Dokumen ini membahas sejarah dan kebijakan pemerintahan Orde Baru di Indonesia, dimulai dari latar belakang lahirnya Orde Baru setelah pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Orde Baru bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dengan program-program yang mencakup pembangunan nasional, pemilihan umum, dan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, dokumen ini juga menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

1. INDONESIA PADA MASA ORDE
BARU
KELAS XII IPA / IPS

2. STANDAR KOMPETENSI
 Menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai
dengan masa reformasi
KOMPETENSI DASAR
 Menganalisis perkembangan
pemerintahan Orde
Baru

3. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah KBM siswa dapat :
1. Menjelaskan latar belakang lahirnya orde baru.
2. Menjelaskan tentang istilah/pengertian orde baru.
3. Menganalisis tonggak bersejarah dimulainya masa
orde baru
4. Menidentifikasi ciri-ciri pokok kebijakan
pemerintahan orde baru
5. Menganalisis dampak menguatnya peran negara
terhadap kehidupan politik pada masa orde baru
6. Menganalisis dampak menguatnya peran negara
terhadap kehidupa media massa pada masa orde
baru

4. LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU
1.Adanya pemberontakan G 30 S PKI tahun 1965.
Pemberontakan G30S 1965/PKI berhasil
ditumpas oleh ABRI bersama-sama dengan
rakyat yang menginginkan Pancasila sebagai
dasar dan falsafah negara.
2.Political solution sebagaimana yang dijanjikan
oleh presiden Soekarno tidak segera
dilaksanakan, menyebabkan rakyat menjadi
marah dan kemudian mengadakan demonstrasidemonstrasi.
3.Dipelopori pemuda dan mahasiswa demonstran
mengadakan tuntutan Tri Tura (hal 122 )

5. 4.Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan
Supersemar kepada letjen Soeharto untuk
mengamankan negara
5.Berdasarkan Supersemar tersebut Soeharto
mangadakan tindakan membubarkan PKI dan
Ormas-ormasnya
Periode keluarnya Supersemar itulah yang
diyakini sebagi tonggak lahirnya orde baru

6. TINDAK LANJUT SUPERSEMAR
Tanggal 12 Maret 1966, dikeluarkanlah surat
keputusan yang berisi pembubaran dan larangan
PKI beserta ormas-ormasnya yang bernaung dan
berlindung atau senada dengannya.
 Tanggal 18 Maret 1966 pengemban Supersemar
mengamankan 15 orang menteri yang dinilai
tersangkut dalam G 30 S/PKI.


7. Tanggal 27 Maret pengemban Supersemar
membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan
untuk menjalankan pemerintahan
 Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari
tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR yang
diduga terlibat G 30 S/PKI
 Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan
jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak
lagi diberi kedudukan sebagai menteri


8. MENTERI-MENTERI YANG DITAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dr. Subandrio : Wakil PM I, Menteri Departemen
Luar Negeri, Menteri Luar Negeri/Hubungan
Ekonomi Luar Negeri.
Dr. Chaerul Saleh : Wakil PM III, Ketua MPRS.
Ir. Setiadi Reksoprodjo : Menteri Urusan Listrik
dan Ketenagaan.
Sumardjan : Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan.
Oei Tju Tat, S.H. : Menteri Negara diperbantukan
kepada presidium kabinet.
Ir. Surachman : Menteri Pengairan dan
Pembangunan Desa.

9. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jusuf Muda Dalam : Menteri Urusan Bank Sentral,
Gubernur Bank Negara Indonesia.
Armunanto : Menteri Pertambangan.
Sutomo Martopradoto : Menteri Perburuhan.
A. Astrawinata, S.H : Menteri Kehakiman.
Mayjen. Achmadi : Menteri Penerangan di bawah
presidium kabinet
Drs. Moh. Achadi : Menteri Transmigrasi dan
Koperasi.
Letkol. Imam Sjafei : Menteri Khusus Urusan
Pengamanan.
J.K Tumakaka : Menteri/Sekretaris Jenderal Front
Nasional.
Mayjen. Dr. Soemarno : Menteri/Gubernur Jakarta
Raya.

10. PENGERTIAN ORDE BARU
Orde baru merupakan tatanan seluruh
kehidupan rakyat bangsa dan negara yang
diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan
UUD 1945 secara murni dan konsekuen
 atau sebagai koreksi total terhadap
penyelewengan-penyelewengan yang terjadi
pada masa lampau ( pada masa orde lama )


11. TUGAS POKOK DAN PROGRAM KERJA KABINET
AMPERA
Tugas Pokok : Dwi Dharma
1.
Menciptakan stabilitas politik
2.
Menciptakan stabilitas ekonomi
Program kerja : Caturkarya Kabinet Ampera

12. CATUR KARYA KABINET AMPERA
Memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di
bidang sandang dan pangan;
 Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu
seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No.
XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
 Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan
aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan
Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
 Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan
antikolonialisme dalam segalabentuk dan
manifestasinya.
(Lihat hal 128)


13. KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK
Untuk bidang politik orde baru tahun 1970
menyederhanakan beberapa partai politik
menjadi 3 kelompok:
1. Kelompok Demokrasi Pembangunan ( PNI
,Parkindo,Partai Katholik, IPKI dan Murba) (
nasionalis )
2. Kelompok Persatuan Pembangunan ( NU,
Parmusi, PSII dan Perti) ( islam )
3.Kelompok Organisasi Profesi ( GOLKAR )


14. KEBIJAKAN DALAM BIDANG
PEMBANGUNAN/EKONOMI
•
•
•
Pembangunan Nasional dibagi dalam 2 kelompok
yaitu : Pembangunan Jangka Pendek dan
Pembangunan Jangka Panjang.
Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui
Pembangunan Lima Tahun / Pelita yang
pelaksanaannya dimulai pada tahun 1969.
Pelita ini merupakan pedoman pelaksanaan
pembangunan bangsa Indonesia selama lima
tahun. ( diatur dalam GBHN )

15. TRILOGI PEMBANGUNAN
Pembangunan Nasional tidak terlepas dari TRILOGI
PEMBANGUNAN yang berisi :
1. Pemerataan Pembangunan dan hasil- hasilnya
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup tinggi
3. Stabilitas Nasional Yang sehat dan dinamis

16. SEJAK PELITA KETIGA DITETAPKAN DELAPAN
JALUR PEMERATAAN
1.Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
2.Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
dan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam
pembangunan

17. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh
wilayah tanah air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Karena pemerintahan orde baru banyak
melakukan pembangunan di berbagai bidang maka
orde baru pada saat itu sering disebut orde
pembangunan.

18. KEBIJAKAN LUAR NEGERI
Dilakukan dengan mengembalikan politik LN yang
bebas dan aktif, antara lain dengan :
1.
Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
2.
Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia
3.
Pembentukan Organisasi ASEAN
4.
Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai
Organisasi Internasional

19. MENGUATNYA PERAN NEGARA PADA
MASA ORDE BARU
1.Di sektor militer dengan memperbaiki kinerja
Angkatan Darat
2.Di sektor ekonomi dengan menambah jumlah dana
bantuan luar negeri
3.Di sektor kebudayaan dengan cara menyebarkan
organisasi-organisasi turunan golkar ke seluruh
pelosok tanah air.
Ketiganya menjadi pilar kekuasaan golkar di
seluruh Indonesia

20. PROSES PERTUMBUHAN DAN MOBILITAS
PENDUDUK PADA MASA ORDE BARU
Interaksi atau hubungan timbal-balikdapat
terjadi : antara kota dengan kota serta antara
kota dengan desa
Hubungan antara desa dengan kota atau
antara kota dengan kota mempunyai beberapa
pengaruh ,baik yang bersifat positif maupun
negatif yang masing –masing tidak dapat dihindari.

21. HUBUNGAN KOTA-DESA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dampak positif :
Cakrawala pengetahuan penduduk makin
meningkat
Masuknya tehnologi ke desa
Transportasi makin berkembang
Terbukanya lapangan kerja baru di luar sektor
pertanian
Barang – barang industri masuk desa
Munculnya prasarana umum di desa-desa

22. HUBUNGAN DESA KOTA
Dampak negatif :
1. Terjadinya penetrasi kebudayan kota ke desa
2. Desa kekurangan tenaga potensial karena
urbanisasi

23. HUBUNGAN KOTA DENGAN KOTA
Dampak positif :
1. Kemajuan dalam bidang transportasi
2.Terpenuhinya bahan baku, proses produksi dan
tenaga kerja
3.Tersalurnya hasil produksi ke kota lain
4.Terjadinya akulturasi berbagai kebudayaan di kota

24. HUBUNGAN KOTA DENGAN KOTA
Dampak negatif :
1. Munculnya daerah-daerah kumuh (slum area)
2. Tata ruang kota menjadi tidak ideal
3. Rawan konflik antar etnis karena banyak ragam
budaya di perkotaan

25. PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN KOTA
Faktor-faktor penyebab munculnya pusat
pertumbuhan :
a. Kondisi Fisik wilayah
b. Kekayaan sumber daya alam
c. Sarana dan prasarana transportasi
d. Adanya industri
e. Kondisi sosial masyarakat