Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Padang Pariaman. Retribusi dipungut atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dikelola pemerintah daerah. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan fasilitas tersebut. Besaran tarif ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan lamanya pemakaian.

1. Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR; ro TAHIIN 2004
TENTANG
RETRIBUSI TEIIilPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT YANG TilAHA E$A
tsUPATI PADANG FARIAMAN
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat
dalam bidang ofah raga dan rekreasi maka perfu pengaturan
tentang tempat rekreasidan olah raga.
b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 34
tahun 2000 tentang perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
serta peraturan pelaksananya maka Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga termasuk ke dalam Retribusi
Daerah. Bahwa dalam rangka meruujudkan kebutuhan
masyarakat dalam bidang ofah raga dan rekreasi maka
perlu pengaturan tentang tempat rekreasidan olah raga.
c. bahwa untuk mewujudkan maksud diatas dan memungut
Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur
dengan Peraturan Daerah l(abupaten Padang Pariamen.
: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Sumatra Tengah Lembaran Negara Rf tahun 1956
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2043l.
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Rf Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2104l:
3, Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209 );
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik fndonesia Nomor 3209 ):
5. Undang-undang Nomor ?3 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 00 ).
6. Undang.undang Nomor 12 tahun 20AZ bntang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatra Barat.
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

2. 8. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuagan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
9. Undang-undang Nomor 49 tahun 1999 tentang
Pembentukan lkbupaten Kepulauan Mentawai.
10. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
ll.Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wlayah Dati ll Kodya Padang.
12. Undang-undang Nomor 12 tahun 2001 tentang pembentukan
kota Otonom Pariaman Propinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang
perobahan Batasa Wilayah Dati fl Kodya Padang.
'14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tantang
PelakSana Undang-Undang Nomor I Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3629 ),
l5.Pertauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun
2001 tentang retribusi Daerah.
16. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tekhnik
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
lT.Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997
t€ntang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Femerintahan Daerah.
lS.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tantang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
l9.Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
20.Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997
teintang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEhI
PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PEMTURAN DAERAI-f KABUPATEN TENTANG RETRIBUSI
TEIT'IPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam peraturan daerah iniyang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah lGbupaten Padang Pariaman
b, Pemerintahan Daerah adafah Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
c. Bupatiadalah Bupati Padang Pariarnan.
d. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. e. Penjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Perturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
f, Badan adafah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, dan Badan milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpuran, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
h, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disebut retri
busi adalah pembayaran atas pelayanan penyedian tempat rekreasi, pariwisata
dan olah raga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
i. Tempat Rekreasi adalah tempat kegiatan untuk menikmati kegiatan
kesenangan baik untuk pribadi, kelompok ataupun kegiatan pendidikan yang
dikelofa oleh Pemerintah Daearh.
j. Tempat Olah raga adalah tempat kegiatan berbagai olah tubuh baik yang
digunakan oleh orang prihadi maupun keleompok yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
k. Wajib Retribusi adalah omng pribadi atau
perundang-undangan retribusi diwdjibkan
retribusi-
badan yang menurut peratuaran
untuk melakukan pernbayaran
l. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan
SKRD adalah $urat Keputusan yang Menentukan besamya jumlah retribusi
terutang;
m. Periksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan kewajiban netribusi berdasarkan peraturan perundangrundangan
retribusi daerah;
n. Penyidikkan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya
dapat disebut penyidik, untuk mencari serts mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi
serta menem ukan tersangkanya.
BAB II
NAHIA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBU$I
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi
sebagai pembayaran atae pelayanan tempat rekreasi, dan olah raga.
Pasal 3
(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan
penyediaan fasilitas:
a. Tempat Rekreasi
b. Tempat Olah Raga
{2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi
dan olah raga yang dimilikidan dikelola oleh swasta.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atinu badan yang menggunakan /menit(mati

4. BAB III
GOTONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Tempat RekreaEi dan Olah Raga digolongkan kepada Retribusi Ja$a
Usaha.
BAB IV
TINGKAT PEI.IGGUNAAH JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfeatan tempat
rekreasi, pariwisata dan olah raga.
BAB VI
PRIHSIF DAN SA$ARAN DALAIil PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESAR TARIF
Pasal8 '1
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungsn yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang heroperasi
$scara efisien dan beorientasi pada harga pa$ar,
BAB VII
BESARNYA TARIF
Pasal9 C
(1) Stuktur tarif dan besannya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasititas, lokasi
dan jangka waktu pemakaian.
(2) Sruktur dan besamya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati padang Pariaman dengan
persetujuan DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
BAB VIII
YltlLAYAH PEtlUNcUTAtI
Pasal 10 c1
Retrihusi yang tsrutang dipungut diwilayahltempat pelayanan penyediaan tempat
rekreasidan olahraga sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2).
BAB IX
TATA CARA PEMUTTIGUTAN
Pasal 11 L,t;
(1 ) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi yang dipungut berdasErkan SKRD, jenis / kfasifikasi surat-surat
dokumen lain yang dipersamakan.
tsAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pa*al 12 1i
(1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.

5. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Keputusan Bupati.
BAB XI
PENGURAilGAN, KERINGANAH DAN
PEMBEBASAH RETRIBUSI
Pasal 13, t)^
(1) tsupatidapat rnemberikan pongurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, kringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
BAB XII
KETENTUAN PENGENDALIAN DAhI PENGAWASAN
Pasal {4 {
(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini
difakukan oleh Bupati Padang Pariaman atau pejabat yang ditunjuk
(2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagairnana dimaksud
ayat (1) pasal iniditetapkan oleh Keputusan Bupati
BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 15 ry
(1) Peniabat pegawai negeri sipif tertentu dilingkungan Pemerintahan Daenah
diberi rt'Bwenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dafam Undang-Undang Nomor I tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a) Menerima, m€ncari mengumpulkan dan menefiti ketarangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Oaerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi terang dan jelas.
b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan rnengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
c) Meminta keterangan dan bahan hukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
d) Memeriksa buku catatan-catatan dan dolcumendokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribuei Daerah;
e) Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
0 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Oaerah;
g) Menyuruh berhenti dan atau melarang $eseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksean sedang berlangsung dan memeriksa
identitas $es€orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana

6. Memotret sesaorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribud Daerah
:
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai
tersangka atau ssksi ;
Menghentikan pengidiken ;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat diprtanggung
jawabkan.
BAB XIV
KETENTUAH FIDANA
Pasat 16 rf
(1) Wajib retribusi yang tidak melakmnakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling tama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta),
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Petanggaran.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17 I L
Hal-haf yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Paeaf 18 tI
Peraturan daerah ini mufai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
dapat mengetahuinya, memerintiahkan peraturan pengundang peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran daerah.
DITETAPKAN DI PARIAMAN
PADA TANGGAL : rrl i-,ir 2004
D{U NDANGI{AN DI PARIATi4AN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2OO4
h)
i)
i)
k)
(
SEKRET,
KABUPA
Pernbina l,Jkma Muda Nip.4