Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06 Tahun 2004 mengatur tentang perpasaran swasta di Kabupaten Padang Pariaman. Peraturan ini mengatur jenis-jenis usaha perpasaran swasta, pengkelompokan dan persyaratan modal usaha, tenaga kerja, serta komoditas dan harga barang. Tujuannya untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perpasaran swasta agar kegiatan ekonomi berjalan seimbang.

1. PERATURAIT DAERAI{
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NoMoR o6 rltgluN2oo4
TENTANG
PERPASARAN SWASTA DI DAERAH
KABUPATNN PADANG PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN
Menimbang '. a.
Mengingat : 1.
b.
bahwa untuk menyikapi kondisi perekonomian masyarakat khususnya
kegiatan perdagangan maka perlu pengaturan mengenai pcrpasaran
swasta sesuai dengan perkembangan berbagai jenis kegiatan
p€rpasaran swasta tersebut.
bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan untuk
meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian t*rhadap
perpasaren swasta sehingga menjamin keseimbangan dalam kegiatan
perekonomian tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai
perpasaran swasta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 12 tahw 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera tengah
(Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 2M3).
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Astng.
Undang-undang Nomcr 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tsntang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftw
Perusahaan.
Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
1
4.
6.

2. 10. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentangKetenagakerjaan
12. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-undang Nomor 22 tahwr 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Daerah.
15. Undang-undang Nomor I talun 1999 tantangPerlindungan Konsumen
16. Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha
Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
Tefientu Bagi Penanaman Modal.
Dengan Persetujuan Dewan Per.wakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
MEMUTUSKAN
: PERATURAIT{ DAERAH KABUPATEIY TENTANG
PERPASARAN SWASTA DI KABUPATEF{ PADANG
PARIAMAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal l"
Dalam Psraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah besertra perangkat Daerah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Femilik dan atau Pengelola atau Penanggung jawab atau Penyelengara adalah
orang dan atau Badan Hukum yang karena jabaannya sehari-hari memimpin dan
bertanggung jawab atas kegiatan rnasing-masing Frpasaran swasta.
13,
t4.
Menetapkan

3. [:
6. Pasar adalah tempat bertemunya antcaca penjual dan pembeli dangan berfuagai
keglatan.
7. Pasar Swasta adalah kegiatan bertemunya antara penjual dan pembeli dimana
tempat usahanya dikelola oleh swasta"
8. Perpasaran Swasta adalah kegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan
saranaltempat usaha kegiatan pasar yang dilakukan oleh pihak swasta.
9. Penyelenggaraan usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang
dilakukan oleh swasta yang bergerak disektor perdagangan baik secara grosiran
maupun ecer&n.
10. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan psnyediaan ruang sebagai
saranaltempat usaha prdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang
lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daenah.
11. Toko adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara
f,cerar.mflupun sub grosiran langsung kepada konsumen akhir.
12. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki
dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
13. Pusat pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu
yang dibangun baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh satu
badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pda pembeli afau
konsumen.
14. Sembilan bahan pokok adalah yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah
dalam bentuk kounter seaaru eceftn dan langsung kepada ksnsumen akhir yang
dalam pelayanannya dibantu oleh pra pramuniagn.
15, Pasar adalah sarana/ternpat usaha unfuk melakukantransaksi jual bsli umum milik
swasta dan atau Pemerintah Daerah, tanpat pedagang secara teratur dan langsung
memperdagangkan barang dan jasa,
16" Swalayan addlah cara pelayananyang dilakukan sendiri oleh konsumen dengan
mertgunakan keranjang jin:ing ataa peralatan lain (kerek dorong) yang telah
disediakan.
17. Tsko Serba Ada ( Departement Store) adalah kegiatan usaha dagang yang
menjual kebutuhan sandang dan kebutuhan rumah tangge dan tidak menjual
barang kebutuhan sembilan bahan pokok.
18. Mini Swalayan {Mini Marke$ adalah saranaltempat usaha untuk melakukan
per{ualan barangbarang kebufuhan sehari-hari secera eceran dan langsung
kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling
besar (maksimal) 200 m'.
19. Pasar Swalayan (Supermarket) adalah saranaltempat usaha untuk melakukan
penjualan barangbarang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan
bahan pokok secilir eceran dan langsung kepada konsumen akhir^dengan cara
swalayan yang luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 4.000 m'.
20. Pasar Serba Ada (Hypermarket) adalah sarana/tempat usaha untuk melalcukan
penjualan barangbarang kebutnhan rumah tangga trrmasuk kebutuhan sembilan

4. I
pengelolaanya dilakukan secara tunggnl yang luts lantai usahanya lebih dari
4,000 m' dan paling besar (maksimal) 8.000 m'.
21. Pusat perdagnngan (Trade Cenre) adalah kawasan pusatjual beli barang sandang,
papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangg4, alat kesehatan dan lain-
lain secara grosiran dan eceran sertajasa yang didukung oleh sarana yang lengkap
yang dimiliki oleh perofimgan atau satu badan hukum.
22. MalV$uper Mall/Plaza sdalah sarana/tempat usdra untuk melakukan usaha
perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagt
kelompok, perfiangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan perUualan
barang-barang dan atau jasa, dan terletak dalam hngunan/ruang ysng menyatu.
23. Pasar gfosir adalah sarana/tempat useha untuk melakukan pembelian baerbagai
macam barang dalam partai besar dari berbagi pihak dan menjual barang tersebul
dalam partai besar sampai pda sub distributor dan atau pedagang eceftm.
24. Gtosiran adalah system atav aata peqiualan barangbarang dagangw tertentu
dalam partai (lumlatr) besar sampai pada pengeceratau pedagang.
25. Pedagang Grosir adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya
melakukan penjualan barang-barang dalam partai (iumlah) besar kepada pedegan
eceran.
26. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya
melakukan penlualan barangbarang dagangan tertentu d*larn partai (iumlah)
keciUsatuan
27. Pedagang kakilima adalah pero{angan atau pedagang yailg didalam kegiatan
usahanya melakukan kegiatan penjualan barang-barang tortentu yang tidak
memiliki tsmpat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-
tempa#fasilitas untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.
28. Waralaba (Franchise) adalah kegiatan usaha barang dan jasa yang dilalrukan
Penerima Waralaba (franchisee) dengan memakai merek dagang yang dimiliki
oleh pemberi waralaba (franchisor), dimana bentuk kerjasama antara penerima
waralaba (franchisee) dengan pemberi waralaba (franchisor) dapat dalam bentuk
tempat usaha dan atau penyediaan barang dagnngan.
29. Lues efektifbangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan
usaha tidak termasuk ruang rmtuk gudang, kanfor, koridor atau fasilitas grdung
lainva.
trAB tr
PEFTYELENGGARAAN USAHA
Baginn Pertama
Jenis Usaha
Pasal2
Jenis usaha perpsamn swasta meliputi :
a" Mini Swalayan
b. Pasar Swalayan
c. Pasar Serba Ada (Hypermarket)

5. f.
g.
h.
i.
j
Pusat Pertokoan
lvlalVSupennall1?laza
Pusat Perdagangan
Pasar Grosir
Waralaba
Bagian Kedua
Pengolongan dan Permodalan
Pasal3
(1) Usaha perpasaran swasta skala bpsar adalah usaha yang mencakup modal diluar
tanah dan bangunan tempat usaha diatas
Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Usaha perpassrail swasta skala menengah adalah usaha yang mencakup rnodal
diluar anah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp, 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
(3) Usaha perpasaran swasta skala kecil adalah usaha yang menaakup modal diluar
tanah dan bangunan tempat usaha mulai dari Rp. 5.000.000,00 (lima jua rupiah)
sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
(4) Usaha porpasamn swasta informal/pedagan kakilima adalah usah yang mencakup
modal diluar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00
(lima juta rupiah).
Pasal 4
Permodalan menyelenggarakan usaha perpasaran swasta skala besar sebagaimana
dimaksud pada pesal 3 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pcnanaman modal asing.
Pasal5
Fenggunan modal asing sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus mernenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing.
Baginn Ketiga
Tenaga Kerja
Pasal6
(1) Dalam menyelengarakan perpasaran swasta harus memakai tenaga kerja Warga
Negara Indonesia.
(2) Untuk tenaga pimpinan atflu tenags ahli bagi jabakn yang belum dapat diisi dengan
tenaga kerja Indonesia, maka jabatan tersebut dapat diisi oleh tenaga kerja warga
negara asing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3) Untuk pemenuhan tenage kerja warga Negara Indonesia sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) harus meffimpung dan mempergunaftan tenaga kerja yang memenuhi

6. Pasal 7
Dalam sistim penggajian terhadap tenaga kerja didasarkan pada kesepakatan aatara
pengusaha dengan tenaga ke{a yang digunakan dengan memperhatikan ketenfir,an
Upah Mnimun Regional.
Pasal S
Apabila terjadi perselisihan rnaka fuW dilakukan :
a, Diselesaikan dengan cara musyawarah.
b. Apabila musyawarah tidak tercapai sebagimana maksud ayat (l), maka dilakukan
upaya penyelesaian dengan mengacu kepada Hukum Perburuhan dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi*n Keempat
Per:syaratan
Paragrall
Kegiatan penjualan Barang
Pasal9
Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan
negeri dan kualitas barang dagangan harus &aWt
dengan Standar Mutu Nasional.
Pasal l0
Selain memenuhi keterituan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 penyelenggaran
usahaBerpasamn swasta harus memenuhi ketenfuan sebagai berikut;
a. Usaha Mini Swalayan (Mini Market) :
1. Komoditi /barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan
rumah tangga sshari*hari diutamakan produk makanan /minuman dalam
kqnasan siap saji.
2. Kegiatan penjualan yang dilalrukan secara peqlualan dan cua pelayanannya
dilahkan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang
jinjing kereta dorong atau peralatan lain disediakan.
3. Harga jual barang yang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih
rendah.dengan yang ada diwarung dan toko sekitamya.
4. Mudah terlihat oleh konsumen
5. Luas tantai usahanya paling besar (maksimal) 200 m2
b. Usaha Pasar Swalayan (supermarket) :
1. Komoditi harangdagangan yang drjual merupakan barang-barang kebutuhan
rumah tingga sehari-hari termasuk kebutuhan sembako.
barang-barang produksi dalam
dipe*anggung jawabkan sesuai

7. 3.
4.
5.
6.
Pengadaan penyedian kebutuhan barang sembako dan bahan pangan segar lain
yang diperoleh dari pengusaha kecil atau rnenengah dengan mengutamakan
pedagang pasar atau koperasi dengan menjamin atau pola kemifraan.
Harga barang dagangan dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada
kernasan barang pada suatu tempt tefierrtu yang mudah dilihat oleh
konsumen.
Harga jual barangbarang sejenis yang drjual tidak boleh jauh lebih reodah
dengan yangadadiuarung dan toko sekitarnya
Luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 4000 m2
a, Usaha Pasar Serba ada (hypermarket) :
1, Komoditilbarang dagangan yaog dijual merupakan barang-barang kebutuhan
rumah teogga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan
sembilanbahan pokok.
Fenyediaan/pengadaan sembilan bahan pokok dan bahan pangsn segar lainnya
seperti sayur mayur, buah-buahan, dagiug dan ikan diperoleh dan yara
pengusaha golongan keciVlemah dan koperasi dengan melalui pola kemitraan.
Kegiatan penjualan dilakukan scc&ra ecerfln dan eara p,layananya dilak*an
dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan).
Harya barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secam jelas dan pasti
pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat
konsumen.
5. Luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m' dan paline besar (maksmal ) 8.000
m2.
Usaha Toko Serba Ada (Departernent Store) :
1. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang dan
kebutuhan rumah tengga sehari-hari dan tidak diperkenankan menjual barang
kebutuhan sembilan bahan pokok.
2. Penyediaarlpengadaan barang-barang dapat diperoleh dari para pengusaha
golongan keciVlemah dan koperasi melalui pola kemitraan.
3. Kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran dengan memakai eara
pelayanan yang tidak diakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh
prarnuniaga.
4. F{arga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan psti
pada kEmasan barang pada suatu tempat terfentu yang mudah terlihat
konsumen.
5. Luas lantai usahanya lebih dari 200 m2 dan paling besar (maksimal) 8.000 m?.
Toko:
l. Komoditi/baftrng dagangan yang dijual merupakan barang kebutuhan sandang,
2.
3.
4.

8. 2. Kegiatan penjualannya dilakukan baik secara €ceran maupun secara grosir
langsung kepada konsumen.
3. Hxga barang dagangan yang ddual dapat dicantumkan secara jelas dan pasti,
dan dapat dilakukan dengan cara bwttr menawar.
PusatPertokoan:
1. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang dagangan dan jasa,
2. KegiaAn penjualannya dapat dilalrukan secara langsung oleh
pemilildpenyewa pertokoan kepada konsumen.
3. Flarga tmrang dagangan yang drjual dapat dicantumkan secara jelas dan pasti,
dan dapat dilakul€n dengan cam tawar menawar.
Mall/SupermalWlaza:
1. Komoditi/barang dagangan yang dijual meupakan kebutuhan barang dan jasa.
2. Kegiaan penjualan barang dilakukan secaraecreranoleh para FmilikpenyEwa
pertokoan kepada konsumen
3. Hwga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan seeara jelas dan pasti
pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat
konsumen.
Pusat Perdagangan :
1. Komoditilbarang dagangan yang dijual merupakan barang kebutuhan sandang,
papan, kebutuhan sehari-hari, ksbutuhan rumah tangg alat kesaehatan dan
lain-lain.,
2. Kegiatan penjualan barang dagangan dilah*an s€cam grosiran dan eceran.
3. Harga baiang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan psti
pada kemasan barang pafu suatu tempat tertentu yang mudah terlihat
konsumen.
Pasar Grosir:
1. Komoditilbarang-barang yang dijual merupakan kombinasi d*ri kebutuhan
rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum.
Kegiatan penjualan dilakukan dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah
tertentu seperti dalam bEntuk lusinan, kodian, grosiran dan takaran/timbangan
yang tidak dilakukan secara lanpung kepada konsumen akhir tetapi dalau
bentuk keangotaan (member).
Haryabwang dagangan yang drjual harus dicantumkan secara jelas dan pasti
pada kemasan barang pada $ntu tempat tertentu yang mudah terlihat
konsumen.
4. Harus menjalin kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi
lemah/pedagan kescil atau koperasi yang dilakukan diantaranya melalui
keterkaitan usaha atau bentuk sub konfak.
h,
2.
3.

9. j. Usaha Waralaba :
1. Komoditilbarang dagangan yang drjual merupakan barang-barang kebutuhan
rumah talngga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman yang siap
saji.
2. Penyediaan barang dagangan serta pcngunaan dari dagangan, merk dan
manajemen penjualan.
Prinsip kerjasama yang dilakukan antara penerima waralaba (franchisee)
dengan pemberi waralaba (franchisor) adalah saling melengkapi dan saling
menguntungkan.
Kegiatan penjualannya dilakukan secafil fferan
Antara penerima waralaba (franchisee) dan pemberi waralaba (franchisor)
harus datam bentuk badan hukum atau usaha psrorangan yang berbeda.
Paragraph2
Luas dan Jarak Tempat penyelengaraan Usaha
Pasal 11
Dalam menyelengarakan usaha perpasaran swasta
yang diatur Pasal 2, jarck/sarana tempat usaha
Keputusan Bupati.
Paragraph 3
ilaktu K;egiatan
Pasal 12
(1) Waktu pelayanan penyelengaraan usaha pasar swasta tersebut pda pasal 2
dimulai pukul06.00 WIB sampai dengan pukul22.00 WIB.
(2) Waktu pelayanan penyelengaraan usaha perpasaran swasta khususnya yang
dilakukan dengan cara swalayan, wakf,u pelayanannya dimulai pukul 10.00 WIB
sampai dengan pukul 22.00 Wib.
(3) Untuk penyelenggaraan usaha perpsarim swastn yang waktu pelayanannya diluar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan
izin khusus dari Bupati.
BAB III
KIWAJIBAT{ DAII LARANGAN
Parargraf I
Kewajiban
Pasal 13
Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta wajib :
a. Menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran
3.
4.
5.
sesual
diatur
dengan sebagaimana
lebih lanjut dengan

10. b. Mentaati ketentuan sebagaimana diteapkan dalam izlri, penyelenggaraan
perpasafin swasta dan perahrran perun'dang-undangan yang berlaku khusus
mengenai perpajakan atau retribusi.
c. Meningkatkan mutu pelayanan dan meqiamin kenyamanan konsumen.
d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha.
e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelesgrian lingkungan tempat
usaha.
f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang
melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya.
g. Mencegah penguffIan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian
obat-obat terlarang serta bar:ang-barang terlarang.
h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibsdah karyawandan pelanggan.
i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadeh.
j. Mentaati perjanjian kerja ser&a menjamin keselarna@n, kesehatan dan kesejateraan
karyawan.
k Meryediakan alat pemadam kebakamn yang siap pakai dan mencegah
kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya,
l. Mencantumkan label halal bagi barang-barang yang diperdagangkan sesuai saran
Majelis lllama Indonesia.
m. Menerbitkan dan mencantumkan daftar hargg yang dinyatakan dalarn rupiah (Rp).
n. Memberitahukan secara terfulis kepada Bupati selambat'lambatnya 14 (empat
belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalanlags atautnlah dialihkan
kepada pihak lain.
o. Harus menyediakan toilst untuk penguqiung.
Pasal 14
{1) Terhadap jenis pelanggaran usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada
pasal |2,juga diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan
afau usaha informaVpedagang kakilima dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas efektif
minimal 2AA m's/d 500 m' harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha
kEcil atau usaha informal/pedagang kakilima sebesar lA a/t dari luas lanai
efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
b. Untuk jenis pnyelenggaraan usaha perpasaran srvaste dengan luas efektif
diatas 500 m' harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau
trsaha informaVpedagang kakilima sebesar 2Q % dari luas lantai efektif
bangunannya dan tidak dapat diganti dalan bentuk lain atau dalam awal
proses perizinan.

11. Pasal 15
(1) PenempaAn usaha keciUusaha informaVpedagang kakilima pada ru,ang tempat
usaha sebagai kewajiban terhadap peryelenggaraan usaha perpasaran swast&
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur sebagai berikut :
a. Usaha kecil/usaha informal/pedagang kakilimn yang diprioritaskan untuk
ditempetkan adalah padagang yeng berada disekitar lokasi bangman tempat
usaha tersebut.
b. Apabila disekitar lokasi gedung tempat berusaha tidak terdapt usaha
keciVusaha informal/pedagang kakilima, maka diambil dari yang berdskatan
dengan bagunan tempat usaha tersebut.
c. Penempatan dan pengelolaan tcrhadap penenpatan u$aha bagi usaha
keciUusaha informaUpedagang kakilima dilakukan oleh Pemerintah Darah.
(2) PersyaraAn, tata cara penempaten dan jenis barang dagangan yang dijual
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf2
Larangan
Fasal 16
(l) Setiap penyelenggaraan usaha perpsaran swasta dilarang :
a, Melalrukan penguesaan atas produksi dan atau penguesaan barang dan atau jasa
s€cara monopoli khusus unfuk usaha perpasaran swasta skala besar dan
menengah.
b. Menimburr/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam gudang
dalan jumlah. melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan
kepentingan masyarakat.
c. Menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan
kesehatan kecuali ditempat yang disediakan khusus.
d. Menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah
kadaluarsa.
e. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari
Penanaman h{odal Asing khusus untuk perpasaran swasta skala besar dan
menengah,
f Mengubal/menambah saranatempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati.
g. Memakai tenags kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tartpa izin sesuai
doqan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Setiap penyela4gnaan perpasamn swasta skala besar dan menengah yang
melakukan kegiatan usahanya soeara grosiran dilarang :

12. BAB In
PERIZINAII
P*sal 17
(l) Setiap ponyelenggaran usaha perpasaf,an swash sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2, harus tErlebih dahulu mendapat izin tErtulis dari Bupati.
(2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimaila dimaksud rmdaayat (1) harus
diajukan secara tertulis kapada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan
melampirkan:
a. Foto ccpy KTP pemohon
b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
c. Foto copy NPWP
d. Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Tata Letak Bangunan sebagai sebagai
penetapn lokasi.
e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ian Pengunaan Bangunan
(pB)
f. Perjaryian sewrr menyewa/kontrak pen$maan tempat bagi usaha yang
menyewalmengontrak tempat usaha.
(3) Disamping ketentuan dan peryaratan sebagpimana dimaksud padaayat (2), setiap
penyelenggaraan usaha perpasaxrm harus dilengkapi izin operasional lainnya,
seperti :
a. Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan UndanglJndang Ganguan
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (mP).
Passl 18
(1) Izin penyelenggaraan usaha perpasarail swasta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan
ketentuan harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud Pada ayat
(1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan terfulis dari
Bugati.
(3) Pendirian cabang penyelenggaraan usahaperpasaran sryasta harus memenuhi
ketenfuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturau Daerah ini.
Pasal 19
Prosedur dantata can pennohonan izin penyelenggarana perpasaran swasta dan
pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 ditetapkan oleh
Bupati.

13. BAB TV
PENYEDIAAN SARANA, ATAU TEMPAT USAHA DAN PENGELOLAII{
Paragraf 1
Penyediaan Sarana dan Tempat Usaha
Pasal 20
(1) Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Frpasaran swasta disediakan
sarana/tempat usaha oleh pengembang dan atau pengusaha perpasaran swasta
yang bersangkutan.
(2) Penyediaan sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf2
Pengelolaan
Pasal 21
(1) Pengelolaan pasar sebagaimana disebutkan pada Pasal (3) dikelola oleh
perorangan atau badan hokum sesuai ketentuan yang berlaku dan atau oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan izin yang diberikan kepada Investor
(2) Pengelola sebagaim&n& ayat (2) diatas diatrn lebih lanjut dengan Kepufusan
Bupati
BAB Y
RETRIBUSI
Pasal 22
(1) Setiap kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pasal 10 kios,los, toko, ruko, outlet
dan sejenisnya, stan, lapangan terbuka, toilet/WC serta tempat parkir dikenakan
retribusi.
(2) Tata Cara, sffuktur dan besarnya retribusi ditetapkan dengan Kepufusan Bupati
dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB VT
PENGAWASAITI DAN PENGf,NDALIAN
Pasal23
(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pe{Fsaran swasta sebagoimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati aau pelabat yang
ditunjuk.
(2) Prosedur dantrtacareWrrgawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) ditetapkan oleh Bupati.

14. BAB YII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
(l) Setiap orang dan atau badan usaha yang melalcukan perp{tsilran swast tanpa
memenuhi kstentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, pasal lr ayat
(l), Pasal 18 ayat (1), Pasal20 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) Tindak pi&na sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini merupakan
pelanggaran
BAB VIII
SAI{KGSI AI}MIMSTRASI
Pasal 25
(t) Selain dikenakan ancanran pirlana sebagaimana dimaksud dalam Pasal U
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi
berupa:
Teguran tertulis sebanyak-banyak tiga kali.
Pemanggilan
Penutupan sementara saftna tqmpat usaha perpasaran swasta
Pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Bupati.
(2) Tata sara dan pelaksaman sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Bupati-
Pasal 26
Terhadap pei$ilan yang daptdiklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur
dalam suatu kstentuan perundang-undangan diacam pidana sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB D(
PENYIDII{AN
Pasal2T
(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyedikan
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
yang pengangkatannya ditetapl€n sesuai dengan pereturao perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana
dimaksud pd*ayat(l) benrcnang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tenteng adanya tindak
pidana.
b. Melaksanakan
a.
b.
c.
d.

15. c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka.
d. Melakukan penyitaan benda ateu surat
e. Mengambil sidikjari dan memotret sseorang
f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan tersangka
h. Mengadakan penghentian penyidikan sstelah mendapat petunjuk dari penyidik
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya"
i. Mengadakan tindakan lain
dipertanggungi awabkan.
menurut hukum yang dapt
(3) Dalam melaksanalmn tugasnya, penyidik tidak benvenang melakukan
penangkapan, penahanan dan atau pengeledahan :
j. Pemasukan rumah
k. Penyrtaan benda
L Pemeriksaan surat
m. Pemeriksaan saksi
n. Pemeriksaan ditempat kejadian
(4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mEmberiahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang*undang Nomor I Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
BAB X
KETENTUAI{ PERALIHAN
Pasal 28
(l) Izin ponyelenggaraan pcrpasffren swa.stra yaag ada sebelum diberlakukannya
Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin
yang bersangkutan dafi tetap menyelesaikan kewajiban-kewajibanya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang belum mempunyai izin
harps menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BABxI
KETEI{TUAN PENUTUP
Pasal 29
(1) Hal-hal yartg merupakan pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan oleh
Bupati.

16. s
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penemFtannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten padang
Pariaman.
Ditetapkan : di Pariaman
Iliundangkan di Pariaman
Padatanggal i /*ti" ',' 2ffi4
LEMBARAII DAERAH KASUPATEN PADAIG PARIAMAN TAIITN 2O0,4
r'a r
NOMOR ..1.;...Seri.. 9....
SEKRETARIS I}
mbina Utama Mudr 41