Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemenWidiya Ocek
Struktur kelembagaan negara mengalami perubahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelumnya MPR memiliki kekuasaan tak terbatas dan Presiden bertanggung jawab kepadanya, namun sesudah amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Perubahan lain adalah dibentuknya DPD dan MK sebagai lembaga baru, serta diperkuatnya peran DPR
Dokumen tersebut menjelaskan tiga hal penting:
1. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah.
2. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat namun pelaksanaannya diatur dalam UUD.
3. Sifat-sifat negara meliputi bersifat memaksa, monopoli, mencakup semua warga negara, dan menentukan.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Iran, India, dan Cina. Dokumen tersebut menjelaskan pengelompokan sistem pemerintahan, profil sistem pemerintahan Indonesia, dan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
Tugas panjang ini membahas sistem pemerintahan Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Secara singkat, sebelum amandemen MPR memiliki kekuasaan tertinggi, sedangkan setelahnya kekuasaan tersebut dibagi antara lembaga negara lain seperti presiden dan DPR.
Struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemenWidiya Ocek
Struktur kelembagaan negara mengalami perubahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelumnya MPR memiliki kekuasaan tak terbatas dan Presiden bertanggung jawab kepadanya, namun sesudah amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Perubahan lain adalah dibentuknya DPD dan MK sebagai lembaga baru, serta diperkuatnya peran DPR
Dokumen tersebut menjelaskan tiga hal penting:
1. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah.
2. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat namun pelaksanaannya diatur dalam UUD.
3. Sifat-sifat negara meliputi bersifat memaksa, monopoli, mencakup semua warga negara, dan menentukan.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Iran, India, dan Cina. Dokumen tersebut menjelaskan pengelompokan sistem pemerintahan, profil sistem pemerintahan Indonesia, dan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
Tugas panjang ini membahas sistem pemerintahan Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Secara singkat, sebelum amandemen MPR memiliki kekuasaan tertinggi, sedangkan setelahnya kekuasaan tersebut dibagi antara lembaga negara lain seperti presiden dan DPR.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila, sistem presidensial, pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945, kedaulatan Negara Republik Indonesia, sifat dan hakikat kedaulatan Negara. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan Pancasila
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pembagian kekuasaan horizontal antara eksekutif (presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA, MK). Dokumen juga membandingkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial dibandingkan, termasuk ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta contoh negara yang menerapkannya seperti Inggris, Jepang, Kanada untuk sistem parlementer dan Amerika Serikat, Indonesia, Swiss untuk sistem presidensial.
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lainBesta Irdillah
Sistem pemerintahan Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Republik Rakyat Cina memiliki perbedaan dalam pembagian dan pengaturan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan teori trias politica.
Sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen. UUD mengatur pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal antar lembaga negara serta mekanisme check and balances. Sistem yang diadopsi bersifat presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Amira Hasan Rahmawati
Ringkasan dokumen tersebut adalah perbedaan dan persamaan lembaga negara MPR di Indonesia sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945. Sebelumnya, MPR adalah lembaga tertinggi negara tanpa adanya pengimbang, tetapi sesudahnya menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga lain. Susunan keanggotaan dan tugas MPR dalam pelantikan presiden juga berubah, meskipun sama-sama dapat mengubah dan menetapkan UUD 1945
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
Negara Jepang dan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jepang menganut sistem parlementer sedangkan Amerika presidensial. Keduanya memiliki pemisahan kekuasaan dan menganut prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Persamaan lain adalah sistem ekonomi liberal kapitalis.
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
O menino não quer comer a sopa prescrita pelo médico e pede sopas de sabores diferentes ao pai. No entanto, nenhuma delas agrada ao menino, que faz caretas de desgosto. Cansado das exigências, o pai decide fazer uma sopa de hortaliças com diversos ingredientes para que o menino coma de uma vez.
O documento fornece considerações sobre o uso de óculos Pin Hole para treinamento visual, enfatizando que eles não são para correção imediata da visão e devem ser usados com segurança. Recomenda-se usar os óculos gradualmente em atividades seguras como ler e assistir TV, e fazer pausas com Palming quando cansado. Os óculos Pin Hole podem melhorar condições como miopia e presbiopia se usados corretamente com acompanhamento oftalmológico.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila, sistem presidensial, pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945, kedaulatan Negara Republik Indonesia, sifat dan hakikat kedaulatan Negara. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan Pancasila
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pembagian kekuasaan horizontal antara eksekutif (presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA, MK). Dokumen juga membandingkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial dibandingkan, termasuk ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta contoh negara yang menerapkannya seperti Inggris, Jepang, Kanada untuk sistem parlementer dan Amerika Serikat, Indonesia, Swiss untuk sistem presidensial.
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lainBesta Irdillah
Sistem pemerintahan Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Republik Rakyat Cina memiliki perbedaan dalam pembagian dan pengaturan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan teori trias politica.
Sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen. UUD mengatur pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal antar lembaga negara serta mekanisme check and balances. Sistem yang diadopsi bersifat presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Amira Hasan Rahmawati
Ringkasan dokumen tersebut adalah perbedaan dan persamaan lembaga negara MPR di Indonesia sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945. Sebelumnya, MPR adalah lembaga tertinggi negara tanpa adanya pengimbang, tetapi sesudahnya menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga lain. Susunan keanggotaan dan tugas MPR dalam pelantikan presiden juga berubah, meskipun sama-sama dapat mengubah dan menetapkan UUD 1945
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
Negara Jepang dan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jepang menganut sistem parlementer sedangkan Amerika presidensial. Keduanya memiliki pemisahan kekuasaan dan menganut prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Persamaan lain adalah sistem ekonomi liberal kapitalis.
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
O menino não quer comer a sopa prescrita pelo médico e pede sopas de sabores diferentes ao pai. No entanto, nenhuma delas agrada ao menino, que faz caretas de desgosto. Cansado das exigências, o pai decide fazer uma sopa de hortaliças com diversos ingredientes para que o menino coma de uma vez.
O documento fornece considerações sobre o uso de óculos Pin Hole para treinamento visual, enfatizando que eles não são para correção imediata da visão e devem ser usados com segurança. Recomenda-se usar os óculos gradualmente em atividades seguras como ler e assistir TV, e fazer pausas com Palming quando cansado. Os óculos Pin Hole podem melhorar condições como miopia e presbiopia se usados corretamente com acompanhamento oftalmológico.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
El documento discute el desarrollo como una construcción social e histórica que depende de las experiencias y perspectivas de cada sociedad. Se analizan diferentes teorías y modelos de desarrollo, incluyendo los enfoques dominantes basados en el crecimiento económico y los modelos alternativos centrados en el desarrollo local y endógeno definido por cada pueblo. También se examinan conceptos como calidad de vida, necesidades humanas y satisfactores desde diferentes perspectivas teóricas.
Un estudiante no sabía qué carrera estudiar y habló con una persona inteligente sobre su trabajo. Esta persona le dijo que eligió su carrera porque le gustaba mucho. El estudiante reflexionó sobre lo que más le gustaba y se dio cuenta de que le encantaba el mundo de las ventas y el mercadeo. Por eso, eligió estudiar Gestión de Mercadeo para aprender más sobre lo que más disfrutaba.
Este documento describe la comunicación como una forma en que las personas interactúan y establecen vínculos, explicando que requiere de un emisor, receptor, mensaje y canal. También define la comunicación como el estudio de cómo se producen los intercambios comunicativos y cómo estos afectan a la sociedad. Desde siempre, los seres humanos han sentido la necesidad de comunicarse y compartir información.
Four home remedy tips for hemorrhoids are provided: 1) Increase fiber intake slowly to soften stools; 2) Avoid straining on the toilet and limit time sitting; 3) Drink water to bulk up and soften stools; 4) Avoid prolonged sitting and take breaks to change positions. The document recommends these natural remedies to help alleviate hemorrhoid symptoms.
Este documento resume as ideias principais de 8 importantes especialistas em gestão de negócios, incluindo Tom Peters sobre a importância das pessoas, os 10 passos de Jim Collins para evitar o declínio das empresas, e as lições de C.K. Prahalad sobre lucrar atendendo a base da pirâmide.
Este documento discute os benefícios do software livre, destacando que ele é socialmente justo, economicamente viável e tecnologicamente sustentável. Ele fornece uma breve história do software, explica o que é software livre e GNU/Linux, e argumenta que o software livre promove a liberdade e a independência do usuário.
La sociedad posmoderna se caracteriza por la desconfianza en los grandes relatos, la fragmentación del conocimiento y la relativización de las verdades universales. En la posmodernidad se cuestionan las certezas de la modernidad y se promueve una visión más escéptica y plural del mundo.
Teks tersebut membahas tentang lembaga legislatif di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Di Indonesia, lembaga legislatif antara lain DPR, DPD, dan MPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung, sedangkan MPR dan DPD memiliki peran dalam mengawasi pemerintah dan menetapkan arah kebijakan negara.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 dan perkembangannya melalui berbagai periode sejarah, mulai dari periode proklamasi kemerdekaan hingga reformasi. Sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 adalah presidensial dengan kekuasaan eksekutif dipegang Presiden dan legislatif di DPR.
Dokumen tersebut merangkum lembaga-lembaga negara Indonesia seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK beserta fungsi dan tugas masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memegang peranan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan Indonesia. Sistem presidensial dipimpin presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan sistem parlementer dipimpin perdana menteri yang bertanggung jawab ke parlemen. Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945.
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaChaing Saing
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Australia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Australia menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dokumen ini juga menjelaskan lembaga-lembaga negara Indonesia seperti MPR, presiden, dan DPR.
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Ericomcivics
Dokumen tersebut membahas sejarah sistem pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer pada masa awal kemerdekaan, kemudian beralih kembali ke sistem presidensial pada Orde Baru. Amandemen UUD 1945 mempertahankan sistem presidensial tetapi memperjelas pembagian kekuasaan antara lembaga negara.
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Latihan Soal Tentang Pemilu dan Teori Politik.docSicomoFullVideos
Dokumen tersebut membahas beberapa topik seperti:
1. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
3. Latar belakang diadakannya Pemilu 1955.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Ketiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
2. Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, sedangkan sesudahnya kekuasaan didistribusikan ke lembaga-lembaga negara yang sejajar.
3. Amandemen UUD 1945 mengubah kedudu
2. Sistem Politik Indonesia
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan.
Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara
Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat
menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar
di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat
(RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk
pemerintahan republik.
Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah
terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep
Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.
Undang-undang Dasar 1945
Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur
kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan
antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur
hak dan kewajiban warga negara.
Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga
tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh
seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya dipimpin oleh seorang
bupati/walikota.
Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
(MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada
di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi
nasehat, dan fungsi adminsitrasi.
Saat ini UUD 1945 dalam proses amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen
keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan
hubungan lembaga-lembaga negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi negara adalah menyusun konstitusi negara;
mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden; dan menyusun Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN).
Fungsi pokok MPR yang disebut di atas dapat berubah bergantung pada proses amandemen
UUD 1945 yang sedang berlangsung.
Jumlah anggota MPR adalah 700 orang, yang terdiri atas 500 anggota DPR dan 200 anggota
Utusan Golongan dan Utusan Daerah, dengan masa jabatan lima tahun.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama
dengan pemerintah menyusun Undang-undang.
3. Jumlah anggota DPR adalah 500 orang, yang dipilih melalui Pemilihan Umum setiap lima tahun
sekali.
Presiden/Wakil Presiden
Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut UUD 1945 dan dalam
melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam sistem
politik Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang
kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.
Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR, yang berkewajiban menjalankan Garis-
garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR.
Presiden mengangkat menteri-menteri dan kepala lembaga non departemen (TNI/Polri/Jaksa
Agung) setingkat menteri untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
Dalam UUD 1945 (versi sebelum amandemen) disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Mahkmah Agung
Mahkamah Agung (MA) adalah pelaksana fungsi yudikatif, yang kedudukannya sejajar dengan
lembaga tinggi negara lainnya. MA bersifat independen dari intervensi pemerintah dalam
menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, meski penunjukan para hakim agung
dilakukan Presiden.
Lembaga Tinggi Negara Lainnya
Lembaga tinggi negara lainnya adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan
Pertimbangan Agung (DPA).
Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK
dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
DPA berfungsi untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Presiden yang
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, social
budaya, dan militer. DPA juga dapat memberi nasehat atau saran atau rekomendasi terhadap
masalah yang berkaitan dengan kepentingan negara.
Anggota DPA diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden untuk masa bakti lima tahun.
Jumlah anggota DPA adalah 45 orang.
Pemerintah Daerah
Di tingkat daerah, sebuah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur sedangkan
kabupaten/kotamadya dikepalai oleh seorang bupati/walikota. Saat ini terdapat 30 provinsi dan
360 kabupaten/kotamadya.
Sejak diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pada tanggal
1 Januari 2001, kewenangan pengelolaan daerah dititikberatkan ke Kabupaten, sehingga
hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lebih bersifat koordinasi.
Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif di tingkat daerah sama halnya dengan
hubungan antarlembaga di tingkat nasional. Contohnya, tugas DPR Tingkat I adalah mengawasi
jalannya pemerintahan di tingkat provinsi dan bersama-sama dengan Gubernur menyusun
peraturan daerah. Lembaga yudikatif di tingkat daerah diwakili oleh Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.