Perda Kab. Padang Pariaman No 13 tahun 2004 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2003

1. Menimbang
fuIengingat
PERATLIRAN DAERAH KABIIPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR /J rnrrrnq zoo+
Tentane
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGTING JAWAB AN DAN PERHITLINGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHLTN ANGGARAN 2OO3
DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG IUAHA ESA
BIIPATI PADANG PARIAMAN
a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003
perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belaqja Daerah;
b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Feraturan Daerah:
1. Undang - rurdang Nomor 12 tahun 1956, tentang pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
Peratu'an Pemerintah No 17 Tahun 1980 tentang perobahan batas
wilayah Kotamadya Padang
Undang - undang Nomor 12 tahun 1985, tenfang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran negara Nomor 3312) sebagaimana telah
dirobah dengan Llndang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indanesia tahun 1994 Nomcr 62, Tambahan
Lembaran negara Ncmor 2569)
IJndang * Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan
R-etribusi Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan lr{egara Nomor 3685) sebagaimana telah dirobah
dengan Undang-Llndang Nomar: 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
l,tregara Nomor 4048)
LTndang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
L'fndang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
Unclang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lrrnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun1999 Nomor 72" Tambahan Lernbaran Negara Nomor
3848)
2.
3.
4.
5.
5.

2. Pemerintahan yang bersih dari KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme )
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
l,rasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.206 )
Tambahan Lembaran Negar4 No.3952 )
9. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun tr980 tentang perobahan batas
wilayah Kotamadya Padang
10. Peraturan Psmerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 402I)
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2001 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nornor 157, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4165 )
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Fertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2A2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024 )
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran n€gara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7A4,
Tambahan Lembaran Ncmor 4AZ4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung Jarvaban Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan frmbaran Negara
Nomor 4027)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 )
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fl-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomar 2I1, tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 4029 )
16. Peraturan Pemerintah l.{omor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
tambahan Lembaran Negara Namor 4138 )
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah
Q,embaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 )
18. Keputusan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang
Pedoman Pengurusa4 Pefianggungjawaban dan Pengau'asan Keuangan
Daerah Serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratq Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Pen3usunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belaqja Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2004
Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2003
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2003
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 39 Tahun 2003
Tentang Pe.rubahan Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah Tahun
.{nggaran 2003

3. fu{enetapkan
DENGAN PE"RSETLIJLIAN
DEWAN PERWAKILAN R{KYAT DAERAH
KABLIPATEN PADANG P.ARIAMAN
MEJNUTLISKAN
PERATLIRAN DAERAH KABI'PATEN TENTANG LAPOR-AN
PERTANGGL]]{G JAWABAN DAN PERHITLINGAN ANGGARAN
PE,NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAI{I"IN ANGGARAN 2OO3
Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
sebagai berikutt
a. Pendapatan Ptp. 227 '284'163'787'80
b. Belaqia. FtP' ?2ffinS59'622'ffi
Surpius/Defisit. . .. . .. Rp' 556'204' 165'80
Pasal2
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 6. 0 1 2. 643. I 82. 80 rlengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaranpendapatan setelahperubahan F.ip.22l'271.519.905.00
b. Reilisasi Rp' 227'284'163'787'80
c.Pembiayaan
- Penerimaan....
- Pengeluaran....
Surplus/Defisit..
dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran bela4ia setelah perubahan
b. Realisasi
Selisih lebih/ ( kurang )
a. Penerimaan
1) Setelah perubahan
Rp. 21.555.725.243.86
Rp. 22.11 1.929.409.66
Rp. (556.204.165.80)
selisih lebih,r ( kurang ) Rp. 6.012.643"882.80
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belaqia sejumlah Rp 7 339.272.002'00
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 1 2. 639. 50?. 5 53. 20 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisii setelah perubahan Rp.(13.195.711'719.00)
b. Realisasi RP' 556'204'165'80
Selisih lebitu ( kurang ) Rp'(12'639'507'5fi'24)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah
Rp 1 2. 63 g. sOf . S SE. O0 dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 234. 467 .23L.624'Oa
Frp. 226.7 27 .9 59.622.4Q
Rp. 7.739.272"002.00
Rp. 21.5la.113.276.80

4. Pasal3
{1} Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan
Bela4jaDaerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1, posisi
keuangan padatanggal3l Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam
Noraca Daerah sebagai berikut:
2) Realisasi
Selisih lebih/ ( kurang )
b. Pengeluaran
1) Setelah perubahan
2) Realisasi
Selisih lebih/ ( kurang )
a. Jumlah Aktiva
b. Jumlah Utang
c. Jumlah Ekuitas Dana
a. Saldo Kas 1 Januari
b. Jumlah Penerimaan Kas
F.:p.21.555.725.243.86
Rp. 41.011.967.86
Rp. 8.319.001.557.00
Rp.22. 111.929.409.66
Rp. 13.792.927.852.66
Rp. 675.560.663.773.50
Rp. 14.843.296.730.54
Rp. 650.71 7.367 .A42.96
(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,
Saldo Kas Daerah pada tanggal3l Desember tahun 2003 yang dituangkan
dalam laporan Aliran Kas sejumlah Rp 20..603.381.4{i9.66 dengan
rincian sebagai berikut :
Rp. 2L555.725.243.86
Rp 227.284.163.787.80
Rp. 248. 839. 889.030.66
c. Jumlah Pengeluaran Kas kp 226.727'959$22'fi4
JumlahPengeluaranPembiayaan Rp 1.508.548'000'00
FtP. 228'236' 5A7 .622'AA
d. Saldo Kas 31 Desember 2003 Rp. 20.603.381.409.55
Pasal 4
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah dlielaskan letrih lanjut
yang tercantum Lampiran dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:
1. Lampiran 1 : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran 2 : Nota Ferhitungan APBD
3. Lampiran 3 ;
.{. Lampiran 4 '.
Laporan Aliran Kas
Neraca Daerah
Pasal5
Lampiran-larnpiran sebagaimana tersebut pada pasal4 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku padatarrggal diundangkan

5. Agar setiry oratlg rnengotahuinya, n*enreriatalrkcn pe.ngundaflgsn Persh$arr
Daerah ini dengan pecrempatannya dalanr l.embaran Daeratr Kabupaten
Padang Pariaman
2004
DAARAH
ARIAMAN
Diundatgkan di Pariarnan
Padatanggal gL ]u L
SSKRET
KABT'PA
Pemblna tltama Mud
I-EMBARAFI DAERA}I KABLiPATEN PADA}IG PARIAMAN
TAIIUI-{ 2004 NOMOR l+ S riar p
DITETAPKAI'J il : PARIAh,{AN