Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.

2. 2PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan
pada Masing-masing Tingkatan
 PUSAT: Membuat norma-norma, standar, prosedur,
monev, supervisi, fasilitasi, dan urusan-urusan
pemerintahan dengan eksternalitas Nasional
 PROVINSI: Mengatur dan mengurus urusan-
urusan pemerintahan dengan eksternalitas
regional (lintas Kabupaten/Kota)
 KABUPATEN/KOTA: Mengatur dan mengurus urusan-
urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal
(internal daerah Kab/Kota)

3. 3PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG

4. 4PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
URUSAN PILIHANURUSAN
WAJIB
PELAYANAN
DASAR
BUKAN
PELAYANAN
DASAR
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(PP 38/2007; penjelasan pasal 9)
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan dasar:
• pendidikan;
• kesehatan;
• pekerjaan umum dan penataan ruang;
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
• sosial.

5. 5PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
 Mempertegas dan memperjelas urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 Menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan
pengelolaan urusan pemerintahan
 Meminimalisasi konflik pada masing-masing tingkatan
pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan
 Memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah
 Menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan.

6. 6PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
 Mempertegas dan memperjelas landasan hukum
 Menjadi pedoman dan acuan (petunjuk pelaksanaan
urusan pemerintahan)
 Memperjelas mekanisme, tata cara, persyaratan,
kriteria, dan pengelolaan urusan pemerintahan
 Mempermudah perencanaan program dan kegiatan
 Memperjelas kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Memperjelas pelaksanaan MONEV
 Memperjelas pelaporan
 Memperjelas pendanaan
 Memperjelas pembinaan dan pengawasan
 Memperjelas manajemen urusan pemerintahan

7. 7PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
NSPK Bidang
Penataan Ruang
Pedoman
Pelaksanaan
NSPK
Pemerintah
Pemerintah
Provinsi
Pedoman
Penyusunan
RTRW PROVINSI
UU No. 26/2007
tentang Penataan Ruang
PP No. 15/ 2010
tentang
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
PP No. 38/2007
tentang
Pembagian
Kewenangan
Pedoman
Penyusunan
RTRW
KABUPATEN
Pedoman
Penyusunan
RTRW KOTA
Pedoman
Penyusunan
RTR KSN
Pedoman
Lainnya
Pedoman
Penyusunan
RTR KSP

8. 8PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
Sumber: adaptasi UU 32/2004 dan PP 65/2005 - diolah

9. 9PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
NSPK
bidang
Penatan
Ruang
• MENGACU pada: UU No.26/2007 tentang
Penataan Ruang dan PP No. 15/2010
tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang
• MASUKAN dari NSPK bidang Penataan
Ruang
MASUKAN DARI:
• Karakteristik Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Utara
• Perda / Pedoman Sektoral lainnya / NSPM
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Muatan yang
DIBUTUHKAN dan
perlu DIATUR
Kedalaman
LINGKUP
PENGATURAN
dan FORMAT
PENYAJIAN

10. 10PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
Sudut Kepentingan
UU 26/2007
Kriteria
PP 15/2010
Issue Strategis
Provinsi
Kebutuhan
NSPK bidang
Penataan Ruang
Pertimbangan penetapan jenis NSPK didasarkan pada:
 Sudut kepentingan mengacu UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang;
 Kriteria penyelenggaraan penataan ruang mengacu PP No. 15/ 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 Isu strategis penataan ruang provinsi (Renstra Provinsi, RTRW Provinsi, dll)

11. 11PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
 Konsiderans
 Ketentuan Umum
 Maksud, Tujuan, Ruang lingkup
 Hal-hal yang akan diatur
 Persyaratan
 Tata cara / Mekanisme
 Kriteria
 Pengelolaan
 Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Penataan dan Evaluasi
 Pelaporan
 Pendanaan
 Pembinaan dan Pengawasan
 Ketentuan Penutup

12. 12PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG

13. 13PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG
Perumusan Konsep
Penguatan muatan
Standar minimal
penyusunan RTR KSP
Ps.55 PP 15/2010
Pengumpulan Data
Pengolahan Data dan
Analisis
Mengacu : RTRWP
Memperhatikan : RTRWN, RTR
KSN, RTR Pulau, RTRWP,
RTRWK, RPJMN, RPJMP
Merumuskan : tujuan, jakstra,
konsep pengembangan KSP
Penguatan muatan keterpaduan
pembangunan lintas sektor
Arahan Pemanfaatan Ruang
Penguatan muatan peraturan
zonasi pada kawasan dan
sekitarnya
Arahan Peraturan Zonasi
PEDOMAN / JUKLAK
PENYUSUNAN
RTR KAWASAN
STRATEGIS PROVINSI
Tingkat ketelitian peta
Peta Dasar
Peta Tematik
Peta Rencana
· Jenis Data Minimal yang dikumpulkan
· Jenis Analisis (minimum) berdasarkan
tipologi
· Rujukan Teknik dan Metodologi
Analisis yang digunakan (NSPM
bidang PU dan Penataan Ruang)
· Aturan Format Penyajian dan
kriteria teknis lainnya yang diatur
PP No.8/2013 Ketelitian Peta
Rencana Tata Ruang
· Standar kelengkapan peta
tematik untuk masing – masing
tipologi
· Muatan Minimal Tujuan, Kebijakan,
Strategi, Rencana Struktur dan
Rencana Pola Ruang berdasarkan
Tipologi
· rujukan/ standar teknis penyusunan
rencana struktur dan pola ruang
masing – masing tipologi
· Rujukan peraturan daerah/
peraturan gubernur
Penetapan Arahan Peraturan Zonasi
berdasarkan Tipologi
Pertimbangan minimal penyusunan
Indikasi Program berikut kelembagaan
dan sumber pembiayaannya

14. 14PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENATAAN RUANG

15. Terima Kasih