Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembebasan biaya pendidikan SD dan SMP yang diselenggarakan pemerintah. Pembebasan biaya ini bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang luas kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Biaya yang dibebaskan meliputi biaya operasional dan evaluasi pendidikan. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana kompensasi untuk menutup biaya pendidikan yang dibebask

1. PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR i t5 TAHUN 2004.
TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAII
SEKOLAH DA$AR {SD} DAN $EKOLAH i/|ENENGAH PERTAMA (SMp'
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E$A
BUPATI PADANG PARIAMAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistim pendidikan nasional
untuk menoerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan
pelayanan pendidikan maksimal kepada masyarakat.
b. bahwa pene€pan sistim pendidikan nasional harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu
serta relevansi dan efi siensi manajemen pendidikan
e" bafwg untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasionaf, dan global di Kabupaten
Padang Pariaman perlu dilakukan pembebasan biaya pendidikan
bagi orang tuairali murid dan masyarakat secam bertahap dan
berkesinambungan yang diatur dafam Peraturan Daerah.
Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera
, Tengah;
2.*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antars Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2Q tahun 2003 Tentang $istim
r Pendidikan Nasional:
5/ Keputusan Presiden Nornor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan
1 Tenaga Pendidik;
p. Keputusan Presiden Nomor A34lUl2O03 tentang Guru Bantu;
ff . Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor A4NWZAA?
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah'
8, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor lzsl}lz}Az
Tahun 2A02 tentang Kalender Pendidikan, dan Jumlah Jam
Belajar Efektif di Sekolah.
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEITI PADAHG PARIAMAN
MEMUTUSKAN
M+netapkan : FERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTAHG PEMBEBA$AN

2. a"
h.
c.
d.
BAB I
KETENTUAN UIIUM
Pasaf 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
Bupati adafah Bupati Padang Pariaman.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah l(abupaten Padang Pariaman.
Dewan Penrvakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dipedukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara,
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi
diri melalui proses pembelajaran yang temedia pada jalur, jenjang dan jenis
pendidikan tertentu,
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkwalifikasi sebagai guru, dosen,
konselar, pamong belajar widyaiswara tutor instruktur, dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menjafankan pendidikan.
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.
Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Pendidikan informal adalah jalur pendidikan kefuargn dan lingkungan.
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada
anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memifiki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih fanjut,
Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasrkan
kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai
perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
tfUajib Befajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh narga
negara Indonesia atastanggung jawab Femerintah dan Pemerintah Daerah.
Pembelajaran adafah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu fingkungan belajar.
n. Evafuasi pendidikan adsfah kegiatan pengendafian, penjaminan, dan penetetapafl
mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan
pendidikan.
o. $umber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana,
safana dan prasarana.
p. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur
masyarakat yan pedulipendidikan pada tingkat Kabupaten,
q. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tuaAaali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan Bada tingkat lGbupaten.
r. Masyarakat adalah masyarakat lGhupaten Padang Pariaman non pemerintah yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
s. Biaya pendidikan adalah dana yang dipergunakan untuk penyelenggarakan
pendidikan, baik rutin maupun pembangunan.
t. Dana Operasional adalah dana yang digunakan langsung untuk melaksanakan
pmses belajar mengajar di sekolah
e,
g.
h.
i"
j"
t.
m.

3. V.
w.
Pendidikan $D adalah pendidikan Sekolah Dasar yang menyelenggarakan program
pendidikan selama enam tahun.
Pendidikan SMP adalah pendidikan Sekofah Menengah Pertama yang
menyelenggarakan prograrn pendidikan selama tiga tahun.
x. Standar Pelayanan Minimal adalah standar minimal pendidikan yang layak diadakan
oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan suatu pefayanan kernasyarakatan yang
terdiri dari standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus
ditingkatkan secara berencana dan berkala.
BAB II
DASAR, FUNGSI T}AN TUJUAN
Pasal 2
PembebaEan biaya pendidikan berdasarkan pada peningkatan pelayanan pendidikan
dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar I tahun dengan tujuan memberikan
kesempatan sef uas-luasnya kepada masyarakat untuk menyekofahkan anaknya.
Pasal 3
Pembebasan biaya pendidikan berfungsi mendorong peserta didik, orang tuaAnrali
peserta didik, dan masyarakat agar menyekofahkan anak-anaknya dalam rangka
mencerdaskan kehidupan masyarakat, bertujuan memberikan kesempatan dan
pemerataan pendidilran bagi masyarakat dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang
luas kepada masyarakat, khususnya rnasyakarat dari kalangan yang kurang mampu.
Pasal 4
Tujuan Pembebasan tsiaya Pendidikan adalah dalam rangka penyelenggaraan sistim
pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan
pelayanan pendidikan maksimal kepada masyarakat serta meringankan beban orang
tua peserta didik.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
Pasal 4
(1) Setiap peserta didik berhak :
a. mendaBatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya.
b. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang diutamakan orang tuanya
tidak m6mpu membiayai pendidikannya.
c. Mendapatkan pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu
membiayai pendidikannya,
(21 Setiap peserta didik berkarajiban
a. menjaga ngrma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses dan
keberhasilan pendidikan.
b. lkut menanggung biaya pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan
dari kewejiban.
c. Mengikuti prcses belajar disekotah dan meningkatkan kecerdasannya melalui
belajar mandiri.

4. BAB IV
DAHA PEHDIDIKAN
Pasal 5
t1) Dana pendidikan meliputi
a. Dana operasionaf rutin
b. Dana evaluasi
c. Dana pembangunan
d. Dana gaji dan honor
Pasal 6
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab secara
bersama-sama terhadap dana pendidikan.
(2) Ketentuan mengenai tanggung jawah dana pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 7
(1) Sumber dana pendidikan berasal dari APBN, AFBD, APPKN dan $umbangan dunia
usaha dan masyarakat.
(2) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Nagari
untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang bedaku.
(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal inidiatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
BAB V
PEMBEBA$AN DANA PENDIDIKAN
Pasal I
Tingkat pendidikan yang dibebaskan dari pembayaran dana pendidikan meliputi :
a. Pendidikan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan
oleh pernerintah.
b. Pendidikan $ekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat yang
diselenggarakan oleh pemerintah.
Pasal I
Jenis-jenis hiaya pendidikan yang dibebaskan terdiridari :
(1) Eiaya operasionaf penyelenggaraan pendidikan disekolah herdasarkan standar
pelayanan minimal yang ditetaFkan.
(2) Biaya pelaksanaan evaluasi belajar yang dilaksanakan bedasarkan standar
pelayanan minimalatau yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintrah daerah.
t3) Biaya pengadaan, penggandaan, penulisan ijasahltanda kelulusan sampai dengan
penyerahan kepada peserta didik.

5. BAB VI
DANA KOMPEN$ASI PEMtsEBASAN
Pasal ,|0
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban sepenuhnya rnenyediakan dana kompensasi
terhadap dana pendidikan yang dibebaskan bagi SD dan SMP yang
diselenggarakan pemerintah dan atau yang sedenajat.
(2) Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggarkan
dalam APBD dengan mempertimbangkan :
a. Biaya oprasional rutin penyelenggaraan pendidikan di sekolah berdasarkan
startdar pelayanan minimal yang ditetapkan.
b. Biaya pelaksanaan evafuasi belajar yang dilaksanakan berdasarkan standar
pefayanan minimal atau yang ditetapkan ofeh pemerintah dan pemerintah
daerah.
c. Biaya kegiatan untuk menunjang kegiatan pendidikan lainnya diatur dengan
keputusan Bupati.
tsAB Vff
PETIGELOLqAN DANA KOIIIPENSASI PENDIDIKAN
Pasal 11
(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, tranparansi,
dan akuntabilitas pubf ik.
(21 Pengeloaan dana pendidikan pada tingkat sekolah dikelola oleh kepala sekolah
berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, tranparansi, dan akutabilitss publik,
(3) Ketentuan mengenai pengelofaan dana pendidikan sebagaimana dalarn ayat (1),
dan {2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII
LARANGAN PUNGUTAN
Paaal {2
(1) Pembehasan dana pendidikan sebagai dimaksud pasal g maka kepada pengetola
SD dan SMP atau yang sederajat dilarang mefakukan pungutan yang ditujukan
untuk biaya operasional dan evaf uasi pendidikan.
(2) $ekolah dilarang memberikan sanksi yang berhubungan dengan proses
pembelajaran kepada peserta didik atas sumbangan yang tidak lagidiberikan oleh
orang tua peserta didik
(3) $ekolah dilarang marajibkan pembayaran sumbangan dari peserta didik, orang
tua peserta didilk, masyarakat, perseorangan, kelompok, keluarga, organi$asi
prsfesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan lainya.
Pasal 13
Pengecuallan terhadap ketentuan yang diatur pada pasal S dapat dilakukan berupa:
(1) $umbangan dari masyarakat, perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profusi,
pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan yang bukan untuk biaya operasional
dan evaluasi pendidikan.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} pasal ini harus terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Bupati atau pejahat ditunjuk serta tidak mengikat dan

6. BAB IX
KETEIIITUAN PENGAWASAN
Pasal 14
Dalam hal pelakeanakan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan atau pejabaUDinas
yang ditunjuk yang ditetapkan dengan keputusan Bupati,
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pagal 15
(1) Penjabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi
l,tewenang khusus sebagai renyictik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor I tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
(2) Weurenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adqlah :
a) Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti ketarangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
terang dan jefas.
b) Meneliti, mencari dan rnengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindakan pidana;
c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari or€rng pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana.
d) Memeriksa buku catatan-{atatan dan dokurnen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana;
e) Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hahan bukti
tersebut;
0 Meminta bantuan tenaga ahfidalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana;
g) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat Fmeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
$eseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana diemaksud pada
hurufe;
h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana:
i) Memanggil onang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai
tersangka atau saksi ;
j) Menghentikanpengidikan;
k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umufn sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang*undang nornor I tahun 1981 tentang hukum
acara pidana.
BAB XI
KETENTUAI{ PIDAftIA
Pasal 16
Baranssiaoa melansoar ketentuan 4. 6 12 Peratumn Daerah

7. (2) Tindak pidena sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.
BAB XII
KETENTUAN FERALIHAN
Ps$al 17
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang telah ada dan
materi pengaturannya mencakup pembebasan biaya pendidikan bagi $D dan SMF
tetap berlaku.
BAts XIII
PENUTUP
Paaal {8
Peraturan Daerah ini rnulai herlaku sejak saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inidengan penempatan dalam lembaran daerah l(abupaten Padang Pariaman.
Diundangkan di : Pariaman,
SEKRETARI$ KABUPATEH
P
LEMBAMN DAERAH I$BUPATEN PADANG PARIAMAN
Tahun ...P.*... Nomor ... ...1.!.... .. ssri ...,.9.. .,. ...
Ditetapkan di : Fariaman.
Fada Tanggal z 26 AgUtTvJ
BUFATI PADANG PARI
Pembina Utama lfuda,