Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 07 tahun 2004 mengatur penetapan dan pemanfaatan tanah pasie maelo yang merupakan kekayaan alam setempat. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan. Penguasaan tanah ini berada di tangan negara namun tetap memperhatikan ketentuan hukum adat dan keseimbangan lingkungan.

1. PERATURA]I DAERAH KABUPATIII PADAilG PARIT{AAH
NOMOR I 07 TAHUN 2004
rrnrAne
PEI{ETAPAT{ DAH PEMAf{FAATAT{ TANAH PASIE MAELO
DEilCAil RAHMAT TUHAT{ YAI{G MAHA ESA
:4,Menimbang
Mengingat
tsUPATI PADANG PARIAMAI-I
bahwa pasie maelo merupakan kekayaan alam yang berada di
daerah dan menjadi bagian dari wilayah yang letaknya sangat
berpengaruh bagi kelestarian lingkungan dan pernbangunan
berkelanJutan.
bahwa dalam rangka peneftlban dan pemanfaatan pasie maefo di
daerah agar dapat berdayaguna secara optimal, serasi dan
seimbang bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masryarakat
perfu diatur dengan aturan tersendiri,
c. bahwa berdasarkan peftirnbangan huruf a dan b di atas dipandang
perlu untuk rnengatur penetapan dan pemanfaatan tanah pasie
mr"lo dalam suatu Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Ungkungan Propinsi Sumatera
Tengah ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pengairan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konseruasi Sumber
Daya Alam l'{ayati dan Ekosistemnya
5, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Dati II Kodya Padang,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentabng Pendaftaran
Tanah

2. Peraturan Pemerinhh Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertibandan Pendayag unaan Tanah -tanah terla ntar.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2QA4 tentang
Penatagunaan Tanah.
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun ?003 tentang KebUakan
Nasional di Bidang Peftanahan.
Peraturan Menteri Agrarla / Kepafa Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Peftanahan Nasionaf
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan
Pernbatafan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Fertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelofaan.
Peraturan Daerah Propinsi $umatera Barat Nornor 4 Tahun 1989
tentang Pengeloalan dan Pengendalian Lingkungan.
Peraturan Derah Propinsi $urnatera Barat Nomor g Tahun 2000
tentan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2003
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan
Nagari,
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun
2002 tentang Pemerintahan Nagari.
Dengan Pereetujuan
DTWAf{ PERWAKII.AN RAKYAT DAERA}I
KABUPATEII PADA]IG PARIAIIIA]I
iIEMUTUSKAil
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG PENE'TAPAN DAN
PEMANFMTAN TANAH PASIE MAELO
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasaf 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
c. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
11,
12.
13.
t4.
15,
16.
L7,
18.
19.
20.
21.
MenSpkan

3. e.
g.
i.
Nagari adalah Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Padang
Pariaman,
Hak Menguasai Negara adalah hak atas tanah yang laflgsung dikuasai
oleh Negara mbagaimana dimaksud dalam UndangrUndang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-hkok Agraria.
Pasie Maelo adafah tanah atau daratan yang terbentuk sebagai akibat
proses alami bertambahnya pantai ofeh endapan sungai dan laut di
sepanjang Fesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman.
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainya, dan Badan Usaha
milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, finna, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainya.
Masyarakat adalah masyarakat hukum adat di wilayah pasie maelo
berada.
BAB N
AZAS, TU]UAN DAN R'NGSI
Baglan Peftama
Azas
hsal 2
Penetapan dan Bemanfaatan tanah pa$e maelo didasarkan kepada aeas :
a. Manfaat yaitu psnanfaatan tanah secara optimal, terkendali dan
terarah agar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-be$arnya
kepada masyarakat.
b. Keseimbangan dan keserasian yang menciptakan keseimbangan dan
keserasian pemanfaataan lahan.
c. Kelestarian menciptakan hubungan yang serasi antara manugia dan
llngkungan,
d. Produlttif agar tanah dapat mernberikan peninglotan ekonqni bagi
kesejahteraan masyarakat,
e. Fungsi sosial rnemberikan manfaat bagi pemegang hak tanpa
menimbulkan kerugian pada pihak lain hingga hrmanfaat bagi
masyarak* Daerah, Nagari dan negara,

4. Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan penetaBan dan pemanfaatan tanah pasie maefo adalah :
a, Terwujudnya penetapan penguaman dan pemanfaatan tanah yang
rnemberi kontribusi bagi masyarak* dan Pemerintah daerah.
b. Tertatanya dan terselenggaranya pengnturan dan peruntukan
penggunaan, penguasaan, persediaan, pemeliharaan tanah,
c. Terwujudnya peningkatan produKivitas penggunaan tanah sehingga
dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
d. Terpeliharanya keseimbangan antara pemanfaatan tanah dengan
fingkungan,
e, Terciptanya lembaga hukum antara orang-orang melalui perbuatan
hukurn dengan tanah secara adil.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Fungsi penetapan dan pemanfaatan bnah pasie maelo :
a, Sebagai dasar pengaturan dalam penertiban, penguasaan dan
penggunaan tanah pasie maelo.
b. Sebagai dasar bagi kebijakan daerah dalam pemberian izin
pemanfaatan tanah pasie maelo demi kelangsungan pembangunan
yang berkelanjutan.
c. Sbugai perwujudan keterkaitan dan kseimbangan pemanfaatan tanah
pasie maelo dengan perencanaan daerah.
BAB III
FENGUASAAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 5
(1) Tanah pasie maelo adalah tanah yang dlkuasai langsung sleh negara
berdasarkan pada hak menguasai negara.
(2) Hak menguasai negara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
mengurangi berlakunya ketentuan hukum adat setempat sepanJang

5. (3) Bagi orang, masyarakat atau badan untuk rnendapatkan kepastian hak
atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu harus
mendapat izin dari Pemerintahan Nagari.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini harus mendapat
persetujuan dari tAN/lfiN setempat melalui sidang Add Nagari.
Pasal 6
Pengaturan dan pemanfaatannya secara rinci tentang tanah Pasie Maelo
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang memperhatikan
ketentuan adat dan nagari yang dijabarkan dengan Peraturan Nagari.
Pasal 7
Pemanfaatan wilayah tanah pasle maelo ditujukan bagi :
a. Kegiatan pembangunan daerah,
b. Kegiatan masyarakat dalam rangka peningkatan keseJahteraan.
c. Pembangunan Nagari.
Pasal I
(1) Dalam wilayah tanah pasie maelo dilarang rnelakukan :
a. Kegiatan peftambangan,
b. lGgiatan yang merusak lingkungan.
c, Kegiatan yang mengganggu fungsi lingkungan dengan memperhatiart
ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
(2) Kegiatan yang beftentangan dengan Nilai-Nilai Agama, Adat dan Moraf
Pasal 9
(1) lGgiatan pembangunan yang berdampak terhadap fingkungan hanya dapat
dilakukan setelah mendapat izin teftulis dari Bupafi.
(2) Izin sebagaimana dimakud ayat (1) hanp dapat diterbitkan $etelah ada
rekomendasi dari instan$i tEknis terkalt.

6. BAB V
PENGENDATJAN
Pasal 10
(1) Pengendalian pemanfaatan lahan pasie maelo dilakukan oleh Bupati
melalui kegiatan pengawasan dan peneftiban terhadap pemanfaatan
lahan.
(2) Pengawasan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan
evaluasi.
(3) Penertiban dilakukan terhadap pemanfaatan lahan yang dapat merusak
lingkungan
(4) Dalam melakukan pengendalian Eupati menunjuk Pejabat a0au instansi
terkait untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban.
(5) Pencabutan hak terhadap pemanfaatan lahan difakukan akibat tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENYIDIIGN
Pasal 11
(1) Selain Penyidik Umum juga Pejabat Pegawai NeEeri Sipll tertentu
dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor I tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang pen$dikan sebagaimana dimaksud pada syat tl) adalah :
a) Menerlma, mencari mengumpulkan dan meneliti ketarangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah agar keterangnn atau laporan tersebut menjaditerang dan
Jelas"
b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindakan.
c) fvleminta keterangan dan bahan buKi dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana.
d) Memeriksa buku catatan-{atatan dan dokumen-dokumen lain

7. e) Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan buKi
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti teruebut;
f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana.
g) t';lenyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemerilGaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana diemaksud pada huruf e ;
h) Memotret seseorang yang bed<aitan dengan tindak pidana.
i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa
sebagaitersangka atau saKi ;
j) Menghentikanpengidikan;
k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
Undak pidana menurut hukum yang dapat diperbnggung
Jawabkan.
(3) Sebagaimana dimaKud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai
dengan ketentuan yang diatur dafam undang-undang nornor I tahun 1981
lentang hukum acara pidana,
BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Fasal 12
(I) Barang siap melanggar ketentuan pasal 5,6,7,8 dan I Peraturan Daerah
ini diancam kurungan karena melakukan tindak pidana sefama-lamanya 6
(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rup{ah.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimakzud ayat (t) pasal ini merupakan
pelanggaran.
(3) Sefain tindak pidana sebagaimana temebut pada ayat (1) pasat ini tindaka
pidana yang mengakibatkan perusakan pencemaran lingkungan diancam
pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangsn yang berlafqu.

8. BAB VII
KETENTUAN PERAUHAN
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sernua peraturan yang
telah ada dan materi pengaturannya mencakup wilayah tanah pasie maelo
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini,
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini rnulai berlaku sejak saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dafam lembaran daerah
Kabupaten Padang Pariaman.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
: Pariaman.
' t1 ]ult 't o'
BUPATI pADAr{G pARIAT{Ail,
HUSLI]'i lflUSIlLl
Diundangkan di
Pada Tanggal
: Pariaman,
.410005857.
LEMBAMN DAERAH IGBUPATEN PADANG PARIAMAN
Tahun ..!.:9':.:... Nomor .....i]i'..... Seri,....!....,....
: 19 /cyL,r>itr9 Daarl
Pembina Utama tluda,

9. PENJELASAN
PERATURAN DAEMH IGBUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 07 TAHUN 2OA4
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMANFAATAN TANAFI PASIE MAELO
I. UMUM
Sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan dari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah masyarakat Sumatera Barat sepakat menetapkan bentuk pemerintah
terendah adalah Pemerintahan Nagari sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
Selanjutnya untuk merealisasikan kembali berpemerintah nagari tersebut di Kabupaten
Padang Pariaman, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomopr
02 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah dilakukan
secara bertahap dilakukan proses kembali kepemerintahan Nagari. Salah satu upaya
pemberian wewenang kepada masyarakat nagari untuk mengelola wilayah salah satu di
Kabupaten Padang Pariaman adalah tanah pasie maelo.
Pasie maelo merupakan kekayaan alam yang berada di daerah dan menjadi bagian
dari wilayah yang letaknya sangat berpengaruh bagi kelestarian lingkungan dan
Bembangunan berkelanjutan di Padang Pariaman. Penertiban dan pemanfaatan pasie maelo
di daerah agar dapat berdaya guna secara optimal, serasi dan seimbang bagi peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan pasal t2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 20A4 tentang
Penatagunaan Tanah bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di
wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung
oleh negara. Maka tanah pasie maelo merupakan tanah yang berada diwilayah perairan
pantai dan pasang surut yang merupakan bagian dari tanah timbul sebagaimana dimaksud
pada PP tersebut.
Dalam hal pengusaan dan pemanfaatan tanah pasie maelo adalah tanah yang
dikuasai langsung oleh negara berdasarkan pada hak mengusai negara. Namun dalam
mengusai dari negara tidak akan mengurangi berlakunya ketentuan adat sepanjang tidak
beftentangan dengan kepentingan nasional, negara dan daerah.
Pasie Maelo adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dimana tanah-tanah yang
bersangkutan belum terdaftar dengan sesuatu hak tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16
Undang-undang No.5 Tahun 1960, namun pada kenyataannya keberadaan Lembaga Adat
yang tumbuh di masyarakat yaitu Lembaga Kerapat Adat Nagari masih diakui oleh
Pemerintah, maka terhadap tanah Pasie Maelo diberlakukan ketentuan Hukum Adat dalam

10. II PENJEIASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Huruf a s/d i cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya
dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional men urut ketentuan-ketentua n Peratu ran Pemeri ntah.
Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian ruBa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh beftentangan dengan undang-undang dan
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Ayat (3) dimana sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfataan Hafta Kekayaan
Nagari Dalam Propinsi Sumatera Barat dimana pasal 2 mengatur bahwa
Pemerintahan Nagari merupakan Sub Sistem dari sistem penyelenggraan
pemerintah Negara, sehingga Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah kewenangan nagari
dalam mengatur pemanfaatan pasir maelo.
Ayat (a) Izin yang oleh Pemerintahan Nagari harus mendapat percetujuan dari
Lembaga Adat Nagari, dimana setiap orang yang memanfaatkan tanah pasie maelo
harus memperhatikan antara kedua lembaga tersebut.
Pasal 6 Maksudnya dalah ketentuan lebih lanjut dalam pemanfataan tanah pasie maelo ini
diatur dengan Keputusan Bupati dan Nagari dapat menjabarkan dalam bentuk
Peraturan yang spesifik dari masing-masing nagari yang lebih operasional dengan
ketentuan tidak boleh beftentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Pasaf 7 sl t4 cukup jelas.