Ringkasan dokumen: 1) Dokumen menjelaskan proses transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah mulai dari perubahan anggaran dasar, produk, dan kelembagaan. 2) Terdapat dua tahapan transformasi yakni tahap transisi selama dua tahun dan tahap perubahan anggaran dasar. 3) Transformasi melibatkan perubahan nama, kegiatan usaha, produk, struktur organisasi, dan pengelolaan sesuai pr

1. Perubahan Koperasi
Konvensional ke Syariah
Oleh :
Pristiyanto, SS. MM. MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA

2. 1. KSPPS dapat didirikan sebagai satu-satunya kegiatan usaha
koperasi
2. KSP/USP Koperasi dapat mengubah nama dan kegiatan usaha
sebagai KSPPS/USPPS Koperasi
3. Koperasi dapat membentuk USPPS Koperasi
4. Pendirian dilakukan melalui pengesahan Badan Hukum Koperasi
dan perolehan ijin usaha serta ijin operasional
5. Perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi syariah melalui
Perubahan Anggran Dasar Koperasi dan perolehan ijin usaha serta
ijin operasional
6. Pembentukan melalui pengesahan Badan Hukum Koperasi dan
perolehan ijin usaha serta ijin operasional
LEGALITAS KOPERASI

3. 3
PENGESAHAN BH KOPERASI
NO BH DAN NIK KEMENKOP
KONVENSIONA
L
PRODUKSI
KONSUMSI
PEMASARAN
JASA
SIMPAN PINJAM
SYARIAH
BADAN HUKUM BADAN USAHA
PENGAWAS
PENGURUS
DPS
KONVENSIONAL SYARIAH
IJIN USAHA DARI KEMENTERIAN
/DINAS TEKNIS
PENGAWAS
PENGURUS
PENGELOA
TUNGGAL/MULTIUSAHA
MULTI:UTAMADAN
LAINNYA
LEGALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

4. 4
Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh: KSPPS dan USPPS Koperasi.
Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan
Pengawas Syariah.
KSP dilarang membentuk USPPS Koperasi.
Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi dilarang membentuk dan/atau memiliki USP Koperasi.
USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada papan nama di kantor pusat dan setiap
kantor Jaringan Pelayanan.
1
2
3
4
5
6
LEGALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

5. Akta Notaris
Pengesahan AD
Sertifikat Nomor Induk Koperasi
Pengajuan Ijin Usaha
Pelaksanaan Rapat Anggota yang membahas pendirian
koperasi yang dituangkan dalam Berita Acara RA yang di
tandatangani pimpinan rapat (Ketua, Sekretaris dan Anggota
Pendiri) dan t dibuatkan menjadi akta notaris.
1. Pengesahan AD dengan berkas:
a. Akta Notaris
b. Notulen rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan
rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan
Notaris atau di legalisir notaris.
c. Daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar
anggota. (Absensi RA dan Putusan Rapat )
2. Kepengurusan (Pengurus, Pengawas, DPS) Wajib
memiliki DPS
Rapat Pendirian
Koperasi
Koperasi melaporkan hasil RA kepada untuk memperoleh
Pengesaham Akta Pendirian (Anggan Dasar)
PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH

6. Perubahan
KSP/USP Koperasi menjadi KSPPS/USPPS
Koperasi
Melaksanakan Syariat Islam
Mengembangkan usaha dan
diversifikasi produk
Memaksimalkan pemenuhan
kebutuhan anggota
Meningkatkan kesejahteraan
anggota
Alasan Tranformasi ?

7. Apa yang diubah?
Kompetensi SDM
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Kebijakan Strategi dan
Program
Manajemen
Pengelolaan
Kepengurusan
Produk dan Pelayanan

8. Kompetensi SDM
Tujuan : Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Unit Usaha
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi yang sehat, efisien, mematuhi
ketentuan syariah dan mensejahterakan anggota KSPPS/USPPS Koperasi yang sehat,
efisien, mematuhi ketentuan syariah dan mensejahterakan anggota
Melakukan Tata Kelola
Organisasi
Menerapkan jati diri koperasi dan ketentuan syariah
Melakukan perencanaan
Melakukan manajemen perkantoran
Melakukan penyaluran pinjaman dan pembiayaan
Melakukan penyaluran dana baitul maal dan dana
sosial lainnya
Melakukan pembinaan anggota
Melakukan
Pengelolaan Usaha
Melakukan pengelolaan keuangan
Mengelola asset dan hutang
Mengelola risiko
Melakukan pengelolaan dana
Mengelola keseimbangan arus dana
FUNGSIKUNCI
FUNGSIUTAMA
58FUNGSIDASAR

9. Perubahan anggaran dasar
Nama
•KSPPS “BMT ..............................”
Kepengurusan
•Dewan Pengawas Syariah
Kegiatan Usaha
•Berdasarkan Prinsip Syariah
Produk
•mengacu pada jenis akad berdasarkan Fatwa DSN MUI

10. 10
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
Pasal 11 Ayat (1) PP No.4 Tahun 1994
Perubahan anggaran dasar Koperasi tidak dapat dilakukan
apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit.
Pasal 14 Ayat (2) Permen KUKM No.10 Tahun 2015
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut
perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian
koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan
pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis
kepada Menteri.
Pasal 12 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 1994
Ketentuan PERUBAHAN LEGALITAS

11. 11
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut
perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian
koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat satu
bulan sejak perubahan dilakukan.
Pasal 18 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 1994
Perubahan bidang usaha Koperasi termasuk perubahan pola
pelayanan dari konvensional menjadi pola pelayanan
berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Pasal 16 Ayat (2) Permen KUKM No. 10 Tahun 2015
Keputusan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
tidak merubah nomor dan tanggal badan hukum Koperasi
yang telah dikeluarkan.
Pasal 23 Ayat (1) Permen KUKM No. 10 Tahun 2015
Ketentuan PERUBAHAN LEGALITAS

12. Perubahan Akad
Konv  Syariah
Akta Notaris
Pengesahan PAD
Registrasi Ulang BH Koperasi/
Sertifikat Nomor Induk Koperasi
Pengajuan Ijin Usaha Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Pelaksanaan Rapat Anggota yang membahas perubahan kegiatan usaha
konvensional menjadi syariah yang dituangkan dalam Berita Acara RA yang
di tandatangani pimpinan rapat (Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan dapat
dibuatkan menjadi akta notaris.
1. Pengesahan PAD dengan berkas:
a. Akta Notaris
b. Notulen rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan rapat,
sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris atau di
legalisir notaris.
c. Daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.
(Absensi RA dan Putusan Qorum sesuai AD/ART)
2. Pengesahan Perubahan AD berdasarkan pengesahan sebelumnya
dapat Dinas Prov atau Kabupaten/Kota, namun per 8 April 2016
harus di Kementerian Koperasi dan UKM RI
Rapat Anggota
Perubahan
Kegiatan Usaha
RAT Perubahan AD
Koperasi melaporkan hasil RA kepada Menteri/Gubernur/Bupati Walikota
sesuai wilayah Keanggotaan atau Pemberi Izin Usaha dan Koperasi selama
maksimal 2 (dua) tahun mengubah akad konvensional menjadi akad syariah.
Setelah maksimal 2 (dua) tahun, Koperasi RA Perubahan AD, dan
Kepengurusan (Pengurus, Pengawas, DPS)  Akta Notaris dan di berikan
Kesempatan 1 (satu) tahun perubahan Manajemen, SOM/SOP dan
Sertifikasi SDM yang belum dilaksanakan.
Setelah PAD Notaris maka dilakukan pengurusan Pengesahan
Perubahan AD, registrasi ulang BH dan Sertifikat NIK serta Ijin Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
PEMBENTUKAN/PERUBAHAN
KONVENSIONAL - SYARIAH

13. dilaporkan kepada
Menteri
Perubahan Nama;
Perubahan Alamat;
Perubahan Wilayah Keanggotaan;
Perubahan Modal Usaha;
Perubahan Nominal Simpanan Pokok;
Perubahan Nominal Simpanan Wajib;
Penyesuaian Dengan Undang-undang Yang Berlaku;
Perubahan
Anggaran
Dasar
Ketentuan PERUBAHAN LEGALITAS

14. Surat Permohonan
Akta Perubahan dari Notaris (bermaterai)
Berita Acara/NotulenRapat PAD
Daftar hadir Rapat PAD
FC Akta Pendirian dan/atau PAD terakhir beserta dokumen
pengesahannya
Neraca Keuangan pada saat PAD
Susunan Pengurus dan Pengawas
Struktur Organisasi Koperasi
FC KTP Pengurus dan Pengawas
Daftar Nama, Susunan DPS dan Fotokopi Sertifikat Diklat DPS dari
DSN-MUI
Hasil Laporan RAT, Daftar Sarana Kerja, Buku Daftar Anggota
FC Rekening Koperasi
Foto Copy Izin Usaha dan NPWP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PERSYARATAN
DOKUMEN
PENGESAHAN
dan/atau
PELAPORAN
PERUBAHAN
ANGGARAN
DASAR

15. Surat pengantar Dinas Koperasi
Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
Daftar Hadir Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
Foto copy KTP Pengurus dan Pengawas;
Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
Akta dan SK Pendirian dan/atau Akta dan SK Perubahan sebelumnya;
Halaman Awal dan Akhir Buku Daftar Anggota; dan
Neraca Tahun Buku Terakhir.
PERSYARATAN DOKUMEN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (PAD) KOPERASI
SECARA ONLINE
Notaris mengajukan permohonan Pengesahan dan/atau Pelaporan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi melalui SISMINBHKOP dengan mengisi data-
data dan mengunggah dokumen-dokumen sebagai berikut :

16. Hal-Hal Yang Harus diperhatikan
dalam Pengajuan Permohonan PAD
Koperasi harus
memiliki Nomor Induk
Koperasi (NIK)
Koperasi rutin
melaporkan bayar dan
lapor SPT Pajak
Telah memiliki
sertifikat kompetensi
bagi DPS DSN MUI

17.  Output dari Pengesahan dan/atau Pelaporan
Perubahan Anggaran Dasar melalui SISMINBHKOP
QR
Barcode
QR
Barcode

18. PERUBAHAN USAHA
KONVENSIONAL - SYARIAH
KSPPS atau USPPS Koperasi dan KSP atau USP Koperasi yang telah
mengubah kegiatan usaha menjadi berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat
berubah kembali menjadi KSP atau USP Koperasi.
menyelesaikan
perubahan
kegiatan usaha
berdasarkan
Prinsip Syariah
perubahan
anggaran dasar
mencantumkan
usaha simpan
pinjam dan
pembiayaan
syariah
melaksanakan
transisi usaha
berdasarkan
Prinsip Syariah
sebelum
perubahan
anggaran dasar
persetujuan
rapat anggota
0 Tahun 2 Tahun Transisi Tahun ke 2 PAD
1 Tahun Perubahan
Kelembagaan dan
Pengelolaan

19. 19
TRANFORMASI PRODUK
Pengghimpunan
IURAN DANA UMUM
IURAN TERTENTU
INFAQ
INFAQ/HIBAH TERIKAT
Pengelolaan
titipan
Sesuai
Syariah
Pendapatan
+ dana
pokok
BAITUL MAAL
ZAKAT, INFAQ/ SHODAQOH
Dan wakaf
investasi
Penyaluran
beasiswa Pendapatan
+ dana
pokokDana sosial
Sesuai Kesepakatan
Konvensional Syariah
PERUBAHAN USAHA
KONVENSIONAL - SYARIAH

20. Pengghimpunan
Simpanan
Simpanan Berjangka
Simpanan Wadi’ah
Simpanan Mudharabah
Penyaluran Pinjaman
Pinjaman Kebajikan (Qord)
Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan lainnya
RESTRUKT
URISASI
Penerimaan Non Halal
Bunga
Bagi Hasil, Margin, Jasa
Pendapatan Halal
BAITUL TAMWIL
Konvensional Syariah
PERUBAHAN USAHA
KONVENSIONAL - SYARIAH
20
TRANFORMASI PRODUK

21. www.depkop.go.id
WWW. pembiayaan.depkop.go.id
@Kemenkopukm 21

22. 22
Nama : Pristiyanto, SS. MM. MP.
Jabatan : Kabid Literasi dan Penumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi
Pengalaman Ogr : Gerakan Pramuka, Forum Studi Islam , KOPMA, Senat/BPM, (Ketua BPM UI
1997/1998)
Organisasi : - Sekretaris Koperasi KPDK , Kementerian KUKM
- Anggota Komite Bisnis Sosial CSR dan ZISWAF DPP MES
- Anggota Bidang Keuangan Mikro dan KUMKM DPP IAEI
- Koordinator Forum Studi dan Pemberdayaan KUKM
- Ketua Bidang Pengutan Organisasi ILUNI FIB UI
Alamat (K) : Deputi Pembiayaan Kementerian KUKM Lt. 3
Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta12940
Pendidikan : S1 Sastra Universitas Indonesia
Administrasi Bisnis Unkris Jakarta
Hukum Bisnis Untag Jakarta
S2 Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta
Manajemen IKM Institut Pertanian Bogor
S3 Candidat Doktor Ilmu Manajemen
Universitas Negeri Jakarta
Telp. : 08121808043
Email : pristiyanto@gmail.com
BIODATA SINGKAT

23. 1. PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN KOPERASI

24. PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
1. Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian
koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
2. Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau
kuasanyadapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang
didampingi oleh Notaris.
3. Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan
pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang
berwenang melalui Notaris.
(Pasal 6 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)

25. 4. Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri
dengan melampirkan dokumen berupa:
a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat;
b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai
cukup;
c. surat kuasa pendiri;
d. notulen rapat pembentukan koperasi;
e. berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
f. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai
modal awal;
h. surat keterangan domisili;
i. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan
Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
j. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam,
bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit
simpan pinjam.
(Pasal 7 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)

26. k. Fotocopy Sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI (bagi KSPPS
dan USPPS Koperasi)
Sebagaimana Pasal 14 Permen 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
(1) KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan
pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah
yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
(2) Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan
setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

27. 5. Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder
dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada angka 4 (empat) dan ditambah dengan keputusan rapat
anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan
koperasi sekunder, foto copy keputusan pengesahan Akta Pendirian
Koperasi pendiri, serta surat kuasa dari koperasi. (Pasal 7)
6. Pejabat berwenang menerima dan meneliti akta koperasi dan
kelengkapan persyaratannya
7. Jika berkas diterima lengkap akan segera DIPROSES SELAMBAT-
LAMBATNYA 3 BULAN sejak penerimaan berkas tersebut. (Pasal 9)
8. JIKA DITOLAK dikarenakan berkas belum lengkap atau adanya
perbaikan akta. Terhadap penolakan tersebut para pendiri dapat
mengajukan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam
jangka waktu 1 bulan. (Pasal 10)

28. 9. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh
Menteri.
10. Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan
nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi.
11. Nomor status badan hukum sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf
“BH”.
12. Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam dibuat secara terpisah menjadi:
a. dokumen pengesahan akta pendirian koperasi sebagai Badan Hukum; dan
b. dokumen pengesahan izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.
(Pasal 12 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)
13. Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi dihimpun oleh pejabat yang
berwenang dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi.
14. Keputusan pengesahan disampaikan secara langsung kepada pendiri melalui
Notaris.
15. Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi ditembuskan dan dikirim kepada
Gubernur atau Bupati/Walikota.
(Pasal 13 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)

29. 2. PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN KOPERASI SECARA
ON-LINE

30. SISTEM ADMINITRASI BADAN HUKUM KOPERASI SECARA ON-
LINE
30

31. PERAN NOTARIS
 Notaris mempunyai peran dalam pembuatan akta koperasi, meliputi akta
pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan akta-akta lainnya
yang berkaitan dengan koperasi
 Dalam pembuatan akta koperasi, perubahan anggaran dasar, dan
pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berkewajiban :
 memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 melakukan konsultasi dengan SOPD yang membidangi Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah;
 memberikan konsultasi dan/atau penyuluhan kepada koperasi yang
didampingi;
 mengirimkan tembusan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian,
Laporan dan/atau Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 mengirimkan dokumen Pengesahan Akta Pendirian kepada Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, apabila diperlukan.

32. PERAN DINAS YANG MEMBIDANGI
KOPERASI
 Menghadiri dan memberikan penyuluhan pada rapat pendirian koperasi.
 Meneliti kelengkapan dokumen permohonan pengesahan akta pendirian
koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
 Memberikan surat pengantar kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian,
perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.
 Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh
Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah,
dalam hal seluruh dokumen utama dan dokumen pendukung telah lengkap
dan benar.
 Melakukan identifikasi koperasi yang layak dibubarkan oleh pemerintah.
 Mendata koperasi sekolah di wilayah kerja yang bersangkutan.

33. Notaris memilih Registrasi untuk pertama kali
SISMINBHKOP

34. Notaris Mengisi halaman berikut:
Klik Daftar untuk Registrasi dan silahkan
cek email dan ikutin link yang diemail
oleh sisminbhkop

35. Notaris memilih Log In untuk
upload

36. Silahkan upload data yang diminta
Klik Update, dan silahkan tunggu admin
KUKM akan memverivikasi anda

37. Data yang harus disiapkan dalam bentuk PDF
1. Dokumen Anggaran Dasar;
2. Surat Pengantar Dinas;
3. Berita Acara Rapat;
4. Daftar Hadir Rapat;
5. Foto Copy KTP Peserta Rapat;

38. Notaris menulis nama koperasi
Notaris memilih Jenis Koperasi, jika
memilih Simpan Pinjam akan ada pilihan
pola pengeloaan
Notaris memilih Wilayah Keanggotaan
Notaris memilih Bentuk Koperasi
Primer atau Sekunder
Jika Klik Sekunder maka anda diminta
memasukan nomor Badan hukum
koperasi primer
Notaris memilih provinsi Koperasi
Notaris memilih Kab/Kota Koperasi
Notaris memilih Kecamatan Koperasi
Klik Daftarkan

39. Notaris mengunduh contoh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Klik langkah 2 untuk langkah selanjutnya

40. Masukan Nomor Akta Pendirian Koperasi
Masukan tanggal Akta Pendirian Koperasi
Upload Anggaran Dasar Koperasi
Upload Surat Pengantar Dinas

41. Ketik Alamat Koperasi
Ketik Kode Pos Koperasi
Ketik Telepon Koperasi
Ketik Alamat email Koperasi

42. Masukan tanggal rapat Pendirian Koperasi
Masukan alamat rapat Pendirian Koperasi
Masukan jumlah rapat Pendirian Koperasi
Upload Berita Acara Rapat Pendirian
Upload daftar Hadir Rapat Koperasi
Upload Fotokopi Peserta Rapat Koperasi

43. Ketik Jumlah Modal Sendiri Koperasi
Ketik Nilai Simpanan Pokok Koperasi perorang
Ketik Nilai Simpanan Wajib Koperasi perorang
Ketik Nilai Total Keseluruhan Simpanan Wajib Khusus
Koperasi bila ada
Ketik Jumlah Anggota Koperasi
Ketik Usaha Utama Koperasi
Ketik Usaha Pendukung Koperasi
Ketik Usaha Tambahan Koperasi

44. Klik Tambah Pengurus Koperasi bila ada
Klik Simpan untuk tahap selanjutnya

45. Silahkan Review data yang anda isi

48. Klik Konfirmasi kembali untuk mendapatkan SKSilahkan Klik Perbaiki jika ada kesalahan,
Jika tidak ada silahkan klik Konfirmasi

49. 3. PERUBAHA ANGGARAN
DASAR

50. V. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (PAD) KOPERASI
Permen Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015
Tentang Kelembagaan Koperasi
DASAR PERUBAHAN KEPUTUSAN RA - PAD MATERI PAD
- Alasan–alasan perubahan.
- Penyesuaian terhadap per-
aturan per UU.
-Akta AD yang telah dirubah
-Berita Acara Rapat
Anggota
PAD.
- Pernyataan Keputusan
Rapat Anggota PAD.
 Perubahan Bid. Usaha,
Penggabungan dan
Pembagian (Wajib
mendapat
pengesahan)
 Diluar hal-hal tersebut
diatas cukup dilaporkan
secara tertulis kepada
Pejabat yang berwenang.

51. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1. Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan
rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar
koperasi, dilengkapi dengan:
a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan
ditandatangani oleh Notaris; dan
b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat
dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam
buku daftar anggota.
2. Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi
sedang dinyatakan pailit.
(Pasal 14 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)

52. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
3. Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut
beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
4. Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan
bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib
mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
5. Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut
perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup
dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang
6. Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana
dimaksud pada angka (4) diajukan secara tertulis oleh Pengurus
melalui Notaris.
(Pasal 15 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)

53.  Permohonan pengesahan PAD koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha
disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:
 2 (dua) rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
 Berita Acara Rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan diketahui Notaris;
 notulen rapat perubahan anggaran dasar;
 akta perubahan anggaran dasar yang dibuatsecara otentik oleh Notaris;
 foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir
oleh Notaris;
 daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi; dan
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk kelompok lapangan usaha (KLU).
 Fotocopy Sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI (bagi KSPPS dan
USPPS Koperasi)
 Perubahan bidang usaha koperasi termasuk perubahan pola pelayanan dari
konvensional menjadi pola pelayanan berdasarkan prinsip–prinsip ekonomi syari’ah.
 Koperasi hanya dapat menerapkan 1 (satu) jenis pola pelayanan yaitu
konvensional atau pola pelayanan berdasarkan prinsip–prinsip ekonomi
syari’ah.
(Pasal 16 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)

54. 4. LEGALITAS USAHA

55. Legalitas Usaha
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
 Peraturan Menteri No 11 Tahun 2017
Pasal 6:
1) KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memiliki izin usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah.
2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
Koperasi menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
3) Penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. bupati atau walikota menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS
Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah
kabupaten atau kota;
b. gubernur menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi
yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan

56. Legalitas Usaha
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
c. Menteri menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang
wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.
4) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
kepada Deputi Bidang Kelembagaan.
5) Setiap terjadi perubahan data nama Koperasi, dan/atau nama Pengurus,
dan/atau domisili, Pengurus Koperasi wajib mengajukan surat permohonan
perubahan data izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada
pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6) Dalam hal surat izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hilang
atau rusak, atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Pengurus Koperasi wajib mengajukan permohonan penggantian izin usaha
simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
7) Setiap Koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah, perubahan, dan/atau penggantian izin yang hilang
atau rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi.