nrimo” atau pasrah terhadap
keadaan.
Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih
dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka
menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil
sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak
mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan
yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem)
yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau
mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih
suka mencari muka atau berperilaku oportunis.
6. Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut
menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi
dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak) dari
rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya
oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdidalem di
Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga
mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.
● SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA
7. • Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh
Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 -
1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah
banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda.
Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam
Bonjol (1821-1837), Aceh (1873- 1904) dan lain-lain.
SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI INDONESIA
8. Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi
(rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa
Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada
pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)” yang secara harfiah
berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu
adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar
hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
memberi kontribusi ke kas Belanda,
● SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI
DI INDONESIA
9. Sejarah perkembangan korupsi
di Indonesia
• Pada masa Orde Lama
Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia
Retooling Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan
UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan
dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan
Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu
itu setengah hati menjalankannya.
10. • Pada masa Orde Lama
Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan,
istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam
perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir
tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih
agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada
Presiden
SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA
11. 13 Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya
pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu
menjabat sebagai Menkohankam/ Kasab dibantu oleh Wiryono
Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasuskasus korupsi ke
meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah
“Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara
serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik
korupsi dan kolusi.
SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI INDONESIA
12. SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA
• Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang
kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi
Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi
ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.
Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu
akhirnya mengalami stagnasi.
Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan
negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah
yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap
mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.
13. • Pada Masa Orde Baru
dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa
Agung. - Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam
memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan
pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK.
Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap
bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A.
Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain
Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan
Pertamina. Namun kornite ini hanya “macan ompong” karena hasil
temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.
SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI
INDONESIA
14. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina,
Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap
sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa
yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto.
SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA
15. • Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib,
dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga
memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di
masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul
perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan
Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara
pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil
dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga
menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari
dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa
bekas sama sekali.
SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI
INDONESIA
16. • Pada Era Reformasi
hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus
Korupsi” yang sangat ganas. Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan
baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman,
Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000.
Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk rnemberantas korupsi dari
anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya
dibubarkan.
SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI
INDONESIA
17. Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan
konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki
Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate.
Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya
pemberantasan KKN. - Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden
Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang
dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI
INDONESIA
18. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi
perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene
memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional.
Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa.
Belakangan kasus- kasus korupsi merebak pula di sejumlah
DPRD era Reformasi. - Komisi Pemberantasan Korupsi, atau
disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun
2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi
di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI
INDONESIA
19. Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum
semakin merosot, di mana yang menonjol adalah
otoritas kekuasaan. - Konglomerat bermasalah bisa
mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke
luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu,
Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien
King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan
eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA
kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi
bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam
upaya memberantas korupsi
SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI
INDONESIA
20. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik
menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai
katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya
jalannya sebuah “good and clean governance” (pemerintahan baik dan
bersih) di Republik Indonesia.
SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI
INDONESIA