Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to ppt etika farmasi fix.pptx
Similar to ppt etika farmasi fix.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
ppt etika farmasi fix.pptx
- 1. Hukum Perdata dan Hubungannya dengan Pelayanan Kefarmasian KELOMPOK IV
- 2. Kelompok IV FADILLAH INSANI 012224031 ANGGUN SHAWA ALIYAH 012224009 ASTI FERDIAN 012224011 GISKA TEBO 012224040 CLAUDIAH ANASTASIA 012224019
- 3. Pembahasan Pengertian Hukum Perdata 01 Pelayanan Kefarmasian 02 Hubungan Perdata dengan Pelayanan Kefarmasian 03
- 5. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang memilki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest).
- 6. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “Burgerlik Recht” yang sumbernya pada Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 7. Buku I mengatur tentang orang (van Perrsonen) mulai Pasal 1 s/d 498. Buku II mengatur tentang benda (van Zaken) mulai Pasal 499 s/d 1232. Buku III mengatur tentang perikatan (van Verbintenissen) mulai Pasal 1233 s/d 1864. Buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (van Bewijs en Verjaring) mulai Pasal 1865 s/d 1993.
- 9. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
- 10. Apoteker dan farmasis harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan. Medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat dicegah. Olehsebab itu, apoteker atau farmasis dalam menjalankan praktik harus sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut.
- 11. Standar Pelayanan Kefarmasian Permenkes 72, 2016 Lampiran tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah sakit. Permenkes 73, 2016 Lampiran tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Permenkes 74, 2016 Lampiran tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Permenkes 34, 2021 Lampiran tentang standar pelayana kefarmasian di Klinik.
- 12. Jenis Pelayanan Kefarmasian. Penilaian/pencarian (assessment) masalah yang berhubungan dengan pengobatan. Identifikasi kepatuhan pasien Pendampingan pengelolaan Obat dan/atau alat kesehatan di rumah, misalnya cara pemakaian Obat asma, penyimpanan insulin Monitoring pelaksanaan, efektifitas dan keamanan penggunaan Obat berdasarkan catatan pengobatan pasien. Konsultasi masalah Obat atau kesehatan secara umum
- 14. Maka dengan itu hubungan hukum perdata dan juga pelayanan kefarmasian sangat penting karena hukum perdata dapat melindungi farmasis dan juga pasien. Hukum perdata kefarmasian mencakup seluruh kepentingan dari farmasis dan juga pasien.
- 15. . Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional.
- 16. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.
- 17. Jika terjadi kesalahan pada pelayanan kefarmasian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien maka apoteker bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pasien tersebut. Pencegahan supaya tidak terjadi sengketa dalam pelayanan kefarmasian yaitu apoteker melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik (CPFB) juga menguasai teknik komunikasi efektif
- 18. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah bahwa hukum perdata sangat erat hubungannya dengan pelayanan kefarmasian, karena hukum perdata mencakup segala kode etik kefarmasian serta mencakup seluruh kepentingan pasien dan juga tenaga kefarmasian.
- 19. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik Thanks!