Tabel Perubahan Sistem Pemilu Indonesia 1955-2004

1. 1
Perbandingan Sistem Pemilu di Indonesia (1955-2004)
Ahsanul Minan
SISTEM 1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004
Dasar Hukum UU No. 7 tahun 1953 Pemilu UU No. 15 Tahun 1969 tentang
Pemilu
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1975 (perubahan pertama atas UU
nomor 15 tahun 1969), dan PP
nomor 1 tahun 1976.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
(perubahan kedua atas UU nomor 15
tahun 1969), dan PP nomor 41 tahun
1980
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 (perubahan ketiga atas UU nomor 15
tahun 1969), PP nomor 43 tahun 1985, PP nomor 37 tahun 1990.
PP nomor 10 thun 1995, PP
nomor 74 tahun 1996. Kedua PP
ini hanya merubah mekanisme
pendaftaran pemilih dan
kampanye
UU nomor 3 tahun 1999, PP nomor 33 tahun
1999
UU nomor 12 tahun 2003
Kepartaian Multi partai Multi partai Multi partai sederhana (fusi 10 partai menjadi 3 organisasi kekuatan social politik partai, yakni PPP, PDI, Golkar) Multi Partai Multi Partai
Jenis Pemilu  Pemilu anggota Parlemen
 Pemilu anggota
Konstituante 1
 Pemilu anggota DPR
 Pemilu anggota DPRD I (Provinsi)
 Pemilu anggota DPRD II (Kabupaten)

 Pemilu anggota DPR dan DPRD
 Pemilu anggota DPD
 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Sistem yang
digunakan
System proporsional sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar  Proporsional dengan varian Proporsional
Daftar (terbuka) untuk memilih anggota DPR
 Single Non Transverable Vote (SNTV) untuk
memilih anggota DPD
 Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two
Round System (Sistem Dua Putaran) utnuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden
Peserta dan
pencalonan
Partai politik dan calon
perseorangan untuk Pemilu
anggota DPR dan
anggota Konstituante
Peserta Pemilu yang dapat
mengajukan calon adalah:
 Organisasi yang bukan termasuk
organisasi terlarang
 Partai politik
 Organisasi Golongan Karya
Peserta Pemilu yang dapat
mengajukan calon adalah:
 Partai politik
 Organisasi Golongan Karya
Partai politik untuk Pemilu anggota
DPR dan DPRD
Partai politik untuk Pemilu anggota
DPR dan DPRD, dengan
penambahan ketentuan tentang
keharusan parpol dan Golkar
untuk mencantumkan Pancasila
sebagai satu-satunya asas
Partai politik untuk Pemilu anggota
DPR dan DPRD
Partai politik untuk Pemilu
anggota DPR dan DPRD
Terdapat pengetatan syarat partai politik
untuk menjadi peserta pemilu yakni:
 diakui keberadaannya sesuai dengan
Undang-undang tentang Partai Politik;
 memiliki pengurus di lebih dari 1/2
(setengah) jumlah propinsi di Indonesia;
 memiliki pengurus di lebih dari 1/2
(setengah) jumlah kabupaten/kotamadya di
propinsi
 Partai politik untuk Pemilu anggota DPR dan
DPRD
 Individu calon anggota DPD
 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
yang dicalonkan oleh Partai Politik
Terdapat pengetatan persyaratan parpol untuk
dapat menjadi peserta pemilu sebagai berikut:
 memiliki pengurus lengkap sekurang-
kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh
jumlah provinsi;
 memiliki pengurus lengkap sekurang-
kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
kabupaten/kota di provinsi
 memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000
(seribu) orang atau sekurang-kurangnya
1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk
pada setiap kepengurusan partai politik yang
dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai
politik;
 harus mempunyai kantor tetap;
Jumlah peserta
pemilu
29 Parpol 10 partai politik 3 partai politik 48 partai politik 24 Partai Politik
Besaran daerah
pemilihan
DPR
16 daerah pemilihan berbasis
provinsi, namun sebagian
merupakan gabungan provinsi,
26 daerah pemilihan berbasis
provinsi untuk Pemilu anggota DPR
26 daerah pemilihan berbasis
provinsi
27 daerah pemilihan berbasis provinsi
(penambahan provinsi Timor Timur)
27 daerah pemilihan berbasis
provinsi
27 daerah pemilihan berbasis
provinsi
27 daerah pemilihan berbasis
provinsi
27 daerah pemilihan berbasis provinsi 69 Daerah Pemilihan yang terdiri atas provinsi
atau bagian dari provinsi
Kursi yanga
diperebutkan
257 kursi DPR
514 kursi konstituante
Jumlah anggota DPR adalah 460 dengan perincian:
 360 DPR dipilih melalui pemilu;
 100 kursi diangkat,
 500 kursi DPR  550 kursi DPR
 128 kursi DPD
 Memilih Prsiden dan wakil presiden
Jumlah kursi di
Daerah
Pemilihan
Jumlah kursi di daerah
pemilihan paling sedikit 6
kursi, dan dapat bertambah
berdasarkan perhitungan
pembagian sisa kursi yang
tersedia dengan
memeprhatikan perimbangan
dengan jumlah penduduk di
daerah pemilihan.
Jumlah kursi Anggota DPR untuk setiap Daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat I, dengan ketentuan setiap Daerah Tingkat II mendapat sekurang-kurangnya I (satu) kursi ……………. Jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan
dapat terdiri atas paling rendah 3 kursi dan
paling banyak 12 kursi, yang penentuannya
didasarkan pada perimbangan jumlah penduduk
1
Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950.

2. 2
Syarat Pemilih  18 tahun atau sudah menikah.
 tidak sedang dalam keadaan
dipecat dari hak-pilihnya
berdasarkan putusan
pengadilan yang tidak dapat
diubah lagi;
 tidak sedang menjalani
hukuman penjara atau
kurungan, termasuk di
dalamnya kurungan pengganti
berdasarkan putusan
pengadilan, yang tidak dapat
diubah lagi,;
 nyata-nyata terganggu
ingatannya.
 Warganegara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dulu mempunyai hak memilih.
 Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam, Gerakan Kontra Revolusi G.330S/P.K.l." atau organisasi
terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih
 Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya lima tahun.
 tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi
 Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.
 Warga negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut warga negara yang pada
waktu pemungutan suara untuk Pemilihan
Umum sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai
hak memilih
 nyata-nyata tidak sedang terganggu
jiwa/ingatannya;
 tidak sedang menjalani pidana penjara atau
pidana kurungan berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hokum tetap, karma tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
 tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hokum tetap.
 Warga negara Republik Indonesia yang pada
hari pemungutan suara sudah berumur 17
(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin
mempunyai hak memilih.
 nyata-nyata tidak sedang terganggu
jiwa/ingatannya;
 tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
System
pendaftaran
pemilih
Pendaftaran pemilih dilakukan
oleh Panitia Pendaftaran
Pemilih
 Pendaftar mendatangi rumah-
rumah penduduk untuk mencatat
dari penghuni rumah-rumah itu
nama-nama pemilih
 Pemilih
Setiap pemilih berkewajiban
memberitahukan kepada Kepala
Desanya atau Kepala Daerah yang
setingkat dengan Desa atau bagi
mereka yang bertempat tinggal
diluar negeri kepada Kepala
Perwakilan Republik Indonesia
yang bersangkutan, tentang segala
hal yang dapat mengakibatkan
perubahan pada daftar pemilih bagi
dirinya sebagai pemilih.
System stelsel aktif, petugas mendatangi pemilih untuk didaftar. Pengaturan tentang mekansime pendaftaran pemilih lebih lengkap hingga mencakup pendaftaran terhadpa pemilih yang tinggal di
asrama, rumah sakit, penjara, yang tinggal di kediaman perwakialn asing, yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan pemilih di luar negeri.
Pada pemilu 1997, ditambahkan pengaturan mekanisme pendafatran pemilih bagi masyarakat yang mengikuti program transmigrasi 2
.
 Pendaftaran pemilih di tempat yang
ditentukan, dilakukan secara aktif oleh
pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya
yang sah
 Untuk Desa/Kelurahan/UPT yang secara
geografis sulit dijangkau oleh pemilih dan
atau kondisi masyarakatnya masih sulit
berprakarsa untuk mendaftarkan diri. PPS
berkewajiban aktif melakukan pendaftaran
pemilih yang bersangkutan
 Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas
pendaftar pemilih dengan mendatangi
kediaman pemilih dan/atau dapat dilakukan
secara aktif oleh pemilih.
 Pendaftaran pemilih bagi warga negara
Republik Indonesia yang berdomisili di luar
negeri dilakukan secara aktif oleh pemilih
dengan mendaftarkan diri ke PPLN setempat
dan/atau dapat dilakukan oleh petugas
pendaftar pemilih.
Penyuaraan  Mencoblos satu partai
 Menulis nama calon
perseorangan
Pemilih memberikan suaranya kepada suatu organisasi dengan mencoblos salah satu di antara tanda
gambar yang tercantum dalam masing-masing surat suara
 Memilih satu partai  Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dilakukan dengan mencoblos salah satu
tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu
dan mencoblos satu calon dibawah tanda
gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam
surat suara.
 Pemberian suara untuk pemilihan anggota
DPD dilakukan dengan mencoblos satu calon
anggota DPD dalam surat suara.
Formula
pembagian
kursi
Pembagian kursi dilakukan
dua tahap:
 Tahap 1 Pembagian kursi di
tingkat dapil
 Tahap 2, jika masih terdapat
sisa kursi di dapil, maka
ditarik ke tingkat pusat
(nasional)
Kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan
Kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan
Kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan
Penghitungan suara untuk menentukan
perolehan jumlah kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum untuk Anggota DPR
didasarkan atas seluruh hasil suara yang
diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah
Tingkat I
Sisa suara untuk penetapan Anggota DPR
habis dihitung di tingkat I untuk pembagi
sisa kursi.
Kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan
Tahap
pembagian
kursi
 Tahap pertama dilakukan
dengan cara menghitung
jumlah perolehan suara
masing-masing calon dibagi
dengan bilangan pembagi
pemilih yang didapatkan
dari hasil pembagian jumlah
total suara dengan jumlah
calon yang dipilih di daerah
pemilihan tersebut
 Tahap kedua dilakukan jika
 Tahap Pertama: ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi dengan cara membagi jumlah suara yang diperoleh suatu organisasi dalam Daerah Tingkat I dengan Bilangan Pembagi Pemilihan yang didapat dengan cara membagi
jumlah suara dengan jumlah anggota DPR yang dipilih dalam Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan, dibulatkan ke atas;
 Bagi organisasi yang memiliki sisa suara dan menyatakan bergabung dalam pembagian jumlah wakil (stembuss accord), sisa suara dari organisasi yang mengadakan gabungan itu dikumpulkan dan jumlahnya ditetapkan sebagai jumlah sisa
suara bagi gabungan organisasi bersangkutan;
 Apabila dengan pembagian tersebut belum semua jumlah wakil untuk suatu Daerah pemilihan terbagi habis, maka sisa jumlah wakil itu dibagikan kepada organisasi yang menyatakan bergabung dalam pembagian jumlah wakil dan
memperoleh wakil sejumlah angka bulat dari hasil pembagian sisa suara bagi gabungan organisasi-organisasi tersebut dengan bilangan pembagi pemilihan (BPP baru), sedangkan bilangan sisa dari hasil pembagian itu merupakan suara sisa
pula bagi gabungan organisasi itu;
Apabila dengan pembagian tingkat kedua ini masih ada jumlah wakil yang belum dibagikan, maka jumlah wakil sisa itu dibagikan satu demi satu berturut-turut, dimulai dengan organisasi yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, dengan
pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi-organisasi yang menyatakan bergabung merupakan satu bilangan suara sisa.
  Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang
diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu
daerah pemilihan, ditetapkan angka BPP
dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh
Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah
kursi anggota DPR
 Setelah ditetapkan angka BPP, ditetapkan
perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik
Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan,
dengan cara membagi jumlah suara sah
yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta
2
PP nomor 10 tahun 1995

3. 3
masih terdapat sisa-sisa
suara dari semua daftar yang
belum memperoleh jumlah
kursi penuh di semua daerah
pemilihan, dan menjumlah
kursi-kursi yang belum
terbagi dalam semua daerah
pemilihan. Selanjutnya
ditetapkan bilangan pembagi
dengan cara membagi
jumlah sisa suara dengan
jumlah kursi-kursi sisa
Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan
BPP, dengan ketentuan:
a. apabila jumlah suara sah suatu Partai
Politik Peserta Pemilu sama dengan atau
lebih besar dari BPP, maka dalam
penghitungan tahap pertama diperoleh
sejumlah kursi dengan kemungkinan
terdapat sisa suara yang akan dihitung
dalam penghitungan tahap kedua;
b. apabila jumlah suara sah suatu Partai
Politik Peserta Pemilu lebih kecil dari
BPP, maka dalam penghitungan tahap
pertama tidak diperoleh kursi, dan
jumlah suara sah tersebut dikategorikan
sebagai sisa suara yang akan dihitung
dalam penghitungan tahap kedua dalam
hal masih terdapat sisa kursi didaerah
pemilihan yang bersangkutan;
c. penghitungan perolehan kursi tahap
kedua dilakukan apabila masih terdapat
sisa kursi yang belum terbagi dalam
penghitungan tahap pertama, dengan cara
membagikan jumlah sisa kursi yang
belum terbagi kepada Partai Politik
Peserta Pemilu satu demi satu berturut-
turut sampai habis, dimulai dari Partai
Politik Peserta Pemilu yang mempunyai
sisa suara terbanyak.
 Dalam menentukan pembagian jumlah kursi
untuk menetapkan calon terpilih anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,
Partai Politik Peserta Pemilu tidak dibenarkan
mengadakan perjanjian penggabungan sisa
suara.
Penentuan
calon terpilih
 Jika jumlah kursi yang
diperoleh sama dengan
jumlah calon, maka seluruh
calon ditetapkan meenjadi
calon terpilih
 Jika jumlah kursi yang
diperoleh lebih sedikit dari
jumlah calon, maka calon
terpilih ditentukan dengan
melihat calon yang
perolehan suaranya diatas
pembagi pemilihan daftar,
yakni
 bilangan hasil bagi dari
pembagian jumlah suara
yang
 diperoleh daftar itu dengan
jumlah kursi yang
diperolehnya
 Jika belum semua kursi
ditempati dengan cara
kedua, atau jika tidak
seorang calon pun
 memperoleh suara sejumlah
bilangan pembagi pemilihan
daftar berdasarkan nomor
urut
Calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut Penentuan talon terpilih Anggota DPR dari
masing-masing Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum oleh PPI berdasarkan
pengajuan Pimpinan Partai Politik Tingkat
Pusat dengan mengacu kepada suara
terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai
Politik tersebut di Daerah Tingkat II
Calon yang mendapatkan suara sama dengan
atau melebihi bilangan pembagi pemilih, maka
mendapatkan kursi. Apabila tidak ada calon
yang mendapatkan suara sama dengan atau
melebihi BPP, maka kursi yang diperoleh oleh
partai diberikan kepada calon berdasarkan
nomor urut
Penyelenggara
Pemilu
Panitia Pemilihan Indonesia
yang beranggotakan 5-9 orang
yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
 Pemilihan umum dilaksanakan oleh
Pemerintah dibawah pimpinan
Presiden.
 Presiden membentuk sebuah
Lembaga Pemilihan Umum dengan
 Pemilu dilaksanakan oleh
Pemerintah dibawah pimpinan
Presiden.
 Presiden membentuk sebuah
Lembaga Pemilihan Umum
 Pemilu dilaksanakan oleh Pemerintah
dibawah pimpinan Presiden.
 Presiden membentuk sebuah
Lembaga Pemilihan Umum dengan
diketuai Menteri Dalam Negeri.
Perubahan:
Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah
Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing berturut-turut sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua
merangkap Anggota yang dijabat oleh pejabat Pemerintah dan 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap anggota serta
beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia,
 Penanggung jawab Pemilihan Umum
adalah Presiden.
 Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas
 Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri
 KPU bertanggungjawab atas
penyelenggaraan Pemilu.
Dalam melaksanakan tugasnya, KPU

4. 4
 diketuai Menteri Dalam Negeri.
LPU bertugas membuat
perencanaan dan melakukan
supervisi penyelenggaraan pemilu.
LPU membentuk Panitia Pemilihan
Indonesia yang bertugas membuat
perencanaan penyelenggaraan
Pemilu anggota DPR, DPRD I dan
DPRD II, serta menyelenggarakan
pemilu untuk anggota DPR.
Sedangkan pelaksanaan pemilu
anggota DPRD I diselenggarakan
oleh Pantia Pemilihan Daerah
Tingkat I, dan pelaksanaan pemilu
anggota DPRD II diselenggarakan
oleh Pantia Pemilihan Daerah
Tingkat II.
 Ketua masing-masing Panitia
dijabat oleh Mendagri untuk PPI,
Gubernur untuk PPD I, dan Bupati
untuk PPD II.
dengan diketuai Menteri Dalam
Negeri.
 Dewan Pimpinan Lembaga
Pemilihan Umum terdiri dari:
a. Menteri Dalam Negeri
sebagai Anggota,
merangkap Ketua;
b. Menteri Kehakiman sebagai
Anggota, merangkap Wakil
Ketua;
c. Menteri Penerangan sebagai
Anggota, merangkap Wakil
Ketua;
d. Menteri Keuangan sebagai
Anggota;
e. Menteri
Pertahanan/Panglima
Angkatan Bersenjata
sebagai Anggota;
f. Menteri Perhubungan
sebagai Anggota;
g. Menteri Luar Negeri sebagai
Anggota.
 Dewan/Anggota-anggota
Pertimbangan Lembaga
Pemilihan Umum terdiri dari
seorang Ketua merangkap
 Anggota dan beberapa orang
Anggota yang diambil dari
Partai Politik dan Golongan
Karya;
 Panitia Pemilihan Indonesia
terdiri dari unsur-unsur
Pemerintah, Partai Politik dan
Golongan Karya, sebanyak-
banyaknya 20 (duapuluh) orang
anggota, termasuk Ketua dan
Wakil-wakil Ketuanya, yang
diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden
 Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan
Umum diketuai oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Anggota-anggotanya
terdiri dari beberapa orang Menteri
 Dewan Pertimbangan yang terdiri
dari seorang Ketua merangkap
Anggota yang dijabat oleh seorang
Menteri, empat orang Wakil Ketua
merangkap Anggota dan beberapa
orang Anggota, yang di ambilkan
dari Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Demokrasi Indonesia,
Golongan Karya dan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
 Pada PPI, PPDI I, PPD II dan PPS
dibentuk Panita Pengawas
Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu
sesuai tingkatan
 Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilu terdiri dari seorang Ketua
merangkap Anggota dan seorang
Wakil Ketua merangkap Anggota
yang dijabat oleh pejabat Pemerintah
serta beberapa orang Anggota yang
diambilkan dari unsur Pemerintah,
Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Demokrasi Indonesia,
Golongan Karya dan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
 Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilihan Umum bertugas
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pemilihan Umum
Anggota-anggota DPR, DPRD I dan
DPRD II dalam wilayah kerjanya
masing-masing sesuai dengan
tingkatannya dan bertanggung jawab
kepada Ketua Panitia
Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara
yang bersangkutan
 Panitia Pengawas pelaksanaan
Pemilihan Umum Kecamatan juga
melakukan pengawasan terhadap
pendaftaran pemilih dan
penyampaian surat
pemberitahuan/panggilan
Partai Persatuan Pembangunan, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia." unsur partai-partai politik peserta
Pemilihan Umum dan Pemerintah yang
bertanggung jawab kepada Presiden.
 Pembentukan KPU diresmikan dengan
Keputusan Presiden
 Keanggotaan KPU terdiri dari 1 (satu)
orang Wakil dari masing-masing Partai
Politik peserta Pemilihan Umum dan 5
(lima) orang wakil Pemerintah.
 Panita Pengawas Pemilu ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung untuk Tingkat
Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi untuk
Tingkat I, Ketua Pengadilan Negeri untuk
Tingkat II dan Tingkat Kecamatan
 Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat
Pusat, Tingkat I, dan Tingkat II, terdiri
dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan
Unsur Masyarakat
menyampaikan laporan dalam tahap
penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden
dan DPR.
 Keanggotaan KPU berasal dari unsur
independen (tidak menjadi anggota partai
politik)
 Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, KPU
membentuk Pengawas Pemilu, yang
keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian
negara, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh
masyarakat, dan pers