Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan koperasi di Indonesia sejak diperkenalkan pada tahun 1896 hingga masa Orde Baru, termasuk prinsip, fungsi, dan jenis koperasi serta hak-hak anggota koperasi."

1. KOPERASI DALAM
EKONOMI INDONESIA

2. DAFTAR ISI
Sejarah Koperasi
 Pengertian Koperasi
 Koperasi dalam Kondisi Ekonomi Orde Baru
 Prinsip Koperasi
 Macam-macam Koperasi
 Landasan-Landasan Koperasi
 Fungsi dan Peran Koperasi
 Fungsi Koper
 Azas Dan Sendi Dasar Koperasi Indonesia
 Hak Anggota Koperasi
 Manfaat Koperasi


3. Pembentukan koperasi dapat berlangsung
 Syarat-syarat pembentukan koperasi
 Tingkatan koperasi dan daerah kerja koperasi
 Struktur Intern Organisasi Koperasi
 Peranan dan Kewajiban Pemerintah Dalam
Mendorong Perkembangan Koperasi
 Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Urusan
Pembubaran Koperasi
 Kelebihan koperasi di Indonesia
 Kelemahan Koperasi Di Indonesia


4. PENGERTIAN KOPERASI


Koperasi secara umum adalah suatu badan usaha bersama
yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan
mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung
secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban
melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau
badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan
dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan
penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya
penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi
berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem
perekonomian nasional.

5. SEJARAH KOPERASI INDONESIA

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di
Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan
Koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang
terjerat hutang dengan rentenir. R. Aria Wiriatmadja atau Tirto
Adisuryo, yang kemudian dibantu pengembangannya oleh
pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi
pemerintah. Seorang pejabat pemerintah Belanda, yang
kemudian menjadi sarjana ekonomi, Booke, juga menaruh
perhatian terhadap Koperasi. Atas dasar tesisnya, tentang
dualisme sosial budaya masyarakat Indonesia antara sektor
modern dan sektor tradisional, ia berkesimpulan bahwa sistem
usaha Koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk
badan-badan usaha kapitalis. Pandangan ini agaknya disetujui
oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga pemerintah kolonial
itu mengadopsi kebijakan pembinaan Koperasi.

6. 
Meski Koperasi tersebut berkembang pesat hingga
tahun 1933-an, pemerintah Kolonial Belanda khawatir
Koperasi akan dijadikan tempat pusat
perlawanan, namun Koperasi menjamur kembali hingga
pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan.
Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan Koperasi di
Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama
di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai
Hari Koperasi Indonesia.Bung Hatta meneruskan tradisi
pemikiran ekonomi sebelumnya. Ketertarikannya kepada
sistem Koperasi agaknya adalah karena pengaruh
kunjungannya ke negara-negara
Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun
1930-an. Walaupun ia sering mengaitkan Koperasi
dengan nilai dan lembaga tradisional gotongroyong, namun persepsinya tentang Koperasi adalah
sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di
Eropa Barat.

7. SEJARAH KOPERASI INDONESIA (LANJUTAN)

Berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan
kompetitif.Bagi Bung Hatta, Koperasi bukanlah sebuah
lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam
masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah
lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau
rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu
Koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan
cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan
sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan
melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk
menarik mereka menjadi anggota Koperasi, setelah
merasakan manfaat berhubungan dengan Koperasi.

8. 
Dengan cara itulah sistem Koperasi akan mentransformasikan
sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku
ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi
sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau
Koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu
sendiri.Dewasa ini, di dunia ada dua macam model Koperasi.
Pertama, adalah Koperasi yang dibina oleh pemerintah dalam
kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah Koperasi yang
dibiarkan berkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa
bantuan pemerintah. Jika badan usaha milik negara
merupakan usaha skala besar, maka Koperasi mewadahi
usaha-usaha kecil, walaupun jika telah bergabung dalam
Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga. Di negaranegara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara dan
Australia, Koperasi juga menjadi wadah usaha kecil dan
konsumen berpendapatan rendah. Di Jepang, Koperasi telah
menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis
pertanian.Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan
didirikannya tiga macam Koperasi.

9. 
Pertama, adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani
kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah Koperasi
produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk
peternak atau nelayan). Ketiga, adalah Koperasi kredit yang
melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna
memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga menganjurkan
pengorganisasian industri kecil dan Koperasi produksi, guna
memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran
hasil.Menurut Bung Hatta, tujuan Koperasi bukanlah mencari
laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan
bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.
Tapi, ini tidak berarti, bahwa Koperasi itu identik dengan
usaha skala kecil. Koperasi bisa pula membangun usaha
skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan dari
anggotanya, baik anggota Koperasi primer maupun anggota
Koperasi sekunder.

10. 
Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI
(Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dan berbagai Koperasi
batik primer.Karena kedudukannya yang cukup kuat dalam
konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpun berani
meninggalkan kebijakan dan program pembinaan Koperasi.
Semua partai politik, dari dulu hingga kini, dari Masyumi
hingga PKI, mencantumkan Koperasi sebagai program utama.
Hanya saja kantor menteri negara dan departemen Koperasi
baru lahir di masa Orde Baru pada akhir dasarwarsa 1970-an.
Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskan
departemen Koperasi dan pembinaan usaha kecil dan
menengah, bukan hal yang mengejutkan, karena sebelum
Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara atau
departemen Koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin
oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau
menteri negara yang khusus membina Koperasi. Koperasi di
Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang dan
surut.

11. KOPERASI DALAM KONDISI EKONOMI ORDE
BARU
Setelah melalui berbagai kebijakan pengembangan
koperasi pada masa Orde Baru yang bias pada
dominasi peran pemerintah, serta kondisi krisis
ekonomi yang melanda Indonesia, timbul
pertanyaan :
1. Bagaimana sebenarnya peran koperasi dalam
masyarakat Indonesia.
2.Bagaimana prospeknya
3.Bagaimana strategi pengembangan yang harus
dilakukan pada masa yang akan datang.
4.Apakah koperasi dipandang memiliki arti yang
strategis pada masa yang akan datang.


12. PRINSIP KOPERASI
Di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa
dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus
melaksanakan prinsip koperasi.
 Berikut ini beberapa prinsip koperasi.
1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
3. Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan
dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi
berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.
4. Modal diberi balas jasa secara terbatas.
5. Koperasi bersifat mandiri.


13. MACAM-MACAM KOPERASI
Berdasarkan jenis usahanya
1. Koperasi produksi
2. Koperasi konsumsi
3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
4. Koperasi Serba Usaha (KSU)
 Berdasarkan keanggotaannya
1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
2. Koperasi Pasar (Koppas)
3. Koperasi Unit Desa (KUD)
4. Koperasi Sekolah
 Berdasarkan Tingkatannya
1. Koperasi primer
2. Koperasi sekunder


14. LANDASAN-LANDASAN KOPERASI



Landasan Idiil
Pasal 2 ayat 1 UU no. 12/1967 yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan
Rakyat (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) dan
Keadilan Sosial.
Landasan Struktural dan Landasan Gerakan
Landasan structural Koperasi Indonesia adalan UUD
1945 dsn Landasan Geraknya adalah pasal 33 ayat 1.
Landasan Mental
Landasan mental adalah sifat mental para anggotanya
yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi.

15. FUNGSI DAN PERAN KOPERASI
Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun
1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut
ini.
1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosial Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota
koperasi pada umumnya relatif kecil.
2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat Selain diharapkan untuk
dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para
anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi
fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu
meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
pada umumnya.


16. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar
kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang
dikelola secara demokratis.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi Sebagai salah satu pelaku ekonomi
dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi
mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan
perekonomian nasional bersama-sama dengan pelakupelaku ekonomi lainnya.

17. FUNGSI KOPERASI
Dalam UU No. 12 th 1967, bagian 2 pasal 4 adalah
Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat
perjuangan ekonomi untuk mempertinggi
kesejahteraan rakyat.
1. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat
pendemokrasian ekonomi nasional.
2. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah stu
urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
3. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat
pembinaan insan masyarakat intuk
memperolehkedudukan ekonomi bangsa Indonesia
serta bersatu dalam mengatur tata laksana
perekonomian rakyat.


18. AZAS DAN SENDI DASAR KOPERASI
INDONESIA
Menurut Pasal 5, bagian 3 UU no. 12 th 1967, Azas Koperasi
Indonesia adalah Kekeluargaan dan Kegotongroyongan.
Sandi-sandi Dasar Koperasi Indonesia ditentukan dalam
pasal 6, bagian 4 UU no. 12 th 1967 yaitu
1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap
warga Negara Indonesia
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai
pencerminan demokrasi dalam koperasi
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masingmasing anggota
4. Adanya pembatasan bunga atas modal
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan
masyarakat pada umumnya
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan
dari pada perinsip dasar “percaya pada diri sendiri”


19. HAK ANGGOTA KOPERASI
menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan
suara dalam Rapat Anggota;
 memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau
Pengawas;
 meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan
dalam Anggaran Dasar;
 mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus
diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang
sama antara sesama anggota;
 mendapatkan keterangan mengenai perkembangan
Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.


20. MANFAAT KOPERASI
Manfaat Koperasi di Bidang Ekonomi
Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang
ekonomi.
1. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa
hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali
kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan
aktivitasnya.
2. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih
murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi
lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini
bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para
anggota koperasi yang kurang mampu.


21. 3. Menumbuhkan motif berusaha yang
berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak
semata mata mencari keuntungan tetapi melayani
dengan baik keperluan anggotanya.
4. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam
pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak
menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui
laporan keuangan koperasi.
5. Melatih masyarakat untuk menggunakan
pendapatannya secara lebih efektif dan
membiasakan untuk hidup hemat.

22. MANFAAT KOPERASI
Manfaat Koperasi di Bidang Sosial
Di bidang sosial, koperasi mempunyai beberapa
manfaat berikut ini.
1. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat
damai dan tenteram.
2. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi
yang dibangun tidak di atas hubungan hubungan
kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
3. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki
semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.


23. PEMBENTUKAN KOPERASI DAPAT
BERLANGSUNG KARENA ADANYA
:
Inisiatif dari seseorang atau beberapa orang dari
kelompok orang-orang yang merasa senasib
(golongan ekonomi menangah kebawah) yang
tealah sepakat untuk mencari jalan keluar melalui
usaha bersama untuk meningkatkan taraf
hidupnya.
 Adanya dorongan dan tuntutan dari pihak LKMD
(Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan atau
pihak pemerintah yang mengetahui potensi-potensi
untuk perbaikan hidup masyarakat itu ada tetapi
penggerak kea rah itu belum tergugah
semangatnya (pelopornya belum ada).


24. SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI
Mempunyai minat dan dinamika yang besar, kreatif
dan bercita-cita tinggi, mempunyai jiwa sosial yang
tebal untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak
 Barjiwa Pancasila sehingga memupuk persatuan
dan kesatuan, jujur dan berwibawa
 Menyadari peran dan tugas koperasi
 Mempunyai kepercayaan pada diri
sendiri, keberanian keuletan dan keyakinan tentang
berhasilnya koperasi
 Mempunyai keluwesan untuk menegakkan
integerasi, sehingga segala sesuatu kelak dalam
pelaksanaan usaha akan sejalan-searah.


25. TINGKATAN KOPERASI DAN DAERAH KERJA
KOPERASI
Menurut keanggotaannya inilah dapat ditentukan tingkatantingkatan koperasi, yaitu :
1. Koperasi Primer
Koperasi Primer (Primary Society) sekurang-kurangnya
dapat dibebtuk oleh 20 orang perorangan (individual)
2. Koperaasi Pusat, Gabungan dan Induk
Terdiri dari badan hokum koperasi :
 Sekurang-kurangnya 5 Koperasi Primer, membentuk suatu
Pusat Koperasi
 Sekurang-kurangnya 3 Pusat Koperasi, membentuk
Gabungan Koperasi
 Sekurang-kurangnya 3 Gabungan Koperasi, membentuk
Induk Koperasi


26. STRUKTUR INTERN ORGANISASI KOPERASI
Rapat Anggota
 Pengurus Koperasi
 Badan Pemeriksa
 Dewan Penasehat
 Staf Pegawai Koperasi


27. PERANAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM
MENDORONG PERKEMBANGAN KOPERASI
Pemerintah Dengan Program Pembangunan
Koperasi
Telah ditentukan sebagai berikut :
1. Peningkatan Pembangunan Modal Koperasi
2. Bimbingan dan Penyuluhan Usaha Koperasi
3. Perkembangan Organisasi dan Tata Laksana
Koperasi
4. Pendidikan dan Latihan
5. Peningkatan Penelitihan/Survey Koperasi


28. PERANAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN
URUSAN PEMBUBARAN KOPERASI
Tentang pembubaran koperasi selain dikehendaki oleh rapat
anggota, ternyata menurut pasal 49 UU no. 12 tahun 1967
dapat pula dilakukan oleh pejabat koperasi setempat, apabila
pejabat yang bersangkutan telah melihat dengan jelas dengan
diperkuat dengan bukti-bukti yang ada, bahwa dalam koperasi
:
1. Terdapat bukti-bukti yang riil bahwa koperasi yang
bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
UU no. 12 tahun 1967
2. Kegiatan-kegiatan koperasi yang bersangkutan bertentangan
dengan ketertiban umum danatau kesusilaan
3. Koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa
sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya


29. KELEBIHAN KOPERASI DI INDONESIA
Hal-hal yang menjadi kelebihan koperasi di
Indonesia adalah:
1. Bersifat terbuka dan sukarela.
2. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib
tidak memberatkan anggota.
3. Setiap anggota memiliki hak suara yang
sama, bukan berdasarkan besarnya modal
4. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota
dan bukan sematamata mencari keuntungan.


30. KELEMAHAN KOPERASI DI INDONESIA
Hal-hal yang menjadi kelemahan koperasi di
Indonesia adalah:
1. Koperasi sulit berkembang karena modal terbatas.
2. Kurang cakapnya pengurus dalam mengelola
koperasi.
3. Pengurus kadang-kadang tidak jujur.
4. Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas
dan anggotanya.


31. DAFTAR PUSTAKA
Perekonomian Indonesia : Zulkanain Djamil FE
Universitas Indonesia
 Koperasi Indonesia : G. Kartosapoerta, Ir. A. G.
Kartosapoerta, Drs. Bambang S. , Drs. A. Setiady
