Rancangan pengembangan tenaga kesehatan

1. PEMBAHASAN RANCANGAN
PEDOMAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
DI DTPK DENGAN SKILL MIX
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK

2. ANALISIS SITUASI
DASAR HUKUM
SKILL MIX
2
02
03
01

3. ANALISIS SITUASI 3
01

4. RPJMN BIDANG KESEHATAN
4

5. Target RPJMN dalam Pemenuhan Tenaga Kesehatan
di Puskesmas dan RS 2015 - 2019
5
5.600 puskesmas yang
minimal memiliki 5
jenis tenaga
kesehatan Preventif
dan Promotif
60%
RS Kab/Kota kelas C yang
memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis
penunjang.
Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, ATLM, Tenaga
Gizi dan Kefarmasian Sumber : Renstra Kemkenkes Th 2015 – 2019
Kepmenkes RI No HK.02.02/Menkes/52/2015

6. Target RPJMN dalam Pemenuhan
Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS 2020 - 2024
6

7. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PPSDMK
Indikator
Target
2020 2021 2022 2023 2024
- Persentase puskesmas tanpa dokter 12 9 6 3 0
- Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai
standar
35 47 59 71 83
- Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
70 75 80 85 90
- Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya 38.731 36.827 37.475 37.637 37.785

8. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan
Puskesmas di Indonesia Tahun 2019
8
NO TENAGA KESEHATAN
Jumlah
Puskesmas
Keadaan Kurang
1 Dokter Umum
10.032
19.922 2.023
2 Dokter Gigi 7.924 4.486
3 Perawat 93.251 10.940
4 Bidan 106.367 8.344
5 Tenaga Kefarmasian 9.732 5.145
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 20.003 3.926
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 9.303 4.328
8 Tenaga Gizi 9.082 6.484
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 5.020 6.533
TOTAL 280.604 52.209

9. 9
TINDAK LANJUT
• Formasi terbatas
• Daerah yang belanja
pegawai > 50 % tidak
dapat mengusulkan
formasi
• Pemda tidak dapat
mengangkat tenaga
kontrak/honor (PP 48)
kecuali BLUD
• Redistribusi sulit
dilakukan
MASALAH
• Ketersediaan sarana dan
prasarana
• Perencanaan kebutuhan
SDMK secara berjenjang
(Pemda dan Pusat), ABK,
Standar Ketenagaan Minimal
• Komitmen Pemda
melaksanakan Pemenuhan
Kebutuhan SDM Kesehatan
• Komitmen Pemda
melaksanakan redistribusi
tenaga
DAMPAK
• Kekurangan tenaga
dan maldistribusi
• Pelayanan
kesehatan menjadi
tidak optimal dan
berkualitas
Permasalahan , Dampak, dan Tindak Lanjut Dalam Pemenuhan
dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
HARAPAN

10. DASAR HUKUM SKILL MIX
10
02

11. 11
 Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan,
dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga
Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata
untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 13 UU Nakes)
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
 Perpres Nomor 131 Tahun 2015
DASAR HUKUM

12. Pembagian Urusan Kepemerintahan
12
Kesehatan
merupakan bagian dari
pelayanan dasar yang wajib
dilakukan dan bersifat
konkurendan
menjadi urusan
pemerintahan
Pusat dan
Daerah

13. Urusan kesehatan merupakan
urusan pemerintahan wajib
yang bersifat pelayanan dasar
Urusan kesehatan merupakan urusan
pemerintahan konkuren yang dibagi antara
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan
Daerah Kab/Kota
Urusan kesehatan merupakan
urusan pemerintahan
konkuren yang dibagi antara
Pemerintah Pusat, Daerah
Provinsi, dan Daerah
Kab/Kota
13
Pembagian Urusan
Pemerintah Bidang
Kesehatan
dijelaskan pada :
LAMPIRAN UU
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

14. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan (Sumber Daya Manusia Kesehatan)
Dalam UU No. 23 Tahun 2014
14

15. • Memenuhi kebutuhan
SDMK UKM dan UKP
dan melakukan
redistribusi sdmk
diwilayahnya
• Pelayanan kepada
masyarakat
KAB/ KOTA
PROVINSI
• Memenuhi kebutuhan
SDM dan
meningkatkan
kapasitas SDM provinsi
• Membantu distribusi
SDM kab/kota
(terutama tenaga
kesehatan strategis)
15
Peran Daerah Dalam
Pelaksanaan
Desentralisasi

16. Pasal 13
Pemerintah dan Pemda
wajib memenuhi
kebutuhan tenaga
kesehatan baik dalam
jumlah, jenis dan
kompetensinya
Pasal 27 ayat 3
Dalam hal terjadi
kekosongan Pemerintah
dan Pemda wajib
menyediakan tenaga
kesehatan pengganti
16
Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah
(UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)

17. 17
Perencanaan
Kebutuhan
SDMK
Kebutuhan SDM
Kesehatan sesuai
Standar (Analisis
Beban Kerja) /
Standar Kebutuhan
Minimal
Pendayagunaan SDM
Kesehatan
Pererencanaan
Pendayagunaan SDM
Kesehatan (Permanen
/ Temporer)
MEKANISME PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI dan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (Sesuai Kewenanganya)
SKILL MIX

19. Puskesmas
Penugasan Khusus Berbasis Tim
(Nusantara Sehat Tim)
Penugasan Khusus Individu
(Nusantara Sehat Individu)
Rumah Sakit
Penugasan Khusus Residen
Pendayagunaan Dokter Spesialis
UPAYA PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN
OLEH PEMERINTAH PUSAT

20. MASALAH DALAM PEMENUHAN
SDM KESEHATAN OLEH PEMERINTAH
▪ Penugasan khusus oleh pemerintah bersifat temporer
▪ Penugasan khusus oleh pemerintah untuk daerah DTPK
dan DBK
▪ Kurangnya minat dan retensi tenaga kesehatan bertugas di
daerah terpencil dan sangat tepencil
▪ Perlu Model Pengembangan Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan
Skill Mix ???

21. PENDAYAGUNAAN SDM
KESEHATAN OLEH
PEMERINTAH
21
03

22. SKILL MIX
22
Skill mix adalah kombinasi atau pengelompokan berbagai
kategori tenaga/pekerja yang digunakan di setiap bidang
pekerjaan (dalam hal ini adalah penyediaan layanan
kesehatan), penggunaan skill mix dapat diterapkan untuk
perencanaan tingkat makro atau tingkat mikro yang luas
(misalnya nasional) dalam pemberian pelayanan kesehatan
untuk kondisi daerah tertentu.

23. PERTIMBANGAN MELAKUKAN SKILL MIX
23
1. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan pada suatu daerah di Fasilatas Pelayanan
Kesehatan
2. Pembatasan biaya khususnya biaya pendayagunaan tenaga kesehatan, dengan
penembahan kompetensi yang berbeda dan peningkatan kompetensi tenaga
yang ada akan menjadi lebih efektif dan efisien;
3. Inovasi baru yang hemat biaya dengan cara melatih kembali tenaga kesehatan
yang ada dengan keterampilan baru dan atau kompetensi yang berbeda sesuai
dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan;
4. Pembaharuan program di sektor kesehatan dalam upaya peningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan masayarakat di DTPK dengan SDM dan anggaran
yang terbatas.

24. Tipologi Pendekatan untuk Skill Mix
24
1. Mengidentifikasi permasalahan yang dapat diubah dengan skill mix
2. Mengidentifikasi peluang dan hambatan untuk perubahan yang
dilakukan
3. Menilai identifikasi ketersediaan sumber daya dan kebutuhan
kompetensi dalam penyusunan perencanaan pendekatan skill mix
4. Mengimplementasikan perubahan dan pendekatan skill mix yang
tepat

25. DANA
METODE
MATERIAL
PERALATAN
KONSEP PEDOMAN SKILL MIX
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
PUSKESMAS
SESUAI STANDAR
Seluruh masyarakat dapat
mengakses pelayanan
kesehatan yang terjangkau
dan berkualitas (RPJMN
2020 – 2024)
Kesehetan adalah Hak Asasi
Manusia (UUD 1945)
INPUT PROSES OUTPUT
(UKM, UKP, DAN UKM PENGEMBANGAN)
SDM
Kekurangan Nakes
(Sesuai Standar)
Peningkatan Keterampilan
atau keterampilan baru Bagi
Nakes yang ada (Skill Mix)
Faktor yang berpengaruh
Kondisi Geografis, Sosial Budaya, Keamanan, Sarana Pendukung, dll

26. Hasil Survei Cepat:
● Keadaan Tenaga Kesehatan di 32 Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur
26

27. Tugas dokter banyak dilakukan oleh perawat
0
5
10
15
20
25
Jumlah
Respon
Silang Tugas antara Tenaga Kesehatan
Silang Tugas antara Tenaga Kesehatan
di 32 Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Perawat Bidan Dokter
Tenaga Kesehatan Masyarakat Dokter Gigi Tenaga Gizi
Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Farmasi Teknisi Lab/Analis
Tata Usaha

28. Terima Kasih