Perda Kab. Padang Pariaman No 08 tahun 2004 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Padang Pariaman

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 08 TAHUN2004
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN U$AHA KECIL DAN MENENGAH DI
KABUPATEN PAOANG PARIAMAN
Menimbang :
DENGAN RAHMA? TUHAN YANG MAHA E$A
BUPATI PADANG PARIAMAN
a. bahwa peranan dan fungsi usaha kecil dan menengah dalam
dimensi pembangunan daerah yang berlandaskan sistim ekonomi
kerakyatan dapat memberiksn kontribusi yang signifikasikan dalam
peni ngkatan perekonomian daerah
b. bahwa untuk meningkatkan peranannya tersebut perlu nendapatkan
dukungan dari berbagai kalangan, sehingga yang terjadi adalah
betul-hetul kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan pembangunan
daerah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu membentuk peraturan daerah tentang
pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
dikabupaten Padang - Pariaman.
1. Undadg - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
2. Undang * Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1gg9 tentang Pemerintah
Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran
Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara
Nomor 3330) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang fzin Usaha
fndustri ;
7, Peratunan Pemerintah Nomor 32 TahUn 1998 tentang Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Kecil ;
L Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom ;
L Keputusan Presiden Republik fndonesia Nomor 31 Tahun 1995
tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
l0.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor gg Tahun 1998
tentang Bidang /Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha Kecil
dibidang/ jenis usaha yang te6uka untuk usaha menengah atau
, Mengingat

2. Menetapkan
tentang Pemberdayaan Usaha Menengah ;
12.lnstruksi Presiden Republik fndonesia Nomor 18 Tahun 1998
tentang Pembinaan Koperasi ;
13. Keputusan bersama Menteri Negara Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, Pengusaha
Kecil dan Menengah Nomor 23 / SK /-199q
o?/sKBlNMMt/1998
tentang Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan dalam
rangka Penanaman Modal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2AA2
tentang Pengakuan Kewenangan lGbupaten dan Kota ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun
2003 tentang Pembentukan $usunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Fadang Pariaman.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAf{ RAKYAT DAERAH
KAtsUPATEN PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAH USAHA KECIL DAN PENENGAH DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud:
a" Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman ;
b. Femerintah Daerah adalah Bupati Fadang Pariaman beserta perangkat Daerah
Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupatiadalah Bupati Padang Fariaman.
d. Dinas Teknis adalah Dinae Koperasi Perindustrian Perdagangan dan PKM
Kabupaten Padang Pariaman ;
e. Dewan Perwakilan Raltyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Fariaman sebagai badan legislatif
daerah.
t. Pemerintahaan daerahadalah penyelengaraan pemerintahaan daerah otonom oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat sdaerah menurut asas
desentralisasi .
g. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan mernenuhi
kriterial kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta
kepemilikansebagaimaqna diatur dalam peraturan daerah ini ,
h. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan yang mempunyai kriterial
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih
dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.
i. Fembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dunia
usaha dan masyarakat melalui pemberiart bimbingan dan bantuan perkuatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah agar
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
j. Pembiayaan adalah penyesiaan dana oleh pemerintah daerah dunia usaha dan
masyarakat melalui lembaga dunia u$aha, dan masyarakat melalui lembaga

3. k. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha kecil dan menengah oleh
lembaga penjaminan sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan
memperoleh pembiyaan dalam rangka mem perkuat pemodalannya
l. Kemitraan adalahkerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah
atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangaan oleh usaha
menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prisip saling
memerlukan,saling memperkuat dan saling menguntungkan
m. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha
menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar
bertindak sebagai inti danusaha kecil selaku plasmaperusahaan intimelaksanaan
pembinaan mulai dari penyediaan syarana produksi ,bimbingan teknis, sampai
dengan pemasaran hasil produksi
n. Pola sub kontrak adalah hubungan kemltraan antara usaha kecil dengan usdaha
menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen
yangdiperlukan oleh usaha
o. Pola dagang umurn adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha
menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar
memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasuk kebutuhan yang
diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.
p. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan usaha kecil, menengah dan besar untuik
memberikan hak penggunaan lisensi, merk dagang dan saluran distribusi
perusahaannya kepada usaha kecil dan menengah dengan disertai bantuan
bimbingan manajemen.
q. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak
khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar
mitranya.
r. Bentuk-bentuk lain diluar pola diatas adalah pola kemitraan yang pada saat inisudah
berkembang tetapi belum dibekukan atau pola baru yang akan timbul dimasa
mendatang.
BAB II
PENGGOLONGAN U$AHA
Pasal 2
(1) Usaha Kecil adatah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi
kriteria sebagaimana berikut :
a. Memiliki kekayaan bersih hingga sebesar Rp.200.000.000,. (dua ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp,1.000.000.000,- (satu mityar ruplahl;
b. Mifik Warga Negara Indonesia;
c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai atau bermitra baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha menengah atau usaha besar;
d. Berbentuk usaha perorangan, badan usahd yang tidak berbadan hukum,
atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi
(21 Usaha Menengah
a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp.{0.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah);
b. Milik Warga Negara Indonesia;
c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimifiki, dikuasai atau bermitra baik langsung maupun tidak langsung

4. BAB III
RUANG LIhIGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian I
RUANG LINGKUP
Paeal 3
Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah meliputi :
a. Bidang Produksi dan Pengolahan
b. Bidang Pemasaran
c. tsidang Sumber Daya Manueia
d. Bidang Teknologi
Bagian 2
TATA CARA PELAKSANAAN
PEN,|BINAAN DAN PENGEMEAiIGAN
Pasaf 4
Pembinaan dan Pengemhangan Usaha tGcil dan Menengah dilakukart melalui langkah-
langkah sebagai berikut :
a. ldentifikasi potensidan maEalah yang dihadapioleh usaha kecil dan menengah;
b. Penyiapan program pembinaan dsn pengembangan sesuai dengan potensi dan
masalah yang dihadapioleh usaha kecil dan menerrgah;
c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan melalui bimhingan
penyuluhan, pendidikan dan latihan, fasilitasi, temu ueaha, honeultasi,
magang, $tudi banding dan pameran/misl dagang.
d. Pemantauan dan pengendatian pelaksanaan program pembinaan dan
pengembangan bagi usaha kecil dan menengah.
Pasal 5
Pembinaan dan penge*bangan usaha kecil dan menengah di bidang produksi dan
pengofahan, difaksanakan dengan :
a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksidan pengolahan;
b. fvleningkatkan kemampuan peningkatan mutu, disain dan alih teknotogi;
c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan
pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemaean;
d. Menyediakan tenaga konsultan profesionaldi bidang produksidan pengolahan;
Fasal 6
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di bidang pema$aran
dilaksanakan dengan :
a. Melaksanakan penefitian dan pengkajian pemasaran;
b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
c. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan ujioba pasar;
d. Mengembangkan lembaga pernasaran dan jaringan distribusi;
e. Memasarkan produk usaha kecildan menengah;
t. Menyediakan tenaga konsultan profesionaldi bidang peffiasaran;
g, Menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecildan menengah;
h. Memberikan peluang pa$ar:

5. Pasal 7
Pembinaan dan pengembagan usaha kecil dan menengah di bidang sumber daya
manusia, dilaksanakan dengan :
a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirau$ahaan;
b. Meningkatkan keterampilan teknis rnanajerial;
c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi
usaha kecil dan menengah;
d. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil dan menengah;
e. Menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil dan
menengah;
Pasal I
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di bidang teknologi
dilaksanakan dengan :
a. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksidan pengendalian mutu;
b. Meningkatkan kemarnpuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan
teknologi baru;
c. Memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah yang menerapkan teknologi
baru dan melestarikan lingkungan hidup;
d. Maningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
e. Meningkatkan kemampuan dalam memenuhi stadardisasi teknologi;
f. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian pengembangan di bidang
desain dan teknologi bagi usaha kecildan menengah;
g. Menyediakan tenaga konsultan profesionaldi bidang teknologi;
h. Memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan
intelektual;
Pasal I
(1) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dilakukan gleh
Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama yang dilakukan $ecara terarah dan terpadu serta
berkesinambungan untuk mewuJudkan usaha kecil dan menengah yang tangguh
dan mandirieerta dapat berkembang menjadi usaha besar.
(21 Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kalsifikasi dan
tingkat perkembangan usaha kecil dan menengah.
(3) Ketentuan lebih fanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur oleh Bupati berdasarkan nilai kekayaan bersih dan menengah dengan
memperhatikanpertimbangan Dinas Tekhnis.
Fasal 10
(1) Bedasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecif dan mensngah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan bobot intensitas,
prioritas dan jangka waktu pembinaan pengembanga usaha kecildan menengah.
(2| Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu
pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan
Dinas Tekhnis.
Pasal {1
Pembinaan dan Pengembangan uasaha kecil dan menengah oleh Bupati yang
dilaksanakan oleh Dinas Tekhnis sesuaidengan tugas masing-masing berupa :

6. b. Pencadangan usaha bagi usaha kecil dan menengah.
c. Penyederhanaan dan kemudahan.
d. Penyediaan tenaga konsultan profesional.
e. Penyediaan dana.
t. Penyediaan tekhnologi dan informasi.
g. Penyediaan sarana dan prasarana.
h. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.
Pasal {2
Pemerintah Daerah menyiapkan secara terpadu kebijakan pencadangan uasaha bagi
kecildan menengah yang meliputi :
a. Pencadangan bidang usaha dan investasi tertentu di sektor perdagangan jasa,
pertanian, industri, pertambangan dan konstruksi.
b. Pencadangan tempat dan lokasi usaha.
c. Pencadangan jenis kegiatan usaha yang menniliki kekhususan proses, bersifat
padat karya serta mempunyai nilai budaya yang bersifat tum temurun.
Pasal 13
Pembinaan dan pengembangan dunia usaha kecil dan menengah yang dilaksakan oleh
dunia usaha dan masyarakat:
a. Penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana, tekhnologi
dan informasi.
b. Bimbingan dan konsultasi.
c. Pendidikan dan Pelatihan.
d. Pelayanan Hukum.
e. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecildan menengah.
Pasal 14
Untuk lebih mendorong terwujudnya upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil
dan menengah kepada dunia usaha dan masyarakat yang dibina dan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan perlakukan di bidang Retribusi.
BAB IV
KEMITRAAN
Pasal {5
(1) Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan
Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
(2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.
(3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam
salah satu atau lebih bidang produltsi dan pengolahan! pemasaran, permodalan,
sumber daya manusia dan teknologi.
(4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan
hukum yang setara.
Pasal 16
Kemitraan dilaksanaken dengan pola :
a. lnti plasma;
b. Sub kontrak:
c. Dagang Umurn :

7. Pasal 17
Usaha ltecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pa$al 15
adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh
masyarakat di daerah.
Pasal 18
Hubungan kernitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-
kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban
masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengemhangan serta jangaka waktu dan
penyelesaian persef isiah.
Pasal {9
Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara usaha menengah atau usaha
besar dengan usaha kecil mernberi kesempatan untuk mendapatkan pemilikian saham
usaha menengah atau usaha besar oleh usaha kecil mitra usahanya dengan harga
yang wajar.
Pasal 20
Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pa$at 16,
Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil
mitra ueahanya.
Pasal 21
Tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan lteputusan Bupati,
BAB V
LEMBAGA PENDUKUNG
Pasal 22
Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan
serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil dan menengah untuk kelancaran pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan usaha kocil dan menengah, melalui lembaga
pendukung yang terdiri dari :
a. lembaga pembiayaan;
b, lemhaga penjaminan;
c. lembaga pendukung lain;
Pasal 23
(1) Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan skses
dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil dan menengah yang dibina dan
dilcembangkan melalui :
a. penyediaan pendanaan usaha kecildan menengah;
b. penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan
kemudahan dalam pengajuan pernohonan dan kecepatan memperoleh
keputusan;
c. pemberian keringanan per$yaratan jaminan tambahan;
d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan
untuk usaha kecil dan menengah melaluipenyuluhan langeung dan medis massa
yang ada;
e. rnembuat rencana

8. h. foket khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha kecil dan menengah;
(2) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Krsdit perbankan;
b. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank;
c, Pinjamana dari dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negar:a/
Daerah (BUhI/BUMD).
d, Pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik daerah (BUMD);
e. Hiba;
f. Jenis pembiayaan lainnya.
Fasal X4
(1) Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan dan akses
bagi usaha kecil dan menengah yang dibina dan dikembangkan untuk memperoleh
jaminan pendanaan malalui :
a. perfuasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan
lembaga penjaminan baru;
b. pembentukan lembaga penjaminan uhng untuk menjamin fembaga-lembaga
penjaminan yang ada;
(2) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
a. Lembaga penjamin yang dibentuk herdasarkan peraturan perundang-undangan
yang herlaku;
b. Lembaga fainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.
Pasal 25
Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani pernbinaan dan
pengembangan usaha kecil dan menengah melalui :
a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologikepada usaha kecildan
menengah;
b. pemberian bimbingan dan konsultasi melalui klinik konsultasi bisnis kepada usaha
kecil dan menengah;
c. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk keputusan usaha kecil dan
menengah;
d. pelaksanaan magang, sttldi banding dan praktek kerja bagi usaha kecildan
enengah;
BAts VI
KOORDINAEI
Pasal 16
(1) Bupati mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan
menengah, bailq yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun
masyarakat.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyusunan kebijaksanaan dan
program pembinaan dan pengemhangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
serta pengendafian umum terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
usaha kecil dan menengah.
Pasal 27
(1) Bupati melalui Dinas Teknis bertanggung jawah dalam memantau dan
mengevaluasi pembinaan dan pengembangan usaha sesuai dengan bidang

9. (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Teknis
menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebageimana dimaksud dalam ayat
(1) kepada Bupati;
Paml28
Untuk menjamin kelancaran program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah secara terpadu, Bupati
dapat membentuk forum koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha kecit dan
menengah baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan dan anggotanya
terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
BAB VII
KETENTUAN FERALIHAN
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini seluruh peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan
menengah di daerah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dafam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Disahkan di
Pada Tanggal
: Padang Pariam
: 14 1,,.,rrr ) i','':
UPATI PADANG PARIAMAN
ll MU,$l-l{!t KA$IM s
: Pariaman
i i ,, Ft,iui t i,o 3
LEMBARAN
'*E€ARA
t,o*. PADANG PARIAMAN TAHUN -r,1./. NOMOR
Seri t) 7'' '
l.r
Diundangkan di
Pada Tanggaf
SEKRET
Pembina Utama Muda NlP.
ii r