SlideShare a Scribd company logo
Lampiran 1
PERSYARATAN PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG
(1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi
persyaratan Nazhir sesuai
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf :
Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat
menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
1. warga Negara Indonesia;
2. beragama islam;
3. dewasa;
4. amanah;
5. mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku; dan
c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :
1. Nazhir badan hukum wajib di daftarkan pada Menteri dan BWI melalui
Kantor Urusan Agama setempat.
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan
Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau Perwakilan BWI di
Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan :
a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan/atau keagaman Islam;
b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir
perseorangan;
c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di
kabupaten/kota benda wakaf berada;
d. memiliki :
1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan
hukum yang telah di sahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar susunan pengurus;
3. anggaran rumah tangga;
4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau
yang merupakan kekayaan badan hokum; dan
6. surat pernyataan bersedia di audit
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hurud d dilampirkan pada
permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Nazhir Wakaf Uang
harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut :
a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi :
1. pengetahuan di bidang keuangan syariah;
2. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
3. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
b. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Wakaf Uang;
d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Nazhir
Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
e. memiliki dukungan kerjasama dengan manajer investasi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
f. memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi :
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang
dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
g. memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional
Nazhir;
h. memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan Wakaf Uang;
i. dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang/LKS-PWU;
j. memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari BWI.
(3) Nazhir Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2
(dua) orang anggota pengawas.
(4) Paling kurang separuh dari jumlah anggota Nazhir Wakaf Uang wajib memiliki
kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang.

More Related Content

Similar to 03 lampiran 1 persyaratan nazhir bwi

PP RI NOMOR 42 TAHUN 2006
PP RI NOMOR 42 TAHUN 2006PP RI NOMOR 42 TAHUN 2006
PP RI NOMOR 42 TAHUN 2006
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Pembahasan ke 100 Hukum_Perbankan syariah.pptx
Pembahasan ke 100 Hukum_Perbankan syariah.pptxPembahasan ke 100 Hukum_Perbankan syariah.pptx
Pembahasan ke 100 Hukum_Perbankan syariah.pptx
hadiisyam
 
Unsur wakaf oleh Debby Feramitha
Unsur wakaf oleh Debby FeramithaUnsur wakaf oleh Debby Feramitha
Unsur wakaf oleh Debby Feramithadebby21121997
 
eBook Buku Pinter tentang Wakaf v05
eBook Buku Pinter tentang Wakaf v05eBook Buku Pinter tentang Wakaf v05
eBook Buku Pinter tentang Wakaf v05
YayasanPinter
 
BPKH (3).pptx
BPKH (3).pptxBPKH (3).pptx
BPKH (3).pptx
putridiesy
 
Pengertian yayasan ja 011
Pengertian yayasan ja 011Pengertian yayasan ja 011
Pengertian yayasan ja 011jeumpa-aceh
 
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakafpresentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
Agung Budiono
 
Uu no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik
Uu no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publikUu no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik
Uu no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publikdammaputera
 
pembentukan yayasan.pptxS2hjhjggghggyyuio
pembentukan yayasan.pptxS2hjhjggghggyyuiopembentukan yayasan.pptxS2hjhjggghggyyuio
pembentukan yayasan.pptxS2hjhjggghggyyuio
srimureswalef1
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
Ahmad Abdul Haq
 
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFUU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
Imam Prastio
 
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profitPentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
Yusuf Darismah
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Indonesia Anti Corruption Forum
 
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdfPERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
YasserMakassar
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
rusdiman1
 
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatasUu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Yesica Adicondro
 
Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015
swirawan
 

Similar to 03 lampiran 1 persyaratan nazhir bwi (20)

PP RI NOMOR 42 TAHUN 2006
PP RI NOMOR 42 TAHUN 2006PP RI NOMOR 42 TAHUN 2006
PP RI NOMOR 42 TAHUN 2006
 
Pembahasan ke 100 Hukum_Perbankan syariah.pptx
Pembahasan ke 100 Hukum_Perbankan syariah.pptxPembahasan ke 100 Hukum_Perbankan syariah.pptx
Pembahasan ke 100 Hukum_Perbankan syariah.pptx
 
Unsur wakaf oleh Debby Feramitha
Unsur wakaf oleh Debby FeramithaUnsur wakaf oleh Debby Feramitha
Unsur wakaf oleh Debby Feramitha
 
eBook Buku Pinter tentang Wakaf v05
eBook Buku Pinter tentang Wakaf v05eBook Buku Pinter tentang Wakaf v05
eBook Buku Pinter tentang Wakaf v05
 
BPKH (3).pptx
BPKH (3).pptxBPKH (3).pptx
BPKH (3).pptx
 
Pengertian yayasan ja 011
Pengertian yayasan ja 011Pengertian yayasan ja 011
Pengertian yayasan ja 011
 
Uu no 1_tahun_2013
Uu no 1_tahun_2013Uu no 1_tahun_2013
Uu no 1_tahun_2013
 
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakafpresentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
 
Uu no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik
Uu no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publikUu no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik
Uu no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik
 
pembentukan yayasan.pptxS2hjhjggghggyyuio
pembentukan yayasan.pptxS2hjhjggghggyyuiopembentukan yayasan.pptxS2hjhjggghggyyuio
pembentukan yayasan.pptxS2hjhjggghggyyuio
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
 
Hukum2 wakaf
Hukum2 wakafHukum2 wakaf
Hukum2 wakaf
 
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFUU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
 
Uu no 1_2016 (1)
Uu no 1_2016 (1)Uu no 1_2016 (1)
Uu no 1_2016 (1)
 
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profitPentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
Pentingnya laporan keuangan pada organisasi non profit
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdfPERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
 
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatasUu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
 
Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015
 

More from Pristiyanto SS

Bahan Paparan Salimah II.pdf
Bahan Paparan Salimah II.pdfBahan Paparan Salimah II.pdf
Bahan Paparan Salimah II.pdf
Pristiyanto SS
 
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
Pristiyanto SS
 
Bahan Paparan Koerasi
Bahan Paparan Koerasi Bahan Paparan Koerasi
Bahan Paparan Koerasi
Pristiyanto SS
 
Pcc Pengantar Koperasi Syariah 2
Pcc Pengantar Koperasi Syariah 2Pcc Pengantar Koperasi Syariah 2
Pcc Pengantar Koperasi Syariah 2
Pristiyanto SS
 
PCC Pengantar Koperasi Syariah 1
PCC Pengantar Koperasi  Syariah 1PCC Pengantar Koperasi  Syariah 1
PCC Pengantar Koperasi Syariah 1
Pristiyanto SS
 
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahPerizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Pristiyanto SS
 
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPerubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Pristiyanto SS
 
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahRegulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Pristiyanto SS
 
Kelembagaan dan Usaha Koperasi Syariah
Kelembagaan dan Usaha Koperasi SyariahKelembagaan dan Usaha Koperasi Syariah
Kelembagaan dan Usaha Koperasi Syariah
Pristiyanto SS
 
05 Problem Solving (Kewirausahaan)
05 Problem Solving (Kewirausahaan)05 Problem Solving (Kewirausahaan)
05 Problem Solving (Kewirausahaan)Pristiyanto SS
 
03 Meraih Sukses dgn Wirausaha (Kewirausahaan)
03 Meraih Sukses dgn Wirausaha (Kewirausahaan)03 Meraih Sukses dgn Wirausaha (Kewirausahaan)
03 Meraih Sukses dgn Wirausaha (Kewirausahaan)Pristiyanto SS
 
02 Pengembangan Diri dan Strategi (Kewirausahaan)
02 Pengembangan Diri dan Strategi (Kewirausahaan)02 Pengembangan Diri dan Strategi (Kewirausahaan)
02 Pengembangan Diri dan Strategi (Kewirausahaan)Pristiyanto SS
 
01 Kecakapan Hidup (Kewirausahaan)
01 Kecakapan Hidup (Kewirausahaan)01 Kecakapan Hidup (Kewirausahaan)
01 Kecakapan Hidup (Kewirausahaan)Pristiyanto SS
 
08 wakaf uang worshop bwi jafril
08 wakaf uang worshop bwi jafril08 wakaf uang worshop bwi jafril
08 wakaf uang worshop bwi jafrilPristiyanto SS
 
08 pengembangan wakaf produktif peluang dan tantangan
08 pengembangan wakaf produktif peluang dan tantangan08 pengembangan wakaf produktif peluang dan tantangan
08 pengembangan wakaf produktif peluang dan tantanganPristiyanto SS
 
07 Peran Asuransi dalam Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf
07 Peran Asuransi dalam Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf07 Peran Asuransi dalam Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf
07 Peran Asuransi dalam Penghimpunan dan Pengembangan WakafPristiyanto SS
 
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafanPristiyanto SS
 
05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir usPristiyanto SS
 
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 201303 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013Pristiyanto SS
 

More from Pristiyanto SS (20)

Bahan Paparan Salimah II.pdf
Bahan Paparan Salimah II.pdfBahan Paparan Salimah II.pdf
Bahan Paparan Salimah II.pdf
 
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
 
Bahan Paparan Koerasi
Bahan Paparan Koerasi Bahan Paparan Koerasi
Bahan Paparan Koerasi
 
Pcc Pengantar Koperasi Syariah 2
Pcc Pengantar Koperasi Syariah 2Pcc Pengantar Koperasi Syariah 2
Pcc Pengantar Koperasi Syariah 2
 
PCC Pengantar Koperasi Syariah 1
PCC Pengantar Koperasi  Syariah 1PCC Pengantar Koperasi  Syariah 1
PCC Pengantar Koperasi Syariah 1
 
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahPerizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
 
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPerubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
 
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahRegulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
 
Kelembagaan dan Usaha Koperasi Syariah
Kelembagaan dan Usaha Koperasi SyariahKelembagaan dan Usaha Koperasi Syariah
Kelembagaan dan Usaha Koperasi Syariah
 
05 Problem Solving (Kewirausahaan)
05 Problem Solving (Kewirausahaan)05 Problem Solving (Kewirausahaan)
05 Problem Solving (Kewirausahaan)
 
03 Meraih Sukses dgn Wirausaha (Kewirausahaan)
03 Meraih Sukses dgn Wirausaha (Kewirausahaan)03 Meraih Sukses dgn Wirausaha (Kewirausahaan)
03 Meraih Sukses dgn Wirausaha (Kewirausahaan)
 
02 Pengembangan Diri dan Strategi (Kewirausahaan)
02 Pengembangan Diri dan Strategi (Kewirausahaan)02 Pengembangan Diri dan Strategi (Kewirausahaan)
02 Pengembangan Diri dan Strategi (Kewirausahaan)
 
01 Kecakapan Hidup (Kewirausahaan)
01 Kecakapan Hidup (Kewirausahaan)01 Kecakapan Hidup (Kewirausahaan)
01 Kecakapan Hidup (Kewirausahaan)
 
08 wakaf uang worshop bwi jafril
08 wakaf uang worshop bwi jafril08 wakaf uang worshop bwi jafril
08 wakaf uang worshop bwi jafril
 
08 pengembangan wakaf produktif peluang dan tantangan
08 pengembangan wakaf produktif peluang dan tantangan08 pengembangan wakaf produktif peluang dan tantangan
08 pengembangan wakaf produktif peluang dan tantangan
 
07 Peran Asuransi dalam Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf
07 Peran Asuransi dalam Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf07 Peran Asuransi dalam Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf
07 Peran Asuransi dalam Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf
 
04 fiqh waqf an nuqud
04 fiqh waqf an nuqud04 fiqh waqf an nuqud
04 fiqh waqf an nuqud
 
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafan
 
05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us
 
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 201303 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
 

03 lampiran 1 persyaratan nazhir bwi

  • 1. Lampiran 1 PERSYARATAN PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG (1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan Nazhir sesuai - Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf : Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 1. warga Negara Indonesia; 2. beragama islam; 3. dewasa; 4. amanah; 5. mampu secara jasmani dan rohani; dan 6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. - Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf : 1. Nazhir badan hukum wajib di daftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. 2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau Perwakilan BWI di Provinsi/Kabupaten/Kota. 3. Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan : a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagaman Islam; b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; d. memiliki : 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah di sahkan oleh instansi berwenang; 2. daftar susunan pengurus; 3. anggaran rumah tangga;
  • 2. 4. program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hokum; dan 6. surat pernyataan bersedia di audit 4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hurud d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Nazhir Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut : a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi : 1. pengetahuan di bidang keuangan syariah; 2. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan 3. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. b. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat; c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Wakaf Uang; d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Nazhir Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel; e. memiliki dukungan kerjasama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; f. memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi : 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; 2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan. g. memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional Nazhir; h. memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan Wakaf Uang; i. dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU; j. memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari BWI. (3) Nazhir Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas. (4) Paling kurang separuh dari jumlah anggota Nazhir Wakaf Uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang.