More Related Content
Similar to 05. PPTK Dalam Pelaksanaan Kontrak _ Fahrurrazi.pdf
Similar to 05. PPTK Dalam Pelaksanaan Kontrak _ Fahrurrazi.pdf (20)
05. PPTK Dalam Pelaksanaan Kontrak _ Fahrurrazi.pdf
- 1. P R O C U R EASW O R S H I P PPTK Dalam Pelaksanaan dan Pengendalian KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dr. Fahrurrazi, M.Si.
- 2. PPTK Tugas dan Kewenangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD: a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi : a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratanyang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; dan c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- 3. PPTK Tugas dan Kewenangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/,Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakantugas PPK, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensiPPK, yaitu : 1. menyusun perencanaan pengadaan 2. melaksanakanKonsolidasi Pengadaan barang/Jasa 3. menetapkan spesifikasi teknis/KerangkaAcuan Kerja (KAK) 4. menetapkan rancangankontrak 5. menetapkan HPS 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia 7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan 8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200juta 9. mengendalikan Kontrak 10. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatankepada PA/ KPA 11. menyerahkanhasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan 12. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan 13. menilai kinerja Penyedia
- 4. P R O C U R EASW O R S H I P Kontrak P E N G A D A A N Penyelenggaraan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan rangkaian pemenuhan tujuan pengadaan dan pencapaian atas tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi banyak variabel permasalahan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan Karakteristik pekerjaan dapat mempengaruhi kompleksitas pengendalian kontrak dan strategi pengelolaan, sehingga diperlukan tata kelola yang baik T U J U A NP E N G A D A A N T U J U A NORGA NIS A SI
- 6. ISU AKTUAL PERMASALAHAN HUKUM PROCURE AS WORSHIP 1. Pekerjaan dimulai tanpa kontrak. 2. Adanya pungutan, seperti alasan penjilidan atau biaya lainnya 3. Ketidakjelasan yang menandatanganikontrak 4. Tandatangankontrak tanpa pertemuan masing-masing pihak 5. Kontrak yang ditandatangani tidak reliabel. 6. Tidak dilakukan klarifikasi Jaminan 7. Membuat substansi baru tanpa perubahan kontrak 8. Pengalihan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 9. Lemahnya pengendalian kontrak 10. Tidak dilakukan pemeriksaan hal-hal yang disampaikan dalam penawaran pada saat kontrak, seperti personel, alat dan metode 11. Konsultan menggunakan tenaga ahli fiktif 12. Tenaga ahli yang dipergunakan di dalam kontrak tidak pernah diperiksa 13. Pihak yang diberikan kewenangan tidak menjalan fungsi pengendalian kontrak 14. Tahapankontrak tidak dilaksanakan, seperti Penyerahan Personel, Penyusunan Program Mutu, PCM, MC, SCM, dll 15. Pemalsuan laporan data pekerjaan
- 7. K L A U S U L …PPK memiliki tugas : k. mengendalikan Kontrak; … (Pasal 1 1Perpres 16Tahun 2018 beserta perubahannya) P R O C U R EASW O R S H I P Permasalahan0 1
- 8. K L A U S U L …Penyedia bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; … (Pasal 17Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya) P R O C U R EASW O R S H I P Permasalahan02
- 9. K L A U S U L “Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan” (Angka 1.5 Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 / Angka 1.5 Lampiran 1dan 2 Peraturan LKPP Nomor 12Tahun 2021) P R O C U R EASW O R S H I P Permasalahan03
- 10. Strategi Pengendalian K O N T R A K P R O C U R EASW O R S H I P Strategi pengendalian kontrak hendak menjadi bahasan optimal sesuai tahapan- tahapan dalam area keuangan dan pengadaan PENYUSUNAN RKA PERSIAPAN PBJ PERENCANAAN PBJ PEMILIHAN PENYEDIA PENGANGKATAN PERSONEL PELAKSANAAN KONTRAK
- 11. P E N Y U S U N A N R K A D A N P E R E N C A N A A N P E N G A D A A N
- 12. P E N Y U S U N A NR K A Telah mempertimbangkan dan mengalokasikan komponen biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak, seperti biaya dokumentasi, honorarium tim teknis, perjalanan dinas, cetak, jamuan rapat, biaya pengujian, dan lain-lain sesuai karakteristik pengadaan secara efektif dan efisien P E R E N C A N A A NP E N G A D A A N Penyusun dan penetap perencanaan pengadaan telah memastikan secara optimal aspek kesesuaian Dokumen Anggaran dalam kebutuhan pelaksanaan kontrak pengadaan barang, meliputi ketersediaan biaya termasuk biaya pendukung, kecukupan waktu, dan penajaman strategi pengadaan. M OR E M OR E P R O C U R EASW O R S H I P
- 13. P E N G A N G K ATA N P E R S O N E L
- 14. P R O C U R EASW O R S H I P Pengangkatan P E R S O N E L Diperlukan pemetaan lebih awal atas personel yang diperlukan dalam pengelolaan kontrak, baik kompetensi pejabat penandatangan kontrak sendiri dan tim yang diperlukan dalam pengelolaan kontrak, termasuk dalam hal ini kebutuhan kerja personel tersebut, serta pertimbangan waktu pengangkatan PENGELOLA KONTRAK
- 15. TIM TEKNIS - AHLI - TIM PENDUKUNG Tim Teknis Ahli Tim Pendukung Dibentuk dari unsur K/L/PD untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakantugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/ pengawasanterhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/ keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukanpemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50juta
- 16. P E R S I A PA N P E N G A D A A N
- 17. PERSIAPAN PENGADAAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK PEMETAAN ISU AKTUAL Diperlukan pemetaan isi aktual sebelum dilakukan penyusunan rancangan kontrak, guna memetakan potensi permasalahan yang dapat mitigasi dengan klausul kontrak PENYUSUNAN RANCANGAN Dapat menggunakan model dokumen yang tersedia, namun tetap wajib dipelajari serta dilengkapi / disesuaikan sesuai dengan kebutuhan VALIDASIDAN FINALISASI Menerapkan fungsi check and recheck untuk memastikan rancangan kontrak reliabel dan tanpa kesalahan sebelum diserahkan ke proses pemilihan penyedia P R O C U R EASW O R S H I P
- 18. Rancangan Kontrak Pengadaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Disusun padatahapanpersiapan pengadaan Penyusunandapatdibantupihakyang kompetendan/atauberwenang Memperhatianjenis, bentuk, serta aspek keperdataandalamberkontrak
- 19. RANCANGAN KONTRAK TUJUAN : Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran. PROSES : PPK menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat: Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Penyesuaian Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan rancangan kontrak oleh PPK melalui persetujuan/penetapan pada lembar ringkasan rancangan kontrak. Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak yang telah ditetapkan menjadi dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia kemudian disampaikan kepada UKPBJ atau Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.
- 20. Bukti Pembelian / Pembayaran Kuitansi SPK Surat Perjanjian Surat Pesanan BUKTI KONTRAK Disusun rancangannya
- 21. Staretegi Perumusan Rancangan Kontrak Pengadaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kekuatan awal dan utamadari penyelenggaraanKontrakadalahpenyusunan RancanganKontrak Optimalisasipenggunaanfrasa dalam melindungi parapihak dari risiko Perumusandapat dilakukanmelaluikolaborasi tim efektif
- 22. PenyusunanKontrak 1. Dapat menggunakan Standar Dokumen Kontrak yang telah tersedia 2. Melengkapibagianyangperludiisi dan/ataudilengkapi 3. Pahamisubstansikatadankalimat secaraverbatim.Bilaperludapat dikonsultasikankepadayanglebih memahami 4. Perluadanya“check”daripihaklain. 5. Perhatikanisuaktualpermasalahan kontrak
- 23. Penyusunan Kontrak Pengadaan Memilih standar rancangan Merumuskan isu aktual dalam rancangan Menyusun rancangan 1 2 3 Validasi rancangan dan finalisasi rancangan Rancangan kontrak dipergunakan dalam proses pemilihan Finalisasi kontrak bersama penyedia 4 5 6 Penandatanganan kontrak 7
- 24. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman standar kontrak lainnya, yang memenuhi prinsip efektif, efisien, dan tidak bertentangan aturan Contoh Model Rancangan Kontrak
- 25. Isu Aktual Penguasaan atas isu aktual merupakan salah satu kekuatan dalam menyusun rancangan kontrak PEKERJAAN KONSTRUKSI JASA LAINNYA JASA KONSULTANSI • Personel dan alat tidak sesuai penawaran • Kahar di luar contoh di kontrak • Pengalihan kontrak • Tanggungjawab pengawasan atas masa keterlambatan • Alat dan personel tidak sesuai penawaran • Tingkat layanan buruk • Sanksi tidak dapat dilaksanakan • Pemalsuan personel / Ahli • Substansi keluaran tidak jelas • Keterkaitan dengan pekerjaan yang lain BARANG • Barang tidak memenuhi perizinan • Tingkat layanan buruk • Alasan diskontinu
- 26. P E R S I A PA N D A N P E L A K S A N A A N P E M I L I H A N P E N Y E D I A
- 27. P E R S I A P A NP E M I L IH AN Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan berkontribusi dalam memberikan reviu atas rancangan kontrak yang telah ditetapkan, baik dalam kelayakan atau input berdasarkan kompetensi dan pengalaman kerja. P E L A K S A N A A NP E M I L I H AN Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan kepada peserta pemilihan atas substansi krusial dari rancangan kontrak, seperti larangan pengalihan, tahapan penting kontrak, dan konsekuensi sanksi. M OR E M OR E P R O C U R EASW O R S H I P
- 28. P E L A K S A N A A N D A N S E R A H K O N T R A K T E R I M A
- 29. 1. Melaksanakan semua tahapan yang disebutkan di dalam kontrak 2. Mengagendakan sesi bedah dan bahas kembali kontrak 3. Menugaskkan personel pengelola kontrak dalam monitoring implementasi setiap tahapan dan klausul kontrak 4. Penjadwalan rutin evaluasi pelaksanaan kontrak 5. Pelibatan pihak lain yang kompeten atas dinamika permasalahan yang tidak lazim atau tidak normal 6. Pendokumentasi secara tertib setiap aktivitas dalam pelaksanaan kontrak P R O C U R EASW O R S H I P Pelaksanaan K O N T R A K
- 30. Optimalisasi Pengendalian K O N T R A K Memastikan kontrak berjalan sebagaimana yang diamanatkan di dalam kontrak, dan melakukan tindakan peringatan dini setiap indikasi / potensi permasalahan WAKTU ALAT PERSONEL P R O C U R EASW O R S H I P METODE MUTU
- 31. PELAKSANAN DAN PENGENDALIAN KONTRAK Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan. Pemahaman akan tahapan dalam pelaksanaan kontrak dapat menjadi pendekatan untuk mengatur strategi pelaksanaan dan pengendalian kontrak, sejak penyusunan rancangan, termasuk dalam penyediaan tertib dokumentasi kontrak. Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Model Dokumen Pemilihan yang selanjutnya ditetapkan sebagai kontrak.
- 32. PENGENDALIANKONTRAK Pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen. Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakansecara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh : a. Pejabat Penandatangan Kontrak; b. pihak ketiga yang independen; c. Penyedia; dan/atau d. pengguna akhir.
- 33. Bukti Pembelian / Pembayaran Kuitansi SPK Surat Perjanjian Surat Pesanan BUKTI KONTRAK Perlu perlakuan secara khusus dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak
- 34. No. Bukti Kontrak Catatan Pengendalian 1 1. Bukti Pembelian / Pembayaran 2. Kuitansi • Bersifat langsung transaksi,sehingga hak dan kewajibanmasing-masingpihak dapat langsung diselesaikan. • Dibutuhkan kemampuanpihakyang bertransaksi memahamibarang/jasayang diterimasesuai spesifikasi kebutuhan 2 1. SPK 2. Surat Perjanjian 3. Surat Pesanan • Memuat hak dan kewajibanyang direalisasikan setelah membuatperjanjian,sehingga perlu pengendalianatas ketentuandi dalam kontrak • Semua pihak melakukanpengendaliansesuai kepentingan masing-masing di dalam kontrak PENGENDALIAN KONTRAK BERDASARKAN BUKTI KONTRAK
- 35. L I NGKUPPELAKSANAANKONT RAK 1. Reviu Laporan Hasil PemilihanPenyedia 2. Penetapan SPPBJ 3. Rapat Persiapan PenandatangananKontrak 4. Penandatanganan Kontrak 5. PenyerahanLokasi Kerja dan Personel 6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP) 7. Pemberian Uang Muka 8. Penyusunan ProgramMutu/Penyusunan RencanaMutu PekerjaanKonstruksi 9. Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak 10.Mobilisasi 11.Pemeriksaan Bersama 12.Pengendalian Kontrak 13.Inspeksi Pabrikasi 14.PembayaranPrestasi Pekerjaan 15.Perubahan Kontrak 16.PenyesuaianHarga 17.Keadaan Kahar 18.Penghentian Kontrak atau BerakhirnyaKontrak 19.Pemutusan Kontrak 20.Peninggalan 21.Pemberian Kesempatan 22.Denda dan Ganti Rugi
- 36. CriticalPoint Pengendalian Kontrak 1. Pastikansetiap proses mengacukepadaketentuandi dalam kontrak. Terhadap hal-halyang belum diatur di kontrakmaka dapatdisepakatisepanjang tidak bertentangandengan peraturan dan tidak merugikan negara 2. Selaluperkuat justifikasi aturan dan pertimbanganteknis setiap keputusanakan melakukanperubahankontrak. 3. Tidakmelakukanperubahanjika bersifat menutupi kelalaian penyedia.Jika akan dilakukanperubahan,pastikandisertai kompensasiatas pemberiankesempatantersebut. 4. Tertibadministrasiatassetiap proses kerja yang dilakukan. 5. Khusus untuk PPK, walaupunsudah memberdayakanKonsultan Pengawas,Tim Teknis, dan PendampingLainnya,pastikanalat bukti pengendaliankontraktetap tersedia rapi, seperti dengan dokumentasirapat,peninjauanlapangan,pengambilansampling hasil pekerjaan, penerbitanteguran/peringatan. 6. Pastikansinkronisasidan ketersediaanlaporan harian,mingguan, bulananyang dibuat oleh Pelaksana Konstruksi dan sudah diperiksa konsultanpengawas.
- 37. CriticalPoint Pengendalian Kontrak 7. Selalu kontrol hal-halyang sudah diamanatkan di dalamkontrak yang belum terlaksana,seperti penerapan K3, sertifikasi operator dan teknisi. 8. Keputusan untuk menerimahasil pekerjaan didasari keyakinan dan bukti yang memadaihasil pekerjaan dapatditerima. PPK perlu mengoptimalkanperan konsultanpengawasdan melibatkantim teknis (seperti Tim PHO) untuk melakukanpemeriksaan dokumentasi,pemantauanlapangan,dan samplinghasil pekerjaan. 9. Berlakukan peringatandini setiap potensi masalah 10. Kelola kontrakkritis dengan baik
- 38. PENGUASAAN KEWENANGAN PELIBATAN PIHAK LAIN TERTIB ADMINISTRASI P R O C U R EASW O R S H I P Ikhtiar P E N G A D A A N