Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan pendaftaran menjadi Nazhir Wakaf Uang di Indonesia. Calon Nazhir harus memenuhi persyaratan umum sebagai Nazhir sesuai undang-undang wakaf dan peraturan pelaksanaannya, serta persyaratan khusus seperti memiliki pengetahuan keuangan syariah, pengalaman pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi, serta komitmen tinggi untuk mengembangkan wakaf uang. Calon Nazhir juga
DEFINISI
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
Bank ialah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2).
DEFINISI
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
Bank ialah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2).
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFImam Prastio
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Lampiran Penjelasan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Bab 1 Ketentuan Umum
Bab 2 PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR
PERSEROAN DAN PENGUMUMAN
Bagian Kesatu Pendirian
Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar
Bagian Ketiga Daftar Perseroan dan Pengumuman
Bab 3 MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu Modal
Bagian Kedua Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan
Bagian Ketiga Penambahan Modal
Bagian Keempat Pengurangan Modal
Bagian Kelima Saham
Bab 4 RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesatu Rencana Kerja
Bagian Kedua Laporan Tahunan
Bagian Ketiga Penggunaan Laba
Bab 5 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Bab 6 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Bab 7 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Bagian Kesatu Direksi
Bagian Kedua Dewan Komisaris
Bab 8 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
Bab 9 PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN
Bab 10 PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN
Bab 11 BIAYA
Bab 12 KETENTUAN LAIN-LAIN
Bab 13 KETENTUAN PERALIHAN
Bab 14 KETENTUAN PENUTUP
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFImam Prastio
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Lampiran Penjelasan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Bab 1 Ketentuan Umum
Bab 2 PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR
PERSEROAN DAN PENGUMUMAN
Bagian Kesatu Pendirian
Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar
Bagian Ketiga Daftar Perseroan dan Pengumuman
Bab 3 MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu Modal
Bagian Kedua Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan
Bagian Ketiga Penambahan Modal
Bagian Keempat Pengurangan Modal
Bagian Kelima Saham
Bab 4 RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesatu Rencana Kerja
Bagian Kedua Laporan Tahunan
Bagian Ketiga Penggunaan Laba
Bab 5 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Bab 6 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Bab 7 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Bagian Kesatu Direksi
Bagian Kedua Dewan Komisaris
Bab 8 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
Bab 9 PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN
Bab 10 PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN
Bab 11 BIAYA
Bab 12 KETENTUAN LAIN-LAIN
Bab 13 KETENTUAN PERALIHAN
Bab 14 KETENTUAN PENUTUP
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahPristiyanto SS
Izin Usaha, Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang, Izin Operasional Kantor Cabang Pembantu dan Izin Operasional Kantor Kas
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahPristiyanto SS
Regulasi Usaha Simpan Pinjam, Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Jenis-jenis Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaan Syariah, Penghimpunan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, sedekah dan Wakaf, Pendayagunaan ziswaf untuk pemberdayaan UMK Mustahik
1. Lampiran 1
PERSYARATAN PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG
(1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi
persyaratan Nazhir sesuai
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf :
Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat
menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
1. warga Negara Indonesia;
2. beragama islam;
3. dewasa;
4. amanah;
5. mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku; dan
c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :
1. Nazhir badan hukum wajib di daftarkan pada Menteri dan BWI melalui
Kantor Urusan Agama setempat.
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan
Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau Perwakilan BWI di
Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan :
a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan/atau keagaman Islam;
b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir
perseorangan;
c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di
kabupaten/kota benda wakaf berada;
d. memiliki :
1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan
hukum yang telah di sahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar susunan pengurus;
3. anggaran rumah tangga;
2. 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau
yang merupakan kekayaan badan hokum; dan
6. surat pernyataan bersedia di audit
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hurud d dilampirkan pada
permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Nazhir Wakaf Uang
harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut :
a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi :
1. pengetahuan di bidang keuangan syariah;
2. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
3. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
b. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Wakaf Uang;
d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Nazhir
Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
e. memiliki dukungan kerjasama dengan manajer investasi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
f. memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi :
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang
dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
g. memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional
Nazhir;
h. memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan Wakaf Uang;
i. dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf
Uang/LKS-PWU;
j. memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari BWI.
(3) Nazhir Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2
(dua) orang anggota pengawas.
(4) Paling kurang separuh dari jumlah anggota Nazhir Wakaf Uang wajib memiliki
kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang.