Proposal skripsi ini membahas legalisasi dan penegakan hukum terhadap keberadaan lokalisasi Peleman di Kabupaten Tegal menurut Perda No. 7 Tahun 2011 tentang ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor keberadaan lokalisasi dan penegakan hukumnya serta menemukan pengaturan hukum tentang lokalisasi Peleman menurut peraturan daerah tersebut.

1. i
LEGALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM KEBERADAAN
LOKALISASI DALAM PERSPEKTIF PERDA NO.7 TAHUN 2011
TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi kasus lokalisasi Peleman
Desa Sidoharjo Kabupaten Tegal)
PROPOSAL SKRIPSI
Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh
Dela Asfarina Cahyaningrum
8111412264
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

2. ii
LEMBAR PENGESAHAN
Rancangan skripsi ini telah disahkan untuk diajukan sebagai penelitian skripsi oleh
Dosen Pembimbing pada:
Hari :
Tanggal :
Semarang
Yang Mengajukan
Dela Asfarina Cahyaningrum
NIM.8111412264
Menyetujui,
Pembimbing I
Dr.Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

3. 3
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
RANCANGAN SKRIPSI
PROSAL SKRIPSI
NAMA : DELA ASFARINA CAHYANINGRUM
NIM : 8111412264
JURUSAN : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
I. JUDUL SKRIPSI
LEGALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM KEBERADAAN LOKALISASI
PERSPEKTIF PERDA NO.7 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN UMUM
(Studi kasus lokalisasi Peleman Desa Sidoharjo Kabupaten Tegal).
II. LATAR BELAKANG
Dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, kita harus dapat memenuhi
kebutuhan dasar kita yaitu pangan, sandang dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan
dasar tersebut banyak hal yang harus dilakukan. Namun pada kenyataannya
walaupun telah bekerja keras tak jarang kebutuhan dasar tersebut belum dapat
terpenuhi sehingga seseorang membutuhkan cara tercepat agar kebutuhan dasar
mereka dapat terpenuhi, yaitu dengan menjajakan dirinya di tempat prostitusi. Pada
faktanya untuk melakukan pekerjaan semacam itu tidaklah dihalalkan baik menurut
agama maupun menurut peraturan daerah didaerah yang ada tempat prostitusi atau
lokalisasi itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan terkadang seseorang tanpa berfikir
panjang memilih pekerjaan, kadang mereka berfikir hanya itu pekerjaan yang mereka
mampu lakukan. Namun tanpa disadari efek dari pekerjaan yang mereka lakukan
berbuntut panjang atau masalah besar. Sama halnya perceraian dalam rumah tangga
terkadang penyebabnya bukan karena ketidakcocokan namun karena suami kerap

4. 4
kali berjajan ditempat lokalisasi yang menyebabkan jatah belanja keluarga
berkurang, kecemburuan, kecekcokan menjadikan kehidupan rumah tangga semakin
tidak harmonis. Selain itu juga berpeluang besar tertular penyakit virus HIV/AIDS
karena seks bebas.
Seperti kita ketahui, dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang, bahwa Human Traficking atau
perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendaliatas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Dalam konteks, kegiatan porstitusi di Peleman, segala aktivitas lokalisasi atau
prostitusi berpotensi terhadap terjadinya Human Traficking melalui perekrutan dan
mempekerjakan manusia sebagai tuna susila, dan dapat diartikan sebagai sebuah
usaha yang memang tak lazim untuk dilakukan dalam konteks eksploitasi manusia.
Namun, karena faktor kemiskinan dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang
belum mencapai tahapan sejahtera seperti yang diharapkan, maka kegaiatan
porstitusi seperti di Peleman diperkirakan masih akan terus berjalan. Selain itu,
keterbatasan lapangan kerja dan penurunan kualitas SDM, pendidikan yang rendah,
skil yang terbatas, juga menjadi salah satu faktor adanya prostitusi. Sehingga
keterbatasan tersebut membuat sejumlah kalangan masyarakat kehabisan akal dalam
menunjang kehidupan yang normal sehingga berujung pada bisnis porstitusi.
Mengenai legalitas lokalisasi di kabupaten Tegal dalam Perda No.7 Tahun 2011
tentang ketertiban umum, tertulis bahwa tidak diijinkan adanya tempat yang
dijadikan lokalisasi di wilayah kabupaten Tegal, namun kenyataan nya lokalisasi
Peleman dsb masih berdiri di kabupaten tegal. Dan dalam de facta penegakan hukum

5. 5
nya hanya ada aturan ditutupnya tempat prostitusi-prostitusi di bulan ramadhan,
tidak sesuai dengan de juris.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul:
“LEGALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM KEBERADAAN LOKALISASI
PERSPEKTIF PERDA NO.7 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN UMUM
(Studi kasus lokalisasi Peleman Desa Sidoharjo Kabupaten Tegal).”
III. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Apakah lokalisasi Peleman mendapatkan legalisasi dari masyarakat Kabupaten
Tegal ?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.7 Tahun
2011(ketertiban umum) tentang keberadaan lokalisasi peleman dan penegakan
hukumnya ?
IV. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan faktor adanya lokalisasi dan penegakan hukum akan legalitas
keberadaan lokalisasi.
2. Menemukan pengaturan hukum tentang keberadaan lokalisasi Peleman mengacu
pada Perda No 7 Tahun 2011 Kabupaten Tegal.
V. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
1.1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat
menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1.2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti
khususnya mengenai legalitas dan penegakan hukum tentang keberadaan
lokalisasi.

6. 6
1.3. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
2.1. Bagi Peneliti
Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan , faktor yang dihadapi oleh
para WTS pelaku prostitusi,dan kebijakan pemerintah tentang Perda No.7
Tahun 2011 Kabupaten Tegal tentang lokalisasi (ketertiban umum) selain
itu untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang hukum khususnya
hukum tata negara.
2.2. Bagi Masyarakat
Dapat memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat mengenai
bentuk legalitas dan penegakan hukum keberadaan lokalisasi di Kabupaten
Tegal.
2.3. Bagi Pemerintah
Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya
pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam bentuk legalitas dan penegakan
hukum keberadaan lokalisasi di Kabupaten Tegal.

7. 7
TINJAUAN PUSTAKA
Soedjono D mendefinisikan prostitusi dari asal kata “prostituere” (bahasa latin)
yang berarti menonjolkan diri dalam hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri
secara terang-terangan kepada umum. Selanjutnya di Indonesia istilah ini dikenal dengan
“pelacuran” yang pada umumnya dirumuskan demikian : “Pelacuran dapat diartikan
sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada orang laki-laki guna
pemuasan nafsu seksuil orang-orang itu” (1973: 115).
Prent mengartikan pelacuran sebagai perilaku yang terang-terangan menyerahkan
diri pada perzinahan (1969: 695). Untuk melengkapi penjelasan Prent mengenai makna
perzinahan, Soedjono mengartikan perzinahan tersebut sebagai perbuatan percintaan
sampai bersetubuh antara seseorang yang telah berkeluarga (baik isteri maupun suami)
dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya (1977: 14).
Dalam kegiatan prostitusi, cenderung dikenal sebentuk wadah tempat
berlangsungnya aktivitas prostitusi tersebut. Wadah tersebut berupa tempat yang khusus
diperuntukkan sebagai tempat konsentrasi kegiatan-kegiatan prostitusi yang disebut
dengan istilah lokalisasi. Soedjono menyinggung pengertian lokalisasi sebagai sebentuk
usaha untuk mengumpulkan segala macam aktivitas/kegiatan pelacuran dalam satu
wadah, selanjutnya hal ini disebutnya sebagai kebijaksanaan lokalisasi pelacuran (1973:
122-124). Terrence H. Hull, dkk mengartikan lokalisasi sebagai suatu wilayah yang
dibangun oleh pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari kampanye disiplin
sosial dan pengendalian (1997: 30). Penjelasan mengenai makna lokalisasi juga
cenderung dibatasi dan didefinisikan oleh pemerintah, salah satunya seperti yang tertuang
pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal no.07 tahun 2011 tentang ketertiban
umum lokalisasi.
Lokalisasi cenderung terbagi kedalam beberapa bentuk, Soedjono D membagi
lokalisasi prostitusi kedalam tiga bentuk, yaitu (1) pelacuran dibordil-bordil, (2)
pelacuran panggilan, (3) pelacuran jalanan. Pada bentuk pertama, Soedjono D
menjelaskan bahwa lokalisasi pada bentuk ini telah terlegalisir dan bersifat resmi, pada
bentuk kedua, lokalisasi lebih bersifat liar karena tidak disetujui dan dilegitimasi

8. 8
keberadaannya oleh Pemerintah, dan pada bentuk ketiga, ia mendeskripsikannya sebagai
suatu kegiatan prostitusi yang bersifat terselubung (1973: 116).
Keberadaan kegiatan prostitusi selanjutnya berkaitan dengan aspek ekonomi,
dimana sebuah lokalisasi prostitusi memberikan dampak berupa keuntungan finansial
bagi seluruh individu yang berdomisili diareal lokalisasi tersebut. Fakta ini identik
dengan kasus Sarkem yang dideskripsikan oleh Mudjijono, dimana saling ketergantungan
dan saling menguntungkan secara finansial terbentuk antara penghuni wilayah Sarkem
yang berprofesi sebagai pelaku prostitusi dengan para warga biasa (2005: 95-108).
Terrence H. Hull, dkk juga mengangkat mengenai keterkaitan industrialisasi dengan
peningkatan aksi prostitusi, dimana pada akhirnya industrialisasi yang terjadi
menghadirkan sebentuk demand terhadap keberadaan prostitusi tersebut (1997: 6-8).
Secara sederhana, konsep keuntungan dari segi ekonomi yang ada pada sebuah lokalisasi
dapat dianalogikan sebagai suatu objek wisata, dimana pada sebuah objek wisata, seluruh
unsur masyarakat yang menetap disekitar areal objek wisata tersebut akan terkena imbas
keuntungan ekonomi, baik mereka adalah pelaku langsung ataupun tidak.
Secara sosial budaya, ketika keuntungan secara finansial telah tercipta, maka akan
muncul sebentuk sistem mata pencaharian yang mengisi kehidupan masyarakat yang
berada pada sebuah lokalisasi. Melalui aktivitas mata pencaharian yang dilaksanakan
secara harian pada lokalisasi, maka interaksi antara para pelaku prostitusi dan warga
tercipta secara intens dan aktif. Selanjutnya keseluruhan hubungan-hubungan yang
terbentuk menciptakan adanya struktur-struktur sebagai sebuah masyarakat yang utuh.
Strauss menyebutnya dengan teorisasi struktural fungsional, dimana struktur-struktur
yang berupa pranata-pranata yang ada dalam suatu masyarakat tersusun, saling
berhubungan, dan saling ketergantungan, yang didasarkan atas fungsi dari masing-masing
struktur atau pranata tersebut (1987).
Berdasarkan berbagai penjabaran dan deskripsi teoritik diatas maka selanjutnya
telaah mengenai prostitusi dan lokalisasi yang dilaksanakan melalui sebentuk observasi
komparatif pada beberapa lokalisasi yang terdapat disepanjang jalur lintas Barat
Sumatera Utara ini akan dijabarkan. Telaah difokuskan kepada faktor-faktor yang
menjadi penjamin keberlangsungan lokalisasi prostitusi tersebut ditengah-tengah

9. 9
masyarakat, yang selanjutnya akan dituangkan kedalam tiga hal, yaitu faktor
sejarah/historis, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya.
Penelitian Terdahulu
Penelitian ini pertama dilakukan dan setau penulis belum pernah dilakukan.
Penulisan ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari penulis sendiri dengan dimasukan
dari berbagai pihak guna membantu penulisan ini. Judul skripsi ini belum pernah dibuat
oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebelumnya, kalaupun
ada kesamaan pasti lah dilakukan dengan tidak sengaja dan dengan pendekatan yang
berbeda.

10. 10
METODE PENELITIAN
1. Dasar Penelitian
Penelitian adalah “Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode
ilmiah”. (Soetrisno Hadi, 1993: 4). Sedangkan “methodologi” berasal dari kata metode
yang berarti “jalan ke”. Metodologi penelitian dapat diartikan, “sebagai suatu cara atau
jalan yang harus digunakan untuk tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran suatu pengetahuan”. (Soerjono Sukanto, 1985: 45)
Menurut kamus Webster New International, “penelitian adalah penyelidikan yang
hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat
cerdik untuk menetapkan sesuatu” (Nazir 2002:12)
Menurut L.J. Moleong, penelitian “merupakan suatu upaya untuk menemukan
kebenaran atau untuk lebih memberikan kebenaran”(Moleong 2009:49). Peneliti dalam
menemukan suatu kebenaran atau meluruskan kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui
model-model penelitian yang dapat mendukung tersusunnya skripsi ini.
Menurut Afifudin dan Saebani dalam bukunya (2009:36) “penelitian merupakan
suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu
gejala yang diamati”.
Penelitian atau research diartikan juga sebagai “suatu aktivitas ‘pencarian
kembali’ pada kebenaran” (Fajar dan Achmad 2009:20). Pencarian kebenaran menurut
Fajar dan Achmad merupakan upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan
segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar
dari setiap masalah yang dihadapi.
Definisi penelitian hukum tersebut memiliki persamaan dengan apa yang
dimaksud dengan doctrinal research sebagaimana yang dimaksud oleh Terry Hutchinson
yang telah dibahas sebelumnya. Jika dipahami, sesungguhnya kegiatan sehari-hari
seorang dosen pada fakultas hukum, caturwangsa peradilan (polisi, jaksa, hakim, dan
advokat) serta profesi hukum yang bebas seperti notaris, dan kegiatan penulisan di bidang
hukum, sesungguhnya tidak pernah lepas dari kegiatan penelitian hukum.(Sunaryati
Hartono 1994:131)

11. 11
Pada hakekatnya, metodologi sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian
memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami
permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu
metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan
usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari
pengetahuan melalui suatu metode ilmiah. (Soetrisno Hadi, 1993: 4) Maka dalam
penyusunan skripsi ini diperlukan metode penelitian yang disusun sebagai berikut:
Metodologi penelitian merupakan panduan peneliti mengenai urut-urutan
bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam
penulisan skripsi inii adalah metode penelitian kualitatif.
Metodologi kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis
yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”
(Moleong 2009:6). Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani (2009:57) metode
penelitian kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti
kondisi objek yang alamiaah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi”.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
penelitian hukum normatif atau normatif yuridis atau penelitian hukum kepustakaan
(library research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup lima macam
penelitian, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sisitematika
hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum dan
penelitian sejarah hukum. (Soerjono Sukanto, 1985: 11)

12. 12
Dalam penelitian ini langkah-langkah teknis menggunakan pola penelitian hukum
normatif, dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma. Sistem norma yang dimaksud adalah “mengenai asas-asas, norma, kaidah dari
peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin”. (Fajar dan
Achmad 2009:34)
Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Perda No.7 Tahun 2011 Kabupaten Tegal
(Ketertiban Umum) tentang lokalisasi. Aspek normatif dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah fungsi pemerintah daerah dalam penegakan hukum tentang keberadaan
lokalisasi Peleman di Kabupaten Tegal dan bagaimana legalitasnya.
3. Fokus Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya hasil penelitian ini berusaha
memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala
yang diteliti. (Soerjono Sukanto, 1985: 10) Sehingga penelitian ini diharapkan mampu
memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang
berkaitan dengan penegakan hukum tentang keberadaan lokalisasi Peleman di Kabupaten
Tegal dan bagaimana legalitasnya.
Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian
kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan latar penelitian).
Fokus penelitian pada dasarnya adalah “masalah pokok yang bersumber dari pengalaman
peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun
kepustakaan lainnya” (Moleong 2009:97).
Penentuan fokus penelitian kualitatif diarahkan pada tiga pendekatan yaitu
Informatical approach, pendekatan partisipatif murni, pendekatan literatur atau
dokumentatif. Informatical approach merupakan penentuan fokus penelitian dari hasil
informasi yang dikemukakan secara langsung oleh key informant (instrumen kunci) yang
ada di lokasi penelitian. Pendekatan partisipatif murni merupakan hasil penjelajahan
secara langsung dengan situasi sosial yang ada di lapangan, dan fokus ditetapkan setelah
diperoleh secara apa adanya di lapangan. Sedangkan pendekatan literatur atau
dokumentatif diartikan sebagai bagian dari penentuan fokus penelitian dengan

13. 13
mempertimbangkan penelitian-penelitian yang telah ada atau melalui pemenungan
teoritis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
Penulis mengemukakan fokus dari penelitian ini adalah membahas mengenai
alasan adanya lokalisasi di Kabupaten Tegal namun tentang legalisasi masih
dipertanyakan dan bagaimana pengaturan hukum / penegakan hukum yang terkait dengan
persoalan ini.
4. Sumber Data
Sumber data menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
“kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”
(Moleong 2009:157). Menurut Arikunto (2002:107) sumber data penelitian adalah
subyek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan
menjadi:
a. Data Primer
Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau
diwawancarai” (Moleong 2009:157). Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat
sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Bahan hukum
primer dalam penelitian hukum terdiri “peraturan perundang-undangan, yurisprudensi
atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional” (Fajar dan Achmad 2010:157).
Data primer dalam penelitian ini berasal dari dokumen. Dokumen merupakan “catatan
peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang” (Affifudin dan Saebani 2009:117).
Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa segala peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur yang
benda jaminannya disalahgunakan oleh kreditur yang tidak bertanggungjawab dalam
menjaga benda yang dijaminkan.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil
penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka

14. 14
yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan
hukum.
Studi kepustakaan/literatur dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah
ilmiah, arsip, desertasi, tesis, internet, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan
penelitian ini. Menurut Fajar dan Achmad dalam bukunya (2010:156) “bahan hukum
sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer”.
c. Data Tersier
Data tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan
hukum primer maupun sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik dahan hukum primer,
sekunder, maupun tersier, dan atau bahan hukum non-hukum.
Menurut Afifuddin dan Saebani (2009:131) “teknik pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi,
dan metode library research (studi kepustakaan)”.
Menurut Fajar dan Achmad (2010:160) ”penelusuran bahan-bahan hukum
tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, maupun sekarang banyak
dilakukan dengan media internet”. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Library Research (Studi Kepustakaan)
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi
kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka.
Studi ini akan menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu
data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan
pustaka yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka yang berada
di bagian akhir proposal ini. Sebagai suatu penelitian hukum, data sekunder yang
dipergunakan terdiri dari:

15. 15
1) Bahan hukum primer, yang berupa data hasil wawancara dari pakar hukum yang
berkaitan dengan penegakan hukum tentang keberadaan lokalisasi Peleman di
Kabupaten Tegal dan bagaimana legalitasnya dan UU di luar itu yang saling
berkaitan.
2) Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan
pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah,
laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya; dan
3) Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum
primer maupun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
b. Grounded Theory (Teori Dasar)
Teori dasar adalah “teknik induktif yang dikembangkan untuk penelitian kualitatif
dan dimanfaatkan juga untuk topik-topik yang berkaitan dengan hukum, sosial,
pendidikan, kesehatan, dan sebagainya” (Moleong 2009:233). Istilah Grounded berarti
bahwa teori dikembangkan dari penelitian yang berasal dari bawah dasar data.
Menurut Nazir (2003:74) Grounded Research adalah metode penelitian yang
mendasarkan kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan bertujuan untuk
mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori dan
mengembangkan teori dimana pengumpulan data dan analisis data berjalan pada waktu
yang bersamaan. Langkah-langkah dari teori-dari-dasar terjadi secara simultan. Peneliti
akan melaksanakan pengamatan, pengumpulan data, dan membangun teori pada waktu
yang bersamaan. Dalam penelitian ini teori yang akan menjadi “grounded theory” adalah
teori dari Aristoteles (Marbun, dkk 2004:5) yang memerintahkan dalam negara bukanlah
manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan lah yang menentukan baik
buruknya suatu hukum. Teori tersebut akan peneliti kembangkan menjadi suatu jawaban
dari penelitian ini.
c. Interview (Wawancara)
Menurut Moleong (2009:186) “wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

16. 16
Menurut Afifuddin dan Saebani (2010:131) “wawancara adalah metode pengambilan
data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau
responden”.
Menurut Nadzir (2003:193) wawancara adalah “proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara
pewawancara dan terwawancara dengan menggunakan panduan wawancara”.
6. Obyektifitas dan Keabsahan Data
Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran
temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Menurut Lincoln dan Guba
(Moleong, Lexy , 1988: 75), untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif
antara lain digunakan taraf kepercayaan data (credibility). Teknik yang digunakan untuk
melacak credibility dalam penelitian ini adalah teknik tringulasi (triangulation).
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar
data ini.(Moleong, Lexy , 1988: 178) Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil
observasi dan data pelengkap lainnya. Triangulasi yang digunakan antara lain sebagai
berikut :
a. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode
kualitatif.
b. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat
kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias
dalam pengumpulan data.
Menurut Patton dalam bukunya Moleong. Triangulasi dengan sumber dapat
ditempuh dengan jalan sebagai berikut:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan
sepanjang waktu.

17. 17
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan
pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada,
pejabat pemerintah.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, diantaranya:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan
pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada,
pejabat pemerintah.
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Bagan triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan
sebagai berikut:
Sumber yang berbeda
Data Sama Teknik yang berbeda
Data valid
Waktu yang berbeda
Bagan II. Triangulasi (Sumber: Moleong, 2000:178)
Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan perbandingan
data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka akan
dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh di fakta-fakta yang ditemui
lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.
Penelitian ini membutuhkan suatu validasi, yang dimaksud dengan validasi adalah
suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil
yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi

18. 18
dengan baik. Maka peneliti melakukan validasi terhadap penelitiannya dengan
memperhatikan hal-hal, diantaranya:
a. Protokol validasi harus sudah tersedia dan telah disetujui;
b. Data validasi dari hasil penelitian harus dikumpulkan, dicatat dan disimpulkan;
c. Laporan validasi harus direview oleh tiap departemen terkait dan disetujuinya;
d. Data validasi harus terdokumentasi dengan baik;
e. Jika terdapat perubahan pada proses yang divalidasi harus dilaporkan;
f. Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik maupun
logistik.
7. Teknik Analisis Data
Setelah data dapat dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif yaitu data yang
diperoleh melalui penelitian dilapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara
sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah
yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interprestatif menggunakan
teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik
kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.
Pengumpulan
Data
Penyajian Data
Reduksi Data
Penarikan
kesimpulan/
verifikasi
Bagan III Analisis Data Kualitatif (Sumber: Milles dan Huberman dalam
Rachman (1999:120))
Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama
peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau

19. 19
observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di kumpulkan banyak
maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu
pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data, selain itu pengumpulan data
juga di gunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di lakukan,
maka diambil kesimpulan.

20. 20
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur/Buku-Buku
Afifudin, dan B.A. Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV.
Pustaka Setia.
Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT.
Renika Cipta.
Fakultas Hukum UNNES. 2013. Kaidah Selingkung, Pedoman Penulisan Skripsi
Fakultas Hukum. Semarang: Fakutas Hukum.
Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penulisan Hukum. Jakarta: UI Press.
Ida Nurdaeni, SH, 2006, Tesis, Perlindungan Nasabah Terhadap Pembuatan syarat-syarat
Baku Dalam Perjanjian Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang
Mrican Kota Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan,
Universitas Diponegoro, Semarang.
Nazariah, 2008, Skripsi, Penyalahgunaan Hak Atas Benda Jaminan Yang di Kaitkan
Dengan Gadai. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
PT. Rhineka Cipta
Hull, Terrence H, dkk. 1997. Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Koentjaraningrat. 1981. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia
_____________ . 1997. Sejarah Teori Antropologi. Jakarta: PT. Rhineka Cipta
Mudjijono. 2005. SARKEM: Reproduksi Sosial Pelacuran. Cetakan pertama.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

21. 21
Moeloeng, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya
Purwoko, Herudjati. 2003. Tiga Wajah Budaya: Artefak, Perilaku, dan Rekayasa.
Semarang: Masscom Media
Soedjono D. 1973. Patologi Sosial: Gelandangan, Penyalahgunaan Narkoba. Cetakan
kedua. Bandung:
Soedjono. 1977. Pelacuran, ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam
Masyarakat. Bandung: PT Karya Nusantara
Strauss, Anselm L. 1987. Qualitative Analysis For Social Scientists. Cambridge:
Cambridge University Press
B. Peraturan Perundang-Undangan
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah.
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 PP No. 10 Tahun 1990 tentang Aturan Dasar Pegadaian
C. Sumber Non Buku
 http://agusrahady.blogspot.com/ diakses pada 20 Oktober 2014, pukul 08.43
wib
 http://yukalaw.blogspot.com/2012/02/hak-gadai.html diakses pada 20
Oktober 2014, pukul 23.12 wib
 http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/02/hukum-jaminan-resume.html
diakses pada 20 Oktober 2014, pukul 08.23 wib
 http://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-kebendaan/ diakses pada
20 Oktober 2014, pukul 23.32 wib
 http://ikhwanm.blogspot.com/2007/07/prostitusi-dan-lokalisasi-faktor-faktor.
html diakses pada 20 Oktober 2014, pukul 23.32 wib