Regulasi Usaha Simpan Pinjam, Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Jenis-jenis Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaan Syariah, Penghimpunan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, sedekah dan Wakaf, Pendayagunaan ziswaf untuk pemberdayaan UMK Mustahik
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pembentukan koperasi syariah untuk mencapai kesejahteraan umat.
2. Prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, tidak ada nilai waktu uang, dan larangan spekulasi harus diterapkan dalam operasional koperasi syariah.
3. Koperasi syariah berperan sebagai pengelola dana anggota, badan usaha, dan
PESAN: Jangan langsung di-copy tanpa cross-check dan meng-update informasi baru ya. PLUS, jangan lupa ubah template-nya. :)
Sumber: Siswa biasa.
Bila ada informasi yang kurang, dapat ditambahkan. Kritik dan pesan dapat langsung menghubungi saya. :) Semoga bermanfaat!
Dokumen tersebut membahas integrasi sistem ekonomi koperasi dan syariah. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa integrasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil bukan dari peningkatan nilai tambah uang, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infak, dan wakaf. Dokumen juga membandingkan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi koperasi dan syariah.
1. Lembaga keuangan adalah badan atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan atau jasa lainnya.
2. Terdapat lembaga keuangan bank dan non bank, serta sistem konvensional dan syariah.
3. Lembaga keuangan mikro berperan sebagai perantara proses ekonomi di segmen usaha mikro melalui berbagai produk tabungan dan pembiaya
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pembentukan koperasi syariah untuk mencapai kesejahteraan umat.
2. Prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, tidak ada nilai waktu uang, dan larangan spekulasi harus diterapkan dalam operasional koperasi syariah.
3. Koperasi syariah berperan sebagai pengelola dana anggota, badan usaha, dan
PESAN: Jangan langsung di-copy tanpa cross-check dan meng-update informasi baru ya. PLUS, jangan lupa ubah template-nya. :)
Sumber: Siswa biasa.
Bila ada informasi yang kurang, dapat ditambahkan. Kritik dan pesan dapat langsung menghubungi saya. :) Semoga bermanfaat!
Dokumen tersebut membahas integrasi sistem ekonomi koperasi dan syariah. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa integrasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil bukan dari peningkatan nilai tambah uang, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infak, dan wakaf. Dokumen juga membandingkan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi koperasi dan syariah.
1. Lembaga keuangan adalah badan atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan atau jasa lainnya.
2. Terdapat lembaga keuangan bank dan non bank, serta sistem konvensional dan syariah.
3. Lembaga keuangan mikro berperan sebagai perantara proses ekonomi di segmen usaha mikro melalui berbagai produk tabungan dan pembiaya
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian leasing dan leasing syariah berdasarkan beberapa mazhab, perusahaan-perusahaan leasing syariah seperti PT. ALIF dan FIF Syariah, serta perbedaan antara leasing konvensional dan syariah.
pengertian pasar uang, perbedaan pasar uang dan pasar modal, fungsi, peserta dan tujuan pasar uang, instrumen pasar uang syariah, pasar valuta asing (valas)
The document discusses the concept and principles of Islamic banking (bank syariah) in Indonesia. It provides definitions of Islamic banking as banks that operate based on Sharia principles from the Quran and Hadith. It outlines the history and legal basis of Islamic banking in Indonesia, including factors that drove the establishment of Islamic banks and relevant laws. It also describes the differences between Islamic banks and conventional banks in aspects like contracts, investments, operational principles, and the distinction between interest (bunga) and profit-sharing (bagi hasil). The key principles of the sharia banking system involving the collection of public funds and distribution to the public are explained.
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terdapat tujuh pilar utama investasi syariah yaitu pendapatan halal, pengeluaran berdasarkan prioritas, perencanaan masa pensiun, asuransi, pengelolaan hutang, investasi, dan zakat. Dokumen ini juga menjelaskan instrumen investasi syariah seperti sukuk, reksadana syariah, dan saham-saham syariah serta aturan yang mengatur
Dokumen tersebut membahas tiga skema aliran dana investor ke bank syariah yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet, on balance sheet, dan mudharabah mutlaqah on balance sheet. Kemudian memberikan contoh perhitungan bagi hasil untuk masing-masing skema berdasarkan asumsi-asumsi tertentu seperti jumlah dana investor, nisbah bagi hasil, dan pendapatan usaha. Dokumen juga membahas penentuan tingkat bobot dana dan conto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia meliputi Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, lembaga hukum dan arbitrase, serta komite akuntansi syariah yang berperan mengatur dan mengawasi perkembangan perbankan syariah.
Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian IndonesiaDadang Solihin
Buku ini membahas tentang ekonomi pembangunan pada umumnya dan ekonomi Indonesia selama masa krisis 1998. Buku ini menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi serta menggunakan contoh kasus Indonesia selama krisis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang Bank Perkreditian Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan berupa deposito dan tabungan serta menyalurkan pinjaman sesuai prinsip syariah. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sejarah, tujuan, produk, pendirian, modal, dan tantangan BPRS serta strategi pengembangannya.
1. Praktek perbankan seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan transfer uang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.
2. Di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu yang disebut jihbiz.
3. Perkembangan perbankan syariah modern dimulai dari eksperimen Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada 1963.
Produk pembiayaan berbasis jual beli dalam perbankan syariah meliputi tiga produk utama, yaitu murabahah, salam, dan istishna'. Murabahah adalah jual beli barang dengan keuntungan yang disetujui di awal. Salam adalah pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan ditangguhkan. Istishna' adalah pesanan barang dengan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, pertengahan, atau akhir proy
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara bank syariah dan konvensional, termasuk prinsip-prinsip dasar bank syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah serta hal-hal yang harus dihindari dalam praktik perbankan syariah seperti riba, gharrar, dan maysir.
BMT BL berupaya mengembangkan kelembagaannya dengan:
1. Melakukan penyempurnaan kelembagaan melalui penyusunan akte KJKS, AD dan ART, serta izin rekomendasi dari Pinbuk.
2. Menyusun sistem dan desain produk seperti SOP, software aplikasi, dan produk-produk BMT.
3. Melakukan pelatihan SDM untuk pengurus, pengelola dan pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian leasing dan leasing syariah berdasarkan beberapa mazhab, perusahaan-perusahaan leasing syariah seperti PT. ALIF dan FIF Syariah, serta perbedaan antara leasing konvensional dan syariah.
pengertian pasar uang, perbedaan pasar uang dan pasar modal, fungsi, peserta dan tujuan pasar uang, instrumen pasar uang syariah, pasar valuta asing (valas)
The document discusses the concept and principles of Islamic banking (bank syariah) in Indonesia. It provides definitions of Islamic banking as banks that operate based on Sharia principles from the Quran and Hadith. It outlines the history and legal basis of Islamic banking in Indonesia, including factors that drove the establishment of Islamic banks and relevant laws. It also describes the differences between Islamic banks and conventional banks in aspects like contracts, investments, operational principles, and the distinction between interest (bunga) and profit-sharing (bagi hasil). The key principles of the sharia banking system involving the collection of public funds and distribution to the public are explained.
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terdapat tujuh pilar utama investasi syariah yaitu pendapatan halal, pengeluaran berdasarkan prioritas, perencanaan masa pensiun, asuransi, pengelolaan hutang, investasi, dan zakat. Dokumen ini juga menjelaskan instrumen investasi syariah seperti sukuk, reksadana syariah, dan saham-saham syariah serta aturan yang mengatur
Dokumen tersebut membahas tiga skema aliran dana investor ke bank syariah yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet, on balance sheet, dan mudharabah mutlaqah on balance sheet. Kemudian memberikan contoh perhitungan bagi hasil untuk masing-masing skema berdasarkan asumsi-asumsi tertentu seperti jumlah dana investor, nisbah bagi hasil, dan pendapatan usaha. Dokumen juga membahas penentuan tingkat bobot dana dan conto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia meliputi Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, lembaga hukum dan arbitrase, serta komite akuntansi syariah yang berperan mengatur dan mengawasi perkembangan perbankan syariah.
Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian IndonesiaDadang Solihin
Buku ini membahas tentang ekonomi pembangunan pada umumnya dan ekonomi Indonesia selama masa krisis 1998. Buku ini menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi serta menggunakan contoh kasus Indonesia selama krisis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang Bank Perkreditian Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan berupa deposito dan tabungan serta menyalurkan pinjaman sesuai prinsip syariah. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sejarah, tujuan, produk, pendirian, modal, dan tantangan BPRS serta strategi pengembangannya.
1. Praktek perbankan seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan transfer uang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.
2. Di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu yang disebut jihbiz.
3. Perkembangan perbankan syariah modern dimulai dari eksperimen Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada 1963.
Produk pembiayaan berbasis jual beli dalam perbankan syariah meliputi tiga produk utama, yaitu murabahah, salam, dan istishna'. Murabahah adalah jual beli barang dengan keuntungan yang disetujui di awal. Salam adalah pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan ditangguhkan. Istishna' adalah pesanan barang dengan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, pertengahan, atau akhir proy
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara bank syariah dan konvensional, termasuk prinsip-prinsip dasar bank syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah serta hal-hal yang harus dihindari dalam praktik perbankan syariah seperti riba, gharrar, dan maysir.
BMT BL berupaya mengembangkan kelembagaannya dengan:
1. Melakukan penyempurnaan kelembagaan melalui penyusunan akte KJKS, AD dan ART, serta izin rekomendasi dari Pinbuk.
2. Menyusun sistem dan desain produk seperti SOP, software aplikasi, dan produk-produk BMT.
3. Melakukan pelatihan SDM untuk pengurus, pengelola dan pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPristiyanto SS
Ringkasan dokumen:
1) Dokumen menjelaskan proses transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah mulai dari perubahan anggaran dasar, produk, dan kelembagaan.
2) Terdapat dua tahapan transformasi yakni tahap transisi selama dua tahun dan tahap perubahan anggaran dasar.
3) Transformasi melibatkan perubahan nama, kegiatan usaha, produk, struktur organisasi, dan pengelolaan sesuai pr
Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai asas pembentukan koperasi di Malaysia. Ia menjelaskan definisi koperasi, prinsip-prinsipnya, struktur organisasi, peranan dan tanggungjawab anggota lembaga koperasi serta anggota koperasi. Juga diberikan statistik pencapaian koperasi di Malaysia dan peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
Dokumen tersebut membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). OJK merupakan regulator terintegrasi untuk sektor jasa keuangan yang mengawasi bank, pasar modal, dan LKM. LKM adalah lembaga keuangan khusus untuk memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada usaha mikro serta mengelola simpanan. UU No. 1 Tahun 2013 mengatur pengaturan dan pengawasan LKM oleh OJK.
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi sistem ekonomi koperasi dan syariah, yang mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi, perbedaan sistem ekonomi konvensional dan syariah, serta bentuk organisasi koperasi syariah.
5. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018Novi Siti
Modul ini membahas tentang aspek hukum lembaga pembiayaan dan asuransi. Terdapat penjelasan mengenai pengertian lembaga pembiayaan, dasar pengaturannya, jenis-jenis lembaga pembiayaan, peran bisnis, dan definisi asuransi.
Sijil Tinggi Muamalat 2 - Gerakan koperasi di malaysia: Tn. Hj Zakaria Bin Ma...Izzuddin Norrahman
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai gerakan koperasi di Malaysia. Ia menjelaskan sejarah, prinsip, dan sistem pengurusan koperasi serta bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk memacu pembangunan sektor koperasi. Dokumen ini juga membincangkan cabaran dan halatuju koperasi di negara ini.
Dokumen tersebut membahas mengenai manajemen dana pensiun pada umumnya, meliputi pengertian, jenis, dasar hukum, manfaat, stakeholders, tata kelola, investasi, dan pengawasan dana pensiun di Indonesia.
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...khoiril anwar
1. Dokumen ini membahas kebijakan dan kinerja program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kredit usaha rakyat.
2. Kredit usaha rakyat merupakan program pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil dengan penjaminan pemerintah hingga 70-80% untuk meningkatkan akses pembiayaan.
3. Dokumen ini juga membahas perkembangan dan tantangan penyaluran kredit usaha ra
Similar to Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (20)
Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahPristiyanto SS
Izin Usaha, Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang, Izin Operasional Kantor Cabang Pembantu dan Izin Operasional Kantor Kas
02 Pengembangan Diri dan Strategi (Kewirausahaan)Pristiyanto SS
Video tersebut membahas perjalanan hidup Barbara yang mengalami kesulitan namun mampu bangkit berkat sikap tegar, percaya diri, sabar, ulet, dan mandiri. Video ini mengajak penonton untuk membandingkan pengalaman pribadi dan yakin bahwa setiap orang mampu bangkit dari kesulitan dengan sikap yang tepat.
Materi kuliah kewirausahaan ini membahas tentang pentingnya memiliki kecakapan hidup dan berwirausaha, serta mengenalkan mahasiswa kepada konsep-konsep dasar kewirausahaan seperti pengenalan diri, berfikir rasional, kepemimpinan, dan kecakapan vokasional seperti internet marketing dan pengembangan produk kreatif.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi wakaf di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur meliputi jenis harta benda wakaf yang dapat diwakafkan seperti tanah, bangunan, uang, logam mulia, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran wakaf tanah, bangunan, dan uang beserta instansi yang terkait seperti KUA, BPN, BWI.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah dan perkembangan perwakafan di Indonesia, mulai dari masa Nabi Muhammad sampai era modern. Ia juga menjelaskan unsur-unsur perwakafan menurut undang-undang dan upaya pemerintah dalam meningkatkan tertib administrasi perwakafan, antara lain melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.
1. Dokumen tersebut membahas tentang wakaf uang (an-nuqud) dalam perspektif fiqh, termasuk pengertian, pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya mewakafkan uang, serta aplikasinya di Indonesia.
2. Terdapat dua pendapat utama di antara ulama tentang hukum wakaf uang, yakni yang memperbolehkan dengan alasan uang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan wujudnya, dan yang mel
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan mengenai wakaf di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga saat ini. Dijelaskan peraturan-peraturan penting seperti PP No. 28/1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, serta landasan hukum dalam UUD 1945.
Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan pendaftaran menjadi Nazhir Wakaf Uang di Indonesia. Calon Nazhir harus memenuhi persyaratan umum sebagai Nazhir sesuai undang-undang wakaf dan peraturan pelaksanaannya, serta persyaratan khusus seperti memiliki pengetahuan keuangan syariah, pengalaman pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi, serta komitmen tinggi untuk mengembangkan wakaf uang. Calon Nazhir juga
Saat ini pancasila sebagai idiologi perlu dikembangkan sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Membumikan Pancasila bukan hanya membutuhkan gerakan moral, tetapi perlu adanya transformasi ideologi menjadi sebuah ilmu sesuai dengan perkembangan dinamika kemasyarakatan dan kebangsaan.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
1. Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah
Oleh :
Pristiyanto, SS. MM. MP.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA
2. Pembinaan
a. Pemerintah Menciptakan dan mengembangkan iklim dan
kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan koperasi.
b. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan
perlindungan kepada koperasi.
[pasal 60 ayat (1) dan (2)]
1. UU No. 25/1992 ttg Perkoperasian
2. PP No. 9/1995 ttg Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi
LANDASAN HUKUM
a. Penghimpunan (simpanan dan tabungan) dan penyaluran
dana (pinjaman) dilakukan dengan pemberian imbalan,
yang ditentukan oleh Rapat Anggota.
[PP 9/1995, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)]
b. Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam
bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil
[Penjelasan PP 9/1995, Pasal 23 ayat (1)]
3. 3. Permenkop dan UKM No 11/2017 ttg Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh
Koperasi
LANDASAN HUKUM
4. Permenkop dan UKM No 09/2018 ttg
Penyelenggaraan dan Pembianaan Perkoperasian
5. Permenkop dan UKM No 11 /2018 ttg Perizinan
Usaha Simpan Pinjam
4. 1. Memperkuat landasan pelaksanaan kegiatan usaha KSPPS/USPPS
Koperasi berlandaskan prinsip syariah Islam
2. Pengalihan kewenangan penilaian kesehatan KSPPS/ USPPS
Koperasi dari Deputi Bidang Pembiayaan kepada Deputi Bidang
Pengawasan
3. Penguatan kewenangan Deputi Bidang Kelembagaan dalam
pemberian izin usaha KSPPS/USPPS Koperasi
4. Pembinaan Teknis Usaha oleh Deputi Pembiayaan
5. Pembinaan dan Pengawasan Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas oleh Walikota/Bupati selain oleh Gubenur/Kementerian
sesuai wilayah keanggotaan
6. Penguatan legalitas KSPPS/USPPS Koeprasi dalam pengembangan
kegiatan social (Maal) berupa Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf
(ZISWAF), disamping kegiatan bisnis utamanya
7. Pengaturan pembentukan Sekunder KSPPS/USPPS Koperasi dan
pengaturan teknis lainnya
POKOK PENGATURAN PERMEN NO 11/2017
6. KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
Zakat
Infaq
Wakaf
Shodaqoh
Baitul Maal
untuk pemberdayaan anggota dan
masyarakat di bidang sosial dan ekonomi
diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai
dengan syariat Islam
harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh
seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk
kemaslahatan umum
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
yang dipisahkan untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah
6
8. SIMPANAN
Tabungan Simpanan Berjangka
Mudharabah Muqayadah
ditentukan pemanfatan
oleh pemilik dana
(shahibul maal)
Mudharabah Muthlaqoh
keleluasaan pemanfaatan
oleh pengelola (mudharib)
Mudharabah (Bagi Hasil)
Wadi’ah Yad Dhamanah
dapat dimanfaatkan
pengelola (mudharib) dan
dapat diberi imbalan yg
tidak diperjanjikan (bonus)
Wadi’ah Yad Amanah
tidak dapat dimanfaatkan
pengelola (mudharib) dan
dapat menarik imbalan
(ongkos)
Wadi’ah (Titipan)
IMBALAN
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
8
9. Al Qord
kembali pokok, tidak ada
imbalan dan dapat menarik
biaya perolehan
Qordhul Hasan
kembali pokok, tidak ada
imbalan dan biaya perolehan
serta jika rugi/gagal pokok tidak
dikembalikan
TANPA
IMBALAN
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
PINJAMAN
9
10. PEMBIAYAAN
bagi hasil Mudharabah
Musyarakah
sewa menyewa Ijarah
Ijarah Muntahiya
Bit Tamlik
Ijarah Maushufah
Fi Zimmah
ijarah dan
kafalah
sewa menyewa
dgn perpindahan
kepemilikan
sewa menyewa
manfaat
barang/jasa
sewa-menyewa atas
manfaat dari transaksi
multi jasa
jual beli
Murabahah
Salam
Istisna
musyarakah
mutanaqishoh
musyarakah
mutanaqishoh
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
12. 1. Secara umum investasi adalah usaha penanaman atau penempatan
uang untuk memperoleh keuntungan (Kamus Bahasa Indonesia).
Berdasarkan definisi ini maka pada KSPPS/USPPS Koperasi yang
dapat dikategorikan investasi adalah :
a. investasi sebagai kegiatan usaha yaitu : penghimpunan dana
(simpanan, modal pinjaman dan modal penyertaan); dan
penyaluran dana yaitu pinjaman/pembiayaan, dan
b. investasi bukan sebagai kegiatan usaha yaitu : menempatkan
dana pada bank dan lembaga keuangan lainnya, pembelian
saham melalui pasar modal dan mengembangkan dana tabungan
melalui sarana investasi lainnya.
2. KSPPS/USPPS Koperasi dapat menghimpun dana (“investasi”)
simpanan berasal dari anggota/calon anggota dan modal pinjaman
berasal dari anggota/calon anggota, lembaga keuangan dan pasar
modal (obligasi dan surat hutang). Sedangkan penghimpunan dana
masyarakat (perorangan), pemerintah, Badan usaha dan badan-
badan lainnya hanya dapat diperoleh melalui modal penyertaan
yang memiliki persyaratan dan ketentuan diatur dalam PP No.
33/1998 tentang Modal Penyertaan.
3. KSPPS/USPPS Koperasi hanya dapat menyalurkan dana dalam bentuk
pinjaman atau pembiayaan, menempatkan dana pada bank dan
lembaga keuangan lainnya dan pembelian saham melalui pasar
modal. KSP/KJKS dapat menempatkan dana dalam sarana investasi
lainnya dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang investasi, yang pengawasannya pada Otoritas
Jasa Keuangan.
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
12
14. 14
Tahapan pengembangan promosi ekonomi anggota
InputProsesOutput
Prespektif BSC
ProsesPemberdayaanUMKOleh
KSP/KJKS/KBMT
KINERJA KOPERASI
15. MANFAAT
KUALITAS
KUANTITAS
Kemudahan anggota dalam
memperoleh layanan jasa dan produk
dari koperasi
Jasa dan produk mem-berikan dampak
terhadap promosi ekonomi
(peningkatan kesejahteraan) anggota
Kesesuaian antara jasa dan produk
yang ditawarkan dengan keinginan dan
karakteristik usaha anggota
Meningkatnya jumlah transaksi
anggota dalam menggunakan
keragaman jasa dan produk
AKSESIBILITAS1
2
3
4
KUNCI KEBERHASILAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
17. 17
Nama : Pristiyanto, SS. MM. MP.
Jabatan : Kabid Literasi dan Penumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi
Pengalaman Ogr : Gerakan Pramuka, Forum Studi Islam , KOPMA, Senat/BPM, (Ketua
BPM UI 1997/1998)
Organisasi : - Sekretaris Koperasi KPDK , Kementerian KUKM
- Anggota Komite Bisnis Sosial CSR dan ZISWAF DPP MES
- Anggota Bidang Keuangan Mikro dan KUMKM DPP IAEI
- Koordinator Forum Studi dan Pemberdayaan KUKM
- Ketua Bidang Pengutan Organisasi ILUNI FIB UI
Alamat (K) : Deputi Pembiayaan Kementerian KUKM Lt. 3
Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta12940
Pendidikan : S1 Sastra Universitas Indonesia
Administrasi Bisnis Unkris Jakarta
Hukum Bisnis Untag Jakarta
S2 Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta
Manajemen IKM Institut Pertanian Bogor
S3 Candidat Doktor Ilmu Manajemen
Universitas Negeri Jakarta
Telp. : 08121808043
Email : pristiyanto@gmail.com
BIODATA SINGKAT
22. Penyaluran Pendapatan
Bagi Hasil
INVESTOR
Bagi Hasil
Jual
Beli
Akad
Mudharabah
Musyarakah
Murabahah
Salam
Istisna
Ijaroh
Al -Ijaroh Al Muntahiya bi
al- Tamlik
Margin
Sewa/Jasa
Rahn
Fee
PenggabunganDanaPendapatan
Modal Usaha
Modal Kerja
Bibit Bawang
Mesin Pengoreng
Mesin Pengolah
Mobil Angkut
Mesin Pengemas
Modal Kerja
Mesin Pemotong
Alat Pertanian
Objek Transaksi
Akad
Idjarah
Biaya/Upah
KSPPS Modal
PengembalianModal100%Modal
Keahlian
Chaneling
Surplus Hasil
Usaha Selisih Hasil
Usaha
LabaUsaha
Linkage Pola Chaneling
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
23. Penyaluran Pendapatan
Bagi Hasil
INVESTOR
Bagi Hasil
Jual
Beli
Akad
Mudharabah
Musyarakah
Murabahah
Salam
Istisna
Ijaroh
Al -Ijaroh Al
Muntahiya bi al-
Tamlik
Margin
Sewa/Jasa
Rahn
Fee
PenggabunganDanaPendapatan
Modal Usaha
Modal Kerja
Bibit Kentang
Mesin Pengoreng
Mesin Pengolah
Mobil Angkut
Mesin Pengemas
Modal Kerja
Mesin Pemotong
Alat Pertanian
Objek Transaksi
Akad
Musyarakah
Surplus Hasil
Usaha
Selisih
Hasil
Usaha
NisbahX
NisbahY
KSPPS
50%Modal
50%ModalPengembalianModal
Eksekuting
Modal
Linkage Pola Eksekuting
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
24. Penyaluran Pendapatan
Bagi Hasil
INVESTOR
Pola Bagi Hasil
Pola
Jual
Beli
Akad
Mudharabah
Musyarakah
Murabahah
Salam
Istisna
Ijaroh
Al -Ijaroh Al
Muntahiya bi al-
Tamlik
Margin
Pola Sewa/Jasa
Rahn
Fee
PenggabunganDanaPendapatan
Modal Usaha
Modal Kerja
Bibit Talas
Mesin Pengoreng
Mesin Pengolah
Mobil Angkut
Mesin Pengemas
Modal Kerja
Mesin Pemotong
Alat Pertanian
Objek Transaksi
Akad
Musyarakah
KBMT Modal
50%Modal
50%ModalPengembalianModal
Join Financing
Surplus Hasil
Usaha Selisih
Hasil
Usaha
NisbahX
NisbahY
Linkage Pola Join Financing
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
25. Anggota KBMT (Shaibul Maal)
Pinjaman dgn Jangka Waktu yg
Disepakati
Akad Al Qord
Melunasi Pinjaman
Pengajuan Pinjaman Dana
Biaya Administrasi
Infaq (Tdk Diperjanjikan Sebelumnya)
Skema Pinjaman Al Qard
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
26. Anggota (Mudharib) KBMT (Shaibul Maal)
Proyek Usaha
Akad Mudharabah
Surplus Hasil Usaha
Minus Hasil Usaha (n)
100% Modal + Niibah XNiibah Y
Modal–(n)
Niibah XNiibah Y
Pengajuan Pembiayaan
Mudharabah
Niibah Bagi Hasil
Skema Pembiayaan Mudharabah
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
27. Anggota (Mudharib) KBMT (Shaibul Maal)
Proyek Usaha
Akad Musyarakah
Surplus Hasil Usaha
Modal + Niibah XModal + Niibah Y
Modal – (n)
Niibah XNiibah Y
Minus Hasil Usaha (n)
Modal – (n)
Pengajuan Pembiayaan Musyarakah
Hasil
Hasil
Niibah Bagi Hasil
Skema Pembiayaan Musyarakah
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
28. Anggota KBMT (Shaibul Maal)
Produsen/Suplayer
Barang
Pembayaran Tangguh/Cicilan
Akad Murabahah
Pengajuan Pembiayaan Murabahah
Margin Atas Harga Beli Barang
Sesuai Spesifikasi Anggota
Pengiriman
Skema Pembiayaan Murabahah
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
29. Anggota KBMT
Produsen/Suplayer
Barang
Pembayaran Tunai
Akad Salam
Pembelian dgn Pesanan Barang
Jadi Sesuai Spesifikasi
Margin Atas Harga Beli Barang
Sesuai Spesifikasi Anggota
Pengiriman
Skema Pembiayaan Salam
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
31. Anggota KBMT (Shaibul Maal)
Pinjaman dgn Jangka Waktu yg
Disepakati
Akad Rahn
Barang Gadai Dijual melalui Lelang Syariah
Melunasi Pinjaman + Biaya Pemeliharan Barang Gadai
Kelebihan Dana
Pengajuan Pinjaman Rahn
Biaya Pemeliharaan Barang dlm Waktu n
Barang Gadai
Tdk dpt Me lunasi Pinjaman + Biaya Pemeliharan Barang Gadai
Hasil Lelang
Kewajiban Kekurangan Dana
Perpanjangan Waktu
Pinjaman & Pemeliharaan
Skema Pembiayaan Rahn
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
32. Anggota KBMT
Perawatan Rutin/Tg Jawab Pemakaian
Aset Tetap
Pembayaran Sewa
Akad Ijaroh
Pengajuan Sewa Aset Tetap KBMT
Biaya Sewa & Perawatan
Rutin/Tg Jawab
Perawatan Besar/Tg Jawab Kepemilikan
Skema Pembiayaan Ijarah
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI
33. Anggota KBMT
Pembayaran Sewa dan
Angsuran
Akad Al -Ijaroh Al Muntahiya bi al- Tamlik
Pengajuan Sewa Beli Barang
Biaya Sewa & Angsuran Pembelian
Produsen/Suplayer
Barang
Pengiriman
Di Akhiri Pengalihan Hak Milik
Menjadi Milik Anggota Setelah
Angsuran Lunas
Skema Pembiayaan Al -Ijaroh Al Muntahiya bi al- Tamlik
KEGIATAN USAHA
KSPPS/USPPS KOPERASI