Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan, prinsip, hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Prinsip penyelenggaraannya adalah demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang
01.uu no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalAmrizal Ahmad
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan, prinsip, hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Prinsip penyelenggaraannya adalah demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang
01.uu no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalAmrizal Ahmad
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Terdiri dari pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan khusus; (3) Dilaksanakan berdasarkan standar nasional dan kurikulum yang dikembangkan secara berdiversifikasi; (4) Masyarakat berperan mel
Dalam tugas Pengelolaan Pendidikan, kelompok kami mendapat tugas untuk menjelaskan tetentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, dan di dalam nya terdapat poin-poin pertanyaan dari Dosen Pembimbing yaitu Bpk. Dr. Nur Aedi, M.Pd.
Selamat membaa, mohon kritik dan saran
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Secara garis besar mencakup latar belakang, tujuan, prinsip, dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sistem pendidikan nasional Indonesia terdiri dari berbagai jenjang pendidikan formal mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi yang diatur oleh undang-undang. Sistem ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mampu bersaing di kancah global. Kurikulum pendidikan dirancang untuk merealisasikan tujuan tersebut dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan tuntutan zaman
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, serta peserta didik.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Tujuannya adalah menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-undang ini mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan, prinsip, hak dan kewajiban peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
O documento fornece conselhos sobre como ser feliz e amado, a importância de seguir suas próprias convicções mesmo que não seja ouvido inicialmente, e deixar "pegadas luminosas" que ajudem outros em seu caminho.
Este documento presenta una guía de actividades para una visita educativa de un curso de 4° básico al Museo Interactivo Mirador (MIM). La visita incluye un recorrido por diversas salas del museo relacionadas con el tema "El Universo", con aprendizajes esperados como reconocer componentes del sistema solar. La guía detalla la organización del día, incluyendo horarios, contenidos a tratar y evaluación de los estudiantes.
Priscila Margarita Domínguez Gutiérrez nació el 15 de septiembre de 1992 en la Ciudad de México. Sus padres Oscar Domínguez Aguirre y Margarita Gutiérrez Juarez tenían 30 y 31 años cuando nació. Priscila actualmente cursa el primer año de preparatoria y se describe a sí misma como una persona cariñosa pero que no tolera la traición o hipocresía.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Terdiri dari pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan khusus; (3) Dilaksanakan berdasarkan standar nasional dan kurikulum yang dikembangkan secara berdiversifikasi; (4) Masyarakat berperan mel
Dalam tugas Pengelolaan Pendidikan, kelompok kami mendapat tugas untuk menjelaskan tetentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, dan di dalam nya terdapat poin-poin pertanyaan dari Dosen Pembimbing yaitu Bpk. Dr. Nur Aedi, M.Pd.
Selamat membaa, mohon kritik dan saran
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Secara garis besar mencakup latar belakang, tujuan, prinsip, dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sistem pendidikan nasional Indonesia terdiri dari berbagai jenjang pendidikan formal mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi yang diatur oleh undang-undang. Sistem ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mampu bersaing di kancah global. Kurikulum pendidikan dirancang untuk merealisasikan tujuan tersebut dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan tuntutan zaman
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, serta peserta didik.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Tujuannya adalah menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-undang ini mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan, prinsip, hak dan kewajiban peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
O documento fornece conselhos sobre como ser feliz e amado, a importância de seguir suas próprias convicções mesmo que não seja ouvido inicialmente, e deixar "pegadas luminosas" que ajudem outros em seu caminho.
Este documento presenta una guía de actividades para una visita educativa de un curso de 4° básico al Museo Interactivo Mirador (MIM). La visita incluye un recorrido por diversas salas del museo relacionadas con el tema "El Universo", con aprendizajes esperados como reconocer componentes del sistema solar. La guía detalla la organización del día, incluyendo horarios, contenidos a tratar y evaluación de los estudiantes.
Priscila Margarita Domínguez Gutiérrez nació el 15 de septiembre de 1992 en la Ciudad de México. Sus padres Oscar Domínguez Aguirre y Margarita Gutiérrez Juarez tenían 30 y 31 años cuando nació. Priscila actualmente cursa el primer año de preparatoria y se describe a sí misma como una persona cariñosa pero que no tolera la traición o hipocresía.
Dokumen tersebut membahas tentang kewirausahaan dan bisnis, mulai dari insting berbisnis, cara memulai usaha, jenis bidang usaha, bentuk organisasi usaha, penentuan kebutuhan modal, dan cara memperoleh modal. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya kemampuan membaca pasar dan negoisasi, serta perlunya melihat kondisi pasar dan kebutuhan konsumen dalam memulai usaha. Jenis modal usaha dibedakan menjadi
Las cinco mascotas olímpicas de Beijing 2008 son Beibei el pez, Jingjing el panda, Huanhuan el oso, Yingying el antílope tibetano y Nini la golondrina. Cada mascota representa valores olímpicos como la amistad, la protección del medio ambiente, la pasión por el deporte y los buenos deseos para el mundo.
INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO (JULIO 2009)Cesar Martin Moran
Este documento describe los factores de riesgo y fisiopatología de la infección del tracto urinario durante el embarazo. El embarazo causa cambios anatómicos y hormonales que predisponen a las mujeres a desarrollar ITU, incluyendo el crecimiento del útero, aumento del volumen urinario, e inmunosupresión. La mayoría de las infecciones del tracto urinario agudas ocurren durante el tercer trimestre.
A Capitalize Brasil oferece oportunidades de afiliados para vender produtos como cursos online e e-commerce, gerando renda sustentável através de um plano de compensação. Os afiliados podem aprender com os cursos e ter crescimento financeiro ao mesmo tempo que ajudam outras pessoas. Os principais produtos incluem cursos online, marketing digital e vendas diretas.
Uma flor completa é constituída por órgãos de suporte, proteção e reprodução. Órgãos de suporte incluem o pedúnculo e receptáculo. Órgãos de proteção são o cálice e corola. Órgãos de reprodução são o androceu, que contém os estames, e o gineceu, contendo os carpelos.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
O documento discute a fixação biológica de nitrogênio por espécies arbóreas nativas do cerrado brasileiro. Apresenta informações sobre a nodulação e a formação de nódulos nas leguminosas arbóreas, assim como sobre a importância destas espécies para a recuperação de solos degradados e a redução do uso de fertilizantes químicos.
O documento descreve a estrutura e função da membrana citoplasmática. A membrana é uma bicamada lipídica que delimita o espaço intracelular e contém proteínas, glicoproteínas e carboidratos. Ela funciona como barreira seletiva e local de transporte ativo e passivo entre o meio interno e externo da célula via bombeamento iônico, difusão, osmose e endocitose.
O documento descreve as principais características e diferenças entre Archaea, Bacteria e Eukarya. Detalha os diferentes tipos de Archaea extremófilas, incluindo halófilas, termófilas, acidófilas e hipertermófilas, assim como seus habitats e metabolismo.
Undang-undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, serta diselenggarakan secara sistematis, terbuka, dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat.
Dokumen tersebut merangkum ketentuan-ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi tujuan, prinsip, jenjang, kurikulum, evaluasi, dan peran masyarakat dalam pendidikan nasional Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum ketentuan-ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi tujuan, prinsip, jenjang, kurikulum, evaluasi, dan peran masyarakat dalam pendidikan nasional Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang tersedia di Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip, hak dan kewajiban peserta didik, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan membentuk karakter bangsa yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban peserta didik, masyarakat, orang tua, dan pemerintah dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang tersedia.
Dokumen tersebut merupakan kurikulum SD Negeri 29 Sungailiat tahun pelajaran 2016/2017. Kurikulum ini mengatur struktur dan muatan pelajaran yang terdiri atas 8 mata pelajaran tematik, 2 muatan lokal, dan pengembangan diri. Mata pelajaran tersebut dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta kebutuhan daerah dan sekolah.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
2. DASAR & FUNGSI
Pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang – Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pendidikan Nasional berfungsiPendidikan Nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan danmengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradabanmembentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangkabangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsamencerdaskan kehidupan bangsa
3. TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang:
beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.
4. PRINSIP PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan
bangsa.
Sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem
terbuka dan multimakna.
5. HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
1. Memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga yang memiliki kelainan khusus berhak
memperoleh pendidikan khusus.
3. Meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
4. Wajib mengikuti pendidikan dasar (7-15 tahun).
5. Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.
6. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAH
1. berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
2. wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
3. wajib menjamin tersedianya dana bagi setiap warga
negara yang berusia 7 – 15 tahun
7. HAK PESERTA DIDIK
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan
agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik
yang seagama;
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan
bakat, minat, dan kemampuannya;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan
pendidikan lain yang setara;
f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan
kecepatan belajar masing-masing dan tidak
menyimpang dari ketentuan batas waktu yang
ditetapkan.
8. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
a. menjaga norma-norma pendidikan untuk
menjamin keberlangsungan proses dan
keberhasilan pendidikan;
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan, kecuali bagi peserta didik
yang dibebaskan dari kewajiban tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
9. JALUR, JENJANG, DAN
JENIS PENDIDIKAN
JALUR
PENDIDIKAN
JENJANG
PENDIDIKAN FORMAL
JENIS
PENDIDIKAN
PEND. FORMAL
NONFORMAL
INFORMAL
PEND. DASAR
PEND. MENENGAH
PEND. TINGGI
UMUM
KEJURUAN
AKADEMIK
PROFESI
VOKASI
KEAGAMAAN
KHUSUS
10. BAHASA PENGANTAR
1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Daerah (pada tahap awal)
3. Bahasa Asing pada satuan pendidikan
tertentu
11. WAJIB BELAJAR
1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun
dapat mengikuti program wajib belajar
2. Pemerintah dan pemerintah daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar
tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab
negara
12. Terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan
penilaian pendidikan
Sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenagakurikulum, tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana danpendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan, danprasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan
penilaian.penilaian.
Pengembangan pemantauan dan pelaporan
pencapaiannya oleh suatu badan standardisasi,
penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
13. seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.
KURIKULUM
14. Pengembangan kurikulum memperhatikan:
a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat
peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni;
h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
15. MUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan;
c. bahasa;
d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan sosial;
g. seni dan budaya;
h. pendidikan jasmani dan olahraga;
i. keterampilan/kejuruan; dan
j. muatan lokal.
16. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan
dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah
dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan
pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah
koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau
kantor departemen agama kabupaten/kota untuk
pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan
menengah.
19. SARANA DAN PRASARANA
memenuhi keperluan pendidikan sesuai
dengan pertumbuhan dan perkembangan
potensi fisik, kecerdasan intelektual,
sosial, emosional, dan kejiwaan peserta
didik.
20. PENDANAAN
1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
2. Sumber dana ditentukan berdasarkan prinsip
keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan
3. Pengelolaan dana berdasarkan prinsip keadilan,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik
4. Selain gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan, dialokasikan dana minimal 20% dari
APBN sektor pendidikan dan minimal 20% APBD
5. Gaji guru dan dosen Pemerintah dialokasikan
dalam APBN
6. Pendanaan pendidikan dari Pemerintah diberikan
dalam bentuk hibah.
21. PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional menjadi
tanggung jawab menteri.
2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu
satuan pendidikan bertaraf internasional pada
semua jenjang pendidikan.
3. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi
atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan
tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas
penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat
pendidikan dasar dan menengah.
4. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan
dasar dan pendidikan menengah, serta satuan
pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
22. BADAN HUKUM
1. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan
formal berbentuk badan hukum pendidikan.
2. berfungsi memberikan pelayanan pendidikan
kepada peserta didik.
3. berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana
secara mandiri untuk memajukan satuan
pendidikan.
23. PERAN SERTA MASYARAKAT
Peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil
pendidikan
24. PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT
Sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial,
dan budaya, untuk kepentingan masyarakat
Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan
evaluasi pendidikan, serta manajemen dan
pendanaannya sesuai dengan standar nasional
pendidikan
Dana dapat bersumber dari penyelenggara,
masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau sumber lain
Lembaga dapat memperoleh bantuan teknis,
subsidi dana, dan sumber lain secara adil dan
merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah.
25. DEWAN PENDIDIKAN DAN
KOMITE SEKOLAH/ MADRASAH
lembaga mandiri yang beranggotakan
orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat
Berperan dalam peningkatan mutu
pelayanan pendidikan yang meliputi
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi
program pendidikan
27. EVALUASI
Dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan
Dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan
program pendidikan pada jalur formal dan nonformal
untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh
pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan
perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
Evaluasi terhadap peserta didik, satuan pendidikan, dan
program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri.
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi
terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan
Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat
membentuk lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi
29. SERTIFIKASI
1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus
ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta
didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan
terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan
tertentu setelah lulus uji kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
30. PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
1. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang
didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau
pemerintah daerah.
2. Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi
pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan,
pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan
sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
3. Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau
mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. PENGAWASAN
1. Pemerintah, pemerintah daerah, dewan
pendidikan, dan komite sekolah/madrasah
melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan pendidikan pada semua
jenjang dan jenis pendidikan sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
2. Pengawasan dilakukan dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas publik