Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desaFrans Dione
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pengadaan barang/jasa di desa, yang mencakup dasar hukum, definisi istilah penting, prinsip-prinsip pengadaan, etika pengadaan, serta ketentuan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa. Dokumen ini memberikan panduan mengenai cara-cara melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa secara efektif dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Pengadaan barang dan jasa di tingkat desaFrans Dione
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pengadaan barang/jasa di desa, yang mencakup dasar hukum, definisi istilah penting, prinsip-prinsip pengadaan, etika pengadaan, serta ketentuan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa. Dokumen ini memberikan panduan mengenai cara-cara melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa secara efektif dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan, mencakup siklus pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara."
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengatur tentang sanksi administratif dan finansial bagi lembaga verifikasi, pejabat pengadaan, dan produsen/penyedia barang jasa apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 bertujuan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengadaan pemerintah dengan target paling sedikit 40% anggaran unt
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.
Dokumen tersebut membahas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing dan e-katalog yang diselenggarakan oleh LKPP. Sistem ini menggunakan kontrak payung antara LKPP dan penyedia untuk mencantumkan harga dan spesifikasi barang/jasa tertentu dalam katalog secara elektronik agar instansi pemerintah dapat melakukan pemesanan secara online."
Dokumen tersebut membahas analisis standar belanja (ASB) sebagai pendekatan dalam penentuan pagu anggaran berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. ASB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan sehingga menghasilkan pagu yang proporsional berdasarkan kinerja. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan proses penerapan ASB dalam penyusunan anggaran daerah.
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modalheckaathaya
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi jenis belanja pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa operasional maupun non-operasional, sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang menambah nilai aset tetap.
Dokumen tersebut merupakan uraian tugas dan tanggung jawab jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana yang meliputi (1) penyusunan program kerja dan pemantauan penyimpanan barang, (2) penerimaan dan pengelompokkan barang, (3) pencatatan dan pelaporan inventaris barang, serta (4) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendokumentasian barang kantor.
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaYudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bekasi. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum pengelolaan BMD, siklus pengelolaan BMD, peran dan tanggung jawab instansi terkait, pemanfaatan BMD untuk peningkatan PAD, pemindahtanganan, penilaian, dan tuntutan ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi proses penyusunan standar barang dan kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan barang oleh pengguna dan pengelola barang, serta penggunaan rencana kebutuhan sebagai acuan penyusunan anggaran.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan, mencakup siklus pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara."
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengatur tentang sanksi administratif dan finansial bagi lembaga verifikasi, pejabat pengadaan, dan produsen/penyedia barang jasa apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 bertujuan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengadaan pemerintah dengan target paling sedikit 40% anggaran unt
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.
Dokumen tersebut membahas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing dan e-katalog yang diselenggarakan oleh LKPP. Sistem ini menggunakan kontrak payung antara LKPP dan penyedia untuk mencantumkan harga dan spesifikasi barang/jasa tertentu dalam katalog secara elektronik agar instansi pemerintah dapat melakukan pemesanan secara online."
Dokumen tersebut membahas analisis standar belanja (ASB) sebagai pendekatan dalam penentuan pagu anggaran berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. ASB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan sehingga menghasilkan pagu yang proporsional berdasarkan kinerja. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan proses penerapan ASB dalam penyusunan anggaran daerah.
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modalheckaathaya
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi jenis belanja pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa operasional maupun non-operasional, sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang menambah nilai aset tetap.
Dokumen tersebut merupakan uraian tugas dan tanggung jawab jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana yang meliputi (1) penyusunan program kerja dan pemantauan penyimpanan barang, (2) penerimaan dan pengelompokkan barang, (3) pencatatan dan pelaporan inventaris barang, serta (4) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendokumentasian barang kantor.
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaYudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bekasi. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum pengelolaan BMD, siklus pengelolaan BMD, peran dan tanggung jawab instansi terkait, pemanfaatan BMD untuk peningkatan PAD, pemindahtanganan, penilaian, dan tuntutan ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi proses penyusunan standar barang dan kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan barang oleh pengguna dan pengelola barang, serta penggunaan rencana kebutuhan sebagai acuan penyusunan anggaran.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan barang milik daerah melalui sistem informasi dan manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA BMD). Isu utama yang dibahas adalah pentingnya pengelolaan aset daerah, tahapan pengelolaan barang milik daerah, dan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah.
Peraturan ini mengatur tentang struktur pejabat pengelola barang milik daerah dan format perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk pengadaan dan pemeliharaan barang. Dokumen ini berisi contoh format usulan rencana kebutuhan barang milik daerah, hasil penelaahan rencana kebutuhan barang milik daerah, dan petunjuk pengisian masing-masing format.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD membahas tentang merencanakan kebutuhan barang milik daerah dan anggarannya untuk satu tahun anggaran dengan melibatkan pihak terkait seperti SKPD, UPTD, Sekretaris Daerah, dan Kepala Daerah. Prosesnya meliputi penentuan kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan, hingga penetapan daftar kebutuhan dan anggarannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hibah serta bantuan sosial di pemerintahan daerah, termasuk definisi istilah, proses pengajuan proposal, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sanksi, dan monitoring evaluasi.
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptxMazHary3
[Ringkasan]
[1] Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa, proses pengadaan melalui berbagai metode seperti swakelola, tender cepat, e-reverse auction, serta bentuk dan perubahan kontrak pengadaan. [2] Juga dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan e-purchasing sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa. [3] Termasuk didalamnya adalah peran dan tanggung jawab P
PP 28 Tahun 2020 mengatur perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan agar pengelolaan BMN/D dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien seiring perkembangan zaman. Terdapat penambahan dan penyisipan pasal-pasal baru terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D.
Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dokumen ini menjelaskan tahapan perencanaan pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, kriteria penyedia, perencanaan melalui swakelola, hingga nota kesepahaman antar instansi. Tujuannya adalah menciptakan kesamaan pemahaman dalam perencanaan pengadaan yang sesu
Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dokumen ini menjelaskan tahapan perencanaan pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, kriteria penyedia, perencanaan melalui swakelola, hingga nota kesepahaman pelaksanaan swakelola. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman yang sama dalam perencanaan pengadaan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tahapan perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mulai dari musrenbang hingga penetapan APBD beserta jadwalnya. Juga dijelaskan mengenai penyusunan dokumen anggaran seperti RKA-SKPD, RKA-PPKD, serta format dan lampirannya.
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBIWoro Handayani
Sebagai langkah awal, dan mencoba berbuat semaksimal yang kita punya dalam rangka menyusun Standart Operational Procedure (SOP) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan dan perawatan (Harwat) kapal patroli polisi dibuat sebagai langkah inisiatif dan upaya untuk mempedomani peraturan pemerintah dalam bertindak serta sebagai pembelajaran dalam pelaksanaan PBJP harwat kapal polisi, semoga bermanfaat.
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur pengadaan barang dan jasa untuk pemeliharaan dan perawatan kapal patroli polisi di Jambi; (2) SOP ini menjelaskan langkah-langkah pengadaan barang dan jasa mulai dari persiapan hingga pelaksanaan lelang; (3) Tujuan SOP ini adalah untuk mematuhi peraturan pengadaan barang dan jasa pemerint
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara di Indonesia. Secara garis besar mencakup hukum dan peraturan yang mengatur barang milik negara, pengertian penting terkait barang milik negara, wewenang pengelola, pengguna dan kuasa pengguna barang, prinsip-prinsip pengelolaan, serta tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan hingga pemelih
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. PRINSIP DASAR
disusun dengan memperhatikan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada.
merupakan barang milik daerah yang ada
pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna
Barang
harus dapat mencerminkan kebutuhan riil
barang milik daerah pada SKPD sehingga
dapat dijadikan dasar dalam penyusunan
RKBMD
4. RKBMD MENGACU PD RENJA SKPD
berpedoman pada:
standar barang;
standar kebutuhan; dan/atau
standar harga.
5. STANDAR BARANG
adalah spesifikasi barang yang
ditetapkan sebagai acuan
penghitungan pengadaan barang
milik daerah dalam perencanaan
kebutuhan
6. STANDAR KEBUTUHAN
adalah satuan jumlah barang yang
dibutuhkan sebagai acuan
perhitungan pengadaan dan
penggunaan barang milik daerah
dalam perencanaan kebutuhan
barang milik daerah pada SKPD
7. STANDAR HARGA
adalah besaran harga yang
ditetapkan sebagai acuan
pengadaan barang milik daerah
dalam perencanaan kebutuhan
8. PENGGUNA BARANG
menghimpun usulan RKBMD yang
diajukan oleh Kuasa Pengguna
Barang yang berada di lingkungan
SKPD yang dipimpinnya
menyampaikan usulan RKBMD
kepada Pengelola Barang.
9. PENGELOLA BARANG
Melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD bersama Pengguna Barang
dengan memperhatikan data barang
pada Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang
Dalam melakukan penelaahan
dibantu Pejabat Penatausahaan
Barang dan Pengurus Barang
Pengelola
11. RKBMD yang telah ditetapkan
oleh Pengelola Barang
digunakan oleh Pengguna
Barang sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD
12. RKBMD PEMELIHARAAN BUKAN
UNTUK:
barang milik daerah yang berada dalam kondisi
rusak berat;
barang milik daerah yang sedang dalam status
penggunaan sementara;
barang milik daerah yang sedang dalam status
untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
barang milik daerah yang sedang menjadi objek
pemanfaatan, kecuali:
Digunakan sementara
Pinjam pakai kurang dari 6 bulan
13. LINGKUP RKBMD
perencanaan pengadaan barang milik
daerah;
perencanaan pemeliharaan barang milik
daerah;
perencanaan pemanfaatan barang milik
daerah;
perencanaan pemindahtanganan barang
milik daerah; dan
perencanaan penghapusan barang milik
daerah
14. PENYUSUNAN RKBMD PENGADAAN
PADA PENGGUNA BARANG
Kuasa Pengguna Barang menyusun
usulan RKBMD
menyampaikan usulan RKBMD
Pengadaan kepada Pengguna Barang
selambat-lambatnya minggu kedua
bulan Mei.
15. PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN
Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna untuk melakukan review
terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan
RKBMD Pengadaan.
diutamakan untuk memastikan kebenaran data
masukan (input) penyusunan usulan RKBMD
Pengadaan yang sekurang-kurangnya
mempertimbangkan:
kesesuaian program perencanaan dan standar
ketersediaan barang milik daerah di lingkungan
Pengguna Barang
16. Pengguna Barang dalam
menyusun RKBMD Pengadaan
meliputi:
nama Kuasa Pengguna Barang;
nama Pengguna Barang;
program;
kegiatan;
data daftar barang pada Pengguna Barang
dan/atau daftar barang pada Kuasa
Pengguna Barang; dan
rencana kebutuhan pengadaan barang
yang disetujui.
17. Hasil penelaahan disampaikan
kepada Pengguna Barang paling
lambat minggu keempat bulan
Mei.
Hasil penelaahan ditandatangani
oleh Pengguna Barang
18. USULAN RKBMD PEMELIHARAAN
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna untuk melakukan penelitian
terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan
RKBMD pemeliharaan.
diutamakan untuk memastikan kebenaran
data masukan (input) penyusunan RKBMD
pemeliharaan yang sekurang-kurangnya
mengacu pada daftar barang Kuasa
Pengguna Barang yang memuat informasi
mengenai barang yang dipelihara
19. HASIL PENELAAHAN
sekurang-kurangnya memuat informasi:
nama Kuasa Pengguna Barang;
nama Pengguna Barang;
nama barang yang dipelihara;
usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
rencana kebutuhan barang milik daerah
yang disetujui.
20. Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
Relevansi program dengan rencana
keluaran (output) Pengguna Barang;
Optimalisasi penggunaan barang milik
daerah yang berada pada Pengguna
Barang; dan
Efektivitas penggunaan barang milik
daerah yang berada pada Pengguna
Barang telah sesuai peruntukannya dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD
21. PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN
Kesesuaian program perencanaan dan standar
data barang
dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD
Pengadaan barang milik daerah yang sekurang-
kurangnya memuat:
nama Kuasa Pengguna Barang;
nama Pengguna Barang;
program;
kegiatan;
data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau
daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.
22. Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang
Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan
pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang
dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua
bulan Juni.
Hasil penelaahan ditandatangani oleh Pengelola
Barang.
Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
berdasarkan hasil penelaahan
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga
bulan Juni
23. Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna
Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan
kondisi barang.
dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang
milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
nama Kuasa Pengguna Barang;
nama Pengguna Barang;
nama barang yang dipelihara;
usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.
24. Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang
Pengelola untuk menyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-
lambatnya minggu kedua bulan Juni.
Hasil penelaahan ditandatangani oleh
Pengelola Barang.
Pengguna Barang menyusun RKBMD
Pemeliharaan disampaikan oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang paling
lambat minggu ketiga bulan Juni.
25. Penyusunan Perubahan RKBMD
Pengguna Barang dapat melakukan
perubahan RKBMD.
Perubahan RKBMD dilakukan sebelum
penyusunan Perubahan APBD.
Penyusunan RKBMD berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan
perubahan RKBMD.
26. Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat
meliputi bencana alam dan gangguan
keamanan skala besar.
dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang bersamaan dengan
penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau
RKBMD tahun berikutnya.
sebagai bahan pertimbangan tambahan
dalam penelaahan atas RKBMD yang
disampaikan oleh Pengguna Barang
bersangkutan pada APBD Perubahan tahun
anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun
anggaran berikutnya.
