Rekomendasi Pelaksanaan Anggaran

1. Early Warning dan
Rekomendasi atas
Pelaksanaan
Anggaran K/L
Tahun Anggaran 2023
Kanwil DJPb Provinsi Lampung

2. Permasalahan: Perencanaan Penganggaran
Dengan kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi global, dinamika fiskal
sangat cepat. Perlu adanya fleksibilitas untuk perubahan, dengan kebijakan revisi anggaran yang mendukung
di sepanjang tahun.
Apa yang terjadi di sepanjang tahun anggaran juga perlu dipertimbangkan untuk perencanaan periode
selanjutnya. Berbagai tantangan yang mungkin akan berulang dapat menjadi “peringatan” lebih awal.
Pelaksanaan anggaran yang berkualitas dimulai
dari perencanaan yang berkualitas.
!
a. Revisi Belanja K/L
PERMASALAHAN
1. Waktu penyelesaian revisi anggaran dari Satker vertikal di daerah yang harus melalui eselon I tidak
dapat diprediksi batas waktu penyelesaiannya. Selama masa tunggu, Satker tidak dapat mengajukan
revisi ke DJPb atau KPA.
2. Pemahaman Satker terhadap tata cara revisi serta kewenangan revisi anggaran yang belum seragam.
Hal ini seringkali diakibatkan adanya pergantian pejabat pengelola keuangan dan tidak dilakukan
transfer knowledge oleh pejabat sebelumnya, sehingga dalam proses revisi seringkali mengalami
kendala, baik dalam proses revisi POK maupun revisi DIPA.
3. Adanya kendala jaringan terkait dengan penggunaan aplikasi SAKTI.
4. Adanya perbedaan penafsiran terkait kewenangan revisi anggaran yang menyebabkan adanya
miskomunikasi kepada satker.
b. Rencana Belanja (Halaman III DIPA)
REKOMENDASI
1. Koordinasi dan sinergi eselon I dengan instansi vertikal perlu ditingkatkan dalam rangka efektifitas dan
efisiensi proses revisi anggaran yang diajukan melalui eselon I K/L.
2. Terkait dengan adanya mutasi pegawai sebaiknya dapat dilakukan transfer knowledge sehingga
membantu kelancaran proses pelaksanaan anggaran.
3. Koordinasi antara DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Kanwil DJPb perlu ditingkatkan untuk
menyelaraskan kewenangan proses revisi yang akan dilakukan oleh satker.
4. Koordinasi internal Satker dalam pelaksanaan kegiatan.
PERMASALAHAN
1. Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dan bagian pelaksanaan anggaran.
2. Kantor pusat K/L sedang melakukan proses revisi sehingga satker tidak bisa mengajukan revisi
Halaman III DIPA sesuai waktu yang ditentukan
3. Terdapat kegiatan insidentil dan prioritas yang tidak direncanakan sebelumnya. Disamping itu, terjadi
kendala di lapangan pada saat eksekusi.
4. Satuan kerja belum mampu menyusun rencana kegiatan dan prognosis penyerapan anggaran secara
akurat, dan belum menjadikan halaman III DIPA sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2
REKOMENDASI
1. Meningkatkan koordinasi internal satuan kerja dan mereviu rencana kegiatan secara periodik (per
triwulan).
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga untuk
menghindari pengajuan revisi di tingkat Pusat bersamaan pengajuan update Halaman III DIPA.
3. Menyusun rencana penarikan dana per jenis belanja dengan menyalaraskan terhadap target
penyerapan anggaran triwulanan.
4. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian
IKPA.
5. Menjaga komitmen dan konsistensi pelaksanaan kegiatan dan pembayaran/pencairananggaran.
6. Memproyeksi pengadaan barang/jasa yang tertunda/gagalsedini mungkin

3. Permasalahan: Pengadaaan Barang & Jasa
Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Semakin cepat proses lelang pengadaan barang dan jasa dilakukan, akan semakin cepat pelaksanaan
pekerjaan dimulai, sehingga semakin cepat pula proses pencairan dapat direalisasikan. Dampaknya, anggaran akan tereksekusi lebih cepat, tidak menumpuk di belakang, output segera
dihasilkan dan dimanfaatkan masyarakat sehingga memberikan value added untuk perekonomian dan kesejahteraan.
a. Kontrak Pra-DIPA
1. Kontrak Pra DIPA masih belum berjalan optimal dikarenakan kurangnya pemahaman Satker terhadap pentingnya kontrak Pra DIPA dan adanya mindset
pimpinan satker yang beranggapan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan anggaran harus dimulai pada 1 Januari Tahun Anggaran Berjalan (TAB). Tahapan
kegiatan yang dilaksanakan sebelum 1 Januari TAB, dan kemungkinan adanya anggaran yg diblokir di mata pimpinan tersebut merupakan tindakan yang dapat
menimbulkan kasus hukum.
2. Satker masih fokus pada pelaksanaan anggaran di akhir tahun berjalan dan tidak memikirkan/tidak punya resource untuk melakukan kontrak pra DIPA di akhir
tahun.
3. Sebagian besar para pengelola keuangan memiliki tugas/pekerjaan di bagian teknis, sehingga tidak fokus dalam tugas sebagai pengelola keuangan;
1. Satker agar tetap mengupayakan pelaksanaan
lelang pra DIPA, menyegerakan lelang di triwulan
1, dan melengkapi prasyarat yang diperlukan
(panitia/pejabat, dll).
2. Kanwil DJPb dan KPPN agar memberikan edukasi
terkait anggaran berbasis kinerja, value for money
belanja, dan keterkaitannya dengan pengadaan
barang dan jasa.
Permasalahan Rekomendasi
b. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Permasalahan
1. Kebijakan optimalisasi belanja produk dalam negeri menyulitkan pengadaan peralatan yang banyak berasal dari luar negeri (impor), khususnya bagi K/L yang
membutuhkan pengadaan alat kesehatan dan laboratorium impor. Pihak vendor sebagai penyedia, akhirnya harus melakukan penghitungan ulang untuk
barang yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi baru. Hal ini menyebabkan penyelesaian pengadaan menjadi lebih lama dari jadwal yang
ditetapkan semula.
2. Proses perizinan untuk pengadaan barang impor memakan proses dan waktu yang lama, baik dari K/L masing-masing maupun dari Kementerian Perdagangan,
sehingga waktu pengadaan menjadi mundur
1. K/L agar dapat menyusun secara cepat petunjuk
teknis lebih lanjut dalam rangka implementasi
peraturan TKDN.
2. Satker agar berkoordinasi dengan K/L terkait
penerbitan izin pengadaan barang impor untuk
barang yang tidak dapat diperoleh dari dalam negeri,
seperti alat kesehatan dan laboratorium.
Rekomendasi
c. Gagal Lelang dan Mekanisme E-Catalog
Permasalahan
1. Spesifikasi barang/jasa di e-katalog yang disediakan oleh LKPP tidak lengkap, tidak update, bahkan tidak tersedia;
2. Harga barang/jasa di e-katalog lebih mahal daripada marketplace;
3. Sistem e-catalog yang sempat error dan tidak dapat diakses, sehingga mengakibatkan gagal lelang;
4. Proses penyelesaian administrasi lelang dan ketidaksiapan perencanaan pada satker untuk proses PBJ mengakibatkan
gagal lelang
1. Dalam hal e-Katalog belum tersedia, Satker agar segera memproses pengadaan
dengan mekanisme lain.
2. Satker agar hanya menganggarkan kegiatan yang telah memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan teknis. Untuk kegiatan yang masih memerlukan
tambahan persyaratan lain, agar tidak dialokasikan terlebih dahulu
3. Untuk kegiatan yang terlanjur dianggarkan dan persyaratannya belum lengkap,
Satker agar tidak menunda-nunda pemenuhan prasyarat dan lelang segera.
Rekomendasi
3

4. Permasalahan : Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Modernisasi dan simplifikasi pengelolaan APBN akan menjadi tantangan era New Normal. Hal tersebut merupakan tuntutan dari kondisi perkembangan dunia yang
memasuki era modernisasi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus berupaya menanggapi tuntutan modernitas pelaksanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran dapat lebih mudah, lebih cepat
namun dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas
REKOMENDASI
1. Perubahan pola piker pengelola keuangan satker dan vendor dari kebiasaan transaksi
dengan uang tunai menjadi transaksi non tunai.
2. Kanwil DJPb berkoordinasi dengan Direktorat PA dan Bank Penerbit terkait biaya
administrasi KKP dan mekanisme lain yang membutuhkan penyesuaian di daerah.
3. Satker agar mengupayakan terlebih dahulu mendapatkan rekanan yang memiliki EDC
ataupun vendor yang ada pada platform Digipay
4. Masih dibutuhkan pengembangan sistem lebih lanjut untuk aplikasi Digipay
1. Pola pikir pengelola keuangan satker yang terbiasa transaksi dengan uang tunai serta
minimnya pemahaman tentang transaksi digital.
2. Adanya biaya administrasi berupa biaya tambahan (surcharge) yang dikenakan kepada
Pemegang KKP pada setiap transaksi;
3. Persyaratan pengajuan KKP yang cukup banyak. Proses pengurusan perubahan pemegang
KKP ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama.
4. Satker mengalami Kesulitan untuk mendapatkan rekanan yang memiliki mesin Electronic Data
Capture (EDC) ataupun vendor yg ada pada platform Digipay.
5. Tidak disediakan aplikasi pemantauan transaksi KKP dari Pihak Bank Penerbit KKP, sehingga
apabila terjadi transaksi ganda harus menunggu billing statement terlebih dahulu.
6. Aplikasi Digipay belum user friendly dan seringkali terjadi permasalahan pada aplikasi tersebut
(error).
b. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dan Digipay-Marketplace
PERMASALAHAN
a. Proses Implementasi SAKTI Full Module
PERMASALAHAN
1. Proses pengembangan SAKTI yang mengakibatkan Satker kesulitan di dalam mengakses aplikasi,
berupa aplikasi error, susah untuk melakukan log in aplikasi, dan akses aplikasi yang lambat.
2. Kondisi sarana dan prasarana yaitu jaringan beberapa satker mengalami kendala pengaksesan aplikasi
SAKTI, terutama rendahnya kualitas sinyal dan jaringan internet.
3. Kualitas SDM Pengguna SAKTI belum merata di tiap Satker. Mutasi SDM pengelola keuangan juga
menjadi permasalahan yang menyebabkan kurangnya pemahaman SDM Pengelola Keuangan
dikarenakan pegawai baru perlu mempelajari modul aplikasi SAKTI termasuk kekhawatiran pengguna
untuk mengoperasikan aplikasi SAKTI.
REKOMENDASI
1. Satker agar melakukan pengecekan kestabilan sarana prasarana yang dipakai dalam mengoperasikan
SAKTI, sehingga tidak terkendala jaringan dan sinyal
2. Satker agar aktif berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dan KPPN apabila membutuhkan pelatihan teknis
terkait aplikasi SAKTI, khususnya bila terdapat pegawai baru sebagai operator SAKTI
4

5. Permasalahan : Eksekusi Kegiatan
Koordinasi antar unit terkait, Perencanaan satker yang kurang akurat, perubahan struktur organisasi dan tata Kelola (SOTK) yang berpengaruh pada percepatan
eksekusi, proses buka blokir dan revisi yang perlu dipercepat, dan beberapa permasalahan lelang/pengadaan barang dan jasa
03
Proses penyelesaian blokir belanja dan revisi, baik
untuk penyelesaian pada automatic adjustment
maupun yang non automatic adjustment pada
banyak K/L.
01
Perencanaan satker yang tidak tepat, baik dari segi waktu pelaksanaan dan
akurasi kebutuhan dana, akibat adanya kegiatan yang bersifat insidentil
dan merupakan instruksi dari K/L., serta proses lelang yang terlambat
02
Terlambatnya proses revolving UP dan pencairan belanja
yang sifatnya kontraktual, akibat kurangnya koordinasi antar
pihak-pihak terkait
04
Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola
(SOTK) yang berpengaruh pada percepatan
eksekusi kegiatan
Masalah
&
Rekomendasi
1. Satker agar segera melakukan revisi sesuai kebutuhan dan melakukan
update Halaman III DIPA
2. Satker agar segera melengkapi persyaratan administratif dan teknis
untuk lelang sejak jauh hari sebelum tenggat waktu
1. Koordinasi yang baik dan intens antar unit kegiatan,
baik antar satker dan K/L, satker dan anak satker, satker
dan KPPN, Satker dan Kanwil DJPb, satker dan penyedia
barang/jasa, serta antar unit internal satker, yaitu antara
perencanaan, keuangan, dan unit pelaksana teknis;
2. Satker agar segera melengkapi persyaratan administratif
dan teknis untuk lelang sejak jauh hari sebelum tenggat
waktu sehingga tidak terlambat saat pengajuan dan
memiliki waktu yang cukup panjang untuk proses
verifikasi dan validasi;
Koordinasi dengan K/L terkait juknis dan
tindak lanjut akibat adanya perubahan
SOTK khususnya untuk hal-hal yang
berpengaruh dalam percepatan
pelaksanaan anggaran
1. Satker agar segera melengkapi
prasyarat dokumen, reviu BPKP, dan
rekomendasi APIP, serta prasyarat lain
segera setelah mengetahui akun yang
diblokir
2. Satker agar intensif melakukan koordinasi
dengan Unit Eselon I K/L dalam
penyelesaian blokir belanja dan revisi.
5

6. KANWIL DJPb PROVINSI LAMPUNG
Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Kanwil DJPb - KPPN