Dokumen tersebut membahas berbagai pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian terhadap undang-undang dan peraturan terkait, sedangkan pendekatan kasus melibatkan analisis putusan pengadilan. Pendekatan konseptual digunakan ketika belum ada aturan huk

1. PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM
DOKTRINAL
Inisiasi Tuton Ke-3
Mata Kuliah : Metode Penelitian Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : FHISIP
Penulis : Dr. Utang Rosidin, SH, MH
Email : rosidincba@gmail.com
Penelaah :
Email :

2. Pendekatan Perundang-undangan (Statute
Approach)
• Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan
perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memua
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan
• Pendekatan perundang-undangan (statute approach
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang terkait dengan masalah/isu hukum yang
sedang ditangani.
• Pendekatan perundang-undangan ini akan mengkaji adakah
konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang
dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang

3. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
• Konsep hierarki norma hukum merujuk pada pandangan Hans Kelsen
dengan teori hierarki norma hukum (stufenbau des rechts/stufenbau
theorie)
• Stufenbau des rechts diilhami oleh Adolf Merkl (murid Hans Kelsen
yang mengatakan suatu norma hukum ke atas bersumber pada
norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia menjadi sumber bag
norma di bawahnya
• Teori Hans Kelsen dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiask
yang menyatakan bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang
norma hukum juga dapat dikelompokkan menjadi empat kelompo
besar, yaitu : norma fundamental Negara(Staatsfundamentalnorm)
aturan dasar/pokok Negara (Staatsgrundgesetz), undang-undang
formal (Formell Gesetz), aturan pelaksana dan aturan otonom

4. STRUKTUR TATA
HUKUM INDONESIA
• Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan
UUD 1945);
• Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, TAP
MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
• Formell Gesetz: Undang-Undang;
• Verordnung & Autonome Satzung : secara hierarkis
mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan
Bupati atau Walikota

5. Pasal 7 ayat (2) UU No 12 Th 2011 yang menegaskan kekuatan hukum
peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut dalam ayat (1
sebagai berikut.
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Peraturan Daerah Provinsi; dan
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

6. ASAS PERUNDANG-UNDANGA
• Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
• Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
pula.
• Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis
derogate legi generali).
• Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex
posterior derogate legi priori).
• Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
• Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan
materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian (asas welvaarstaat).

7. PENDEKATAN KASUS DAN
KONSEPTUAL
• Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap
• Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau
reasoning yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk
sampai kepada suatu putusan.
• Ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi
penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan
di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study)
• Dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi
tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “pokok perkara”.
Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-
alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif.

8. Pendekatan Konseptual (Conseptual
Approach)
• Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak
beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena
memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang
dihadapi.
• Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

9. Pendekatan Historis dan
Perbandingan
• Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa
yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang
dihadapi.
• Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang
ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu
yang sedang dipelajari.
• Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneli
mengaggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika
sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevans
dengan masa kini

10. OBYEK TELAAH PENDEKATAN
HISTORIS
• Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu lembaga
hukum dan jalannya proses pembentukan tersebut.
• Faktor yang dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan
suatu lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya.
• Interaksi antara pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dengan
kekuatan perkembangan dari dalam masyarakat sendiri.
• Jalannya proses adaptasi terhadap lembaga-lembaga yang diambil
dari sistem hukum asing.
• Apakah suatu lembaga hukum tertentu selalu menjalankan fungsi
yang sama; apakah terjadi perubahan fungsi; apa yang
menyebabkannya; perubahan tersebut bersifat formal atau informal.

11. Pendekatan Komparati
• Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan
undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari
satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
• Di samping undang-undang, juga dapat diperbandingkan
putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang
sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh
persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut
• Gutteridge menegaskan perbandingan hukum merupakan
suatu metode studi dan penelitian hukum, yang membedakan
antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang
tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan
perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran
tertentu.

12. S E K I A N
Terima Kasih
SEMOGA BERMANFAAT