Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ringkasannya adalah: 1. Menetapkan bupati sebagai pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah dan mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat tertentu. 2. Mengatur tentang pejabat pengelola keuangan daerah seperti bendahara umum daerah, pengguna anggaran, dan

1. nff*3s*f-.rwdffic$'{,,ssffiffi&&wffiffitFt$*{iilw,ffir
i,i,,w
PERA'IURAN DAERAII
I(ABTIPATIN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 04 TAIIUN Z0{t4
Tentang
POI(OK-POKOK PEI{GELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Menimbang : a.
Meng ingi,t
b.
"l
DNNGAhI RAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA
BUPATI PA I}AN G PARIATVT,{ N
bahr,va untuk melaksanakan ketentuan pasal l4 ayat ( I )
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun z00l rentang
Pengelolaan dan Pertanggungiarvaban Keuangan Daerah,
perlu diatur tentang Pot<ok-Pokok Pengeloaan Keuangan
Daerah"
bahwa untul< rnewujuclkan hal sebagaimana dimaksud
hurufa diatas" perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Undang-Urrdarrg Nornor 12 Tahun rgs6 tentang
Pembentukan Daerah otorrom Kabupaten clalam
L,irrgkungarr Propinsi sunratera Tengah (Lembaran
Negara RI Tal.un 1996Nomor 25. TLN RI Nomo rza1J);
Undang-U'dang No. zz l-ahun lggg tentang
Pemerirrtahan Daerah (Lembaran Negara Tahun lggg
Nomor 60' l'arn bahan Lem baran Negara No.3 g3 9);
Undang-Undang Nomor ?s Tahun lggg tenrang,
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
2.
1
J.

2. Daeralr (r-embaran NJegara RI Tarr,n rggg Nonr or 72,Tarn bahan Lem baran Nigara N";;; 3 0ag);
4. Peraturan pemeri'tarr No. r 7 tahun r 9g0. tenrangPerubaha' Batas wirayah l(ota rrauavu r)ati II padang.
5. Peraturan pemeri'tatr No.6 Tarrun rgBg .rentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Grtikar di r)aerah(Lembaran luegaia RI Tahun l ggg No. I 0);
6' Peraturan penrerintah r04 Tarrun 2000 te'tang DanaPerim bangan.
7 ' Peratura' perneri'tah No. r 05 Tarrun 2000 Te*tangPe'gelolaan Dan pertang_gungjawaban
Kcuanganf)aerah (Lembaran Negara
-RI
frhr,-, 2000 Nr. 202,Tambahan Lem baran Negara Nolnor a022);
8. Peraturan pemerintatr No. r 06 -fahun
2000 l"entang
Pengelolaandan pertanggungjawaban
Keuangun ou.rot.,
dalam pelaksanaan D*t oF"ntrasi dan pembaltuan
(Le'rbaran Negara IU 'iahtm 2000 N0.2a3, Tambahan
[-.em baran Negara ]rjo.4023).
9. Peraturan penrerintarr Nomor r07 'farrun 20c0 tentang
Pinjaman Daerarr (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 204,, Tanrbaharr l-ernbarai Negara RI Nonror
4024).
l0' Perat,,tun Pernerintah Nomclr 109 lahu' 2000 tentang
Kedudukan Kepara Daerah da'wakir Kepara Daerah.
I I. Peraturan Darerah N.. r r0 tahun 2000 tentang l(edudukan
Keuanga' Dewan perwakira' Rakyat Daerah.
l2' Keputusetn Presiclerr RI No 44'Iahun 1999 terrtang Tek'ik
Penyusunar. Peratu'an peruncrang-r:nda'gan
cran Ben{uk
Ranca'gar1 t,tnda'g-LJ'<Ja'g da' [ta'.o,rgau l(ep,t'san
Preside' RI (l,ernbaran Negara RI lah,' tbqg xci. lo;.
13. Peratura' Daerah No.r7 'Iarru' 2003 tentang susunan
Organisasi.'Iata Kerja Baclan penge:lola k*r,*ngu,,
Daerah Kabupatelr padang paria,.,.,u,r. '
14. Keputrsan Menteri Dalarn Negeri Nomor 29 Tahurn 2002
te'tan g Pedorn an peri gu iLrsan., pertan ggir n qi arvaban. dan

3. Pengawasan Keualrgan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Daerah No.01
-fahun
2002tentang Perencanaan
Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Padang
Parianran Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman No. I Seri D).
DEWAN
Dengan Persetujuan
PERWAKILAN RAKYAT D AERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAI{
: PEITATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
denetapkan
BAB I
KETf,NTUAN UMUM
Pasal I
Dalarn peraturan daerah iniyang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Padang Pariaman;
4. BLrpati adalah Bupati Padang Pariaman;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah claerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kew,rjiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan
darr Belan ja Daerah.
6. Arrggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selan-jutnya disingkat
APBD, adalalr suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daeralr adalalr pejabat atau pegawai 'daerah
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi
ker,venangan t:rtentu dalam rangka perrgelolaan keuangan daerah.
15.

4. 8' Pemegang Kekuasaan Umum-Pengelola Keuangan daerah adalah kepahdaerah yang karena
.
jabatJnnvu m ernpunyai kewenangailmenl'elenggarakan keseluruhan pengelola k.uungun daerah daamempunyai
.
kewaj iban menyampaikin ;.;""rgungjawaban ah$pelak'sanaan kewenangan tersebut kapada b.*un- p.r*ukilun RakyatDaerah (DPRD)
Bendahara Umum Daerah adalalr pejabat yang
pemegang kekuasaan umum pengerora keua'gan
penerimaan dan pe'geluaran Kai Daerah serta
daerah lainnya.
9.
diberi
daerah
segala
kewenagan ol* ',
untuk mengeloh
bentuk kekayaan
l0' Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang Kekuasaan
Penggunaan An ggaran Belanja Daerah.
I | ' Kas Daeralr adalahtempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleb
Bendahara Umum Dagrah.
e r ""t> e'tv"rL"(r
l2' Pemegang Kas adalah setiap. grang yuTq ditunjuk dan diserahi tugas
rne iaksanakan kegiatan kebendaharawin <Jilam rungku pelaksana an ApBD
disetiap unit kerja penggunaAnggaran Daerah 'ss" '
I 3 ' Dana Cadangan adalah d1u yang disisihkan untuk rnenampung kebutuhan
yang diperlukan dan relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalan
satu tahun anggaran.
l4' Penerimaan Daerah adalah semua penerima Kas Daerah dalam periode
tahun anggaran tertentu.
l5' Pengeluaran Daerah adalah semua pengelLlaran Kas Daerah dalarn periode
tah un anggaran tertentu.
i6' Pendapatan Daerah adalah semua penerirna Kas Daerah dalam pe-iode
tahun anggaran tertentu yang rnenjad'i FIak Daerah.
l7' Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daeralr dalam periode
tahun anggaran tefientu yang menjadi beba' Daerah.
18' Pernbial aan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudka' untuk
menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan nef anI DaeraS.
l9' Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih iebih realisasi
pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan rner-upakan komponen,,
petnbiayaan '------ "rv'rr

5. 20. Barang Daerah adalah semua barang rnilik daerah yang berasal dari
peml:]fllinn dengan elana yeng bersumber ssluruhnyn atau scbagi*n dari
APBD clan atau berasal clari perolehan lainnya yang sah.
21. Utang Daeralr adalah jaminan uang yang wajib dibayar Daerah sebagai
akibat penyerahan utrng, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat
lainnya be rdasarkan peratu ran peru ndan g-:rndan gan yan g berlaku.
22. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang rnenjadi hak Daerah atau
kewaj iban pihak lain kepada daeratr selragai akibat penyerahan uang,
barang dan atau jasa daerah seLragai akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundar rg-un dangan yang berlaku.
23. Perarrgkat Da,:rah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungfarvab kepada Kepala Daerah dan membatrtu Kepala Daeralr
, dalaln penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretaris Daerah,
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Nagari sesuai
dengan kebut"rhan daerah.
24. Rekening Kas Daerah adalah rekening ternpat penyimpanan sebahagian
atau seluruh kas daerah.
25. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN
yang dialokasikan kepala daerah untuk membiayai kebutuhan daerah
delam ran gka pelaksanaan Desentral isasi.
26. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang
sehingga claerah tersebut dibebani kewajiban urrtuk r'lembayar kembali,
tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam
perdagangan.
27. Dept Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara
penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan
bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya
seperti pajak penghasilan perorangan, serta dana alokasi umum, setelah
dikurangr belanja wajib dengan penjurnlahan angsuran pokok, bunga, clan
biaya pinjaman lainnya yangjatuh tempo.
28. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan llemampuan keuangan antar
pelaksanaan Desentral isasi.

6. 29 ' Dana Alokasi Khusus adalah da'a yang berasal c,a., ,{pBN, yangdialokasikan kepacla claerah untuk rrernbantu mem biayai kebutuhantertentu.
" |#ffj:'^'r
Dokurrien Anggaran satua' Kerja daerah Kabupate' padang
BAB II
PE IVGELOLAAN }(E UAiYGAN DAE RAFI
Bagian Pertanna
Pejabat Pengelola Keuangan flaeara fr
Pasal 2
( I) Bupati adalah pclnegang kekuasaau umum pengelola keuangag clacr.al..
(2) Lintuk pelaksarlaan pengelolaan keuarrgan daerah sebagainrana rJinraksud
aYat ( I ), bupati dapat mendelegasikan se hahagian dan seluruh kewenangan
kepada Wakil Br:pati, Sekretaris Daerah dan atau Peralgkat pengelota
keuangan daerah.
trasal 3
( l) Bupati mettctapkatt para pe"jabat pcngelola keuangan tJaerah dengan
keputusan untuk melaksanakan anggaran.
(2) Pejabat penge lola keuattgan daerah sebagainrana yang cJinraksucl ayat (l),
adalah:
a. Bendaharawan Uilum Daerah.
b. PenggunaAnggaran.
c. Pemegang Kas.
(3) Pemegattg kekua:iaan unlur'r pengelola keuangan daeraLr sebagairnana
dimaksud pasal 2 ayat ( l) rneliputr fr"rngsi perencanaan, fungsi penyusunan
anggaran. furrgsi pernungutan pendapatan, fungsi perbenclaharaan umum
daerah, fungsi penggunaarr anggaran sefia fungsi pdngawasan clan
pertanggungjarvaban.
(4) Perirtcian tugas prokok dan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah
sebagairrana dirnaksud ayat (3) cliatas lebih lanjut diatur clalarn keputusan
bupati.

7. Bagian Kedua
Asas [Jmurn ]'engelola Keuangan Daerah
Pasal 4
pengelola keuangan tlaerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perJnclang-undangan yang berlaku, efisien, efektif', transparan dan
,6.tton
ggu'n g.i awab,i.n g.n mem perhatikan asas keadi lan clan kepatutan.
Pasal 5
ApBD rnerupaltan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran.
Pasal 6
Tah'rr fiskal APBD sarna derrgan tahun fiskal anggaran pendapatan dan belanja
negara terh itung tanggal I Januari sampai 3 I Desember'
tsasal 7
( I ) Sem ua penerimaan daerah dan pebgeluaran
desenrraiisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
(2) APBD. peiubahan APBD dan perhitr,rngan APBD ditetapkan dengan
peratgran daerah dan merupakan dokumen daerah.
tsasal I
Setiap pejabat clilara'g rnelakukarn tindakan 1,ang berakibat pengeluaran atas
bebarr ApBD apabita iiOa"t< terseclia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk
membiayai Pengeluaran tersebut.
Pasal 9
APBD clisusun berdasarkan pendekatan kinerja'
Fasal l0
(l) Jgnrla6 pentlapatan yang dranggankan dalarn APBD nterupakan perkiraan
yapg terukur secara rasional yang dapat dicapai unttrk setiap sumber
pendapatalt.
(2) Jurnlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas yang
tetinggi untuk setiap jen is belanja.
(3) Perkiraan Sisa Lebilr Perhitungan APBD Tahtrn lalu dicatat sebagi saldo
awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih
[,erhitungarr APBD Tahurr Lalu dicatat sebagai Saldo Ar,val pada perubahan
APBD.
daerah dalam rangka

8. , - - *'iis
Pasal I l
Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerinraan Daerah maupunPengeluaran Daerah diraksanakan melalui Kas Daerah.
Pasal 12
( l) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatpy a tidak tersangka
disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
(2) Pengeluaran yang dibebankan pacla pengeluaran ticlak tersangka adalah
untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak
tersangka lainny a yang sangat diperlukan dalam rangka p"r1v*lenggaraan
kewenallgan pemerintah Daerah.
(3) Besarnya Pe'yediaa' dana pe'geluaran.tak tersa'gka ditetapl., pari'g
tinggi 5oA dariAdm inistrasi Urnum diruar bera'ja peg-a,"ai.
(4) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana c-ii*iaksrid avaf
(2) dibcritahukan kepada DPRD.
!"^'rwrr!
(5) Pengelolaan anggaran Belanja tida.k tersangka sebagaimana ciir'aksud avat
( I ) pasal ini dilaksa'akan oleh Bendahara u*u* Dierah.
Pasal 13
( I ) Daerah dapat menrbetrtuk Dana Caclangan guna membiayai kebutuhan dana
yang tidak dapat dibebankan clalarn satu anggaran.
(2) Dana Cadangan dibentrrk dari kontribusi tahunan dari penerirna ApBD
kecuali dari DanaAlol<asi KhLrsus, Pinjaman Daerap dap Dana Darur at.
(3) Pelganggaran Dana Cadangan dialokasikan dari surnber pe'erirnaan
APBD.
(4) Sernua stlm ber penerim aan Dana Cadangan sebagaimana cl ima ks*d ayat ( I )dan semua pengeluaran atas beban Dana cadalngun l;.;;;;;;ilketoladalam APBD.
(5) Pengeluaran untuk nienutup kebutuhan sebagaimana ditetapka' dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana badangan dibebankan pada
rekening dana cadangan.
.--c---- e'vvvsr"s
.
(6) Posisi Dana cadangarr dilaporkan sebagai bahan yang tidak terpisaSkan,,
dari|aporanketeranganpertanggungjawabanAPBD.'--o-.--...-.r'.

9. Pasal 14
{l ) Sistim dan pr*sedur pengeler!a$n Keua*gan flaerah elintur dangan
Keputussp $upati.
(2) Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta
tata cara pen)'Lrsunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan
penyusunan Perhitungan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah dan ketetntuan peraturan Perundang-undangan
lainnya.
BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasal 15
( I ) Struktur APB D merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah.
b. Belanja Daerah.
c. Pembiayaan.
(2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus
anggaran.
(3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit
anggaran.
(4) Jumlah Pernbayaran sama dengarr jumlah surplus / defisit anggaran.
Pasai 16
(l) Pendapatatt Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal l4 ayat ( l) huruf a
dirirrci rnenurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
(2) Belanja daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 14 ayat (l ) huruf b
dirinci meriurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
(3) Pernbial aan sebagimana dimaksud dahn pasal l4 ayat (l) huruf c dirinci
men urut sLrm ber pem biayaan.

10. :.ff
( 1) APBD yang disLrsun
pada pasal 9 rnernuat:
i}:rgian Ked ua
Proses Penyusunan APBD
Pasal 17
dengan pe'clekatan ki'erja sebagairna'a crimaksud
a. sasaran yarg diharapkan rnenrrrut ftrngsi beranja.
b' Standar pelayanan yang diharapkan dan p*rt iraan biaya satuan
komponen kegiatan yan g6..ru,_,gkutan.
c' Bagian penclapaian APBD yang menrbiayai helanja Adnrinisrr.asi
Unluln' belanja operasional ,lo,','pernelihaiaan dari t *lr,-,.jr,, nrocjal ,,
pem bangunan.
(2) LIntr:k nteltgtrkur kinerja Keuangan Pemerintah, clikeprh;ir,r,.r,";rii siu'cJar
analisa beianja, tolak ukur kinerja clan stanclar biaya.
Pasal 18
( 1) Dalarn rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah Daerah
bersama-sarrla DPRD menyusun arah din kebijakan Lrrnurn ApBD.
(2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimapa dimaksud
dalam ayat( I ) Pernerintah Daerah menyusun strategi cla6 PrioritasAplJD.
(3) Berdasarkan starategi dan Prioritas APBD sebagim;ina cJirlaksucJ dalar.n
ayat (2) dan dengan nlempertirnbangkan konclisi ekoponri clan Keuansan
Daerah, pemerintah daerah nrenyiapkan rancangan ApBI).
tsagian l(etiga
Proses Penetapan ApBI)
Fasal l9
( l) Kepala Daerah rnenyampaikan rancangan APBI; kepada DpRD untuk
mend apatkan persetuj Ltan .
(2) Apabila rarlcangan APIID tidak clisetujui DPtU), Pernr:rintah Daeralr
berkervaj i ban m enyenr p urn al<an rancangan A pB D terse br,t.
(3) Penyempurllaan ratlcangan API3D sebagaimana durnaksrrd clalarn ayat (2)
harus disarnpaikarr kernbali kepada DFRD.
(a) Apabila rancangarl APBD sebagairnana clirnaksud dalanr ayat (3) tictak
disetujui DPRD. Pemerirrtalt Daerah merlgsupakan ApBD tahun
sebelumnya sebagai dasar Pengelolaan Keuangair baeralr.
,1'l:.:

11. Bagian Keempat
Penggeseran APBI)
Iiasal 30
(l) Penggeseran Nomor rekening APBD dapat dilakukan Pemerinta6 Daerah
untuk merlingkat hasil glrna dan daya gunaApBD.
(2) Batas ,ro,',',or rekening APBD yang diperkenankan untuk dilakukan
penggese)rall d itetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
(3) Pelaksanaan penggeseran Nomor rekening APBD harus clilengkapi de'ga'
perubahan Dokulnell anggaran satuan kinerja disertai dengarialasan-alsan
yang rer:; iona | .
tsagian Kelima
Perubahan APBD
Fasal 2l
(l) Perubaha' APBD dilakukan sehubungan dengan:
a. Ketriiaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
bersifat strrtesis.
b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang
ditetapkan.
c. Terjadinya kebutuhan yang nrendesal<.
(2) Pertrbaharr APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelurn tahun
anggaran teftentu berakh ir.
BAts IV
PtrLAI{SANAAN APBD
Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD
Pasal 22
mempulryai tugas mentungut atau menerima
melaksanakan intensifikasi pemungutan
yang
(i) Setiap Perangkat Caerah yang
pendaparan Daerah waiib
pendapatan tersehrut.
(2) SernLla n"lanlaat yang bernilai uang berupa kornisi, rabat, potonga' bu'gaatatt rrarna lain sebagai akibat dari penjiralan darr atau perrgadaan barangdatt atatr -iasa darr dari penyirnpanan dan ataLl penempatan uarg Daeralrtr er rpalian perrdapatan daerah.

12. (3) Pend apatart Daerah clisetor sepenuhnyatepat pada waktunya ke Kas Daerah
ses uai dengan ketentuan peraturan perundang- r, n.lu,ryun yang berIaku.
Pasal 23
( l) Tindakan yalg rnengakibatkan pengelu aranatas betran AptsD tidak dapat
dilakukan sebelum ditetapkan ctalarir peraturan daerah tentang ApBD dan
ternpatkan dalam Lernbaran Daerah.
(2) Pengecualian terhaciap ketentuan ayat (1) <Jiatas antara lain: Gaji,
Perlgahasilan Tetap, Telepon, Air dari Listrii sena ketrutuhan lain yang
tidak dapat ditunda.
Pasal 24
( l) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan A pllD. Lrupari
rnengeluarkan keputusan tentang PenJabaran APBj) taSup ,ang
bersangkutan.
(2) Berdasarkan Keputusan sebagaimana climaksucl dalarn
rnasing pengguna anggaran menyampaikan f)okumen
kerja.
(3) Surat Keputusan Otorisasi merupakan sebagai dasar pembuatan Surat
Permintaan Pembayaran bagi pengg'Jna anggaran untuk rnelaksanakan
pengeluaran atas beban APBD.
(4) Berdasarkan surat Perm intaan Pembayaran yang disarnpi,ikan oleh rnasing-
masing pengguna anggaran maka diterbitkan Surat Perintah Mernbayar
Uang.
(5) Bendaharawan Untum f)aerah membayar berdasarkan Surat Perintah
Membayar {Jang yang d ikeluarkan olelr badan pnngelola Keuangan
Daerah.
Pasal 25
( I) Setiap pembebanan APBD harus
'lidukung olelr bukti-bukti y'ang lengkap
dan sah mengenai hal< yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau
lnengesahkan surat bukti yang rnenjadi dasar pengeluaran atas beban
APBD bertanggungjawab ertas l<ebenaran clan al<ibat clari penggLrnaan bukti
te rsebut.
Pasal 26
( l) Ga.ii pegawai rregeri sipil daerair dibebankan dalanr APIID.
ayat ( l) nrasing-
anggaran saruan

13. 1{2) Kepada Fegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan
' !.-l:gl:',i3l
belcrasa-rkan p*j_,imt:angan yang ohjak"tif dengan
m*lnpmrhatil'an kamalRp';an Keuangan Dasrah dan **,np*i;l;i;
persetujrran DPRD sesuai derrgan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
(3) Pegawai Negeri Sipril yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha
lainnya, gaji menjaciibeban BUIvID atau unit usahayang bersangkutan.
(4) Pembiayaan pensiun Pegau,ai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh
Pemerintah Daerah menjacl i tangguigjawab Daerah.
Bagian l(edua
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Pasal27
(l) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman
pada Standar'Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
(2) Sistim Akuntansi Keuangan Daerah lebih lanjut diatur dengan Keputusan
Bupati.
BAB V
PERHITUNGAN APBD
Pasal 28
(l) Setiap akhir tahun anggaran Pernerintah Daerah wajib membuat
perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi
pelaksanaan APBD diband ingkan dengan ApBD.
(2) Perhitungan APBD harus rnenghitung selisih antara realisasi penerimaan
dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran
pen gel uara n denga.n menje laskan.
BAB VI
PETTTANGGUI{G JAWABAN KEUAI{GAN DAERAH
Pasal 29
(l) Pemerintah du:Slt menyampaikan Laporan keterangan realisasi trir,vulan
pelaksanaah ApBD kepada DPRD.
(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) disampaika'
paling lanra l(satu) bulan setelalr berakhir'ya triwulan yang
bersan gkutan.

14. Pasal 30
Bupati menyusun laporan keterangan pertanggung jawaban keuangan daerah
yang terdiri atas:
a. Laporan Perhitungan APBD.
b. Nota Perhitungan APBD.
c. Laporan Aliran Kas. )
d. Neraca Daerah.
Pasal 3l
( I ) Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggung
jawaban keuangan secara triwulan.
(2) Sistirn dan prosedur pertanggung jawaban sebagairranil drnakstrcl dalarn
ayat ( 1 ) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB VII
PENGA1ryASAIV PENGELOI,AAN KEUAI{GAN DAEARAH
Pasal 32
( 1 ) Pengawasan atas pelaltsanaan APIID dilakukan DPRD.
(2) Pengawasan sebagairnana dimaksud ayat ( 1) tidak bersifat perneriksaan.
Pasal 33
Peraturar Daerah terrtang APBD, perubahan APBD clan perhitungan APBD
Kabupaten Padang Pariaman disampaikan pacla Cubernur paling larnbat 15
(lima belas) hari setelah ditetapkarr.
I'esal 34
( l) Bupati n.lcngangkat pejabat.l,irrru h,ertugas melal<uli.an pcrrgrl.vasan itttenral
pen geio laan keuan gau daerah.
(:) Pe-iabat penga!'as intenial pengelcllaan keuangari dacrerh sebagaimana
dirnaksud dalarn al,at ( l) pasal ini tidak diperkenankan rner.-inskap_iabatan
lain di Perrrerintahau Dae:'ah.
(3) Pejabat perlgawas itttertral pengelolaatr l(eLrangan l)aerah sebagianrana
dir"iraksud dalani ay,'at (1) pasal ini rnelaporkarr hasil pengawasannya
kepada 13Lrpati.

15. BAB VIII
PE MIIITII(SAAI{ K[ UAI.{ GAN DAE RAH
llasnl 35
Perneriksaan atas pelaksaraan pe'gerolaan
keuangan daerah clilakuka' sesLieri peraturarr
berlaku.
T}AB IX
KERUGIAN KETJAIIGAN DAEII.AI{
Ilasal .l(r
(1)Setiap licnrgiarr L)aerah baik lan,usunt
akibat ilerbriatan n,etanggar hukum atau
bersaiah dan atau yans lalai.
(2) Setiap Pintpinan perangkat l)aerah wzrji[r melakukap tuntutan ganti
kertrgia;r segera setelah cliketahui bahwa dalarn perangkat daerah yang
bersa n gktttatt te { a cJ i keru g i arr ak i bat perb uatan ciari in.nup1-,n.
Pasal 37
(l) Bult:iti rr:1ilt rrrelakul<an tuntutrn ganti
diakibatliiln oleh perbuatan nrelarrggar
Pengelola I(et, an gan Daerah.
(2) Penyelesaiart kertrgian sebagaimana dimaksucl cJalarl ayat (l) pasal ini
dilakirkatt ses'r;liclengan peraturan pcrurrclangh-unclangan yang beilaku.
Pasal 38
Ketenttran tentang'ftnttutatt Cianti Rugi Keuarrgan l)aeralr diatur lebih lanjut
dalam peraturarr daeralr.
BAts X
PINJAMA] DAERAH
tsasal 39
(l)Apabila diperkirakart penctapatan [)aeralr lebih kecil 6ari rencana Belanja
Daerah dapat lrrelakukan pinjaman.
(2) Pemerintah Daeralt ciapat mettcari Surnber-sumber pernbiayaarr lain dengarr
prinsip sal ing nren gLt ntungkan.
(3)Pemerintalt f)aerah clapat melakukan investasi dalarn bentuk penyertaan
ntodal, f)eposito atau berrtuk lainrrl'a sepanjangt lral tersebut memberi
manfaat bagi peningkatan pelayanarr n',uryuraiat trdak terganggu likuiditaspetrenntah daer.ah.
dan perlanggung jawaban
perundang-undangan yang
ntaupull tidak lanssurrq sebagai
kelalaian harus diganti olelr vans
rugi atas setiap kerugian yang
irr"rkum atau kelalaian Pejabat

16. (4) sumber-suntber pem biayaan lai' dan investasi pemeri'tah Daerahsebagairnan diatui dalarn ayat( I ) dan (3) diatur dengan peratura' daerah.(5) Pemerintah Daeralr bertanggutg jaw'ab atas pengeroraa, su*ber-surnber
i;Jll'?-iil 'ffji:j"u'fri 'Iuugiuma,,a
dima-ksud dararn ayat(4) dan
DpRD.
^"" rar ur anggaran meraporkan hasir peraksarr.;,r;i; kepatla
Bagian pertama
Sumber dan Jenis pinjaman Daerah
Pasal 40
( l) Pinjantan daerah bersumberdari:
a. Dalam Negeri.
b. LuarNegeri.
(2) Pinjarnan Daerah dari Dalarn Negeri sebagimana dimaksud ayar (l) pasalin i hurufa bersum ber dari:
a. Pemerintah pusat.
b. Lernbaga Ketrarigan Bank.
c. Lelnabaga Keuangalr Brrkan Banl<.
d. Masyarakat.
e. Sunrber-sumber lain yangsalr.
(3) Piniaman Daeralr dari Luar Negeri sebagairnana dimaksud ayat ( l) pasal
inihuruf b dapat berupa pinjarnin bilateralatau pinjarnan mLrltilateral.
Pasal 4t
Pinjanrarr daerah terdiri dari 2 (dua)jenis:
( l) Pinjarnan Jangka Panjang adalair Pinjarnan cJaeralr denga' jangka waktu
Iebih dari satu tahun dengan persyiratan bahwa pembayaral kembali
pirriarnan bertrpa pokok pitlurtio,l, t,,nga clan biaya lai''ya sebahagian
ata tt se I u ruhltya harus d i I u nas i pada talr un-tahun arrggaran beri k utnya.
(2) Pinjarnan Jangka Pendek adalalr Piniaman daerah yang jangka waktunya
ktrraltg dari satu tahLln derrgan persyaratarr bahwa pembavar-zrr kenrbali
bertrpa pokok pinianran' bult-ea'cla,ibiaya lain selunrlrpya 6arus clilrnasi
dalar' talrurr ansgarar yang bersa'gkutan.

17. Bagian Kedua
Penggunaan pinjaman Daerah
Pasal 42
( 1) Pinjamarr Daerah jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai
pem bangunan prasarana yang *.rupuiun isset daerah dan dapat
menghasilkan penerimaan untirk p.*'buyaran kembali pinjaman serta
rnem beri rnanfaat bagi pelayanur"t masyarakat.
(2) Pinjarnan jangka panjang tidak dapat digunakan unruk membiayai belanja
administrasi Llmum serta belanja operasi6nal dan p.*.li6araan.
Pasal 43
Daerah clapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas
dala'l rangka pengelolaan Kas Daerah.
- L ('----- r-"o$Lers' sr
Bagian Ketiga
Persyaratan pinjaman Daerah
Pasal 44
firrjarnan
jaitska panjang sebagairnana dimaksud dalam pasal 42 ayat( l) yang
dilakLrkan olelt Daerah wajib memenuhi3 (tiga) ketentuan sebagai berikut:
(l) Jurnlalr
r|-ulatif poko! ninjaman daerah yang wajib dibayar tidak
melebihi 75 %-(tujuh pululr lima persen) clarilunilah penerimaan umum
APBD tahun sebelumnya.
(2) Berdasarkalt proyek5i penerirnaan dan pengeluaran daeralr tahunan selama
jangka rvakru pinjaman, Dept servicb 6u.rug* Ratio (DscR) paring
sed i k it 2,5 (dua setengah).
(3) Persvaratan pinjaman daeralr bc r'cJasarkan ketentuan peraturan perundang-
undarrgarn.
Pasal 45
( l) Jurn lal' maksimum pinjanran jangka pendek adalah l/6 (satu per enam) darijrnr lah belanlaAPBD iahun anggaran yang berjaran-
(2) Pinjaman
'ia'gka pendek dilakukan dgng.an perrim bangan kecukupanpenerintaan daerah u'tuk membayar kembai pini;;; tepar waktunya.
(3) Pelunasarl pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahunanggaran berlalan.

18. (l)
(2)
(3)
(4)
Pasal 46
Batas rnaksimur' ja'gka waktu..pinjanra' jarrgka panjang disesuaikandengan unsur ekonom i-aset yang a;L;ayai dengan pirrjaman tersebut.
Batas maksimum lnasa terrggang disesuaikan clengan korrstruksi proyek.
Jangka waktu pirljama' jangka pa'jang sebagairnana dimaksud pacla ayar( I ) adalah termasuk masi tenggang.
Dalarrr hal rnelakuka' pi'janran jangka panjang yang bersumber dari dalamnegeri' maka ja'gka rvakiu pinjamair a* r"ura te.gga'g critetapl:a' daerahdengan persetujuan DpRD.
(5) Dalam hal Daerah melakuka;r pinjaman jangka panjang tersebut bersumberdari luar negeri, ntaka ja'gka" .,,uuLtu
pi,rja,nun Jun masa i.nggu,,gd ises uaika' de'gan persyarata' pinjam an l uar negeri yan g bersa,gk Lrtan.
Bagian Keempat
Larangan Penjaminan
Pasal "17
,',
3"',:,Tl**:ll*";'f fl:11'fl":l;il,, funq
b,ersifbt penjan,inan terhadap
(2)
pe'jami'an pihak lairr yang rnerigaftiuutt u,.,-il"uun -;;k;il;;;ilffi.
Barang milik daerah yang cligunakan untuk nrelayani kepentingan umum
t idak dapatr d ij ad i l<an tarn bahin clalanl menl pero i elr.j arn i nan daerah.
Bagian Kelima
Prosecl u r pinjaman f)aera h
Pasal 48
setiap pinjaman daerah clilakukan dengan persetujua' DpRD.
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
*:jn:*:::"t::::::jfl DPT? sebasain,ana crirrraksud cratarn ayar (r)pasal i'idaerah r'e'gajuka' pinjarnan il.puou calcn pem#ffiilil.
Setiap pi'jarnan daerarr ditua'gr<an craram surat perjanj ian p in jarnan ar,tara
daerah dengan pemberi pinjantan.
Perjarrjian piniaman sebagairnana clirnaksud cjalam ayat (3) pasala
ditandatallgani atas nama clierah olelr Bupati clan penrberi pinjaman.
:,'
f,ffi,f:ill,:L'.1,:1ll::.1:"::lq:l.rruin1,a,.seriap per.r3nj ian pinjan,u,, yungid i l a k u k a rr o l eh d a era ir cr i u rrr..,,-,-r l, o,-, d a l i rn r,. nrTu iu,r.,d
-*;;
;r l

19. (l) Untuk rnenrpel"oleh
cJae rah rnerrgajukan
Persetujuan DPRD.,
diperlukan.
p) P:!u]rj ian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat ditanclatangapi
oleh Menteri Keuangan dan 13upati.
(3)
Pas:rl 50
Pinjarnan <iae*ait yang bersuntber dari luar negeri clilakukan melalui
pemerintah pusat.
Untu[i l-ltetttperolelr Pinjaman daerah yang bersumber clari luar negeri,
daerah l.nengajukan usulan peminjan-ran kepada pemerintah pusat disertai
surat persetujuan DPRf), studi kekayaan dan dokumen-dokumen lain yang
dinerlukan.
Terhadap Lrslrlarr daerah yang bersurnber dari luar negeri, pemerintah pusat
rnelakul<an evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui
usulan tersebut.
Apabila penterilttah pusat telah mernberikan persetujuan pemerintah
daerah mengadakan pen:ndingan dengarr calon pemberi pinjaman yang
has i I rrya d i la porlcan untuk mendapatkan persetuj uan pe rneri ntah pusat.
Perjanjiarr pinjarnan daerah yang bersumber dari luar rregeri ditanda
tangani oleh Bupati dengan pemberi pinjaman luar negeri.
(5)
(1)
(2)
(4)
Pasal 49
pinjarnan yan*q bersumber dari pemerintah pusat.
usulan kapada Meiiteri I(euangan clisertai surat
studi kelayakan dan dokukernn-dokur-nen lain vns
Bagian Keenam
Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah
Pasal 51
S:n]ua pemtrayaratt yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh ternpo atas
pinjarnan daeralt merupal<an prioritas dan dianggarkai dJarn ApBD.
Pernbayaran kembali daerah yang bersumber dari luar negeri oleh daerah
dilakukan dalam mata uang sesuaiyang ditetapkan dalarn perjanjian.
Dalanr hal daerah tidak mernenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman
daerah dari' penreritrtah pusat, maka penrerintah pusat memperlritJngkan
kewaiibantersebutde:rgandanaalokasiL|ll1ulTlkepadac|aera|r
(l)
(2)
(3)

20. (4) Dalarn hal daerah tidak memenuhi kewajiban pembayirr.sr atas pinjaman
caeralt )'ang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut
diselisaikan sesuai dengan perjanjian pinjiman.
BAB Xtr
I(EDUDUK,dIq DAN KEWEI,,{AI{GAN KEUANGAN
tsUPATI DAN DPITD
Bagian Pertama
BUPATI, WAKIL
Kedudukan Keuangan Bupati dan wakil Bupati
Pasal 52
Kedudukan Kettangatr Bupati clan wakil Bupati cliatur 4engan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
tsagian Kedua
Keduclukan Keuangan Dewan per-wakilan Rakyat Daerah
Pasal 53
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua clan Anggaran Dewan penvakilan
Rakyat Daerah diatur Peiaturan f)aerah tcrsencliri.
BAI} XI.tr
TATA CARA PEIYGADAAN BARANG DAN.}ASA
Pasal 54
( l) Prinsip-prinsip pengaclaan barang dan jasa dalam rapgka pelaksanaan
Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai Lerikut:
a' Hemat, tidak lnervalt, efisien cJan sesuai dengan kebutuhan teknis yang
d isyaratkan I d itetapkan.
b' Terarah dan terkendal.i sesuai dengan kebutuhan c1alarl prelaksanakan
tugas pokok dan 1'''gsi pera'gr<at craerarr.
c. Menggunakan produksi clalarn negeri.
d' Mernberikan kesentpatan lrerusaha bagi pengusaha ke cil, n enengah dan
koPerasi. ' L' ---' -' -"-"c
(2) Tata cara pe'gadaan Barang darr -jasa criatr.rr cierng611 per.atrrran Daerah
terserrdiri. - e
(3) Standar harga Sattran [Jaranq dan Jasa lebilr laniut ditetapkar dengan .
Keputusan Birpati paclang parian,ran. r' . r'---'

21. I}AB XIII
KtrTENTUnN PENTJTUP
Pasal 55
Peraturatt iJacrah ini rnulai berlaku senrenjak tanggal cliunclangka'. Agar setiap
Orang tnellgetahtrittya, tttemerintahkan I'engundingon peraturan Daerah inidengan pellel"llpatanrrya cJalarn L,embaran DaJrah Ka[upaten pada'g pariaman.
DI'ITlA[,I(AN DI
I-ADA TANGGAL
: PARIAIv1AN
:lMAI2004
BUPAI"I PADANG PARIAMAN
dto
:W
DiLrndangkan di : PARtrAMAi..l
Pada'fanggal :J M Ij I 2A04
SNKR ITAITIS DAERAH lfu BUPATIiN
PADANC PARIAMAN
dto
lH,*ltllprqM.AN {iANlr sFI. MrU)
I)r:rrrbina I iftnln i,Iuda Nfp. 4l000SgS?
L il M I]A ITA N D A E RAH I{A BUPATE N PADA NG PA RIA MA I.I
TAI{I.]N zAM NOII,IOR 05 SERI I}