Berikut adalah ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat: Dokumen tersebut membahas arah pembangunan bidang kesehatan di Indonesia menurut RPJMN 2020-2024 yang mencakup peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pengendalian penyakit, dan sistem kesehatan. Dokumen tersebut juga membahas tantangan dan program transformasi SDM kesehatan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan

1. Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan
Kebijakan Penugasan Khusus
Tenaga Kesehatan Individu
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia
Juni 2023

2. ARAH PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
RPJMN 2020-2024
Visi
Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional, khususnya penguatan pelayanan kesehatan primer dengan
peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Meningkatkan
kesehatan ibu, anak,
keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi
Mempercepat perbaikan
gizi masyarakat
Meningkatkan
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obat dan
makanan
4
% Puskesmas tanpa
dokter
A. PEMENUHAN DAN PEMERATAAN TENAGA
KESEHATAN
1.Pemenuhan 9 jenis Nakes
di Puskesmas Sesuai
Standar
2.Pemenuhan dokter dan drg
di Puskesmas
3.Pemenuhan dokter
spesialis di RSUD
B. PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN SDM
KESEHATAN
C. PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DAN
KARIR SDMK
4. Penyediaan formasi ASN
(CPNS dan P3K) di
Puskesmas dan RS
5. Pendayagunaan
Tenaga Kesehatan WNI
lulusan Luar Negeri
% Puskesmas dengan jenis tenaga
Kesehatan sesuai standar
% RSUD Kab/Kota yang memiliki 4 dokter
spesialis dan 3 dokter spesialis lainnya
Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya
1. Penguatan pengelolaan jabatan
fungsional
2. Peningkatan kesejahteraan tenaga
Kesehatan melalui sistem
kompensasi
3. Pembinaan karir tenaga
Kesehatan di fasyankes pemberi
layanan JKNswasta
1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Akselerasi produksi dokter
dan kokter spesialis
3. Beasiswa calon dokter
dan dokter spesialis
4. Beasiswa calon tenaga
kesehatan
5. Beasiswa bagi SDM K
6. Standiarisasi Pendidikan
dan kompetensi tenaga
kesehatan
7. Mobilisasi Institusi
Pelatihan
RPJMN Renstra

3. KEMENKESBERKOMITMENUNTUKMELAKUKANTRANSFORMASISISTEMKESEHATAN
6PILAR TRANSFORMASI PENOPANG KESEHATANINDONESIA
8
Visi
Sejalan dengan visiPresidenuntukmewujudkan masyarakat yang sehat, produktif,mandiridan berkeadilan
Meningkatkankesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana dan
kesehatanreproduksi
Mempercepatperbaikan
gizimasyarakat
Memperbaiki
pengendalianpenyakit
Gerakan Masyarakat
HidupSehat(GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obatdan
makanan
6
kategori
utama
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
Penguatan peran
kader, kampanye,
dan membangun
gerakan,
menggunakan
platform digitaldan
tokoh masyarakat
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14
antigen dan
perluasan
cakupan di
seluruh Indonesia.
Pencegahan
sekunder
Skrining 14 penyakit
penyebab kematian
tertinggi di tiap
sasaran usia, skrining
stunting, &
peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu &
bayi.
Meningkatkan
kapasitasdan
kapabilitas
layananprimer
Revitaliasinetwork
dan standardisasi
layanan di
Puskesmas,
Posyandu, dan
kunjungan rumah
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan
sekunder&tersier
Pembangunan RSdi
Kawasan Timur,
jejaring pengampuan
6 layanan unggulan,
kemitraan dengan
world’s top healthcare
centers.
Memperkuat
ketahanan
tanggapdarurat
Jejaring nasional
surveilans berbasis
lab, tenaga
cadangan tanggap
darurat, table top
exercise
kesiapsiagaan krisis.
Transformasisistem
pembiayaankesehatan
Regulasi pembiayaan kesehatan
dengan3 tujuan: tersedia, cukup, dan
berkelanjutan; alokasi yang adil; dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien.
mahasiswa,
luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes
lulusan luar negeri.
TransformasiSDM
Kesehatan
Penambahan kuota
beasiswa dalam &
Transformasiteknologi
kesehatan
1Transformasilayanan primer 2Transformasilayanan
rujukan
3 Transformasisistemketahanan
kesehatan
4
Meningkatkan
ketahanansektor
farmasi&alat
kesehatan
Produksi dalamnegeri
14 vaksin rutin, top 10
obat, top 10 alkes by
volume & by value.
5 6
a b c d a b
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi,
digitalisasi, dan bioteknologi disektor kesehatan.
a Teknologiinformasib Bioteknologi

4. 4
TIGA TANTANGAN UTAMA DALAM
PENGELOLAAN SDM KESEHATAN
DI INDONESIA
Kekurangan jumlah
Tenaga Kesehatan dan
Tenaga Medis secara nasional
416 (3,99%) puskesmas
tidak ada dokter
4,985 (47,77%) puskesmas
belum memiliki 9 Jenis Tenaga
Kesehatan secara lengkap
Ratio dokter 0,67 / 1000 penduduk
Dokter spesialis 0,15/1000 penduduk
Data per Mei 2023
Distribusi Tenaga
Kesehatan dan Tenaga
Medis tidak merata
Kurangnya dokter di
puskesmas Indonesia
bagian timur, sementara di
beberapa daerah over supply
Rendahnya retensi nakes di
daerah, insentif ‘kurang
menarik’ dan pola karir tidak
jelas
Pemerintah (pusat) memiliki
kewenangan terbatas untuk
melakukan redistribusi
nakes di Faskes milik
Pemerintah Daerah
(UU23/2014)
Kurangnya pelatihan
berbasis kompetensi
Kurangnya akses terhadap
pelatihan terakreditasi
Rendahnya penilaian dan
pelatihan berbasis
kompetensi

5. PROGRAM UNGGULAN TRANSFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA
Peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis
Penambahan prodi spesialis 9
penyakit prioritas (seperti
anestesi, bedah, dan jantung),
termasuk di FK swasta
Implementasi Academic Health
System untuk memperbanyak
wahana pendidikan kedokteran di
fasyankes
Pemerataan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis
Pendayagunaan
tenaga kesehatan
WNA sebagai bagian
dari investasi
Penempatan tenaga
kesehatan penerima
10.000+ beasiswa hingga
tahun 2024 sesuai lokus
rekomendasi Kemenkes
Rekrutmen CASN (PNS/PPPK)
pada institusi kesehatan
(Puskesmas, RS, Labkes, dll sesuai
lokus rekomendasi Kemenkes
PENUGASAN KHUSUS ADALAH
ALTERNATIF TERAKHIR
Kemudahan regulasi
diaspora kesehatan WNI
lulusan luar negeri untuk
mendukung ketersediaan
tenaga kesehatan
Peningkatan mutu Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis
Beasiswa fellowship untuk
meningkatkan kompetensi
spesialistik tenaga kesehatan
Pelatihan kesehatan dalam rangka
peningkatan dan pemantapan
kompetensi
Transfer ilmu dan teknologi
diaspora dengan nakes puskesmas
dan RS pemerintah

6. 6
PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
• Memenuhi kebutuhan SDMK UKM
dan UKP (rekrutmen tenaga
kesehatan) dan melakukan redistribusi
sdmk diwilayahnya (menjaga
keseimbangan distribusi dan
redistribusi tenaga kesehatan)
• Pengembangan kebijakan
pengelolaan tenaga kesehatan
• Pengembangan pengelolaan tenaga
kesehatan
PEMERINTAH KAB/KOTA
(lampiran UU 23/2014)
• Memenuhi kebutuhan SDM dan
meningkatkan kapasitas SDM provinsi
• Membantu distribusi SDM kab/kota
(terutama tenaga kesehatan strategis)
PEMERINTAH PROVINSI
(lampiran UU 23/2014)
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib memenuhi
kebutuhan tenaga kesehatan
baik dalam jumlah, jenis dan
kompetensinya
.
Pasal 13 UU 36/2014
Pasal 27 ayat 3 UU 36/2014
Dalam hal terjadi kekosongan
Tenaga Kesehatan, Pemerintah
atau Pemerintah Daerah wajib
menyediakan Tenaga Kesehatan
pengganti untuk menjamin
keberlanjutan pelayanan kesehatan
pada fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan.

7. 7
UPAYA PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN
UU 23/2014
Pemenuhan
Tenaga
Kesehatan
Tetap/
Permanen
Sementara/
Temporary
PNS
Kontrak/ Hnor
swasta, BLU (D)
PPPK
1. Penugasan
Khusus di
Puskesmas
3. Pendayagunaan
Dokter Spesialis
Penugasan
khusus Tim
Penugasan
khusus Individu
3. Pendayagunaan
Nakes WNI- LLN
2.
Pemenuhan
nakes oleh
Pemerintah
Pusat
(ALTERNATIF)
Pendayagunaan lulusan Afirmasi tenaga
kesehatan dan dokter
(Beasiswa PADINAKES & CALON DOKTER)
1.
Penyediaan Formasi ASN (CPNS dan
PPPK) di Puskesmas dan RS sesuai
Perencanaan Kebutuhan
(PRIORITAS UTAMA )
UU 36/2014
• Pemenuhan kebutuhan
UKM dan UKP serta
melakukan redistribusi
SDMK
• Pemenuhan kebutuhan
SDM dan peningkatkan
kapasitas SDM
• Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib
memenuhi kebutuhan
tenaga kesehatan baik
dalam jumlah, jenis dan
kompetensinya
PP 49/2018
• tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja

8. Permenkes
23 tahun 2015
Permenkes
16 tahun 2017
Permenkes
33 tahun 2018
PROSES REVISI
TAHUN 2023
PERKEMBANGAN REGULASI
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

9. TUJUAN, SASARAN & PRIORITAS PENEMPATAN
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
1. Memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau remote area
2. Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan
3. Menangani masalah kesehatan sesuai kebutuhan daerah
4. Meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas
5. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan
6. Menggerakkan pemberdayaan masyarakat
7. Mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi
8. Meningkatkan & melakukan pemerataan pelayanan kesehatan
TUJUAN :
1. Terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai
dengan standar di puskesmas DTPK.
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan
pelayanan di puskesmas
SASARAN :
1. Puskesmas dengan
jumlah dan jenis tenaga
belum sesuai standar
2. Puskesmas Tanpa Dokter
3. Puskesmas Terpencil dan
Sangat Terpencil.
4. Puskesmas di wilayah
dengan permasalahan
kesehatan dan/ atau
sasaran program lain
5. Puskesmas di Daerah
Tertinggal, Perbatasan,
dan Kepulauan (DTPK)
PRIORITAS PENEMPATAN:

10. FILOSOFI PELAKSANAN
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
Penguatan dan pemenuhan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat pada fasilitas pelayanan
kesehatan di:
DTPK
(Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan),
DBK
(Daerah Bermasalah Kesehatan) dan
Daerah Lain

11. DUKUNGAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN UNTUK
PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN
11
1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dapat
dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,
termasuk dalam rangka penanganan bencana,
KLB, dan/atau penanggulangan masalah
kesehatan tertentu yang potensian terjadi di
kawasan perbatasan
2. Penugasan Khusus dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan
pelayanan kesehatan di daerah dengan
mempertimbangkan kearifan lokal dan sumber
daya yang tersedia.

12. GAMBARAN SINGKAT PENUGASAN KHUSUS
TENAGA KESEHATAN TIM & INDIVIDU
(Permenkes no.33 tahun 2018 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
BERBASIS TIM INDIVIDU
Penempatan berupa tim terdiri dari 5 sampai 9 orang Penempatan perorangan sesuai kebutuhan Puskesmas
9 Jenis Nakes (Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Gizi,
Kesling, Farmasi, Kesmas dan Teknologi Laboratorium
9 Jenis Nakes dan jenis tenaga kesehatan lainnya yang
ditetapkan oleh Menteri
Maksimal 35 Tahun untuk dr. dan drg. ,
Maksimal 30 tahun untuk Nakes lainnya
Diuatamakan umur 35 Tahun untuk dr. dan drg. ,
Maksimal 30 tahun untuk Nakes lainnya
Bersedia tidak menikah pada 6 bulan pertama
penempatan
Boleh sudah menikah
Tes Administrasi, Psikotest, FGD dan Wawancara Tes Administrasi, Psikotest, FGD dan Wawancara
Pembekalan 2 minggu ( Distance Learning dan
Klasikal)
Pembekalan 10 hari
Masa penempatan paling lama 2 (dua) tahun Masa penempatan 2 (dua) tahun
Di Puskesmas Sangat Terpencil (ST), Terpencil (T) Di Puskesmas Terpencil (T), Sangat Terpencil (ST
Penempatan dengan memilih lokasi penugasan
sebelum seleksi
Penempatan dengan memilih lokasi penugasan sebelum
seleksi

13. ALUR PELAKSANAAN
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
PENETUAN LOKUS DAN FORMASI
REKRUTMEN / SELEKSI
PEMBEKALAN
PENEMPATAN
MONITORING DAN EVALUASI
2.
1.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
*Pelaksanaan melibatkan seluruh unit di Kementerian Kesehatan (unit utama, dan pembina wilayah)
**Dit.Gunnakes secara khusus berperan pada proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan
Dilakukan melalui konfirmasi terhadap data
kekosongan tenaga kesehatan di puskesmas.
Pembekalan peserta penugasan diberikan kepada peserta yang telah lulus
seleksi dan dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Rekrutmen Pendaftaran di: tugsusnakes.kemkes.go.id
Seleksi melalui 2 tahapan:
1. Seleksi Administrasi
2. Tes Potensi: Tes Psikologi, Leaderless Group
Discussion, Wawancara, Tes Kesehatan Mental
Pemberangkatan dalam rangka penempatan dilakukan
setelah peserta menyelesaikan pembekalan.
dilakukan mulai dari perencanaan,
rekrutmen, pengangkatan, penempatan,
pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan.
Catatan : (*) = PN

14. KOMITMEN DAERAH (KABUPATEN/KOTA)
DALAM PELAKSANAAN PENUGSAN KHUSUS
1. Menjamin keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan
penugasan khusus dalam melaksanakan tugas
2. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal
yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas
3. Menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga kesehatan
penugasan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
4. Memonitor pelaksananaan penugasan khusus di wilayah kerjanya

15. HAK DAN KEWAJIBAN
TENAGA KESEHAYAN DALAM PENUGASAN KHUSUS
HAK KEWAJIBAN
Penghasilan berupa Insentif
Cuti Tahunan (12 Hari)
Jaminan Kesehatan Nasional
Memperoleh Biaya Perjalanan
datang dan pulang
Uang Duka Tewas (12 x Penghasilan) dan
Uang Duka Wafat (6 x Penghasilan)
Menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja, dsb
Setia dan Taat pada Pancasila,UUD 1945, dan Negara,
Pemerintah
Menyimpan Rahasia Negara, Jabatan, dan Kedokteran
Melaksanakan Masa Tugas Yang telah ditetapkan
Melaksanakan Tugas Profesi Sebagai Nakes NS
Mengikuti Pembekalan Pra Tugas
Membayar iuran pemeliharaan kesehatan 2% dan
membayar PPh. Membuat laporan individu

16. REWARD
PASCA PENUGASAN KHUSUS
1. Pemberian bantuan / beasiswa pendidikan PPDS Bagi Dokter dan
Dokter Gigi, untuk memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis di RS tipe C/D
daerah yang kurang diminati.
2. Peningkatan jenjang pendidikan yang linier/in line/sesuai profesi (ke
D4/S1 atau S2) bagi nakes lain.
• Dengan kriteria tertentu
• Pelaksana  Pusat Peningkatan Mutu Badan PPSDM Kesehatan
• Regulasi  Permenkes 13 tahun 2018.
2. Mendapat penambahan poin rekam jejak saat mendaftar CPNS, bagi
tenaga NS yang telah memiliki masa kerja tertentu.
3. Fasilitasi penempatan/bekerja ke luar negeri melalui mekanisme G to G
bagi perawat

17. BESARAN INSENTIF
17
IJIN PRINSIP 31 JANUARI 2019
TENAGA KESEHATAN
KRITERIA PUSKESMAS
Biasa (DBK) Terpencil Sangat Terpencil
Dokter Umum / Dokter Gigi 5,766,000 11,440,000 14,424,000
S1 + Profesi selain dokter 5,316,000 8,045,000 10,316,000
S1 & DIV 4,981,000 6,729,000 8,498,000
D3 & Nakes Lainnya 4,567,000 5,123,000 6,654,000

18. SANKSI DAN PERMASALAHAN
18
*Tidak dapat mendaftar kembali pada satu
periode berikutnya
*Mengembalikan biaya pembekalan sesuai
ketentuan yang berlaku
• Mundur setelah mengikuti pembekalan
dan sebelum melaksanakan tugas
• Mengundurkan diri atau tidak
menyelesaikan masa tugas sesuai
dengan perjanjian
penugasan/diberhentikan secara
sepihak pada masa penugasan
Tidak melaksanakan tugas selama1 (satu)
bulan berturut-turut dan/atau secara
kumulatif tanpa ada keterangan yang sah
akan diberhentikan dengan tidak hormat
- Tidak dapat diangkat kembali sbg peserta
NS
- Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat
semua penghasilan yang telah diterima
dan biaya-biayalain nya
- Selama meninggalkan tugas tidak
diberikan penghasilan

19. 19
TERIMA KASIH

20. DATA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
(hingga Desember 2022)
Penugasan khusus tenaga kesehatan bertujuan untuk menguatkan pelayanan kesehatan
primer di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah Bermasalah
Kesehatan (DPK) melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan
melalui penugasan berbasis tim dan individu
Data Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditempatkan melalui
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
Telah ditugaskan
21.105 Tenaga
Kesehatan dalam
penugasan khusus
di 3.630 Puskesmas
yang tersebar
di 331 Kab/Kota
di 35 Provinsi
694 728
2,755 3,228
11,969
13,855
18,050
21,105
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Tugsus Power (Jumlah Tugsus)

21. 21
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DALAM PENUGASAN KHUSUS TIM
PERTAHUN DARI TAHUN 2015 - DESEMBER 2022
0
200
400
600
800
1000
1200
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
694 728
1064
894
990
218
646
793
Telah ditugaskan 6.027 Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus tim

22. DATA TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JENIS TENAGA KESEHATAN YANG DITUGASKAN
PADA PENUGASAN KHUSUS TIM (2015 – Desember 2022)
Telah ditugaskan
6.027 Tenaga Kesehatan
dalam penugasan khusus Tim
di 686 Puskesmas yang
tersebar di 194 Kab/Kota di
33 Provinsi
NO. PROVINSI Dokter Dr. Gigi Perawat Bidan Gizi Farmasi Kesling Kesmas ATLM Total
1 ACEH 8 7 42 35 42 32 28 35 38 267
2 BENGKULU 3 3 15 15 16 12 13 14 13 104
3 GORONTALO 1 1 7 8 4 8 5 3 7 44
4 JAMBI 4 4 8 8 9 6 9 5 6 59
5 JAWA BARAT 5 5 6 13 11 10 12 12 74
6 JAWA TIMUR 1 1 1 1 1 5
7 KALIMANTAN BARAT 8 9 47 47 39 28 31 31 32 272
8 KALIMANTAN SELATAN 2 2 4 2 1 1 3 15
9 KALIMANTAN TENGAH 12 9 23 23 14 16 20 21 22 160
10 KALIMANTAN TIMUR 1 2 7 8 5 6 7 5 4 45
11 KALIMANTAN UTARA 5 3 24 28 22 17 21 24 21 165
12 KEP. BANGKA BELITUNG 1 2 2 1 1 2 1 1 11
13 KEP. RIAU 3 12 16 14 8 15 13 8 89
14 LAMPUNG 3 11 20 19 27 21 17 23 17 158
15 MALUKU 25 18 83 90 74 83 58 77 75 583
16 MALUKU UTARA 16 10 37 33 38 26 35 32 31 258
17 NUSA TENGGARA BARAT 1 5 5 5 4 2 4 1 27
18 NUSA TENGGARA TIMUR 20 17 87 99 90 71 72 87 71 614
19 PAPUA 8 1 21 21 19 19 17 19 20 145
20 PAPUA BARAT 5 1 8 9 8 9 9 9 7 65
21 PAPUA BARAT DAYA 24 11 48 54 43 45 35 45 45 350
22 PAPUA PEGUNUNGAN 2 11 11 13 10 11 8 8 74
23 PAPUA SELATAN 17 4 44 47 40 36 38 33 37 296
24 PAPUA TENGAH 5 6 9 8 9 8 8 7 60
25 RIAU 2 4 16 20 15 11 20 17 10 115
26 SULAWESI BARAT 5 6 17 18 15 15 6 14 10 106
27 SULAWESI SELATAN 18 14 36 41 40 30 36 34 32 281
28 SULAWESI TENGAH 22 16 56 48 56 49 46 28 54 375
29 SULAWESI TENGGARA 27 19 59 55 52 45 46 46 53 402
30 SULAWESI UTARA 7 4 28 32 25 24 23 29 27 199
31 SUMATERA BARAT 5 1 10 13 11 5 12 12 7 76
32 SUMATERA SELATAN 1 2 2 3 3 2 3 4 3 23
33 SUMATERA UTARA 28 21 60 65 76 70 66 58 66 510
Grand Total 286 207 849 893 839 730 723 754 746 6027
286
207
849
893
839
730
723
754
746
Dokter
Dr. Gigi
Perawat
Bidan
Gizi
Farmasi
Kesling
Kesmas
ATLM

23. 23
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DALAM PENUGASAN KHUSUS INDIVIDU
PERTAHUN DARI TAHUN 2017 - DESEMBER 2022
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1691
2334
3574
1668
3549
2262
Telah ditugaskan 15.078 Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus Individu

24. RENCANA REKRUITMEN TENAGA KESEHATAN
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2023
Dasar Pemilihan Lokus
Penugasan Khusus Reguler
1. Kekosongan Tenaga
Kesehatan
2. Puskesmas Terpencil /
Sangat Terpencil
3. Kelengkapan usualan
daerah
4. Kelengkapan komitmen
daerah