Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7

1
TUGAS PERKULIAHAN
PERBANKAN SYARIAH
BAB 1 – 7
Fakultas Program Studi Dosen
Mata
Kuliah
Disusun Oleh Kelompok 18
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi Ibu Shinta
Melzatia,
SE.M.Ak
Perbankan
Syariah
Dwi Afriyani 43214110389
Yuli Wulandari 43214110423

2
DAFTAR ISI
BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH …………………………… 3
BAB 2 PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH…………………………… 15
BAB 3 PRINSIP DASAR BANK SYARIAH…………………………………………………… 25
BAB 4 SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH………………………………………….. 31
BAB 5 KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH……………………………………………………………….. 51
BAB 6 TEORI DAN PRAKTIK KONTEMPORER…………………………………………… 64
BAB 7 AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH……………………… 70

3
BAB 1
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH
1. Bacalah terjemahan dan tafsir Al-Quran surat Al baqarah ayat 282 , dan
identifikasikanlah makna yang terkandung di dalamnya terkait dengan bidang
ilmu akuntansi?
Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait dengan bidang
ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama
kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga
yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit,
disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional
ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang
melakukan transaksis hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang
berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan
tersebut, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan,
walau kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, banyak
orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang sedang
membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong menolong tersebut dipelintir
menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi suatu
tambahan yang dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan
masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan. Adapun syarat-syarat yang
ditentukan oleh ayat ini untuk traksaksi adalah sebagai berikut:
a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara hutang, haruslah
tertulis dan berdokumen

4
b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi, namun berpijak
pada pengakuan orang berutang
c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan
Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran
d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang
menyaksikan proses transaksi
e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa praktik
akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul maal yang didirikan
Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu,baitul maal berfungsi untuk
menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik
berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-
muslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil
pertanian dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat
dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa
kekhalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa
kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu, manajemen baitul
maal masih sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang
sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai
dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa itu beliau
memperluas fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti
penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul

5
maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai
Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga membentuk 14 departemen dan 17
kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian
tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin
Abi Thalib r.a., dimana pada masa itu sistem administrasi baitul maal sudah berjalan
dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau
juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai
tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan
dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica
Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Muslim ialah
melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas
sistem buku berpasangan (double entri bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan
dimana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan sisi kredit harus sama atau seimbang
atau dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double) yaitu pada
kedua sisi.
Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang e
konomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan peneliti tentang
sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica yang dibuat
Pacioli, diantaranya adalah :
a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan akuntansi
sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Yang terjadi
adalah italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa

6
lain. Dalam bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa yang ada pada saat itu, yang
beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika dan perdagangan. Dengan demikian,
Luca Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu.
b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15,
Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak dapat diharapkan adanya kemajuan
yang berarti dalam metode akuntansi.
c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping pastilah
dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan ia beranggapan bahwa mereka berasal
dari mesir.
d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli didasarkan pada
tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama kali menerjemahkan buku Aljabar yang
ditulis dalam bahasa arab, yang berisikan dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan, telah ada
manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al
Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M.
Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double entry
adalah sebagai berikut:
1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-
sumber pemasukan tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan
pengeluaran-pengeluaran tersebut
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud oleh Luca
Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini
dipandang bertentangan dengan fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi
untuk digunakan Dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara, masyarakat

7
muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan angka nol, yang kemudian
disebut dalam dunia akademik sebgai angka arab, mengembangkan berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah
ilmu matematika yang dikenal dengan bidang aljabar.
5. Tiga argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang
menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh
masyarakat.
a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di Semenanjung
Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah
yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang yang
diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf,
hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran Negara
b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus
beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal
(pengawas keuangan)
c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai
suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat
282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi),
penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-
manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan
pedoman dalam hal tersebut.
6. Tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi
syariah adalah:

8
a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang dipelopori oleh
AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution).
Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan
organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan
syariah.
b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah, antara lain
Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa pemikir lainnya. Mereka
berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat.
Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang
terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c. Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsipsyariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan
persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikan.
Pendekatan ini dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed.Pendekatan
Hibrid secara parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional.
7. Identifikasi kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing
pendekatan yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah
Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan yang ada
dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah:
a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang memerlukannya.
Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa

9
segala sesuatu yang terkait dalam bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada
larangan yang menyatakannya
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada
wahyu dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami.
b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan
akuntansi yang dikembangkan.
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c. Kelebihan Pendekatan Hibrid :
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga
dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
KekuranganPendekatan Hibrid :
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk mengembangkan triple bottom
line menjadi fourt bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat tentang pendekatan yang menurut anda tepat untuk dikembangkan
pada saat sekarang,
Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan pada
saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena
Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan
organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan
syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat
ini

10
9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat pada
akuntansi konvesional sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternative adalah
Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat pada akuntansi
konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternatif adalah kendati ada kesan
bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi
Syari’ah dan konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam
akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya, gumpalan semangat
untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak setelah dilakukan berbagai studi
yang kemudian dijadikan landasan untuk dibentuknya The Financial Accounting
Organization for Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990.
Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Accounting
and Auditing Organization for Islmic Financial Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah
argumentasi yang diajukan, mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi
konvensional. Diantaranya adalah karena faktor-faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi
dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi
perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasa
ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai
keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan merujuk
pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang dipakai menyusun
tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah adalah karena:
a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all their
financial and other dealings
b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of traditional
banks who have adopted the Western model of banking

11
c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them differs from
the relatioship of those who deal with the traditional banks. Unlike traditional banks,
Islamic banks do not use interest in their investment and financing transactions, whereas
traditional banks borrow and lend money on the basis of interest.
10. Berbagai tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi
konvensional yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif syariah
adalah,
Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi konvensional yang
berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif syariah menurut kami adalah
Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan
normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka
kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari
laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP
mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam
pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya,
suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai
model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan memberikan suatu kerangka
kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru.
Akuntansi akonomi politik tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan
modal, bagi akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi modal:
a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.

12
11. Akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta implikasinya terhadap
akuntansi syariah adalah
Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta implikasinya
terhadap akuntansi syariah:
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah
(Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk menajer
mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan
dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor.
Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keungan perusahaan
maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi,
melainkan juga masalah sosial dan lingkungan dan juga mengapresiasi perkembangan
akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu
perlu diaplikasiakan dalam akuntansi syariah.
12. Salah satu bentuk pendekatan deduktif adalah menjadikan zakat sebagai dasar
pengembangan akuntansi syariah. Jelaskan implikasi dijadikannya zakat sebagai
dasar dalam pengembangan akuntansi syariah
Berikut ini penjelasan kami akan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam
pengembangan akuntansi syariah:
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan
bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada upaya mempercepat
pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan ummat Islam, karena sumber daya
manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi tercapainya kebangkitan ummat
Islam.Upaya-upaya yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh
undang-undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam,

13
yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan
bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat
dibuktikan kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi ummat
Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi ummat Islam berarti juga
sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.
13. Permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi konvensional
sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah.
Kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak sesuai
diterapkan pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek:
pengeliminasian nilai-nilai agama; penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan
keputusan; dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh
karena itu kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan akuntansi
konvensional, dan para sarjana muslim mampu mengembangkan kerangka akuntansi yang
sesuai dengannya dan didasarkan pada nilai-nilai agamanya.
Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada aspek nilai hukum dan etika islami
dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai dalam
mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal yang sangat penting untuk diperkenalkan
adalah bahwa penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan pada paradigma syari’ah yng
merupakan bagian yang sangat berhubungan dengan tauhid al-ibadah mengakui ke-Esa-an
Allah sebagai pemilik Alam semesta ini). Denagn demikian, usaha berkelanjutan akan
dilakukan oleh setiap orang islam untuk menjabarkan syari’ah dalam kehidupannya. Hal
yang lebih penting adalah penjabaran tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua
golongan, khususnya bagi kelompok non-muslim.

14
14. Beberapa sejarawan akuntansi syariah menyatakan bahwa konsep double entry
accounting telah diterapkan oleh masyarakan muslim pada abad pertengahan.
Evaluasilah bukti-bukti yang di ajukan oleh para sejarawan tersebut dan berikan
penilaian anda apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut.
Praaktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah
Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-Baqarah
282) dan untuk membayar zakat. Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah
mendorong setiap individu senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi.
Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu untuk
mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan
penilaian aset merupakan konsekwensi logis dari ketentuan membayar zakat yang
besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang
telah memenuhi kriteria nisab dan haul.
15. Ajaran islam sangat kondusif dengan penggunaan dan pengembangan akuntansi
dalam kehidupan manusia. Berikan argumentasi anda guna mendukung pendapat
tersebut.
Jawab :
Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti
oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada
konsep pertanggungjawaban atau accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al
Baqaroh ayat 282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi
Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam
bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi
itu berjalan dalam masyarakat Islam.

15
BAB 2
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
1. Kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah
Kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah cukup banyak
menyinggung hal tersebut. Akan tetapi, Alquran tidak secara spesifik berbicara tentang
bentuk lembaga keuangan. Pembahasan Alquran lebih berkaitan dengan akhlak/etika
yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara lain menjaga kepercayaan (amanah),
keadilan (‘adalah), kedermawanan (ikhsan), perintah menjauhi yang haram dan
menegakkan yang baik (amar ma’ruf nahi mungkar), dan teguran (tawsiah).
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi
Muhammad SAW ketika Rasulullah mendirikan Baitul mal saat pemerintahan Islam
dibentuk di Madinah. Baitulmal merupakan lembaga penyimpanan kekayaan negara.
Pada saat itu, Baitulmal memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan
pembelanjaan negara.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa kekhalifahan
Nya itu saat khulafaur rasyidin, Baitulmal berkembangan dalam hal jumlah kekayaan
yang dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara
administrasi dan dibentuk dewan-dewan untuk ketertiban administrasi. Selanjutnya, mulai
Dinasti Absiyah, fungsi Baitulmal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter.
Hingga pada saat runtuhnya Dinasti Usmaniyah di Turki, nama Baitul mal tidak muncul
lagi sebagai pusat pengaturan fiscal dan moneter negara.

16
4. Sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dimulai pada
tahun 1963, di desa MitGhamr, salah satu daerah di wilayah Mesir, dibentuk sebuah
lembaga keuangan pedesaan yang bernama MitGhamr Savings Bank atau biasa disebut
MitGhamr Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar.
Lembaga tersebut sukses baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat berupa
tabungan, uang titipan dan zakat, sadaqah, dan infak, maupun dalam memberikan
industri. Dan pengaruhnya terhadap dunia internasional antara lain :
 Pemerintah Mesir di bawah pemerintahan Gamal Abdul Naser membentuk
Naser Social Investment dengan basis perkotaan pada tahun 1972.
 Masyarakat cendekiawan dan professional di Filipina membentuk Bank
Amanah pada tahun 1973.
 Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan pemerintah berbagai
Negara berpenduduk Muslim mendirikan Islamic Development Bank (IDB) pada
tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah.
 Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di
berbagai Negara termasuk Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia
pada tahun 1992.
5. Peran lembaga lembaga Internasional seperti IDB, AAOIFI, IFSB, dan IIFM, dalam
pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia secara umum dan di Indonesia
secara khusus
a. Islamic Development Bank (IDB)
Fungsi dari lembaga ini antara lain memberikan bantuan modal dan kredit hibah untuk
proyek-proyek produktif dan memberikan assisten financial bagi perusahaan -perusahaan
di negara muslim anggota IDB untuk pengembangan Ekonomi dan sosial Negara tersebut.

17
Saat ini anggota IDB berjumlah 54 negara. Negara-negara anggota menyisihkan sejumlah
dana untuk IDB yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk program-program
pengembanga Ekonomi dan sosial di Negara muslim tersebut. Pada anggota juga otomatis
akan menjadi anggota Organisasi Konferenasi Islam (OKI) dan dalam kondisi tertentu
akan menjadi anggota Dewan Gubernur IDB.
b) Accounting and Auditing Organixation for Islamic Financial Institution (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang men standarisasi system akunting dan audit
keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia.
Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang
memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan audit keuangan
syariah.
c) Islamic Financial Services Board (IFSB)
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini memiliki
arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga perbankan Islam yang
sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-
bank tersebut mengelola asset sekitar $ 170 mi.
d) International Islamic Financial Market (IIFM)
Dalam pengembangan lembaga keuangan Syariah di dunia secara umum dan di Indonesia
secara khusus.
6. Jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia :
 Baitul malwat Tamwil / Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan
syariah yang berfungsi dimenghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan
biasanya beroperasi dalam skala mikro.

18
 Asuransi Syariah, memiliki kaitan erat dengan bank syariah. Berbagai
pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah umumnya diasuransikan dengan
menggunakan skema syariah. Praktik asuransi ini dilakukan oleh bank syariah untuk
mengantisipasi kegagalan bayar pembiayaan nasabah karena factor meninggalnya
nasabah maupun factor lainnya yang disepakati dalam asuransi.
 Pasar Modal Syariah merupakan tempat perusahaan menerbitkan surat
berharga, baik berupa saham maupun obligasi, agar memperoleh dana dari investor.
 Reksa Dana Syariah merupakan perusahaan sekuritas yang khusus
memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang
memenuhi criteria syariah.
 ArRahnu (Pegadaian syariah) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi
sesuai dengan prinsip syariah.
 Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat merupakan lembaga amil zakat
yang diakui keberadaannya oleh pemerintahan Indonesia. Fungsi sosialnya, yaitu
menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya
(antara lain beda terhadap nasabah atau ta’zir) dan menyalurkannya kepada organisasi
pengelola zakat.
7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank Syariah
dengan Kaitan kerjasama yang mungkin dilakukan oleh bank Syariah dengan
lembaga-lembaga keuangan Syariah lainnya yaitu salah satunya dengan lembaga
keuangan mikro syariah seperti BaitulMaal wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa
keuangan syariah. Kepentingan membangun kerjasama antara bank syariah dengan
lembaga keuangan mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mendukung

19
kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan koperasi syariah,
mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan terbaik antara bank syariah
dengan lembaga keuangan mikro syariah.
8. Peran institusi-institusi seperti BI, Departmen Keuangan, MUI, dan IAI terhadap
pengembangan industri perbankan syariah. Peran Institusi-institusi seperti BI,
Departemen Keuangan, MUI, dan IAI terhadap pengembangan industry perbankan
syariah yaitu :
a) Peran BI dalam pengembangan industry perbankan syariah yaitu sebagai regulator, BI
telah mengupayakan adanya payung hokum bagi berkembangnya bank syariah di
Indonesia, yaitu dengan masuknya istilah prinsip syariah dalam UU Nomor 10 Tahun
1998 tentang perbankan. Selanjutnya BI mengupayakan berbagai upaya untuk mengatasi
berbagai persoalan yang dihadapi bank syariah serta untuk mengembangkan pangsa bank
syariah. Peran lain BI dalam pengembangan perbankan syariah adalah dalam
menyedaiakan instrument keuangan guna membantu bank syariaah menyimpan kelebihan
likuiditasnya.
b) Peran MUI / Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Dewan
Pengawas Syariah dalam pengembangan industry perbangkan syariah yaitu :
i. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai
anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
ii. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
iii. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
iv. Mengawasi penerapan fatwa yang telah ditetapkan.
c) Departemen Keuangan berperan untuk menyelenggarakan system
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam

20
sector jasa keuangan.
d) IAI berperan sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan standard akuntansi
keuangan dan audit bagi industry merupakan elemen penting dalam pengembangan
perbankan syariah di Indonesia, dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan
berkembang dengan baik tanpa adanya standard akuntansi keuangan yang baik. Standard
akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan dalam rangka
mengakomodir perbedaan esensi antara operasional syariah dengan praktek perbankan
konvensional. Untuk itulah pada tanggal 25 juni 2003 telah ditandatangani nota
kesepahaman antar Bank Indonesia dengan IAI dalam rangka kerjasama penyusunan
berbagai standard akuntansi di bidang perbankan syariah termasuk pelaksanaan kerjasama
riset dan pelatihan pada bidang-bidang sesuai kompetensi IAI.
9. Dengan melihat data perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BI, simpulkanlah
perkembangan bank syariah di Indonesia dan prospeknya dalam sepuluh tahun
kedepan,
Perkembangan bank syariah di Indonesia dan Prospeknya dalam sepuluh tahun kedepan
mempunyai peluang besar untuk lebih cepat tumbuh dan bekembang meramaikan
industry perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan
beberapa factor, seperti di bawah ini:
a) Secara yuridis eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU No. 21
tahun 2008 tentang perbankan syariah.
b) Potensi market yang sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam
memiliki kekuatan tersendiri untuk membantu pengembangan perbankan syariah. Hingga
kini, market share di industry perbankan syariah masih kalah jauh dengan market share
industry Secara yuridis eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU

21
No. 21 prebankan konvensional. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan kedepan, baik pelan
atau cepat, terjadi perimbangan market share di industri perbankan syariah dan industry
perbankan konvensional.
c) Menjalankan kebijakan spin off dan konversi. Dalam rangka mempercepat laju
pertumbuhan bank syariah, BI dapat mendorong Unit Usaha Syariah untuk memisahkan
dirinya (spin off) dari bank induknya atau konversi dari bank konvensional menjadi bank
syariah. Setelah spin off UUS BRI dan mengonversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah,
serta diikuti oleh konversinya Bank Bukopin menjadi Bank Bukopin Syariah, kedepan
langkah ini akan diikuti oleh UUS BNI.
d) Inovasi produk pada industry perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan produk yang
dimiliki oleh industry perbankan konvensional, perbankan syariah relative mempunyai
variasi produk yang beraneka ragam.
10. Identifikasilah permasalahan yang dihadapi oleh industry perbankan syariah
indonesia pada saat ini
Permasalahan yang dihadapi oleh industry perbankan syariah Indonesia saat ini Pertama,
bank-bank syariah harus mempunyai standard operasi internasional, didukung oleh
permodalan yang memadai, berdaya saing serta kompetensi pada jenis pasar yang
dipilihnya. Pada tahun ini juga Indonesia sudah memasuki MEA, jika industry jasa
keuangan perbankan syariah di Indonesia tidak mempunyai standard operasional
internasional tentunya perkembangan jasa keuanagan perbankan syariah
perkembangannya jauh tertinggal dari negara – negara lain yang sudah menerapkan
standard operasi internasional perbankan syariah di Negara itu. Kedua, membentuk
aliansi strategis bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lain. Perlunya
membentuk aliansi itu tidak lain untuk membantu meningkatkan kinerja dan

22
perkembangan perbankan syariah saja tapi lemabaga keuangan di luar perbankan syariah
pun pasti akan mengalami kemajuan karena satu lembaga keuangan dan keuangan lain
nya bersinergi untuk meningkatkan kinerjanya. Ketiga, membuat system pengaturan dan
pengawasan berbasis risiko yang dapat mendorong kearah terbentuknya self-regulatory
system, dengan dukungan IT dan SDM yg memadai.
11. Peran Indonesia dalam pengambangan bank syariah di tingkat internasional
Indonesia mempunyai peran dalam pengembangan bank syariah di tingkat internasional.
Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi trendsetter keuangan
syariah dunia, halini terlihat dari sejumlah bank sentral negara lain meminta BI memberi
training, sepertinegara Bangladesh dan Tanzania.
12. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang boleh dikembangkan oleh masyarakat
Muslim hanyalah Baitul Maal sebagaimana yang dikembangkan nabi dan para
khalifah pemerintah Islam. Adapun bank syariah dan lembaga keuangan syariah
lainnya
Kami menolak pendapat bahwa yang boleh dikembangkan oleh masyarakat Muslim
hanyalah Baitul Maal sebagaimana yang dikembangkan nabi dan para khalifah
pemerintahan Islam, karena dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari
adanya larangan Riba dalam Al Qur’an dan Hadits.
13. Identifikasilah kelemahan yang terdapat pada bank konvensional
Berikut adalah kekurangan bank konvensional:
a. Sistem bunga haram dalam Islam

23
Entah siapa yang pertama kali memberlakukan system bunga ini, tetapi sampai hari
ini sangat dikenal masyarakat luas. Dalam pandangan Islam sendiri, system bunga
pada bank itu tidak boleh dilakukan alias diharamkan. Mengapa? Karena dari
system bunga, maka perekonomian akan terombang-ambing adanya.
b. Bunga yang begitu besar
Bunga yang ada di bank konvensional begitu besarnya kadang membuat orang
berfikir dua kali untuk membuka tabungan atau rekening di bank konvensional
tersebut. Setiap bulan pasti berkurang uang yang ada di rekening bank
konvensional dengan persentase bunga yang cukup. Maka dari itu, di point nomor
dua ini yaitu bunga begitu besar sangat cocok untuk kekurangan bank
konvensional.
14. Identifikasilah 3 kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yang diperkirakan dapat
mengatasi kelemahan bank konvensional
Kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yang diperkirakan dapat mengatasi kelemahan
bank konvensionaladalah:
a. Akad
Semua transaksi yang dilakukan di bank syariah harus berdasarkan akad yang
dibenarkan oleh Syariah Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dan telah
difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti akad al-mudharabah
(bagi hasil), al-musyarakah (perkongsian), al-musaqat (kerja sama tani), al-ba’i
(bagi hasil), al-ijarah (sewa-menyewa), dan al-wakalah (keagenan).
Untuk bank konvensional, surat penjanjian dibuat berdasarkan hukum positif yang
sedang berlaku di Indonesia.

24
b. Keuntungan
Bank syariah mengunakan pendekatan bagi hasil (al-mudharabah) untuk
mendapatkan keuntungan, sementara bank konvensional justru mengunakan
konsep biaya untuk menghitung keuntungan.
Pada bank konvensional, “bunga” yang diberikan kepada nasabah sebenarnya
berasal dari keuntungan bank meminjamkan dana kepada nasabah lain dengan
“bunga” yang lebih besar.
15. Penjelasan dan evaluasi tahapan perkembangan bank syariah yang direncanakan
oleh BI dalam cetak biru pengembangan bank syariah. Berikan saran anda dalam
upaya pengembangan bank syariah.
Tahapan perkembangan bank syariah yang direncanakan oleh BI dalam cetak biru
pengembangan bank syariahadalah pada tahun 2002, BI menerlahkan “Cetak Biru
Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak biru (blue print) ini dibuat untuk
memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran
pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah
sampai tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biru tersebut:
a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.
b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah

25
BAB 3
PRINSIP DASAR BANK SYARIAH
1. Definisi lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah
lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat
izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini
menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian
dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.
2. Empat prinsip hukum Mualamat, yaitu;
1. Prinsip Mubah –> Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah,
kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunah Rasul
2. Prinsip Sukarela –> Mumalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa
mengandung unsur-unsur paksaan
3. Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat –> Muamalah
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan
mudarat dalam hidup masyarakat
4. Prinsip Keadilan –> Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai
keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan
kesempatan dalam kesempitan
3. Tiga contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan
di bank konvesional, yaitu;
a. Transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan
b. Transaksi yang tidak sah akadnya
c. Transaksi yang mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang
diharamkan, seperti:
 Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)
 Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)
 Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)
 Ba’i Najsy (rekayasa pasar dalam permintaan)
 Maysir (judi), dan
 Riba (tambahan yang disayaratkan)

26
4. Perbedaan antara tadlis dan gharar, yaitu;
 Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak
diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one party), sedangkan
 Gharar merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak
diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
5. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi
masuk dalam kategori tadlis dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan
waktu penyerahan, yaitu;
 Harga –> Ketika harga beras turun dan pembeli tidak mengetahui bahwa harga
beras sudah turun, disini penjual memanfaatkan hal tersebut dengan tetap
menjual harga beras sebesar harga beras aslinya / pada saat sebelum turun
 Kualitas –> Dalam jual beli handphone, dan sesungguhnya handphone tersebut
memiliki cacat yang diketahui oleh penjual dan tidak diketahui oleh pembeli.
Dan penjual tidak memberi tahu kepada pembeli bahwasannya ada cacat di
handphoe tersebut. Disini penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli
mengenai kualitas barang tersebut sehingga bisa menjual handphone sesuai harga
aslinya (tidak dikurangi dengan nilai cacat handphone)
 Kuantitas –> Salah satu pihak (penjual) mengurangi takaran barang yang telah
disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran ini hanya diketahui
oleh penjual
 Waktu penyerahan –> Seorang kontrakstor berjanji bisa menyelesaikan
pembangunan rumah dinas dalam jangka waktu 5 bulan, padahal kontraktor
tersebut memahami bahwa waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan
6. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi
masuk dalam kategori gharar dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan
waktu penyerahan, yaitu;
 Harga –> Misalnya, dalam jual beli mobil secara kredit. Jika mobil tersebut
dilunasi dalam jangka waktu yang lebih cepat maka bunga yang dikenakan
adalah lebih kecil. Sedangkan bila dilunasi dalam jangka waktu lebih dari lama,

27
maka akan dikenakan bunga lebih besar. Disini, penjual dan pembeli tidak
mengetahui kapan mobil tersebut akan terlunasi
 Kualitas –> Misalnya, penjualan sapi yang masih dalam perut induknya. Dalam
hal ini, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui
bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika lahir. Apakah pembeli akan
diuntungkan atau dirugikan
 Kuantitas –> Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau
tanaman belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik
penjual maupun pembeli tidak mengetahui berapa kuantitas hasil panen yang
akan diperjualbelikan. Nilai jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih
rendah dari nilai yang diserahterimakan
 Waktu penyerahan –> Misalnya penjualan mobil yang sedang hilang dicuri
dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang
sedang hilang dilarikan pencuri. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik pembeli
maupun penjual tidak mengetahui kapan barang akan diserahterimakan.
7. Yang dimaksud dengan riba adalah adalah tambahan yang disyaratkan dalam
transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas
penambahan tersebut. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan
bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional.
Tiga contoh bisnis yang ada di dalam masyarakat yang beroperasi dengan konsep
riba. Yaitu;
 Bank Konvensional
 Praktek lintah darat (rentenir), dan
 Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang jauh lebih
rendah.
8. Perbedaan antara bai’najsy dengan bai’ikhtikar, yaitu
 Ba’i najsy adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada
banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik.
Contoh :
a. Perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal

28
b. produksi barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas
guna menaikkan harga barang tersebut
 Ba’i ikhtikar adalah tindakan mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan
cara menimbun.
Contoh :
a. Penjualan beras,
b. minyak tanah atau barang-barang pokok lainnya yang sengaja
ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya.
9. Maysir adalah sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan
sementara pihak lainnya akan menderita kerugian (Ibnu Qudama:Al Mughni, 13/408).
Tiga contoh praktik maysir yang mungkin masih ada di masyarakat, yaitu;
 Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu
pihak yang dirugikan.
 Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang
undian.
 Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu
untuk dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak.
10. Rukun sahnya akad, yaitu;
a. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini,
kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk
mengikuti proses perjanjian, jika tidak, akad dianggap tidak sah.
b. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (ijab kabul). Ijab
adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan
kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang
berikutnya. Ijab kabul tidak harus dilakukan secara lisan.
c. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad
jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.
Adapun syarat barang tersebut dianggap sah apabila:
 Barang tersebut suci atau bisa disucikan
 Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan
 Komoditas harus bisa diserahterimakan

29
 Barang yang dijual harus milik penjual
 Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila tidak
berlokasi, harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya.
11. Perbedaan antara riba fadhl dan riba nasi’ah, yaitu;
 Riba fadhl adalah riba yang timbul karena pertukaran antarbarang ribawi yang
sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan
 Riba nasi’ah adalah riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atau
penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.
Jadi, letak perbedaannya adalah pada jenis barang yang dipertukarkan, apakah sama
atau tidak.
12. Contoh praktik riba qardh dan riba jahiliyah, yaitu;
 Riba qardh –> Praktik perbankan konvensional yang mengharuskan
pengembalian dana yang dipinjam beserta dengan kelebihannya atau disebut
dengan bunga.
 Riba Jahiliyah –> Pinjaman terhadap rentenir dimana bunga yang dibebankan
akan semakin tinggi ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada
waktu yang telah ditetapkan
13. Yang dimaksud dengan ta’alluq adalah Ta’alluq adalah dua akad yang saling
berkaitan, dimana berlakunya akad 1 bergantung pada akad 2.
Contoh:
Penjualan dengan cara ‘inah, yaitu seseorang menjual barang seharga tertentu secara
cicilan kepada seorang lain dengan syarat. Orang lain tersebut kembali menjual
barang tersebut secara tunai.
14. Transaksi short selling masuk ke dalam kategori Bai’ Najasy. Dimana short
selling merupakan praktek perjanjian penyerahan syarat berharga yang dilakukan
sebelum tanggal yang ditentukan agar dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih
murah sebelum tanggal penyerahan.

30
15. Hubungan antara ekonomi gelembung yang terjadi pada system ekonomi
kapitalis dengan berbagai transaksi yang dilarang syariah, tetapi diperbolehkan
kapitalis, yaitu;
Ekonomi gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang mewah
dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih tinggi. Hal
ini sangat dilarang oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan riba, dimana tadlis
itu sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kemudian
termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek ekonomi gelembung
mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh melebihi nilai instrinsiknya.

31
BAB 4
SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH
1) Landasan hukum pendirian bank syariah di Indonesia terdapat dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan
bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank
terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 21
Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dlam melakukan kegiatan usahanya
berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah , pada Pasal 3 dinyatakan bahwa
perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
2) Perbedaan antara BUS dengan BPRS:
BUS ( Bank Umum Syariah) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)
adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan BUS dan BPRS menurut PBI:
UU PBI PERIZINAN
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia
2. modal utama minimal 1 triliun
3. milik WNI/Badan hukum Indonesia
4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin
kemitraan dengan maksimal saham 99%.
5. pemerintah daerah

32
11/23/PBI/2009
BPRS
1. milik WNI 100% saham milik WNI
2. milik WNI dan pemerintah daerah
4. modal minimal,
2 milyar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan
Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
1 milyar diluar kota provinsi yang dicantumkan diatas
500 juta di wilayah diluar yang disebutkan diatas.
UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT
EKSEKUTIF
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib
memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan
reputasi keuangan.
2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3
(tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah
anggota Direksi
4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia
5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki
saham melebihi 25%
7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah.
11/23/PBI/2009
BPRS
1. wajib memenuhi persyaratan kopetensi, integritas,
dan reputasi keuangan
2. Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS
untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip
Syariah
3. Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 3 (tiga) orang
4. satu anggota dewan komisaris wajib berdomisili di

33
dekat kantor BPRS
5. Direktur utama minimal 2 tahun berpengalaman di
pendanaan atau pembiayaan di perbankan syariah
6. 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi
di lembaga keuangan mikro syariah.
UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari
pimpinan BI
2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis
Bank
3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari
setelah penerbitan perizinan.
11/23/PBI/2009
BPRS
1. Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan
dengan izin Bank Indonesia.
2. berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama
dengan kantor pusatnya;
3. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS
4. didukung dengan teknologi sistem informasi yang
memadai
5. menambah modal disetor paling kurang sebesar 75%
(tuju puluh lima persen) dari ketentuan modal minimal
BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan Kantor Cabang.
UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan mendapat persetujuan dari BI
2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung
11/23/PBI/2009
BPRS
1. diajukan oleh Direksi BPRS paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah perubahan nama mendapat

34
persetujuan dari instansi berwenang
2. sesuai uu yang berlaku dan melakukan permohonan
perubahan nama ke Bank Indonesia
3. diumumkan maksimal 10 hari setelah diizinkan oleh
BI.
UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN
PEMEGANG SAHAM
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. harus berdasarkan rapat pemegang saham
2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap
segala urusan seperti nasabah
3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya
kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan
permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank
Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
11/23/PBI/2009
BPRS
1. sama seperti BPR di BPRS juga terdapat hal yang
sama mengenai pencabutan izin.
3) Perbedaan antara BUS dengan UUS
BUS ( Bank Umum Syariah) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan UUS (Unit Usaha Syariah) adalah unit kerja
dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau
unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah.
Perbedaan BUS dan UUS menurut PBI :
UU PBI PERIZINAN
11/1/PBI/2009
BANK UMUM
2. modal utama 3 triliun

35
kemitraan dengan kepemilikan saham maksimal 99% dan
minimal 30 milyar untuk WNI
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
2. modal utama minimal 1 triliun
kemitraan dengan maksimal saham 99%.
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam bentuk
izin usaha
2. rencana pembukaan UUS harus dimasukan ke dalam
rencana bisnis BUK
3. modal kerja UUS minimal 100 milyar
4. modal kerja harus disisihkan dalam bentuk tunai
5. BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib
mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah”
setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang
bersangkutan
UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT
EKSEKUTIF
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib
memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan
reputasi keuangan.
2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3
(tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah
anggota Direksi
4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia
5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah

36
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki
saham melebihi 25%
7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah.
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang
bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS)
wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh)
hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau penggantian
efektif
2. Direktur dapat merangkap tugas BUK selama tidak
ada benturan
3. Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara
4. Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 orang
paling banyak 3 orang
UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari
pimpinan BI
2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis
Bank
3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari
setelah penerbitan perizinan.
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. Pembukaan KCS dapat beralamat yang sama dengan
kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK,
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu
2. UUS wajib melaksanakan pembukaan KCS dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
izin diberikan.
3. Pelaksanaan pembukaan KCS wajib dilaporkan oleh
UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
pembukaan.
4. Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin

37
Bank Indonesia.
5. Rencana pembukaan KCS harus dicantumkan dalam
rencana bisnis UUS.
UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan mendapat persetujuan dari BI
2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. UUS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis
status kantor pada masing-masing kantornya.
2. UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing-
masing kantor, Layanan Syariah dan Kegiatan Pelayanan
Kas Syariah
3. meminta izin ke Bank Indonesia
UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN
PEMEGANG SAHAM
11/3/PBI/2009
BANK UMUM
SYARIAH
1. harus berdasarkan rapat pemegang saham
2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap
segala urusan seperti nasabah
3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya
kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan
permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank
Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
11/10/PBI/2009
UNIT USAHA
SYARIAH
1. mendapatkan izin dari Bank konvensional yang
menaungi UUS
2. sudah memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan aktor
di dalam UUS

38
4) Perbedaan fungsi bank syariah dengan bank konvensional :
Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial
dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,
sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau
ta’zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank
syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan
menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi
wakaf (wakif). Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan
beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya
empat fungsi, yaitu fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial, dan fungsi
jasa keuangan.
Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal
1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “…dan
atau berdasarkan prinsip syariah …”•, sehingga definisi bank konvensional menjadi
“bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank konvensional
mempunyai beberapa fungsi atau tugas pokok yang dilakukan, fungsi dan tugas pokok
tersebut adalah :
1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan
ekonomi
2. Menciptakan uang (uang giral)
3. Menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat
4. Menawarkan jasa-jasa perbankan
5) Aplikasi fungsi manajer investasi pada bank syariah dapat dilihat pada segi
penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan
fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana
(shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang
produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan
dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

39
Imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang
diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah Makin
besar pendapatan bank yang dapat dibagihasilkan, makin besar pula imbalan yang
akan diberikan kepada pemilik dana yang memercayakan uangnya dikelola oleh bank
syariah. Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep
nisbah bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan
besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin
besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana
oleh bank.
6) Aplikasi fungsi investor pada bank syariah adalah sebagai investor, penanaman
dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang
produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain
itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi
yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual
beli (murabahah, salam dan istishna’), akad investasi (mudharabah dan musyarakah),
akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang
dibolehkan oleh syariah.
7) Aplikasi fungsi manajer investasi pada bank syariah dapat dilihat pada segi
penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan
fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana
(shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang
produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan
dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.
Imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang
diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah Makin
besar pendapatan bank yang dapat dibagihasilkan, makin besar pula imbalan yang
akan diberikan kepada pemilik dana yang memercayakan uangnya dikelola oleh bank
syariah. Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep
nisbah bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan
besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin
besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana
oleh bank.

40
8) Ada dua prinsip yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana oleh bank
syariah, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Perbedaan kedua
prinsip tersebut dalam aktivits penghimpunan adalah :
Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan
hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapan pun si
penitip menghendaki. Wadiah dibagi atas dua, yaitu wadiah yad-dhamanah dan
wadiah yad-amanah. Islam tidak membatasi secara khusus objek yang bisa dititipi,
sehingga hal yang dititipi tidak saja barang melainkan juga bisa uang. Penerima
titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta imbalan (ujrah) kepada penitip atas
jasanya dalam menjaga barang atau uang titipan.
Sedangkan Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana
pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas
pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah
shahibul maal, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah
mudharib. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang
disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, shahibul maal akan
kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.
9) Perbedaan antara wadiah yad-dhamanah dengan wadiah yad-amanah adalah :
Wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada
penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan
tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
Sedangkan prinsip titipan wadiah yad-amanah adalah penerima titipan tidak boleh
memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali
titipannya.
Akad yang cocok untuk digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank
syariah adalah akad wadiah yad-dhamanah dan biasa disingkat dengan wadiah. Akad
ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan.
Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana
perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Adapun tabungan

41
wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kuitansi,
kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
10) Perbedaan mudharabah muthlaqah dengan mudharabah muqayyadah dalam
penghimpunan dana bank syariah adalah :
Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib
secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan
usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan
konsumen usaha. Mudharabah muthlaqah biasa disebut juga dengan investasi tidak
terikat.
Sedangkan mudharabah muqayyadah, yaitu shahibul maal memberi batasan kepada
mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok maupun
konsumen. Mudharabah muqayyadah biasa disebut juga dengan investasi terikat.
11) Tiga alasan kenapa mudharabah muqayyadah tidak cocok untuk diterapkan
pada penghimpunan dana tabungan dan deposito
Alasannya dapat disimpulkan dari prinsip mudharabah muqayyadah sendiri :
a) kedudukan bank hanya sebagai agen saja,
b) karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah,
sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah.
c) Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah
muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank
sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja.
12) Perbedaan antara investasi terikat channeling dan pola investasi terikat
executing adalah :
Pola channeling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank
sebagai agen tidak menanggung risiko apa pun. Sedangkan pola executing adalah
apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko.
Dana investasi terikat (mudharabah muqayyadah) yang disalurkan dengan pola
executing disajikan dalam neraca bank syariah, sedangkan dana mudharabah yang

42
disalurkan dengan pola channeling, disajikan dalam laporan investasi terikat dan
terpisah dari neraca bank syariah.
13) Perbedaan antara tabungan, deposito dan giro adalah :
Tabungan merupakan simpanan uang yang bisa dilakukan secara perseorangan atau
instansi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan setiap bank. Simpanan uang ini bisa
ditarik kapan saja, terutama bagi bank yang telah memiliki sarana ATM atau
Anjungan Tunai Mandiri untuk penarikan uang secara mandiri. Tapi simpanan uang
dalam bentuk tabungan tidak bisa ditarik tunai dengan menggunakan bilyet giro, cek
dan alat penarikan lain yang ditentukan bank.
Giro merupakan simpanan uang kepada bank yang bisa ditarik secara tunai pada
setiap jam kerja bank. Cara penarikan simpanan uang ini dengan menggunakan bilyet
giro, cek, surat perintah penarikan dan lain sebagainya.
Deposito merupakan simpanan berjangka yang bisa dilakukan penarikan sesuai
dengan waktu yang telah disepakati oleh bank dan anda. Sehingga anda tidak bisa
melakukan penarikan tunai setiap saat layaknya simpanan model tabungan dan giro.
Kecuali bila anda mau dikenakan penalti atas penarikan simpanan sebelum jatuh
tempo perjanjian deposito.
14) Perbedaan antara tabungan mudharabah dengan tabungan konvensional
adalah:
Perbedaan pada tabungan konvensional dan tabungan syariah sejatinya ada pada
sistem yang digunakan oleh bank secara mendasar. Yakni hubungan antara nasabah
dengan pihak bank dalam memperoleh keuntungan.
Pada bank konvesional, tabungan yang disimpan oleh nasabah akan dikelola untuk
mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun lain halnya pada tabungan
syariah, karena setiap transaksi keuangan yang terjadi harus sejalan dengan prinsip
syariah Islam.
Kedua tabungan tersebut baik konvensional maupun syariah, secara umum tidak jauh
berbeda. Hanya saja memiliki cara dan prinsip pelaksannaan yang berbeda secara
sistem yang digunakan. Berikut beberapa ciri khas dan perbedaan tabungan
konvensional dengan tabungan syariah, diantaranya.

43
Tabungan Konvensional
 Menggunakan prinsip ekonomi perbankan
 Memberikan keuntungan bunga sebagai benefit atas dana yang disimpan oleh
nasabah.
 Pemberian bunga pun sudah ditentukan besarannya sejak awal, sehingga nasabah bisa
mengetahui besaran benefit bunga yang akan diperoleh.
 Bunga yang didapat tidak terpengaruh situasi ekonomi yang dihadapi oleh pihak bank
penyelenggara tabungan.
Tabungan Syariah
 Menggunakan prinsip sayariah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perbankan, dalam
hal ini tabungan.
 Tidak ada bunga, sebab menurut syariah Islam bunga dikatakan sebagai riba yang
hukumnya haram.
 Menggunakan manfaat bagi hasil sebagai ganti bunga, sehingga dalam
pelaksanaannya tidak melanggar norma syariah Islam.
 Pemberian benefit dari bagi hasil ini sendiri tergantung dan disesuaikan dengan
kebijakan bank penyelenggara. Namun besarannya bisa saja fluktuatif karena
dipengaruhi oleh kondisi bank.
 Karenanya benefit yang didapat oleh nasabah tidak menentu, jika bank penyelenggara
dalam kondisi baik dan produktif maka hasil yang didapat juga sebanding dengan
keuntungan yang diperoleh pihak bank.
15) Tiga perbedaan antara tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah:
Sifat dana
Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan, sedang sifat dana pada
tabungan mudharabah bersifat investasi.
Insentif
Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan dimuka
dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Adapun insentif pada
tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh
bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang
disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang
disepakati.

44
Pengembalian dana
Tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua oleh bank, tetapi pada
tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua. Tidak dijaminnya
pengembalian tabungan mudharabah terkait dengan prinsip mudharabah yang
menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung seluruhnya oleh shahibul maal
sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib.
16) Ketentuan DSN Nomor 2 Tahun 2000 yang terkait dengan tabungan
mudharabah adalah sebagai berikut :
1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana
dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,
termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.
17) Perbedaan dan persamaan deposito mudharabah dengan tabungan
mudharabah.
Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan
cek atau alat yang dapat dipersamakan degan itu seperti dijelaskan
dalam butir tabungan wadiah.
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana
dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,bank dapat melakukan berbagaimacam
usaha yang yang tidak bertentangan degan prinsip syariah dan
mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah degan pihaklain.
3. Modal harus dinyatakan degan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

45
Deposito mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan padatertentu menurut perjanjian antara penyimpanan degan bank yang
bersangkutan
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana
dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagaimacam
usaha yang tidak bertentangan degan prinsip syariah danmengembangkannya,
termasuk didalamnya mudharabah degan pihaklain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
Persamaan:
Sama-sama merupakan Simpanan yang di dasarkan dengan syariat islam.
18) Tiga skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah yaitu :
- Skema Jual beli
- Skema Investasi
- Skema Sewa
19) Perbedaan antara jual beli dalam bentuk murabahah dengan jual beli dalam
bentuk salam dan istishna adalah :
 Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada
pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual, sedang nasabah
yang memerlukan barang adalah pembeli.
 Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan
terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.
 Jual beli dengan skema istishna’ adalah jual beli yang didasarkan atas
penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk

46
menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang
disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
20) Kelebihan dan kekurangan jual beli dalam bentuk salam dan istishna’ jika
dibandingkan jual beli dalam bentuk murabahah
Salam dan Istishna merupakan macam jual beli yang dibedakan berdasarkan cara
pembayaran dan waktu penyerahan barang. Jual beli secara Salam, mekanisme
kebalikan dari jual beli secara muajjal atau dalam bisnis umum dikenal
dengan advance payment 100% (pelunasan di muka). Jadi pelunasan dilakukan saat
transaksi, namun barang baru diserahkan kemudian.
Istishna sebenarnya sama dengan Salam, namun sistem pembayaran tidak secara lump
sum, tetapi secara bertahap hingga barang yang dibeli diserahkan.
Murabahah, berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual-beli yang si
penjual menyebutkan dengan jelas kepada si calon pembeli, berapa harga pokok
barang dan berapa keuntungan yang diambilnya. Jadi esensi Murabahah pada
keterbukaan informasi keuntungan yang ingin diraih. Bukan pada pembelian barang
dengan pembayaran secara cicilan.
21) Perbedaan antara jual beli istishna dengan jual beli istishna parallel :
Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin /
penerima pesanan( shani’) dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu
produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya
produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan system pembayaran bisa
dilakukan di muka, tengah atau akhir.
Istishna’ Paralel Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna’, bisa saja pembeli
mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak
tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna’ kedua untuk
memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai
istishna’ paralel.

47
22) Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli salam parallel :
Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya
ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan
pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian
hari. Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan
dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual
berkata, “ Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm,
tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,- “. Pembeli pun berkata, “
Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-”. Dia membayar
uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam ini merupakan
jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah
dibayarkan sewaktu akad.
Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam antara bank dan
nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara
simultan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah
menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat
pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam
yang pertama. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam
paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-
menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.
23) Perbedaan prinsip investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan
skema musyarakat :
Mudharabah (Trustee Profit Sharing)
Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi
modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian
keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian
ditanggung oleh pemilik modal.
Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak
sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah.
Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib
dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang

48
dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan
(profit).
Musyarakah
Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu di mana
masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (expertise) dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dari resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan .
Maka bisa di simpulkan bahwa Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua
pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama
sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal.
24) Perbedaan antara prinsip sewa dengan skema ijarah dan prinsip sewa dengan
skema ijarah muntahiya bittamlik:
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna
(manfaat) atas suatu barangatau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran
sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tiu sendiri.
Skema Pembiayaan Ijarah
Keterangan:
1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah
2. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek
ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek
ijarah, tariff ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad
pembiayaanijarah ditandatangani. Nasabah wajib menyerahkan jaminan yang
dimiliki.
4. Bank menyerahkan barang objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati.
Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut
kepada bank.
5. Bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai’ wal ijarah), setelah periode ijarah
berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat
disewakan kembali.

49
6. Bila bank menyewa objek ijarah tersebut (al-ijarah wal ijarah, atau ijarah paralel),
setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada
supplier/penjual/pemilik.
Al-bai’ wal ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad al-
bai’dan akad ijarah muntahia bittamlik (IMBT). Al-bai’ merupakan akad jual-beli,
sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli
atau hibah diakhir masa sewa. Dalam ijarah mintahia bittamlik, pemindahan hak milik
barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:
1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut
pada akhir masa sewa.
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan
tersebut pada akhir masa sewa.
Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila
kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa
yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewayangsudah dibayarkan sampai
akhir periode sewa belum mencukupi harga beli untuk menutupi kekurangan
tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli
barang itu diakhir periode.
25) Skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik cocok digunakan dalam
kondisi :
Pengertian Ijarah :
Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.
Pengertian IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik) :
Ijarah yang berakhir dengan kepemilikan.
Contoh Ijarah :
seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya,
membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada
Bank syariah untuk menyewa alat2 berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa
alat2 berat tersebut kepada Bank syariah

50
Contoh IMBT :
Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya,
membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada
Bank syariah untuk menyewa alat2 berat itu.Akan tetapi, jika ternyata alat-alat
tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia
bisa melakukannya dengan ijarah muntahia bit-tamlik, yaitu menyewa peralatan
tersebut dan pada akhir masa sewa, nasabah membelinya.

51
BAB 5
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
1. Tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah
bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, auditor,
Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut
posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai
dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujan lainnya adalah :
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prisip syariah
b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah
terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat
keuntungan yang layak.
d. Informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan
pemilik dana syirkah temporer ; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban
(obligation) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat,
infak, sedekah, dan wakaf.
2. Paradigma transaksi syariah adalah
Transaksi syariah berlandasan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh
tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh
umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah).
Pradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktifitas umat manusia memiliki
akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai
parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktifitas usaha.
Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktifitas umat manusia yang
berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan
tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku
umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan
pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah.

52
3. Asas ukhuwah, ‘adalah, mashlahah, tawazun, dan syumuliyah beserta kaitannya
dengan akuntansi
Ukhuwah berarti Persaudaraan antar sesama. Akuntansi syariah
berasaskan ukhuwah memiliki makna bahwa akuntansi syariah menjunjung tinggi
nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat ekonomi (sharing
economics) sehingga seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan di atas kerugian
orang lain. Ukhuwahdalam akuntansi syariah berdasarkan pada prinsip ta’aruf (saling
mengenal), tafahum(saling memahami), ta’awun (saling menolong), takaful (saling
menjamin), dan tahaluf(saling bersinergi).
‘Adalah berarti Keadilan. Akuntansi syariah berasaskan ‘adalah memiliki makna
bahwa akuntansi syariah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai
posisinya. Lawan dari ‘adalah (keadilan) adalah dzulm (kedzhaliman). ‘Adalah dalam
akuntansi syariah adalah menghindari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang
dilarang oleh Islam. Melaksanakan transaksi yang dilarang dalam Islam sama saja
dengan berbuat tidak adil, karena akan merugikan pihak yang bertransaksi. Unsur
yang terlarang dalam transaksi syariah adalah riba (unsur bunga dalam segala bentuk
dan jenisnya), kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun
lingkungan), maysir (unsur judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan),
dan haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional
terkait).
Mashlahah berarti kebermanfaatan/kemaslahatan. Akuntansi syariah berasaskan
mashlahah bermakna bahwa akuntansi syariah memiliki nilai kebaikan dan manfaat
yang berdimensi dunia dan akhirat, material dan spiritual, serta individual dan
kolektif. Mashlahah harus memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah (halal) dan
membawa kebaikan (thayib).Akuntansi syariah dianggap mashlahah ketika dapat
memenuhi tujuan syariah (maqasid syariah) yaitu menjaga
agama (dien), akal (‘aql), keturunan (nasl), jiwa (nafs), dan harta (maal).
Tawazun berarti keseimbangan. Akuntansi syariah berasaskan tawazun bermakna
bahwa akuntansi syariah tidak terbatas pada satu aspek tetapi mencakup banyak aspek
baik material dan spiritual, privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis

53
dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian. Selain itu akuntansi syariah tidak hanya
menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan
pemilik (shareholder), tetapi pada semua pihak merasakan adanya aktivitas kegiatan
ekonomi dari suatu perusahaan.
Syumuliyah berarti universalisme atau bersifat menyeluruh. Akuntansi syariah
berasaskan syumuliyah bermakna bahwa akuntansi syariah dapat dilaksanakan oleh,
dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan agama,
suku, ras atau golongan tertentu, sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin(rahmat
bagi semesta alam). Dengan asas ini, akuntansi syariah tidaklah hanya terkhusus bagi
orang Islam semata, namun bagi non muslim juga dapat menerapkannnya, karena
aspek muamalah maaliyah dalam Islam terbuka untuk semua manusia.
4. Transaksi syariah dapat berupa komersial dan non komersial. Kedua bentuk
transaksi tersebut adalah :
Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun
aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan
antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk
mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana
pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti
zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.
5. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan adalah
1. Investor, mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah
harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga
tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan
entitas syariah untuk membayar dividen.
2. Pemberi dana qardh, pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan
yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat
dibayar pada saat jatuh tempo.

54
3. Pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana syirkah temporer yang
berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk
mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan
aman.
4. Pemilik dana titipan, pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan
yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat
diambil setiap saat.
5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pembayar dan
penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan
akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
6. Pengawas syariah, pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi
tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.
7. Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik
pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga
tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan
entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan
kerja.
8. Pemasok dan mitra usaha lainnya, pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik
dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah
yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan
pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi
pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada
kelangsungan hidup entitas syariah.
9. Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai
kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam
perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
10. Pemerintah, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah
kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu
berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan
informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak
dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik
lainnya.
11. Masyarakat, entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai
cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada

55
perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan
perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat
membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan
perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.
6. Pemberi dana qardh dan informasi yang diperlukannya dari laporan keuangan
adalah
Pemberi dana qardh adalah orang atau lembaga yang memberikan pinjaman tanpa
imbalan apapun karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.
Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka
untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
7. Pemilik dana syirkah temporer dan informasi yang diperlukannya dari laporan
keuangan adalah
Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka
waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak
untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil
investasi berdasarkan kesepakatan.
Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang
memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat
keuntungan yang bersaing dan aman.
8. Pemilik dana titipan dan informasi yang diperlukannya dari laporan keuangan
adalah
Pemilik dana titipan adalah nasabah penabung, mereka harus memastikan apakah
dana yang dititipkan dapat diambil setiap saat. Hal ini terkait dengan ketersediaan
dana/kas pada entitas syariah yang ditunjukan dengan rasio likuiditas.
Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka
untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

56
9. Informasi yang diperlukan oleh pembayaran dari penerima zakat, infak,
sedekah, dan wakaf adalah
Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang
berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
10. Kepentingan pengawas syariah terhadap laporan keuangan perusahaan adalah
Pentingnya keberadaan pengawas syariah atau biasa disebut dengan audit syariah
tersebut untuk membantu LKS dalam menjalankan bisnis agar sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan stakeholder, menjamin kehalalan atas
keuntungan yang dihasilkan, serta sebagai komitmen LKS dalam melakukan bisnis
dengan prinsip syariah.
11. Tujuan utama dan tujuan lain laporan keuangan syariah adalah
Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang
posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian
besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan
ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas
penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka
mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai
entitas syariah yang meliputi:
(a) aset;
(b) kewajiban;
(c) dana syirkah temporer;
(d) ekuitas;
(e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
(f) arus kas;
(g) dana zakat; dan
(h) dana kebajikan.
Tujuan lainnya adalah:
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan
kegiatan usaha

57
b. Informasi kepatuhan entitas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta
informasi aset, kewajiban pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip
syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tangung jawab entitas
syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat
keuntungan yang layak
d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam
modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan
kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas termasuk pengelolaan dan penyaluran
zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
12. Aasumsi dasar akrual adalah
Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi
dan peistiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan
dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.Laporan keuangan yang disusun
atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa
lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban
pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepsesentasikan kas yang
akan diterima di masa depan. Namun, dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan
pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip
pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud
adalah keuntungan bruto (gross profit).
13. Asumsi kelangsung usaha adalah
Laporan keuangan biasannya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas
syariah yang akan melanjutkan usahannya di masa depan. Oleh karana itu, entitas
syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi
secara meterial skala usahannya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan
keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang
digunakan harus diungkapkan.
Sedangkan menurut AAOIFI asumsi dasar akuntansi adalah :
1. Pengakuan Penghasilan (revenue)
2. Pengakuan biaya

58
3. Pengakuan laba dan rugi
4. Pengakuan laba dan rugi dari investasi terikat (bersyarat)
14. 4 karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah adalah
1. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah
kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk meksud ini,
pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi
dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang
seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya
atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untukdapat
dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai
dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika
dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan
atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus
berguna untuk peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) atas transaksi
yang berkaitan satu sama lain.
3. Keandalan
Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan
material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau
jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar diharapkan dapat disajikan.
Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut.
a. Penyajian jujur. Menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan
untuk disajikan. Penggambaran tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan,
walaupun terkadang mengalami kesulitan yang melekat untuk
mengidentifikasi transaksi baik disebabkan oleh kesulitan yang melekat pada
transaksi atau oleh penerapan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan
makna transaksi atau peristiwa tersebut.

59
b. Substansi mengungguli bentuk. Dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan bukan hanya
bentuk hukumnya.
c. Netral. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak
tertentu saja.
d. Didasarkan atas pertimbangan yang sehat. Adakalanya di dalam menyusun
sebuah laporan keuangan akan menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang mengandung
unsure kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas ketidakpastian
tersebut.
e. Materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan
keungan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang
dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantunkan
(omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstament). Oleh karenanya,
materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atua titik pemisah dari pada
suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi
dipandang berguna.
4. Dapat Dibandingkan
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk
mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat
dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan
tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang
berlaku. Bila pemakai akan membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan antarperiode, maka entitas perlu menyajikan
informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.
15. Manfaat ekonomi masa depan dalam suatu aset mengalir dalam entitas syariah
adalah
Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut
untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara
kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan

60
merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk
sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk
mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi
alternatif.
Entitas syariah biasanya menggunakan aset untuk memproduksi barang atau jasa yang
dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau jasa ini
dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga
memberikan sumbangan kepada arus kas entitas syariah. Kas sendiri memberikan jasa
kepada entitas syariah karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain
16. Penyelesaian kewajiban suatu entitas syariah dapat dilakukan di masa depan
dengan cara :
Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan entitas syariah untuk
mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi
tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan
berbagai cara, misalnya, dengan:
(a) pembayaran kas;
(b) penyerahan aset lain;
(c) pemberian jasa;
(d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
(e) konversi kewajiban menjadi ekuitas.
17. Dana syirkah temporer adalah
Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas
syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan
kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan
keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah
temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan
yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak
berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.
18. Contoh dana syirkah temporer :

Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7

Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7

Similar to Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7