SlideShare a Scribd company logo
Pemisahan kekuasaan negara biasanya menjadi kebiasaan di eropa barat untuk
membagi tugas pemerintahan ke dalam tugas pemerintahan
1. Kekuasaan legislatif
2. Pasti ada kekuasaan eksekutif
3. Kekuasaan yudikatif (mempertahankan dan mengadili dalam pelaksanaan
UU)
Sering ditemui, peisahan dari 3 kekuasaan ini sering ditemui di berbagai negara,
walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna. Walaupun terpisah masih
saling mempengaruhi.
Pemisahan kekuasaan : john locke.
John locke berpendapat bahwa memisahkan kekuasaan dari tiap2 negara dalam
:
A. Kekuasaan legislatif (membuat UU)
B. Eksekutif (melaksanakan UU)
C. Federatif (mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan
dengan semua orang dan badan2 di luar negeri).
Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 jenis adalah bertujuan agar
tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari. Teorinya trias politica.
Jelas artinya politik tiga serangkai. Yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan
saja melainkan oleh masing2 yang berwenang.
Jika pertanyaannya membedakan antara pemisahan dan kekuasaan dalam arti
materiil dan arti formal?
Kalau yang dimaksud materiil yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian
kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas2 kenegaraan dengan
jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian itu.
Sedangkan pemisahan formal itu yaitu jika pembagian kekuasaan itu tidak
dipertahankan dengan tegas.
Prof. Dr. ismail sunni, dalam bukunya yang berjudul pergeseran kekuasaan
eksekutif berkesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan itu dalam arti materiil
sepantasnya disebut pemisahan kekuasaan. Sedangkan dalam arti formal
disebut division of power yaitu pembagian kekuasaan.
Materiil : amerika serikat.
Formal : inggris dan uni soviet.
Tujuan negara itu demin kemakmuran rakyat, dengan memperluas kekuasaan.
Unsur-unsur negara :
1. Adanya rakyat
2. Adanya pemerintahan
3. Adanya wilayah
4. Pengakuan negara dari negara lain baik secara de facto atau de jure.
Pengakuan de facto : bersifat sementara.
Pengakuan de jure : kepastian hukum, diakui secara internasional.
Ada wilayah pada suatu negara dibagi ke dalam 3 yaitu darat, laut, dan udara.
Darat : dibatasi oleh wilayah darat dan/atau wilayah laut (perairan) negara lain.
Perbatasan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara lain biasanya
ditentukan dengan perjanjian secara bilateral berarti lebih dari satu.
Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara saja disebut bilateral.
Untuk banyak negara disebut multilateral.
Perbatasan alam, sungai, danau, pegunungan, kemudian lembah.
Bahasa hukum' atau' adalah alternatif, sedangkan 'dan/atau' adalah kumulatif.
Perbatasan wilayah negara dalam perjanjian dengan negara yang berbatasan.
Pembatasan menurut ilmu pasti yaitu garis lintang atau bujur pada peta bumi
contohnya seperti batas antara korea selatan dan korea utara.
Bagian dari laut/perairan yang termasuk wilayah suatu negara disebut lautan
atau perairan teritorial dari negara yang bersangkutan. Adapun batasnya pada
umumnya 3 mil laut (1 mil = 1,6 km). `Dihitung dari air surut, laut diluar teritorial
itu disebut laut bebas. Dikatakan laut bebas karena bukan termasuk ke dalam
kekuasaan negara tersebut, sehingga siapa saja dapat mencari sumber daya
yang diinginkan.
Wilayah udara, wilayah yang berada di atas wilayah darat dan wilayah laut
teritorial suatu negara termasuk ke dalam wilayah negara itu. Kemudian,
ketinggian tidak ada batasnya asal dapat dipertahankan oleh negara yang
bersangkutan. Dalam masa damai pada umumnya, udara itu oleh dilalui oleh
pesawat terbang negara lain kecuali apabila oleh pemerintah suatu negara itu
ditentukan lain.
Kalau berbicara di laut, di lautan itu tentunya ada namanya zona-zona. Daerah
lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan baik di darat maupun di laut. Kalau
kapal asing masuk pasti kena charge/bayar.

More Related Content

Similar to pemisahan kekusaan

PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxPANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
rmsrenaldi
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negara
Dony Rizal
 
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"aliffya_irlandha
 
Makalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negaraMakalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negara
Aldi Aldi
 
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeriPentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Irsyaad Fadhlurrahman
 
Kelompok 1 bangsa dan negara
Kelompok 1   bangsa dan negaraKelompok 1   bangsa dan negara
Kelompok 1 bangsa dan negara
dayurikaperdana19
 
Kelompok 3 Ilmu NegaraaadwdwWDWDAWDAW.docx
Kelompok 3 Ilmu NegaraaadwdwWDWDAWDAW.docxKelompok 3 Ilmu NegaraaadwdwWDWDAWDAW.docx
Kelompok 3 Ilmu NegaraaadwdwWDWDAWDAW.docx
aryaghifary25
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Aldi Aldinar
 
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
AbdullohAqil2
 
Ppt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraanPpt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraan
Lheeaa Rahmah
 
OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH
Nizar Aulia
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
aisfajar
 
Presentasi kelompok 1 hukum internasional
Presentasi kelompok 1 hukum internasionalPresentasi kelompok 1 hukum internasional
Presentasi kelompok 1 hukum internasionalFranky L. Tobing
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusiIlham W'ie
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Muhammad Adnan Novanda
 
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdfpengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
akhmadakbarsusamto1
 

Similar to pemisahan kekusaan (20)

PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxPANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negara
 
Ilmu Negara
Ilmu NegaraIlmu Negara
Ilmu Negara
 
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
 
Makalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negaraMakalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negara
 
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeriPentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
 
Kelompok 1 bangsa dan negara
Kelompok 1   bangsa dan negaraKelompok 1   bangsa dan negara
Kelompok 1 bangsa dan negara
 
Kelompok 3 Ilmu NegaraaadwdwWDWDAWDAW.docx
Kelompok 3 Ilmu NegaraaadwdwWDWDAWDAW.docxKelompok 3 Ilmu NegaraaadwdwWDWDAWDAW.docx
Kelompok 3 Ilmu NegaraaadwdwWDWDAWDAW.docx
 
Negara
NegaraNegara
Negara
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
 
Ppt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraanPpt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraan
 
OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Presentasi kelompok 1 hukum internasional
Presentasi kelompok 1 hukum internasionalPresentasi kelompok 1 hukum internasional
Presentasi kelompok 1 hukum internasional
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdfpengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
 

Recently uploaded

449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
SyifaNurlitaTavadjio
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 

Recently uploaded (13)

449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 

pemisahan kekusaan

  • 1. Pemisahan kekuasaan negara biasanya menjadi kebiasaan di eropa barat untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam tugas pemerintahan 1. Kekuasaan legislatif 2. Pasti ada kekuasaan eksekutif 3. Kekuasaan yudikatif (mempertahankan dan mengadili dalam pelaksanaan UU) Sering ditemui, peisahan dari 3 kekuasaan ini sering ditemui di berbagai negara, walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna. Walaupun terpisah masih saling mempengaruhi. Pemisahan kekuasaan : john locke. John locke berpendapat bahwa memisahkan kekuasaan dari tiap2 negara dalam : A. Kekuasaan legislatif (membuat UU) B. Eksekutif (melaksanakan UU) C. Federatif (mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan2 di luar negeri). Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 jenis adalah bertujuan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari. Teorinya trias politica. Jelas artinya politik tiga serangkai. Yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja melainkan oleh masing2 yang berwenang. Jika pertanyaannya membedakan antara pemisahan dan kekuasaan dalam arti materiil dan arti formal? Kalau yang dimaksud materiil yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas2 kenegaraan dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian itu. Sedangkan pemisahan formal itu yaitu jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas. Prof. Dr. ismail sunni, dalam bukunya yang berjudul pergeseran kekuasaan eksekutif berkesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan itu dalam arti materiil sepantasnya disebut pemisahan kekuasaan. Sedangkan dalam arti formal disebut division of power yaitu pembagian kekuasaan. Materiil : amerika serikat. Formal : inggris dan uni soviet. Tujuan negara itu demin kemakmuran rakyat, dengan memperluas kekuasaan. Unsur-unsur negara : 1. Adanya rakyat 2. Adanya pemerintahan
  • 2. 3. Adanya wilayah 4. Pengakuan negara dari negara lain baik secara de facto atau de jure. Pengakuan de facto : bersifat sementara. Pengakuan de jure : kepastian hukum, diakui secara internasional. Ada wilayah pada suatu negara dibagi ke dalam 3 yaitu darat, laut, dan udara. Darat : dibatasi oleh wilayah darat dan/atau wilayah laut (perairan) negara lain. Perbatasan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara lain biasanya ditentukan dengan perjanjian secara bilateral berarti lebih dari satu. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara saja disebut bilateral. Untuk banyak negara disebut multilateral. Perbatasan alam, sungai, danau, pegunungan, kemudian lembah. Bahasa hukum' atau' adalah alternatif, sedangkan 'dan/atau' adalah kumulatif. Perbatasan wilayah negara dalam perjanjian dengan negara yang berbatasan. Pembatasan menurut ilmu pasti yaitu garis lintang atau bujur pada peta bumi contohnya seperti batas antara korea selatan dan korea utara. Bagian dari laut/perairan yang termasuk wilayah suatu negara disebut lautan atau perairan teritorial dari negara yang bersangkutan. Adapun batasnya pada umumnya 3 mil laut (1 mil = 1,6 km). `Dihitung dari air surut, laut diluar teritorial itu disebut laut bebas. Dikatakan laut bebas karena bukan termasuk ke dalam kekuasaan negara tersebut, sehingga siapa saja dapat mencari sumber daya yang diinginkan. Wilayah udara, wilayah yang berada di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara termasuk ke dalam wilayah negara itu. Kemudian, ketinggian tidak ada batasnya asal dapat dipertahankan oleh negara yang bersangkutan. Dalam masa damai pada umumnya, udara itu oleh dilalui oleh pesawat terbang negara lain kecuali apabila oleh pemerintah suatu negara itu ditentukan lain. Kalau berbicara di laut, di lautan itu tentunya ada namanya zona-zona. Daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan baik di darat maupun di laut. Kalau kapal asing masuk pasti kena charge/bayar.