SlideShare a Scribd company logo
Peraturan Perundangan Ketenaganukliran &
Keselamatan Radiasi
PPR Industri 1
Soegeng Rahadhy
s.rahadhy@bapeten.go.id
081210729379
Direktorat Pengaturan Pengawasan
Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif
2
Curriculum Vitae
PENDIDIKAN
1987-1992 S1-Fisika Universitas Indonesia
1999-2000 S2-Environmental Eng.Sc. University of Melbourne
PENGALAMAN
1993-1999 Staf Inspeksi BPTA -BATAN
2001-2002 Staf Pengkajian FRZR-BAPETEN
2003-2010 Kepala Subbag. Perencanaan-BAPETEN
2010-2013 Kepala Bagian Program- BAPETEN
2013-2015 Pengawas Radiasi Madya – Pengkajian FRZR
2015- 2020 Kasubdit Peraturan FRZR
2014-now Inspektur Utama Keselamatan Nuklir
2020-now Koordinator Pengaturan Kesehatan, Industri, Penelitian
2020-now Pengawas Radiasi Madya – Peraturan FRZR
2
Radiasi Pengion ???
3
Sifat Radiasi
Pengion
tidak
dapat
dilihat
tidak
dapat
dirasa
tidak
berwarna
tidak
dipengaruhi
temperatur &
tekanan
memiliki
daya
tembus &
ionisasi
merambat
dengan
kecepatan
cahaya
UU No. 10 Tahun1997
Ketenaganukliran
BATAN
BAPETEN
BATAN
Melaksanakan
Mengatur
Mengawasi
Pengawa
s
Pelaksana
peraturan
perizina
n
inspeks
i
UU No. 31 Tahun 1964
Ketentuan Pokok Tenaga Atom
Tujuan Pengawasan
terjaminnya
kesejahteraan,
keamanan, dan
ketenteraman
masyarakat
meningkatkan
kesadaran hukum
untuk
menimbulkan
budaya
keselamatan
menjamin
keselamatan dan
kesehatan pekerja dan
anggota masyarakat
serta perlindungan
lingkungan hidup
mencegah terjadinya
perubahan tujuan
pemanfaatan bahan
nuklir
melihara tertib
hukum dalam
pelaksanaan
pemanfaatan
tenaga nuklir
disiplin petugas
dalam pemanfaatan
tenaga nuklir
4
aplikasi tenaga nuklir
5
9/26
/202
3
WELL
LOGGING LEVEL GAUGING
THICKNESS
GAUGING
DENSITY GAUGING
BIDANG INDUSTRI
RADIOGRAFI
INDUSTRI
aplikasi tenaga nuklir
6
9/26
/202
3
LINAC
CT SCAN
MOBILE- X-
RAY
MOBILE STATION
FIXED X-RAY
RADIOTERAPI
BIDANG MEDIK
aplikasi tenaga nuklir
7
9/26
/202
3
LINAC
PLTN
IRADIATOR
REAKTOR RISET
VARITAS PADI
BIDANG ENERGI & PENELITIAN
8
Tk.
1
PPR Industri
INDUSTRI 1
• produksi pembangkit radiasi pengion;
• produksi barang konsumen yang
mengandung zat radioaktif;
• penggunaan dan/atau penelitian dan
pengembangan dalam:
• iradiator;
• radiografi industri;
• well logging;
• perunut;
• fasilitas kalibrasi;
• fotofluorografi dengan zra aktivitas
tinggi atau PRP energi tinggi;
• produksi radioisotop; dan
• pengelolaan limbah radioaktif
Peraturan Perundangan Bidang INDUSTRI
9
UU No. 10 Tahun 1997
PP No. 33 Tahun 2007
PP No.29 Tahun 2008
PP No. 56 Tahun 2014
Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN:
Perka No. 7/2009 & 8/2014 Radiografi Industri
Perka No. 6/2010 Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi
No. 6 Thn 2009 Keselamatan pada Gauging
Perka No. 16/2014 Persyaratan untuk Memperoleh SIB PPR
Perka No. 8/2016 Limbah Radioaktif Tingkat Rendah & Sedang
Perka No. 4/2013 Proteksi & Keselamatan Radiasi
10
Istilah Penting
Pasal 1:
• Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang
berkaitan dengan tenaga nuklir.
• Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi
penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan,
penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan
limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
• Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses
transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
• Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena
energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.
UU 10.1997
11
Kewajiban
Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir
wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman,
kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan
terhadap lingkungan hidup (Ps.16)
Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali
dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah (Ps.17(1))
Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas
tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang
memanfaakan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin (Ps.19(1))
UU 10/1997
UU 10.1997
12
Penanggung Jawab Keselamatan Radiasi
Penanggung Jawab
Keselamatan Radiasi
Personil lain yang terkait
dengan pelaksanaan
pemanfaatan tenaga nuklir
Petugas Proteksi
Radiasi
Pekerja Radiasi
Pihak yang mendapat
tanggung jawab
khusus dari PI
Pemegang Izin
• mewujudkan tujuan Keselamatan Radiasi
• menyusun, mengembangkan, melaksanakan,
dan mendokumentasikan program PKR
• membentuk & menetapkan penyelenggara KR
• membuat prosedur terkait dengan KR
• membuat dan memelihara rekaman KR
• AR (Radiografer Tk.II)
• OR (Radiografer Tk.I)
• Supervisor
• Operator
• Asisten Radiografer
• Petugas Perawatan
13
TANGGUNG JAWAB PERSONEL
Perka 7/2009
PPR• memahami dan melaksanakan ketentuan keselamatan kerja radiasi
• membuat program PKR
• memantau operasional program PKR
• menjamin perlengkapan proteksi radiasi tersedia dan berfungsi
baik
• memantau pemakaian perlengkapan proteksi radiasi
• meninjau secara sistematik dan periodik program pemantauan di
tempat zra digunakan, disimpan, atau diangkut
• memberikan konsultasi yang terkait dengan PKR
• berpartisipasi dalam mendesain fasilitas penyimpanan zra
• melaksanakan pengambilan sampel uji kebocoran zra
• memelihara rekaman
• mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
• melaksanakan latihan penanggulangan/pencarian keterangan saat
kedaruratan
• melaporkan kepada PI setiap kejadian kegagalan operasi yang
berpotensi kecelakaan radiasi
• melaksanakan penanggulangan keadaan darurat
• menyiapkan laporan tertulis pelaksanaan program PKR
• verifikasi keselamatan yang diketahui oleh pemegang izin untuk
dilaporkan kepada Bapeten
• melakukan inventarisasi zat radioaktif
RADIOGRAFER
Tk.1
(AR)
• memahami dan melaksanakan ketentuan
keselamatan
• menggunakan perlengkapan proteksi
radiasi sesuai prosedur
• melaporkan setiap kejadian kecelakaan ke
PPR
• melaporkan setiap gangguan kesehatan
akibat bekerja dengan radiasi kepada PI
via PPR
• mempelajari ketentuan pengoperasian
peralatan radiografi
• menyiapkan dan memverifikasi kesiapan
peralatan radiografI
• melaksanakan dan memantau pengujian
radiografi
• menyiapkan instruksi kerja sesuai
prosedur
• memantau pekerjaan OR
• melatih atau membimbing OR
• mengelola hasil pengujian radiografi.
14
Cara Mewujudkan Tujuan Keselamatan Radiasi
menyediakan
fasilitas/peralatan dan
perlengkapan proteksi
radiasi sesuai dengan sifat
dan risiko untuk setiap
pemanfaatan tenaga nuklir
mewujudkan budaya
keselamatan di
fasilitas/instalasi
pemanfaatan tenaga nuklir
membatasi paparan kerja
untuk setiap pekerja radiasi
mengoptimalkan proteksi
dan keselamatan radiasi
dalam kegiatan
pemanfaatan tenaga nuklir
melaksanakan pemantauan
kesehatan bagi pekerja
radiasi
meningkatkan kualifikasi
pekerja radiasi dalam
memahami dan menerapkan
proteksi dan keselamatan
radiasi melalui pendidikan
dan pelatihan
memberikan dan
memutakhirkan informasi
mengenai proteksi dan
keselamatan radiasi kepada
pekerja radiasi
PP 33/2007
15
menyimpan dan memelihara hasil pemantauan kesehatan pekerja
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal
pemberhentian pekerja yang bersangkutan
Pemantauan Kesehatan
Perka 6/2010 Pemantauan Kesehatan Untuk Pekerja Radiasi
pemeriksaan
kesehatan
konseling
penatalaksanaan kesehatan
pekerja yang mendapatkan
paparan radiasi berlebih
• sebelum kerja
• selama bekerja  1x setahun
• akan memutuskan hubungan kerja
dokter yang memiliki kompetensi
yang ditunjuk oleh PI, dan disetujui
instansi berwenang di bidang
ketenagakerjaan
memberikan konsultasi dan
informasi yang lengkap mengenai
bahaya radiasi kepada pekerja
Perka 6/2010
16
Pendidikan dan Pelatihan
Pemegang Izin wajib meningkatkan kemampuan personil yang bekerja di fasilitas
atau instalasi melalui pendidikan dan pelatihan, tentang:
• tanggung jawab dalam Proteksi dan Keselamatan Radiasi
• pentingnya menerapkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi selama
melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan radiasi
Diklat sekurangnya sesuai dengan:
• Potensi paparan kerja
• Tingkat pengawasan yang diperlukan
• Kerumitan pekerjaan yang akan dilaksanakan
• Tingkat pelatihan yang telah diikuti oleh personil PS.17(1)
PP 33/2007
17
PERSYARATAN PROTEKSI RADIASI
01
02
03 Optimisasi Proteksi dan Keselamatan
Radiasi dilaksanakan oleh Pemegang Izin
melalui penetapan:
a. Pembatas Dosis; dan/atau
b. tingkat panduan untuk Paparan Medik.
OPTIMISASI
Justifikasi harus didasarkan pada
asas bahwa manfaat yang akan
diperoleh lebih besar daripada
risiko yang ditimbulkan
JUSTIFIKASI
Limitasi Dosis wajib diberlakukan
oleh Pemegang Izin melalui
penerapan Nilai Batas Dosis
LIMITASI DOSIS
PP 33/2007
18
JUSTIFIKASI
Manfaat yang akan diperoleh lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan
? Pemanfaatan dapat memberikan
kesehatan dan keselamatan
Kesehatan dan Keselamatan
Aspek pasca pemanfaatan
Pengelolaan Limbah dan Dekomisioning
Resiko yang ditimbulkan lebih kecil
daripada jenis pemanfaatan sebelumnya
Teknologi lain
Memperhatikan dampak sosial dan
aspek ekonomi
Sosial dan Ekonomi
Justifikasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir tidak hanya mempertimbangkan aspek Proteksi dan Keselamatan Radiasi,
tetapi juga pertimbangan ekonomi, dan sosial. Pertimbangan ekonomi dan social tersebut turut memberikan pengaruh
besar terhadap suatu keputusan mengenai apakah suatu Pemanfaatan Tenaga Nuklir dapat dijustifikasi
PP 33/2007
19
LIMITASI
Limitasi dosis diberlakukan melalui penerapan Nilai Batas Dosis (NBD)
• Dosis Efektif : 20 mSv selama 1 thn
• 100 mSv selama 5 thn
• Dosis Ekivalen Mata : 20 mSv selama 1 thn
• 100 mSv selama 5 thn
• Dosis Ekivalen Kulit : 500 mSv
Pekerja Radiasi
• Dosis Efektif : 6 mSv selama 1 thn
• Dosis Ekivalen Mata : 50 mSv selama 1 thn
• Dosis Ekivalen Kulit : 150 mSv
Pekerja Magang
• Dosis Efektif : 1 mSv selama 1 thn
• Dosis Ekivalen Mata: 15 mSv selama 1 thn
• Dosis Ekivalen Kulit : 50 mSv
Anggota Masyarakat
Perka 4/2013
20
01
02 04
1. Udara
2. Air
3. Tanah
4. Biota
Pemantauan radioaktivitas lingkungan
Daerah Pengendalian:
• 0.3 dari NBD PR
• potensi kontaminasi
Daerah Supervisi
• NBD anggota masyarakat < potensi
penerimaan paparan < 0.3 NBD PR
• bebas kontaminasi
Pembagian Daerah kerja
1. Paparan radiasi eksterna
2. Kontaminasi permukaan
3. Kontaminasi udara
Pemantauan paparan daerah kerja
Pemantauan Dosis
• 1x / bulan  film badge
• 1x / 3 bulan  TLD
• 1x / 3 bulan  radiophotoluminisence
badge
• Dosimeter pembacaan langsung
03
Memastikan NBD Tidak Terlampaui
Perka 4/2013
LIMITASI DOSIS
• respon energi yang sesuai dengan energi peralatan yang digunakan
• rentang pengukuran yang cukup dengan tingkat radiasi yang diukur
• terkalibrasi
melakukan pemantauan paparan
radiasi dengan surveymeter
• dengan film badge atau TLD badge, dan dosimeter
perorangan baca langsung yang terkalibrasi
• 1 kali dalam 1 bulan  pemantauan dosis perorangan jenis
film badge
• 1 kali dalam 3 bulan  pemantauan dosis perorangan jenis
thermoluminisence dosimeter (TLD) badge dan
radiophotoluminisence dosimeter badge
melakukan pemantauan dosis yang
diterima personil
menyediakan perlengkapan
Proteksi Radiasi
21
Perka 4/2013
PERLENGKAPAN PROTEKSI
Radiografi
• kolimator
• tang penjepit
bertangkai 1 m
• lempeng Pb
• tanda radiasi
• kontener
• Go No Go
gauge
• dll
Well Logging
• kontener
pengangkutan
• tang penjepit
bertangkai 1 m
• lempeng Pb
• tanda radiasi
Gauging
• kontener
pengangkutan
• tang penjepit
bertangkai 1 m
• lempeng Pb
• tanda radiasi
22
OPTIMISASI
Paparan radiasi diusahakan pada tingkat serendah mungkin yang bisa dicapai
(ALARA) dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial
Pembatas Dosis
1. Pekerja Radiasi
2. Anggota Masyarakat
Panduan
Radiodiagnostik dan Intervensional
(DRL)
Óptimisasi proteksi radiasi dilaksanakan oleh PI melalui
penetapan :
23
Perka 4/2013
24
PEMBATAS DOSIS
•tidak boleh melampaui
NBD
•Pembatas dosis
masyarakat = 0,3
mSv/thn
•Pembatas dosis untuk
personil diuraikan secara
lengkap di dalam
program Proteksi dan
Keselamatan Radiasi
• Pembatas dosis untuk
personil ditetapkan oleh PI
setelah mendapat
persetujuan Kepala
BAPETEN
• Pembatas dosis personil
ditetapkan berdasarkan
hasil evaluasi dosis
maksimum individu selama
setahun
• Pembatas dosis untuk
personil harus ditinjau
ulang < 1 x tahun
• Hasil tinjauan ulang
pembatas dosis
ditetapkan dengan
mempertimbangkan
faktor beban kerja,
perubahan prosedur,
dan penerapan
teknologi baru dan
harus mendapat
persetujuan dari
BAPETEN
Perka 4/2013
PERSYARATAN
TEKNIS
25
peralatan radiografi/well logging/gauging  sesuai
SNI atau standar lain
tempat penyimpanan Peralatan Radiografi dengan
zat radioaktif
kontener pengangkutan
pengangkutan zat radioaktif
pengelolaan limbah radioaktif
26
TEMPAT PENYIMPANAN SUMBER
diberi pembatas yang kuat
dan terkunci;
tingkat radiasi di luar tempat
penyimpanan tidak boleh melebihi 0,5
μSv/jam (R+W), 10 μSv/jam (G+W)
memperhitungkan jumlah zat
radioaktif
di bawah pemantauan
Petugas Proteksi Radiasi
dilengkapi plakat yang berisi
informasi tentang: nama
personil yang harus dihubungi;
dan nomor telepon
diberi tanda radiasi yang
jelas
tidak boleh berada di:
- dekat bahan peledak, bahan mudah terbakar, dan bahan yang dapat menyebabkan karat
- daerah rawan banjir/potensi bahaya lainnya yang dapat merusak tempat penyimpanan/isinya
- dekat tempat umum atau tempat keramaian masyarakat
Klasifikasi Limbah
Radioaktif
tingkat rendah tingkat sedang tingkat tinggi
27
Bahan Bakar Nuklir
Bekas
a) zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan
b) zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan
c) bahan dan peralatan terkontaminasi dan/atau
teraktivasi yang tidak digunakan.
aktivitas, konsentrasi aktivitas,
waktu paruh, jenis radiasi
PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
PP 61/2013
27
Pengelolaan
Limbah Radioaktif
Penghasil Limbah BATAN
28
berasal dari Penghasil
Limbah Radioaktif yang
telah
diserahkan kepadanya.
berasal dari
a) pemanfaatan sumber radiasi
pengion; atau
b) pemanfaatan bahan nuklir,
pembangunan, pengoperasian,
dan/atau dekomisioning
instalasi nuklir
wajib memiliki izin dari pengelolaan limbah radioaktif
PP 61/2013
28
Sub klas. Limbah Radioaktif TINGKAT RENDAH
Limbah Radioaktif
TINGKAT RENDAH
waktu paruh
sangat pendek
tingkat sangat
rendah
tingkat relatif
rendah
29
Waktu paruh <150
hari, untuk semua
aktivitas
DSRS, T < 15
tahun, A < 10 MBq
DSRS, 15<T<30
thn, A < 10 MBq
Other DSRS, A>100x
tingkat pengecualian
EL
DSRS, T < 15 tahun,
10 < A < 100 MBq
DSRS, T < 15 tahun,
0.1 < A < 1 MBq
100 Bq/g < A < 10³EL
(sumber β)
100 < A < 400 Bq/g
(sumber α)
PP 61/2013
29
Pengelolaan Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan
30
Pengumpulan dan
Pengelompokan,
BATAN dapat
melakukan kajian
sesuai standar
Pengumpulan dan
Pengelompokan (PI)
PI wajib:
• mengirim kembali ke CoO
dengan persetujuan
pengiriman kembali ke CoO,
dan persetujuan pengiriman
dari Kepala BAPETEN
selama persetujuan ke negara
asal masih berlaku
• menyerahkan kepada BATAN
setelah persetujuan
pengiriman dari Kepala
BAPETEN (24 hari kerja + BAP
serah terima LR)
wajib mengajukan permohonan
penetapan penghentian kegiatan
a) dapat digunakan kembali  sertifikat dimanfaatkan
b) dapat didaur ulang  sertifikat telah diuji/standardisasi
c) limbah radioaktif  diolah dan disimpan
Pengumpulan dan
Pengelompokan
PP 61/2013
30
PP 33/2007
1
3
2
31
Pengelolaan Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan
Pengolahan dan
Penyimpanan
a) peluruhan aktivitas
b) pengondisian
menyimpan zra yang telah ditentukan
sebagai limbah radioaktif di fasilitas
penyimpanan
Perekaman dan
Pelaporan
Penghasil Limbah selama
melakukan pengumpulan dan
pengelompokan wajib melakukan
perekaman:
a. inventarisasi zra yang tidak
digunakan; dan
b. b. kegiatan pengumpulan dan
pengelompokan zra yang
tidak digunakan.
BATAN selama melakukan pengolahan,
penyimpanan, dan pembuangan
limbah wajib melakukan perekaman:
a. inventarisasi zra yang tidak
digunakan;
b. kegiatan pengolahan,
penyimpanan, dan pembuangan
limbah radioaktif
Pengangkutan dan
Pembuangan
BATAN melakukan pengangkutan
limbah radioaktif setelah
kegiatan pengolahan atau
penyimpanan
BATAN melakukan pembuangan limbah
radioaktif pada fasilitas pembuangan:
a) dekat permukaan tanah (near surface)
atau
b) kedalaman sedang
paling sedikit satu kali dalam enam bulan
PP 61/2013
Pengelolaan Zat Radioaktif Terbuka Yang Tidak Digunakan Dan Bahan Serta
Peralatan Yang Terkontaminasi Dan/Atau Teraktivasi Yang Tidak Digunakan
32
Pengumpulan dan
Pengelompokan
Pengolahan dan
Penyimpanan
Pengangkutan dan
Pembuangan
BATAN melakukan
pengangkutan limbah
radioaktif setelah kegiatan
pengolahan atau
penyimpanan
BATAN melakukan
pembuangan limbah
radioaktif pada fasilitas
pembuangan:
a) dekat permukaan tanah
(near surface) atau
b) kedalaman sedang
Penghasil Limbah wajib
melakukan pengohan dengan
metode:
a. peluruhan aktivitas
b. reduksi volume
c. pengubahan komposisi
d. pengondisian
• Nilai ≤ tingkat klirens  mohon
penetapan klirens
• Jika tidak, menyerahkan ke BATAN,
setelah ada persetujuan BAPETEN
• PL dapat menyimpan sementara
• PL dilarang mekakukan pengenceran
Penghasil
Limbah wajib
melakukan
• BATAN wajib melakukan penyimpanan di fasilitas
penyimpanan setelah dilakukan pengolahan
• Jika telah mencapai nilai ≤ tingkat klirens.
mngajukan permohonan penetapan klirens Perekaman dan Pelaporan
PP 61/2013
32
33
Kategori
SR
Rasio A/D
(aktivitas/nilai D)
Tingkat
Keamanan
Kegiatan
1 A/D ≥1000
Tingkat
Keamanan A
a) ekspor dan impor sumber radioaktif untuk
iradiator dan radioterapi jenis terapi ekternal
b) penggunaan iradiator dan radioterapi jenis terapi
ekternal
c) produksi radioisotop
d) pengelolaan limbah radioaktif
2 1000 > A/D ≥ 10
Tingkat
Keamanan B
a) ekspor dan impor sumber radioaktif untuk
radiografi industri dan radioterapi jenis
brakhiterapi
b) penggunaan radiografi industri dan radioterapi
jenis brakhiterapi
c) penyimpanan (sumber radioaktif untuk well
logging, dan gauging industri dengan sumber
radioaktif aktivitas tinggi dengan jumlah paling
kurang 10 sumber radioaktif.
Kategori Sumber Radioaktif Dan Tingkat Keamanan Sumber Radioaktif
34
Kategori
SR
Rasio A/D
(aktivitas/nilai D)
Tingkat Keamanan Kegiatan
3 10 > A/D ≥ 1 Tingkat Keamanan C
a) gauging industri dengan sumber
radioaktif aktivitas tinggi ( Cs-137, Co-
60, dan Am-241Be  0,4 MBq - 40 GBq)
b) well logging
c) fotofluorografi
4 1 > A/D ≥ 0.01
Cukup memenuhi
persyaratan
keselamatan Sumber
Radioaktif
gauging industri dengan sumber radioaktif
aktivitas rendah (Pm-147, Tl-204, Kr-85, Sr-
90, Am-241, Fe-55, Cd-109, Ni-63  0,4
MBq-40 GBq)
5
0.01 > A/D
dan
A > tingkat
pengecualian
Cukup memenuhi
persyaratan
keselamatan Sumber
Radioaktif
a) sumber radioaktif untuk tujuan
pendidikan, penelitian dan
pengembangan
b) check-sources
c) sumber radioaktif untuk kalibrasi
d) sumber radioaktif untuk standardisasi
Kategori Sumber Radioaktif Dan Tingkat Keamanan Sumber Radioaktif
PI harus melakukan pemantauan paparan radiasi dan/atau
kontaminasi radioaktif di daerah kerja secara terus menerus, berkala,
dan/atau sewaktu–waktu sesuai dengan jenis/risiko pemanfaatan
tenaga nuklir
Periode pemantauan berkala dan sewaktu waktu ditentukan
oleh PI dengan mempertimbangkan jenis/risiko pemanfaatan
tenaga nuklir
Pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi
radioaktif di daerah kerja meliputi pemantauan
terhadap paparan radiasi eksterna, kontaminasi
permukaan dan kontaminasi udara
Pemantauan Paparan Radiasi
Perka 4/2013
35
36
Verifikasi Keselamatan
pemantauan paparan radiasi  1x dalam minggu
atau sesuai posedur
uji kebocoran zat radioaktif untuk zat radioaktif 
1 x dalam 2 tahun (G) atau 6 bulan (R,W)
pemeriksaan fisik tabung dan kabel tegangan
tinggi untuk PRP
Verifikasi keselamatan harus dicatat di dalam
logbook
37
Rekaman & Laporan
Rekaman
PI harus membuat, memelihara, dan menyimpan
Rekaman terkait Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang
meliputi:
• data inventarisasi peralatan
• dosis yang diterima personil
• hasil pemantauan laju paparan radiasi di tempat
penyimpanan, pengangkutan, tempat kerja, dan
lingkungan
• hasil pemeriksaan peralatan dan peralatan penunjang
• kalibrasi alat ukur radiasi
• pencarian keterangan akibat kecelakaan radiasi
• pelatihan
• hasil pemantauan kesehatan personil
• pengangkutan zat radioaktif;
• pengelolaan limbah radioaktif
Laporan
Laporan harus dibuat secara tertulis dan
diserahkan oleh Pemegang Izin kepada Kepala
BAPETEN
Laporan meliputi:
• laporan pelaksanaan program Proteksi dan Keselamatan
Radiasi, dan verifikasi keselamatan
• laporan pencarian keterangan mengenai Paparan Darurat
yang diakibatkan Kecelakaan Radiasi
Laporan tertulis harus dilaporkan kepada
Kepala BAPETEN paling kurang sekali dalam 6
bulan
Perka 4/2013
38
Persyaratan Manajemen
PP 29/2008
a) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi
• Pemegang Izin
• personil yang terkait dengan penggunaan Peralatan Radiografi
b) Personil
• PPR
• AR (Radiografer Tingkat II)
• OR (Radiografer Tingkat I)
PPR boleh dirangkap oleh AR yang memiliki SIB PPR
c) pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi
 Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu kawasan, maka PPR bertanggung
jawab paling banyak 3 (tiga) Peralatan Radiografi
Masing-masing 1 orang
dalam 1 izin pemanfaatan
39
Multi Lokasi & Kawasan
PP 29/2008
Untuk penggunaan 3 peralatan radiografi, PI dapat
mencantumkan 3 lokasi yang berbeda dan personil paling
kurang berjumlah masing-masing 3 orang untuk setiap izin
penggunaan peralatan radiografi atau 2 orang jika PPR
dirangkap oleh Radiografer Tk. II
Untuk penggunaan 3 peralatan radiografi pada satu Kawasan,
personil terdiri dari 1 orang PPR, 1 Radiografer Tk. II, dan 3
orang Radiografer Tk. I.
40
PP 29/2008
Asisten Radiografer
• Jika diperlukan personil tambahan untuk membantu
Radiografer Tingkat I, Pemegang Izin dapat menunjuk dan
menetapkan Asisten Radiografer  harus melampirkan:
• surat penunjukan dan ketetapan Asisten Radiografer
• surat keterangan telah mengikuti pelatihan Asisten
Radiografer.
• Asisten Radiografer harus mendapatkan pelatihan yang
dilaksanakan oleh PI paling kurang mengenai:
• teknik dasar radiografi industri
• prosedur dasar Proteksi dan Keselamatan Radiasi
41
Perizinan SEKTOR KETENAGANUKLIRAN 1
PP 5/2021
pemanfaatan
sumber radiasi
pengion
instalasi nuklir
dan bahan nuklir
pendukung sektor
ketenaganukliran
pertambangan
bahan galian
nuklir
a) produksi radioisotope
b) produksi radioisotop dan radiofarmaka
c) Produksiradiofarmaka
d) produksi peralatan yang menggunakan zra
e) produksi barang konsumen
f) kalibrasi yang menggunakan SRP
g) pengelolaan limbah radioaktif
h) ekspor zat radioaktif
i) impor dan/atau pengalihan zat radioaktif
j) pengalihan pembangkit radiasi pengion
k) produksi pembangkit radiasi pengion
l) impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion
m) ekspor barang konsumen
n) impor dan/atau pengalihan barang konsumen
o) pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan untuk penggunaan SRP
p) penggunaan, yang meliputi:
1) kedokteran nuklir terapi diagnostik in vivo
2) radioterapi
3) iradiasi dengan iradiator, yang meliputi iradiator kategori II menggunakan
sumber radioaktif, irradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi
pengion, iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif; dan
iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif;
4) radiologi diagnostik dan/atau intervensional
5) iradiasi dengan iradiator, yang meliputi iradiator kategori I menggunakan
sumber radioaktif dan b) iradiator kategori I menggunakan PRP
42
Perizinan SEKTOR KETENAGANUKLIRAN 2
PP 5/2021
pemanfaatan
sumber radiasi
pengion
instalasi nuklir
dan bahan nuklir
pendukung sektor
ketenaganukliran
pertambangan
bahan galian
nuklir
6) uji tak rusak, yang meliputi uji tak rusak menggunakan sumber radiasi
pengion mobile atau portable dan uji tak rusak menggunakan sumber
radiasi pengion terpasang tetap
7) perekaman data dalam sumur pengeboran (well logging)
8) penanda dan/atau perunut
9) pengukuran (gaugingl yang meliputi pengukuran menggunakan sumber
radiasi pengion portabel dan/atau mobile dan pengukuran menggunakan
sumber radiasi pengion terpasang tetap
10) pemindaian bagasi menggunakan pembangkit radiasi pengion portable
11) pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan PRP
12) pemeriksaan kargo danf atau peti kemas menggunakan SRP
13) fasilitas penyimpanan sumber radioaktif
14) penyimpanan sementara zat radioaktif
15) radiologi diagnostik yang meliputi pengukuran densitas tulang; dan b)
pesawat gigt intra oral
16) Kedokteran nuklir diagnostik in uitro
17) pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif
18) analisis menggunakan sumber radiasi pengion
19) pemindaian bagasi dengan pembangkit radiasi pengion terpasang tetap
20) penyimpanan sementara pembangkit radiasi pengion.
1) lembaga uji ketenaganukliran
a) lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X RDI
b) labotoriumdosimetri
c) laboratorium uji bungkusan zat radioaktif
d) laboratorium uji peralatan radiografi industri
e) laboratorium uji radioaktivitas lingkungan;
2) lembaga pelatihan ketenaganukliran.
PP 5/2021
NIB
• identitas bagi Pelaku sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk kegiatan usaha.
• angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
mengenai angka pengenal impor;
• hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang kepabeanan;
• pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan; dan
• wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.
a. profil;
b. permodalan usaha;
c. nomor pokok wajib
d. KBLI; dan
e. lokasi usaha.
PP 5/2021
- slide 18
kelengkapan data Verifikasi standar Direrima/ditolak
- pemenuhan standar
kegiatan/usaha (NSPK)
- UKL/UPL atau SPPL
Verifikasi oleh KL
NIB + sertifikat standar
(belum terverifikasi)
pemenuhan standar
kegiatan usaha
notifikasi dari KL ke
OSS
mengisi form kesanggupan
standar kegiatan/usaha OSS ke KL
Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi
PP 5/2021
- slide 18
kelengkapan data Verifikasi
persyaratan
Direrima/ditolak
- persyaratan izin + amdal
(jika wajib amdal)
Verifikasi oleh KL
NIB pemenuhan standar
kegiatan usaha
notifikasi dari KL ke
OSS
wajib memenuhi
persyaratan izin OSS ke KL
Perizinan Berusaha Risiko Tinggi
PP 5/2021
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 3 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Ketenaganukliran
menetapkan:
a) standar kegiatan usaha untuk pemenuhan izin dan sertifikat standar pada Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran tercantum dalam Lampiran I
b) standar produk, proses, dan/atau jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sektor Ketenaganukliran tercantum dalam Lampiran II
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran dilaksanakan melalui Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua Peraturan Badan yang mengatur standar kegiatan
usaha dan/atau standar produk dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor Ketenaganukliran
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Badan ini KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN
USAHA INDONESIA (KBLI)
pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan
produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk
memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam
perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia
46
Perba 3/2021
47
1. PRODUKSI RADIOISOTOP  KBLI 32906 INDUSTRI PRODUKSI
RADIOISOTOP
konstruksi, operasi, dekomosioning
9. IZIN PRODUKSI PEMBANGKIT RADIASI PENGION  KBLI 26601
INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN
SEJENISNYA
58. IZIN UJI TAK RUSAK TERPASANG TETAP/MOBILE  KBLI
TERKAIT 71209 IZIN UJI TAK RUSAK TERPASANG TETAP/MOBILE
59. IZIN PEREKAMAN DATA DALAM WELL LOGGING  KBLI TERKAIT:
09100 DAN 71209 IZIN PEREKAMAN DATA DALAM WELL LOGGING)
60. IZIN PENANDA DAN/ATAU PERUNUT  KBLI TERKAIT 09100 DAN
71209 IZIN PENANDA DAN/ATAU PERUNUT
29-45. IZIN IRADIATOR  KLBI TERKAIT 10130, 10219, 22111, dan
27320 konstruksi, operasi, dekomosioning
STANDAR,
PROSES
PEMENUHAN
Perba 3/2021
48
Persyaratan
Umum
Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak Pelaku
Usaha menginput data bulan dan tahun perkiraan beroperasi.
Persyaratan
Khusus atau
Persyaratan
Teknis
Persyaratan teknis:
1. data lokasi pemanfaatan sumber radiasi pengion  tidak harus sama dengan lokasi badan usaha
2. dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi  gambar rencana struktur dan ruangan pengujian
produk
3. dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion  dokumen denah ruang perakitan,
penyimpanan bahan baku dan produk
4. dokumen kajian keselamatan radiasi  pengukuran paparan radiasi di daerah kerja dan identifikasi potensi paparan
5. data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi Petugas Proteksi Radiasi dan petugas lainnya  dibuktikan
dengan sertifikat pelatihan
6. dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion  mutu produk, uji berketerimaan
7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi  disusun sistematik
8. dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion  dokumen yang menyatakan produk
dihasilkan oleh produsen
Sarana Fasilitas produksi peralatan PRP dan perlengkapam proteksi radiasi
Penilaian
Kesesuaian
dan
Pengawasan
a) Penilaian kesesuaian
b) Laporan verifikasi keselamatan pengkajian keselamatan, pemantauan dan pengukuran parameter di
daerah kerja
c) Pengawasan
9. IZIN PRODUKSI PEMBANGKIT RADIASI PENGION  KBLI 26601
INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN
SEJENISNYA
Sistem Manajemen
Usaha
Sistem manajemen konstruksi, secarav berkelanjutan dan
program jamunan mutu
Perba 3/2021
49
58. IZIN UJI TAK RUSAK TERPASANG TETAP/MOBILE  KBLI
TERKAIT 71209 IZIN UJI TAK RUSAK TERPASANG TETAP/MOBILE
Persyaratan
Umum
Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak Pelaku
Usaha menginput data bulan dan tahun perkiraan beroperasi.
Persyarata
n Khusus
atau
Persyarata
n Teknis
Persyaratan teknis untuk uji tak rusak terpasang tetap/mobile antara lain:
1. data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion  tidak harus sama dengan lokasi badan usaha
2. dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi  untuk yang memliki tempat penyimpanan zat
radioaktif sendiri
3. dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion  dokumen denah terkait
pengoperasian peralatan, misal tempat menyimpan peralatan terkait keselamatan radiasi
4. dokumen kajian keselamatan radiasi keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan Zat Radioaktif  sifat
dan besarnya paparan potensial dan penilaian unjuk kerja
5. data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi Petugas Proteksi Radiasi, Petugas Keamanan Zat
Radioaktif; dan/atau petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion  dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan
6. dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion  data sumber radiasi pengion dan spesifikasi peralatan
pendukung
7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktif  disusun
sistematik
8. dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion  dokumen pembelian, surat perjanjian
hibah, dan berita acara serah terima barang, perjanjian sewa menyewa
Sarana
Fasilitas dan kebutuhan yang harus tersedia dalam pelaksanaan
kegiatan
Penilaian
Kesesuaian
dan
Pengawasan
a) Penilaian kesesuaian
b) Laporan verifikasi keselamatan pengkajian keselamatan, pemantauan dan pengukuran parameter di
daerah kerja
c) Pengawasan
Perba 3/2021
50
Persyaratan
Umum
Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak Pelaku
Usaha menginput data bulan dan tahun perkiraan beroperasi.
Persyarata
n Khusus
atau
Persyarata
n Teknis
Persyaratan teknis:
1. data lokasi pemanfaatan sumber radiasi pengion  tidak harus sama dengan lokasi badan usaha
2. dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi  untuk yang memliki tempat penyimpanan zat
radioaktif sendiri
3. dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber radiasi pengion  dokumen denah terkait pengoperasian
peralatan, misal tempat menyimpan peralatan terkait keselamatan radiasi
4. dokumen kajian keselamatan radiasi keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan Zat Radioaktif  sifat
dan besarnya paparan potensial dan penilaian unjuk kerja
5. data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi Petugas Proteksi Radiasi, Petugas Keamanan Zat
Radioaktif; dan/atau petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion  dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan
6. dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion  data sumber radiasi pengion dan spesifikasi peralatan
pendukung
7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktif  disusun
sistematik
8. dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion  dokumen pembelian, surat perjanjian
hibah, dan berita acara serah terima barang, perjanjian sewa menyewa
9. Dokumen tempat penyimpanan zat radioaktif
10. Dokumen kesmatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan
Sarana
Kontener pengangkutan, tanda radiasi, tempat penyimpanan, bunker, alat ukur, peralatan
keamanan
Penilaian
Kesesuaia
n dan
Pengawas
a) Penilaian kesesuaian
b) Verifikasi keselamatan pengkajian keselamatan, pemantauan dan pengukuran
parameter di daerah kerja
c) Pengawasan  inspeksi
59. IZIN PEREKAMAN DATA DALAM WELL LOGGING  KBLI
TERKAIT: 09100 DAN 71209 IZIN PEREKAMAN DATA DALAM WELL
LOGGING)
Perba 3/2021
51
Persyaratan
Umum
Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak Pelaku
Usaha menginput data bulan dan tahun perkiraan beroperasi.
Persyarata
n Khusus
atau
Persyarata
n Teknis
Persyaratan teknis:
1. data lokasi Pemanfaatan sumber radiasi pengion  tidak harus sama dengan lokasi badan usaha
2. dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi  gambar rencana struktur dinding penahan radiasi
dan perhitungannya
3. dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber radiasi pengion  dokumen denah terkait pengoperasian
peralatan, misal euang operator, ruang limbah, pengelolaan air, pengoperasian peralatan
4. dokumen kajian keselamatan radiasi keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan Zat Radioaktif  sifat
dan besarnya paparan potensial, pengelolaan limbah dan penilaian unjuk kerja
5. data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi petugas proteksi radiasi, petugas keamanan zat radioaktif;
dan/atau petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion  dibuktikan dengan sertifikat pelatihan
6. dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion  data sumber radiasi pengion dan spesifikasi peralatan
pendukung
7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif  disusun
sistematik
8. dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion  dokumen pembelian, surat perjanjian
hibah, dan berita acara serah terima barang, perjanjian sewa menyewa
Sarana
Kontener pengangkutan, tanda radiasi, tempat penyimpanan, bunker, alat ukur, peralatan
keamanan
Penilaian
Kesesuaian
dan
Pengawasan
a) Penilaian kesesuaian
b) Laporan verifikasi keselamatan pengkajian keselamatan, pemantauan dan pengukuran parameter di
daerah kerja
c) Pengawasan  inspeksi
60. IZIN PENANDA DAN/ATAU PERUNUT  KBLI TERKAIT 09100 DAN
71209 IZIN PENANDA DAN/ATAU PERUNUT
Perba 3/2021
52
Masa Berlaku Izin (1)
Izin dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin dan harus diajukan
permohonan perpanjangannya secara tertulis kepada Kepala BAPETEN paling lama 30
hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir.
No. Pemanfaatan Masa Berlaku
1 Radiologi diagnostik dan intervensional 2 - 3 tahun
2 Iradiator kategori I dengan zra terbungkus 5 tahun
3 Gauging industri dengan zra aktivitas tinggi 2 tahun
4 Radiografi industri fasilitas terbuka 1 - 2 tahun
5 Well Logging 2 tahun
6 Perunut 1 tahun
7 Impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang
mengandung zra untuk barang konsumen
2 (dua) tahun
8 Penyimpanan zat radioaktif/TENORM 5 (lima) tahun
9 Kedokteran nuklir diagnostik in vitro 2 (dua) tahun
10 Gauging industri dengan zra rendah atau Pembangkit Radiasi
Pengion dengan energi rendah
3 (tiga) tahun
5 tahun
PP 29/2008
53
Masa Berakhir Izin (2)
a. habis masa berlaku izin.
b. dicabut oleh Kepala BAPETEN
c. badan Pemegang Izin bubar atau dibubarkan
d. terjadi pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir
e. Pemegang Izin perorangan meninggal dunia
Untuk memperoleh izin baru dalam kasus a dan b , Pemegang Izin semula wajib
mengajukan permohonan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak tanggal habis masa berlaku izin atau diterbitkannya keputusan
pencabutan izin oleh Kepala BAPETEN.
Pemegang Izin semula wajib melakukan penanganan akhir zat radioaktif jika
berkehendak untuk menghentikan secara tetap pemanfaatan SRP paling paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal habis masa berlaku izin atau
diterbitkannya keputusan pencabutan izin dari Kepala BAPETEN.
dilarang mengoperasikan
hingga memperoleh izin baru
PP 29.2008
54
Pengelompokan Petugas Tertentu
PETUGAS
TERTENTU
Petugas
Keahlian
RADIOGRAFI
INDUSTRI
(Radiografer Tingkat II
dan Radiografer Tingkat
II)
IRADIATOR
(Operator Iradiator,
Petugas Dosimetri
dan Petugas
Perawatan
FASILITAS PRODUKSI
RADIOISOTOP DAN
RADIOFARMAKA
(Operator dan
petugas perawatan)
PPR
MEDIK
(Tk. 1,2 dan 3)
INDUSTRI
(Tk. 1, 2 dan 3)
Perka 16/2014
55
Surat Izin Bekerja
a) jangka waktu izin yang diberikan telah
terlampaui
b) SIB dicabut oleh Kepala BAPETEN atau
c) pemegang SIB meninggal dunia
Berakhirnya SIB
 Pelatihan penyegaran dilaksanakan oleh BAPETEN
 Jika PPR tidak mengikuti pelatihan penyegaran maka PPR tidak dapat
mengajukan perpanjangan SIB dan berlaku ketentuan memperoleh SIB baru
Penyegaran PPR
 permohonan perpanjangan SIB ≤ 1 bulan sebelum SIB
berakhir
 Petugas Tertentu yang merupakan PPR juga harus
mengikuti pelatihan penyegaran
 harus diikuti PPR paling sedikit 1 kali selama masa berlaku
SIB
Perpanjangan SIB
Perka 16/2014
56
Tk.
2
Tk.
3
o produksi pembangkit radiasi
pengion;
o produksi barang konsumen yang
mengandung zat radioaktif;
o penggunaan dan/atau penelitian
dan pengembangan dalam:
• iradiator;
• radiografi industri;
• well logging;
• perunut;
• fasilitas kalibrasi;
• fotofluorografi dengan zra
aktivitas tinggi atau PRP energi
tinggi;
• produksi radioisotop; dan
• pengelolaan limbah radioaktif.
o Ekspor dan impor zat radioaktif
untuk keperluan selain medik
o pengalihan zat radioaktif dan/atau
pembangkit radiasi pengion untuk
keperluan selain medik; dan
o penggunaan dan/atau penelitian
dan pengembangan dalam gauging
industri dengan zat radioaktif
aktivitas tinggi
o fotofluorografi dengan zat
radioaktif aktivitas sedang atau
pembangkit radiasi pengion
dengan energi sedang
o mengandung zat radioaktif untuk
barang konsumen; dan
o penyimpanan zat radioaktif
berupa Technologically Enhanced
Natural Radioactive Material
(TENORM);
o penggunaan dan/atau penelitian
dan pengembangan dalam:
• fluoroskopi bagasi;
• gauging industri dengan zat
radioaktif aktivitas rendah atau
pembangkit radiasi pengion
dengan energi rendah
Tk.
1
PPR Industri
3
tahu
n
5
tahu
n
4
tahu
n
Perka 16/2014
57
Kewajiban Pemegang Izin
a) memberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan/inspeksi oleh inspektur keselamatan nuklir 
pemeriksaan administrasi dan teknis, secara berkala atau sewaktu-waktu, dengan atau tanpa
pemberitahuan
b) melaksanakan pemantauan kesehatan pekerja radiasi;
c) memberikan kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja
d) menyelenggarakan dokumentasi terkait pemanfaatan SRP dan BN
e) melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah bahaya yang
f) melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase
g) membuat dan menyampaikan laporan yang terkait dengan Seifgard
h) memanfatkan SRP atau BN sesuai tujuan dalam izin;
i) menyampaikan laporan secara tertulis terjadi kegagalan fungsi peralatan yang mengarah pada insiden,
dan/atau kecelakaan radiasi;
j) menyampaikan laporan mengenai pemantauan dosis radiasi pekerja.
k) menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan daerah kerja dan lingkungan hidup
l) melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan
PP 33/2007
58
• untuk memastikan dipatuhinya
persyaratan keselamatan
radiasi dan keamanan sumber
radioaktif
• inspeksi dilaksanakan oleh
inspektur keselamatan nuklir
• inspeksi meliputi pemeriksaan
administrasi dan teknik yang
dilaksanakan secara berkala
atau sewaktu-waktu, dengan
atau tanpa pemberitahuan
Pelaksanaan
Kewenangan
• melakukan inspeksi selama proses
perizinan
• memasuki dan memeriksa setiap
fasilitas atau instalasi, instansi
atau lokasi pemanfaatan tenaga
nuklir
• melakukan pemantauan radiasi di
dalam dan luar instalasi
• melakukan inspeksi secara
langsung/dengan pemberitahuan dalam
selang waktu singkat dalam hal
keadaan darurat atau kejadian yang
tidak normal
• menghentikan kegiatan pemanfaatan
tenaga nuklir jika terjadi situasi
yang membahayakan terhadap
keselamatan pekerja, masyarakat, dan
lingkungan hidup serta keamanan
sumber radioaktif
Inspeksi
PP 33/2007
59
Penegakan Hukum & Sanksi
Melanggar Pasal 17 ayat 1
Denda paling banyak Rp. 100.000.000,- atau
jika tidak mampu bayar denda, kurungan paling
lama 1 tahun (Ps.43)
Melanggar Pasal 19 ayat 1
Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- atau jika
tidak mampu bayar denda, kurungan paling
lama 6 bulan (Ps.42)
UU 10/1997
60
Sanksi Pelanggaran
peringatan tertulis
penghentian sementara
beroperasinya instalasi
pencabutan izin
Kepala BAPETEN memberikan
peringatan tertulis sebanyak 3 kali
kepada PI yang melanggar
ketentuan :
• Pertama  10 hari kerja
• Kedua  10 hari kerja
• Ketiga  10 hari kerja
• Pencabutan izin
Tidak mempunyai
izin
PP 33/2007
61
Sanksi Langsung
 Kepala BAPETEN dapat langsung menghentikan
sementara beroperasinya fasilitas atau instalasi
Pemegang Izin, yang dapat membahayakan
keselamatan pekerja, anggota masyarakat dan
lingkungan hidup  sampai dipenuhinya
persyaratan Keselamatan Radiasi dan Keamanan
Sumber Radioaktif.
 Jika tetap mengoperasikan fasilitas atau
instalasinya dapat langsung dicabut izin
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
PP 33/2007
Peraturan pERUNDANGAN PPR_Industri1_MARET 2022.pptx

More Related Content

Similar to Peraturan pERUNDANGAN PPR_Industri1_MARET 2022.pptx

REGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIK
REGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIKREGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIK
REGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIKPariJatim1
 
2. peraturan perundangan
2. peraturan perundangan2. peraturan perundangan
2. peraturan perundanganWinarso Arso
 
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptx
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptxPOP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptx
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptxHSEHasscoLP
 
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan Norrazman Zaiha Zainol
 
K3.02 peraturan k3
K3.02 peraturan k3K3.02 peraturan k3
K3.02 peraturan k3raysa hasdi
 
2. Peraturan Perundangan.ppt
2. Peraturan Perundangan.ppt2. Peraturan Perundangan.ppt
2. Peraturan Perundangan.pptDimasAnanda18
 
KESELAMATAN RADIASI
KESELAMATAN RADIASIKESELAMATAN RADIASI
KESELAMATAN RADIASImila amalia
 
Safety meeting uu no 1 tahun 1970
Safety meeting uu no 1 tahun 1970Safety meeting uu no 1 tahun 1970
Safety meeting uu no 1 tahun 1970Rifki Fadli
 
5. Melaksanakan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko.pdf
5. Melaksanakan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko.pdf5. Melaksanakan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko.pdf
5. Melaksanakan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko.pdfareks3
 
proteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rs
proteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rsproteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rs
proteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rsarni12345
 
01. Presentasi Pelatihan Manajemen Risiko.pdf
01. Presentasi Pelatihan Manajemen Risiko.pdf01. Presentasi Pelatihan Manajemen Risiko.pdf
01. Presentasi Pelatihan Manajemen Risiko.pdfRinaAgustina57
 

Similar to Peraturan pERUNDANGAN PPR_Industri1_MARET 2022.pptx (20)

Presentasi K3 Proyek.
Presentasi K3 Proyek.Presentasi K3 Proyek.
Presentasi K3 Proyek.
 
Topik 1 konsep kselamtan & ksihatan
Topik 1 konsep kselamtan & ksihatanTopik 1 konsep kselamtan & ksihatan
Topik 1 konsep kselamtan & ksihatan
 
Dasar_dasar_K3.ppt
Dasar_dasar_K3.pptDasar_dasar_K3.ppt
Dasar_dasar_K3.ppt
 
REGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIK
REGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIKREGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIK
REGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIK
 
2. peraturan perundangan
2. peraturan perundangan2. peraturan perundangan
2. peraturan perundangan
 
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptx
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptxPOP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptx
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptx
 
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
 
01 k3 lh
01 k3 lh01 k3 lh
01 k3 lh
 
Materi 1
Materi 1Materi 1
Materi 1
 
Dasar_dasar_K3.ppt
Dasar_dasar_K3.pptDasar_dasar_K3.ppt
Dasar_dasar_K3.ppt
 
Dasar_dasar_K3.ppt
Dasar_dasar_K3.pptDasar_dasar_K3.ppt
Dasar_dasar_K3.ppt
 
K3.02 peraturan k3
K3.02 peraturan k3K3.02 peraturan k3
K3.02 peraturan k3
 
2. Peraturan Perundangan.ppt
2. Peraturan Perundangan.ppt2. Peraturan Perundangan.ppt
2. Peraturan Perundangan.ppt
 
Safety induction
Safety inductionSafety induction
Safety induction
 
KESELAMATAN RADIASI
KESELAMATAN RADIASIKESELAMATAN RADIASI
KESELAMATAN RADIASI
 
Pra rk3
Pra rk3Pra rk3
Pra rk3
 
Safety meeting uu no 1 tahun 1970
Safety meeting uu no 1 tahun 1970Safety meeting uu no 1 tahun 1970
Safety meeting uu no 1 tahun 1970
 
5. Melaksanakan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko.pdf
5. Melaksanakan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko.pdf5. Melaksanakan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko.pdf
5. Melaksanakan Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko.pdf
 
proteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rs
proteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rsproteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rs
proteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rs
 
01. Presentasi Pelatihan Manajemen Risiko.pdf
01. Presentasi Pelatihan Manajemen Risiko.pdf01. Presentasi Pelatihan Manajemen Risiko.pdf
01. Presentasi Pelatihan Manajemen Risiko.pdf
 

Recently uploaded

LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERIPURWANTOSDNWATES2
 
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNajwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfnaqarin2
 
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.pptperumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.pptAryLisawaty
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...haryonospdsd011
 
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptxModul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptxSriayuAnisaToip
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfindrawatiahmad62
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxAgungRomadhon3
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxnawasenamerta
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxMasHari12
 
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxSolusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxaristasaputri46
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxlastri261
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paudMamanDiana
 
Bukti dukung E kinerja kepala sekolah.pdf
Bukti dukung E kinerja  kepala sekolah.pdfBukti dukung E kinerja  kepala sekolah.pdf
Bukti dukung E kinerja kepala sekolah.pdfZulkhaidirZulkhaidir
 
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfnorazizahnaa21
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxKurnia Fajar
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxd2spdpnd9185
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024SABDA
 

Recently uploaded (20)

LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNajwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.pptperumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptxModul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
 
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxSolusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
 
Bukti dukung E kinerja kepala sekolah.pdf
Bukti dukung E kinerja  kepala sekolah.pdfBukti dukung E kinerja  kepala sekolah.pdf
Bukti dukung E kinerja kepala sekolah.pdf
 
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
 

Peraturan pERUNDANGAN PPR_Industri1_MARET 2022.pptx

  • 1. Peraturan Perundangan Ketenaganukliran & Keselamatan Radiasi PPR Industri 1 Soegeng Rahadhy s.rahadhy@bapeten.go.id 081210729379 Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif
  • 2. 2 Curriculum Vitae PENDIDIKAN 1987-1992 S1-Fisika Universitas Indonesia 1999-2000 S2-Environmental Eng.Sc. University of Melbourne PENGALAMAN 1993-1999 Staf Inspeksi BPTA -BATAN 2001-2002 Staf Pengkajian FRZR-BAPETEN 2003-2010 Kepala Subbag. Perencanaan-BAPETEN 2010-2013 Kepala Bagian Program- BAPETEN 2013-2015 Pengawas Radiasi Madya – Pengkajian FRZR 2015- 2020 Kasubdit Peraturan FRZR 2014-now Inspektur Utama Keselamatan Nuklir 2020-now Koordinator Pengaturan Kesehatan, Industri, Penelitian 2020-now Pengawas Radiasi Madya – Peraturan FRZR 2
  • 3. Radiasi Pengion ??? 3 Sifat Radiasi Pengion tidak dapat dilihat tidak dapat dirasa tidak berwarna tidak dipengaruhi temperatur & tekanan memiliki daya tembus & ionisasi merambat dengan kecepatan cahaya UU No. 10 Tahun1997 Ketenaganukliran BATAN BAPETEN BATAN Melaksanakan Mengatur Mengawasi Pengawa s Pelaksana peraturan perizina n inspeks i UU No. 31 Tahun 1964 Ketentuan Pokok Tenaga Atom
  • 4. Tujuan Pengawasan terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat meningkatkan kesadaran hukum untuk menimbulkan budaya keselamatan menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir melihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir disiplin petugas dalam pemanfaatan tenaga nuklir 4
  • 5. aplikasi tenaga nuklir 5 9/26 /202 3 WELL LOGGING LEVEL GAUGING THICKNESS GAUGING DENSITY GAUGING BIDANG INDUSTRI RADIOGRAFI INDUSTRI
  • 6. aplikasi tenaga nuklir 6 9/26 /202 3 LINAC CT SCAN MOBILE- X- RAY MOBILE STATION FIXED X-RAY RADIOTERAPI BIDANG MEDIK
  • 7. aplikasi tenaga nuklir 7 9/26 /202 3 LINAC PLTN IRADIATOR REAKTOR RISET VARITAS PADI BIDANG ENERGI & PENELITIAN
  • 8. 8 Tk. 1 PPR Industri INDUSTRI 1 • produksi pembangkit radiasi pengion; • produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif; • penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam: • iradiator; • radiografi industri; • well logging; • perunut; • fasilitas kalibrasi; • fotofluorografi dengan zra aktivitas tinggi atau PRP energi tinggi; • produksi radioisotop; dan • pengelolaan limbah radioaktif
  • 9. Peraturan Perundangan Bidang INDUSTRI 9 UU No. 10 Tahun 1997 PP No. 33 Tahun 2007 PP No.29 Tahun 2008 PP No. 56 Tahun 2014 Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN: Perka No. 7/2009 & 8/2014 Radiografi Industri Perka No. 6/2010 Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi No. 6 Thn 2009 Keselamatan pada Gauging Perka No. 16/2014 Persyaratan untuk Memperoleh SIB PPR Perka No. 8/2016 Limbah Radioaktif Tingkat Rendah & Sedang Perka No. 4/2013 Proteksi & Keselamatan Radiasi
  • 10. 10 Istilah Penting Pasal 1: • Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir. • Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. • Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. • Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya. UU 10.1997
  • 11. 11 Kewajiban Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup (Ps.16) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Ps.17(1)) Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaakan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin (Ps.19(1)) UU 10/1997 UU 10.1997
  • 12. 12 Penanggung Jawab Keselamatan Radiasi Penanggung Jawab Keselamatan Radiasi Personil lain yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir Petugas Proteksi Radiasi Pekerja Radiasi Pihak yang mendapat tanggung jawab khusus dari PI Pemegang Izin • mewujudkan tujuan Keselamatan Radiasi • menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan program PKR • membentuk & menetapkan penyelenggara KR • membuat prosedur terkait dengan KR • membuat dan memelihara rekaman KR • AR (Radiografer Tk.II) • OR (Radiografer Tk.I) • Supervisor • Operator • Asisten Radiografer • Petugas Perawatan
  • 13. 13 TANGGUNG JAWAB PERSONEL Perka 7/2009 PPR• memahami dan melaksanakan ketentuan keselamatan kerja radiasi • membuat program PKR • memantau operasional program PKR • menjamin perlengkapan proteksi radiasi tersedia dan berfungsi baik • memantau pemakaian perlengkapan proteksi radiasi • meninjau secara sistematik dan periodik program pemantauan di tempat zra digunakan, disimpan, atau diangkut • memberikan konsultasi yang terkait dengan PKR • berpartisipasi dalam mendesain fasilitas penyimpanan zra • melaksanakan pengambilan sampel uji kebocoran zra • memelihara rekaman • mengidentifikasi kebutuhan pelatihan • melaksanakan latihan penanggulangan/pencarian keterangan saat kedaruratan • melaporkan kepada PI setiap kejadian kegagalan operasi yang berpotensi kecelakaan radiasi • melaksanakan penanggulangan keadaan darurat • menyiapkan laporan tertulis pelaksanaan program PKR • verifikasi keselamatan yang diketahui oleh pemegang izin untuk dilaporkan kepada Bapeten • melakukan inventarisasi zat radioaktif RADIOGRAFER Tk.1 (AR) • memahami dan melaksanakan ketentuan keselamatan • menggunakan perlengkapan proteksi radiasi sesuai prosedur • melaporkan setiap kejadian kecelakaan ke PPR • melaporkan setiap gangguan kesehatan akibat bekerja dengan radiasi kepada PI via PPR • mempelajari ketentuan pengoperasian peralatan radiografi • menyiapkan dan memverifikasi kesiapan peralatan radiografI • melaksanakan dan memantau pengujian radiografi • menyiapkan instruksi kerja sesuai prosedur • memantau pekerjaan OR • melatih atau membimbing OR • mengelola hasil pengujian radiografi.
  • 14. 14 Cara Mewujudkan Tujuan Keselamatan Radiasi menyediakan fasilitas/peralatan dan perlengkapan proteksi radiasi sesuai dengan sifat dan risiko untuk setiap pemanfaatan tenaga nuklir mewujudkan budaya keselamatan di fasilitas/instalasi pemanfaatan tenaga nuklir membatasi paparan kerja untuk setiap pekerja radiasi mengoptimalkan proteksi dan keselamatan radiasi dalam kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir melaksanakan pemantauan kesehatan bagi pekerja radiasi meningkatkan kualifikasi pekerja radiasi dalam memahami dan menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi melalui pendidikan dan pelatihan memberikan dan memutakhirkan informasi mengenai proteksi dan keselamatan radiasi kepada pekerja radiasi PP 33/2007
  • 15. 15 menyimpan dan memelihara hasil pemantauan kesehatan pekerja dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian pekerja yang bersangkutan Pemantauan Kesehatan Perka 6/2010 Pemantauan Kesehatan Untuk Pekerja Radiasi pemeriksaan kesehatan konseling penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan paparan radiasi berlebih • sebelum kerja • selama bekerja  1x setahun • akan memutuskan hubungan kerja dokter yang memiliki kompetensi yang ditunjuk oleh PI, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan memberikan konsultasi dan informasi yang lengkap mengenai bahaya radiasi kepada pekerja Perka 6/2010
  • 16. 16 Pendidikan dan Pelatihan Pemegang Izin wajib meningkatkan kemampuan personil yang bekerja di fasilitas atau instalasi melalui pendidikan dan pelatihan, tentang: • tanggung jawab dalam Proteksi dan Keselamatan Radiasi • pentingnya menerapkan Proteksi dan Keselamatan Radiasi selama melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan radiasi Diklat sekurangnya sesuai dengan: • Potensi paparan kerja • Tingkat pengawasan yang diperlukan • Kerumitan pekerjaan yang akan dilaksanakan • Tingkat pelatihan yang telah diikuti oleh personil PS.17(1) PP 33/2007
  • 17. 17 PERSYARATAN PROTEKSI RADIASI 01 02 03 Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi dilaksanakan oleh Pemegang Izin melalui penetapan: a. Pembatas Dosis; dan/atau b. tingkat panduan untuk Paparan Medik. OPTIMISASI Justifikasi harus didasarkan pada asas bahwa manfaat yang akan diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan JUSTIFIKASI Limitasi Dosis wajib diberlakukan oleh Pemegang Izin melalui penerapan Nilai Batas Dosis LIMITASI DOSIS PP 33/2007
  • 18. 18 JUSTIFIKASI Manfaat yang akan diperoleh lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan ? Pemanfaatan dapat memberikan kesehatan dan keselamatan Kesehatan dan Keselamatan Aspek pasca pemanfaatan Pengelolaan Limbah dan Dekomisioning Resiko yang ditimbulkan lebih kecil daripada jenis pemanfaatan sebelumnya Teknologi lain Memperhatikan dampak sosial dan aspek ekonomi Sosial dan Ekonomi Justifikasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir tidak hanya mempertimbangkan aspek Proteksi dan Keselamatan Radiasi, tetapi juga pertimbangan ekonomi, dan sosial. Pertimbangan ekonomi dan social tersebut turut memberikan pengaruh besar terhadap suatu keputusan mengenai apakah suatu Pemanfaatan Tenaga Nuklir dapat dijustifikasi PP 33/2007
  • 19. 19 LIMITASI Limitasi dosis diberlakukan melalui penerapan Nilai Batas Dosis (NBD) • Dosis Efektif : 20 mSv selama 1 thn • 100 mSv selama 5 thn • Dosis Ekivalen Mata : 20 mSv selama 1 thn • 100 mSv selama 5 thn • Dosis Ekivalen Kulit : 500 mSv Pekerja Radiasi • Dosis Efektif : 6 mSv selama 1 thn • Dosis Ekivalen Mata : 50 mSv selama 1 thn • Dosis Ekivalen Kulit : 150 mSv Pekerja Magang • Dosis Efektif : 1 mSv selama 1 thn • Dosis Ekivalen Mata: 15 mSv selama 1 thn • Dosis Ekivalen Kulit : 50 mSv Anggota Masyarakat Perka 4/2013
  • 20. 20 01 02 04 1. Udara 2. Air 3. Tanah 4. Biota Pemantauan radioaktivitas lingkungan Daerah Pengendalian: • 0.3 dari NBD PR • potensi kontaminasi Daerah Supervisi • NBD anggota masyarakat < potensi penerimaan paparan < 0.3 NBD PR • bebas kontaminasi Pembagian Daerah kerja 1. Paparan radiasi eksterna 2. Kontaminasi permukaan 3. Kontaminasi udara Pemantauan paparan daerah kerja Pemantauan Dosis • 1x / bulan  film badge • 1x / 3 bulan  TLD • 1x / 3 bulan  radiophotoluminisence badge • Dosimeter pembacaan langsung 03 Memastikan NBD Tidak Terlampaui Perka 4/2013
  • 21. LIMITASI DOSIS • respon energi yang sesuai dengan energi peralatan yang digunakan • rentang pengukuran yang cukup dengan tingkat radiasi yang diukur • terkalibrasi melakukan pemantauan paparan radiasi dengan surveymeter • dengan film badge atau TLD badge, dan dosimeter perorangan baca langsung yang terkalibrasi • 1 kali dalam 1 bulan  pemantauan dosis perorangan jenis film badge • 1 kali dalam 3 bulan  pemantauan dosis perorangan jenis thermoluminisence dosimeter (TLD) badge dan radiophotoluminisence dosimeter badge melakukan pemantauan dosis yang diterima personil menyediakan perlengkapan Proteksi Radiasi 21 Perka 4/2013
  • 22. PERLENGKAPAN PROTEKSI Radiografi • kolimator • tang penjepit bertangkai 1 m • lempeng Pb • tanda radiasi • kontener • Go No Go gauge • dll Well Logging • kontener pengangkutan • tang penjepit bertangkai 1 m • lempeng Pb • tanda radiasi Gauging • kontener pengangkutan • tang penjepit bertangkai 1 m • lempeng Pb • tanda radiasi 22
  • 23. OPTIMISASI Paparan radiasi diusahakan pada tingkat serendah mungkin yang bisa dicapai (ALARA) dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial Pembatas Dosis 1. Pekerja Radiasi 2. Anggota Masyarakat Panduan Radiodiagnostik dan Intervensional (DRL) Óptimisasi proteksi radiasi dilaksanakan oleh PI melalui penetapan : 23 Perka 4/2013
  • 24. 24 PEMBATAS DOSIS •tidak boleh melampaui NBD •Pembatas dosis masyarakat = 0,3 mSv/thn •Pembatas dosis untuk personil diuraikan secara lengkap di dalam program Proteksi dan Keselamatan Radiasi • Pembatas dosis untuk personil ditetapkan oleh PI setelah mendapat persetujuan Kepala BAPETEN • Pembatas dosis personil ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dosis maksimum individu selama setahun • Pembatas dosis untuk personil harus ditinjau ulang < 1 x tahun • Hasil tinjauan ulang pembatas dosis ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor beban kerja, perubahan prosedur, dan penerapan teknologi baru dan harus mendapat persetujuan dari BAPETEN Perka 4/2013
  • 25. PERSYARATAN TEKNIS 25 peralatan radiografi/well logging/gauging  sesuai SNI atau standar lain tempat penyimpanan Peralatan Radiografi dengan zat radioaktif kontener pengangkutan pengangkutan zat radioaktif pengelolaan limbah radioaktif
  • 26. 26 TEMPAT PENYIMPANAN SUMBER diberi pembatas yang kuat dan terkunci; tingkat radiasi di luar tempat penyimpanan tidak boleh melebihi 0,5 μSv/jam (R+W), 10 μSv/jam (G+W) memperhitungkan jumlah zat radioaktif di bawah pemantauan Petugas Proteksi Radiasi dilengkapi plakat yang berisi informasi tentang: nama personil yang harus dihubungi; dan nomor telepon diberi tanda radiasi yang jelas tidak boleh berada di: - dekat bahan peledak, bahan mudah terbakar, dan bahan yang dapat menyebabkan karat - daerah rawan banjir/potensi bahaya lainnya yang dapat merusak tempat penyimpanan/isinya - dekat tempat umum atau tempat keramaian masyarakat
  • 27. Klasifikasi Limbah Radioaktif tingkat rendah tingkat sedang tingkat tinggi 27 Bahan Bakar Nuklir Bekas a) zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan b) zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan c) bahan dan peralatan terkontaminasi dan/atau teraktivasi yang tidak digunakan. aktivitas, konsentrasi aktivitas, waktu paruh, jenis radiasi PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF PP 61/2013 27
  • 28. Pengelolaan Limbah Radioaktif Penghasil Limbah BATAN 28 berasal dari Penghasil Limbah Radioaktif yang telah diserahkan kepadanya. berasal dari a) pemanfaatan sumber radiasi pengion; atau b) pemanfaatan bahan nuklir, pembangunan, pengoperasian, dan/atau dekomisioning instalasi nuklir wajib memiliki izin dari pengelolaan limbah radioaktif PP 61/2013 28
  • 29. Sub klas. Limbah Radioaktif TINGKAT RENDAH Limbah Radioaktif TINGKAT RENDAH waktu paruh sangat pendek tingkat sangat rendah tingkat relatif rendah 29 Waktu paruh <150 hari, untuk semua aktivitas DSRS, T < 15 tahun, A < 10 MBq DSRS, 15<T<30 thn, A < 10 MBq Other DSRS, A>100x tingkat pengecualian EL DSRS, T < 15 tahun, 10 < A < 100 MBq DSRS, T < 15 tahun, 0.1 < A < 1 MBq 100 Bq/g < A < 10³EL (sumber β) 100 < A < 400 Bq/g (sumber α) PP 61/2013 29
  • 30. Pengelolaan Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan 30 Pengumpulan dan Pengelompokan, BATAN dapat melakukan kajian sesuai standar Pengumpulan dan Pengelompokan (PI) PI wajib: • mengirim kembali ke CoO dengan persetujuan pengiriman kembali ke CoO, dan persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN selama persetujuan ke negara asal masih berlaku • menyerahkan kepada BATAN setelah persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN (24 hari kerja + BAP serah terima LR) wajib mengajukan permohonan penetapan penghentian kegiatan a) dapat digunakan kembali  sertifikat dimanfaatkan b) dapat didaur ulang  sertifikat telah diuji/standardisasi c) limbah radioaktif  diolah dan disimpan Pengumpulan dan Pengelompokan PP 61/2013 30
  • 31. PP 33/2007 1 3 2 31 Pengelolaan Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan Pengolahan dan Penyimpanan a) peluruhan aktivitas b) pengondisian menyimpan zra yang telah ditentukan sebagai limbah radioaktif di fasilitas penyimpanan Perekaman dan Pelaporan Penghasil Limbah selama melakukan pengumpulan dan pengelompokan wajib melakukan perekaman: a. inventarisasi zra yang tidak digunakan; dan b. b. kegiatan pengumpulan dan pengelompokan zra yang tidak digunakan. BATAN selama melakukan pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah wajib melakukan perekaman: a. inventarisasi zra yang tidak digunakan; b. kegiatan pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah radioaktif Pengangkutan dan Pembuangan BATAN melakukan pengangkutan limbah radioaktif setelah kegiatan pengolahan atau penyimpanan BATAN melakukan pembuangan limbah radioaktif pada fasilitas pembuangan: a) dekat permukaan tanah (near surface) atau b) kedalaman sedang paling sedikit satu kali dalam enam bulan PP 61/2013
  • 32. Pengelolaan Zat Radioaktif Terbuka Yang Tidak Digunakan Dan Bahan Serta Peralatan Yang Terkontaminasi Dan/Atau Teraktivasi Yang Tidak Digunakan 32 Pengumpulan dan Pengelompokan Pengolahan dan Penyimpanan Pengangkutan dan Pembuangan BATAN melakukan pengangkutan limbah radioaktif setelah kegiatan pengolahan atau penyimpanan BATAN melakukan pembuangan limbah radioaktif pada fasilitas pembuangan: a) dekat permukaan tanah (near surface) atau b) kedalaman sedang Penghasil Limbah wajib melakukan pengohan dengan metode: a. peluruhan aktivitas b. reduksi volume c. pengubahan komposisi d. pengondisian • Nilai ≤ tingkat klirens  mohon penetapan klirens • Jika tidak, menyerahkan ke BATAN, setelah ada persetujuan BAPETEN • PL dapat menyimpan sementara • PL dilarang mekakukan pengenceran Penghasil Limbah wajib melakukan • BATAN wajib melakukan penyimpanan di fasilitas penyimpanan setelah dilakukan pengolahan • Jika telah mencapai nilai ≤ tingkat klirens. mngajukan permohonan penetapan klirens Perekaman dan Pelaporan PP 61/2013 32
  • 33. 33 Kategori SR Rasio A/D (aktivitas/nilai D) Tingkat Keamanan Kegiatan 1 A/D ≥1000 Tingkat Keamanan A a) ekspor dan impor sumber radioaktif untuk iradiator dan radioterapi jenis terapi ekternal b) penggunaan iradiator dan radioterapi jenis terapi ekternal c) produksi radioisotop d) pengelolaan limbah radioaktif 2 1000 > A/D ≥ 10 Tingkat Keamanan B a) ekspor dan impor sumber radioaktif untuk radiografi industri dan radioterapi jenis brakhiterapi b) penggunaan radiografi industri dan radioterapi jenis brakhiterapi c) penyimpanan (sumber radioaktif untuk well logging, dan gauging industri dengan sumber radioaktif aktivitas tinggi dengan jumlah paling kurang 10 sumber radioaktif. Kategori Sumber Radioaktif Dan Tingkat Keamanan Sumber Radioaktif
  • 34. 34 Kategori SR Rasio A/D (aktivitas/nilai D) Tingkat Keamanan Kegiatan 3 10 > A/D ≥ 1 Tingkat Keamanan C a) gauging industri dengan sumber radioaktif aktivitas tinggi ( Cs-137, Co- 60, dan Am-241Be  0,4 MBq - 40 GBq) b) well logging c) fotofluorografi 4 1 > A/D ≥ 0.01 Cukup memenuhi persyaratan keselamatan Sumber Radioaktif gauging industri dengan sumber radioaktif aktivitas rendah (Pm-147, Tl-204, Kr-85, Sr- 90, Am-241, Fe-55, Cd-109, Ni-63  0,4 MBq-40 GBq) 5 0.01 > A/D dan A > tingkat pengecualian Cukup memenuhi persyaratan keselamatan Sumber Radioaktif a) sumber radioaktif untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan b) check-sources c) sumber radioaktif untuk kalibrasi d) sumber radioaktif untuk standardisasi Kategori Sumber Radioaktif Dan Tingkat Keamanan Sumber Radioaktif
  • 35. PI harus melakukan pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja secara terus menerus, berkala, dan/atau sewaktu–waktu sesuai dengan jenis/risiko pemanfaatan tenaga nuklir Periode pemantauan berkala dan sewaktu waktu ditentukan oleh PI dengan mempertimbangkan jenis/risiko pemanfaatan tenaga nuklir Pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja meliputi pemantauan terhadap paparan radiasi eksterna, kontaminasi permukaan dan kontaminasi udara Pemantauan Paparan Radiasi Perka 4/2013 35
  • 36. 36 Verifikasi Keselamatan pemantauan paparan radiasi  1x dalam minggu atau sesuai posedur uji kebocoran zat radioaktif untuk zat radioaktif  1 x dalam 2 tahun (G) atau 6 bulan (R,W) pemeriksaan fisik tabung dan kabel tegangan tinggi untuk PRP Verifikasi keselamatan harus dicatat di dalam logbook
  • 37. 37 Rekaman & Laporan Rekaman PI harus membuat, memelihara, dan menyimpan Rekaman terkait Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang meliputi: • data inventarisasi peralatan • dosis yang diterima personil • hasil pemantauan laju paparan radiasi di tempat penyimpanan, pengangkutan, tempat kerja, dan lingkungan • hasil pemeriksaan peralatan dan peralatan penunjang • kalibrasi alat ukur radiasi • pencarian keterangan akibat kecelakaan radiasi • pelatihan • hasil pemantauan kesehatan personil • pengangkutan zat radioaktif; • pengelolaan limbah radioaktif Laporan Laporan harus dibuat secara tertulis dan diserahkan oleh Pemegang Izin kepada Kepala BAPETEN Laporan meliputi: • laporan pelaksanaan program Proteksi dan Keselamatan Radiasi, dan verifikasi keselamatan • laporan pencarian keterangan mengenai Paparan Darurat yang diakibatkan Kecelakaan Radiasi Laporan tertulis harus dilaporkan kepada Kepala BAPETEN paling kurang sekali dalam 6 bulan Perka 4/2013
  • 38. 38 Persyaratan Manajemen PP 29/2008 a) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi • Pemegang Izin • personil yang terkait dengan penggunaan Peralatan Radiografi b) Personil • PPR • AR (Radiografer Tingkat II) • OR (Radiografer Tingkat I) PPR boleh dirangkap oleh AR yang memiliki SIB PPR c) pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi  Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu kawasan, maka PPR bertanggung jawab paling banyak 3 (tiga) Peralatan Radiografi Masing-masing 1 orang dalam 1 izin pemanfaatan
  • 39. 39 Multi Lokasi & Kawasan PP 29/2008 Untuk penggunaan 3 peralatan radiografi, PI dapat mencantumkan 3 lokasi yang berbeda dan personil paling kurang berjumlah masing-masing 3 orang untuk setiap izin penggunaan peralatan radiografi atau 2 orang jika PPR dirangkap oleh Radiografer Tk. II Untuk penggunaan 3 peralatan radiografi pada satu Kawasan, personil terdiri dari 1 orang PPR, 1 Radiografer Tk. II, dan 3 orang Radiografer Tk. I.
  • 40. 40 PP 29/2008 Asisten Radiografer • Jika diperlukan personil tambahan untuk membantu Radiografer Tingkat I, Pemegang Izin dapat menunjuk dan menetapkan Asisten Radiografer  harus melampirkan: • surat penunjukan dan ketetapan Asisten Radiografer • surat keterangan telah mengikuti pelatihan Asisten Radiografer. • Asisten Radiografer harus mendapatkan pelatihan yang dilaksanakan oleh PI paling kurang mengenai: • teknik dasar radiografi industri • prosedur dasar Proteksi dan Keselamatan Radiasi
  • 41. 41 Perizinan SEKTOR KETENAGANUKLIRAN 1 PP 5/2021 pemanfaatan sumber radiasi pengion instalasi nuklir dan bahan nuklir pendukung sektor ketenaganukliran pertambangan bahan galian nuklir a) produksi radioisotope b) produksi radioisotop dan radiofarmaka c) Produksiradiofarmaka d) produksi peralatan yang menggunakan zra e) produksi barang konsumen f) kalibrasi yang menggunakan SRP g) pengelolaan limbah radioaktif h) ekspor zat radioaktif i) impor dan/atau pengalihan zat radioaktif j) pengalihan pembangkit radiasi pengion k) produksi pembangkit radiasi pengion l) impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion m) ekspor barang konsumen n) impor dan/atau pengalihan barang konsumen o) pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan untuk penggunaan SRP p) penggunaan, yang meliputi: 1) kedokteran nuklir terapi diagnostik in vivo 2) radioterapi 3) iradiasi dengan iradiator, yang meliputi iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif, irradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion, iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif; dan iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif; 4) radiologi diagnostik dan/atau intervensional 5) iradiasi dengan iradiator, yang meliputi iradiator kategori I menggunakan sumber radioaktif dan b) iradiator kategori I menggunakan PRP
  • 42. 42 Perizinan SEKTOR KETENAGANUKLIRAN 2 PP 5/2021 pemanfaatan sumber radiasi pengion instalasi nuklir dan bahan nuklir pendukung sektor ketenaganukliran pertambangan bahan galian nuklir 6) uji tak rusak, yang meliputi uji tak rusak menggunakan sumber radiasi pengion mobile atau portable dan uji tak rusak menggunakan sumber radiasi pengion terpasang tetap 7) perekaman data dalam sumur pengeboran (well logging) 8) penanda dan/atau perunut 9) pengukuran (gaugingl yang meliputi pengukuran menggunakan sumber radiasi pengion portabel dan/atau mobile dan pengukuran menggunakan sumber radiasi pengion terpasang tetap 10) pemindaian bagasi menggunakan pembangkit radiasi pengion portable 11) pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan PRP 12) pemeriksaan kargo danf atau peti kemas menggunakan SRP 13) fasilitas penyimpanan sumber radioaktif 14) penyimpanan sementara zat radioaktif 15) radiologi diagnostik yang meliputi pengukuran densitas tulang; dan b) pesawat gigt intra oral 16) Kedokteran nuklir diagnostik in uitro 17) pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif 18) analisis menggunakan sumber radiasi pengion 19) pemindaian bagasi dengan pembangkit radiasi pengion terpasang tetap 20) penyimpanan sementara pembangkit radiasi pengion. 1) lembaga uji ketenaganukliran a) lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X RDI b) labotoriumdosimetri c) laboratorium uji bungkusan zat radioaktif d) laboratorium uji peralatan radiografi industri e) laboratorium uji radioaktivitas lingkungan; 2) lembaga pelatihan ketenaganukliran. PP 5/2021
  • 43. NIB • identitas bagi Pelaku sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk kegiatan usaha. • angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal impor; • hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; • pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan • wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha. a. profil; b. permodalan usaha; c. nomor pokok wajib d. KBLI; dan e. lokasi usaha. PP 5/2021
  • 44. - slide 18 kelengkapan data Verifikasi standar Direrima/ditolak - pemenuhan standar kegiatan/usaha (NSPK) - UKL/UPL atau SPPL Verifikasi oleh KL NIB + sertifikat standar (belum terverifikasi) pemenuhan standar kegiatan usaha notifikasi dari KL ke OSS mengisi form kesanggupan standar kegiatan/usaha OSS ke KL Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi PP 5/2021
  • 45. - slide 18 kelengkapan data Verifikasi persyaratan Direrima/ditolak - persyaratan izin + amdal (jika wajib amdal) Verifikasi oleh KL NIB pemenuhan standar kegiatan usaha notifikasi dari KL ke OSS wajib memenuhi persyaratan izin OSS ke KL Perizinan Berusaha Risiko Tinggi PP 5/2021
  • 46. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran menetapkan: a) standar kegiatan usaha untuk pemenuhan izin dan sertifikat standar pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran tercantum dalam Lampiran I b) standar produk, proses, dan/atau jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran tercantum dalam Lampiran II Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua Peraturan Badan yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau standar produk dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor Ketenaganukliran dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia 46 Perba 3/2021
  • 47. 47 1. PRODUKSI RADIOISOTOP  KBLI 32906 INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP konstruksi, operasi, dekomosioning 9. IZIN PRODUKSI PEMBANGKIT RADIASI PENGION  KBLI 26601 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA 58. IZIN UJI TAK RUSAK TERPASANG TETAP/MOBILE  KBLI TERKAIT 71209 IZIN UJI TAK RUSAK TERPASANG TETAP/MOBILE 59. IZIN PEREKAMAN DATA DALAM WELL LOGGING  KBLI TERKAIT: 09100 DAN 71209 IZIN PEREKAMAN DATA DALAM WELL LOGGING) 60. IZIN PENANDA DAN/ATAU PERUNUT  KBLI TERKAIT 09100 DAN 71209 IZIN PENANDA DAN/ATAU PERUNUT 29-45. IZIN IRADIATOR  KLBI TERKAIT 10130, 10219, 22111, dan 27320 konstruksi, operasi, dekomosioning STANDAR, PROSES PEMENUHAN Perba 3/2021
  • 48. 48 Persyaratan Umum Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak Pelaku Usaha menginput data bulan dan tahun perkiraan beroperasi. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Persyaratan teknis: 1. data lokasi pemanfaatan sumber radiasi pengion  tidak harus sama dengan lokasi badan usaha 2. dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi  gambar rencana struktur dan ruangan pengujian produk 3. dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion  dokumen denah ruang perakitan, penyimpanan bahan baku dan produk 4. dokumen kajian keselamatan radiasi  pengukuran paparan radiasi di daerah kerja dan identifikasi potensi paparan 5. data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi Petugas Proteksi Radiasi dan petugas lainnya  dibuktikan dengan sertifikat pelatihan 6. dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion  mutu produk, uji berketerimaan 7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi  disusun sistematik 8. dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion  dokumen yang menyatakan produk dihasilkan oleh produsen Sarana Fasilitas produksi peralatan PRP dan perlengkapam proteksi radiasi Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a) Penilaian kesesuaian b) Laporan verifikasi keselamatan pengkajian keselamatan, pemantauan dan pengukuran parameter di daerah kerja c) Pengawasan 9. IZIN PRODUKSI PEMBANGKIT RADIASI PENGION  KBLI 26601 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA Sistem Manajemen Usaha Sistem manajemen konstruksi, secarav berkelanjutan dan program jamunan mutu Perba 3/2021
  • 49. 49 58. IZIN UJI TAK RUSAK TERPASANG TETAP/MOBILE  KBLI TERKAIT 71209 IZIN UJI TAK RUSAK TERPASANG TETAP/MOBILE Persyaratan Umum Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak Pelaku Usaha menginput data bulan dan tahun perkiraan beroperasi. Persyarata n Khusus atau Persyarata n Teknis Persyaratan teknis untuk uji tak rusak terpasang tetap/mobile antara lain: 1. data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion  tidak harus sama dengan lokasi badan usaha 2. dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi  untuk yang memliki tempat penyimpanan zat radioaktif sendiri 3. dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion  dokumen denah terkait pengoperasian peralatan, misal tempat menyimpan peralatan terkait keselamatan radiasi 4. dokumen kajian keselamatan radiasi keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan Zat Radioaktif  sifat dan besarnya paparan potensial dan penilaian unjuk kerja 5. data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi Petugas Proteksi Radiasi, Petugas Keamanan Zat Radioaktif; dan/atau petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion  dibuktikan dengan sertifikat pelatihan 6. dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion  data sumber radiasi pengion dan spesifikasi peralatan pendukung 7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktif  disusun sistematik 8. dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion  dokumen pembelian, surat perjanjian hibah, dan berita acara serah terima barang, perjanjian sewa menyewa Sarana Fasilitas dan kebutuhan yang harus tersedia dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a) Penilaian kesesuaian b) Laporan verifikasi keselamatan pengkajian keselamatan, pemantauan dan pengukuran parameter di daerah kerja c) Pengawasan Perba 3/2021
  • 50. 50 Persyaratan Umum Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak Pelaku Usaha menginput data bulan dan tahun perkiraan beroperasi. Persyarata n Khusus atau Persyarata n Teknis Persyaratan teknis: 1. data lokasi pemanfaatan sumber radiasi pengion  tidak harus sama dengan lokasi badan usaha 2. dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi  untuk yang memliki tempat penyimpanan zat radioaktif sendiri 3. dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber radiasi pengion  dokumen denah terkait pengoperasian peralatan, misal tempat menyimpan peralatan terkait keselamatan radiasi 4. dokumen kajian keselamatan radiasi keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan Zat Radioaktif  sifat dan besarnya paparan potensial dan penilaian unjuk kerja 5. data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi Petugas Proteksi Radiasi, Petugas Keamanan Zat Radioaktif; dan/atau petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion  dibuktikan dengan sertifikat pelatihan 6. dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion  data sumber radiasi pengion dan spesifikasi peralatan pendukung 7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktif  disusun sistematik 8. dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion  dokumen pembelian, surat perjanjian hibah, dan berita acara serah terima barang, perjanjian sewa menyewa 9. Dokumen tempat penyimpanan zat radioaktif 10. Dokumen kesmatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan Sarana Kontener pengangkutan, tanda radiasi, tempat penyimpanan, bunker, alat ukur, peralatan keamanan Penilaian Kesesuaia n dan Pengawas a) Penilaian kesesuaian b) Verifikasi keselamatan pengkajian keselamatan, pemantauan dan pengukuran parameter di daerah kerja c) Pengawasan  inspeksi 59. IZIN PEREKAMAN DATA DALAM WELL LOGGING  KBLI TERKAIT: 09100 DAN 71209 IZIN PEREKAMAN DATA DALAM WELL LOGGING) Perba 3/2021
  • 51. 51 Persyaratan Umum Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak Pelaku Usaha menginput data bulan dan tahun perkiraan beroperasi. Persyarata n Khusus atau Persyarata n Teknis Persyaratan teknis: 1. data lokasi Pemanfaatan sumber radiasi pengion  tidak harus sama dengan lokasi badan usaha 2. dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi  gambar rencana struktur dinding penahan radiasi dan perhitungannya 3. dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber radiasi pengion  dokumen denah terkait pengoperasian peralatan, misal euang operator, ruang limbah, pengelolaan air, pengoperasian peralatan 4. dokumen kajian keselamatan radiasi keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan Zat Radioaktif  sifat dan besarnya paparan potensial, pengelolaan limbah dan penilaian unjuk kerja 5. data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi petugas proteksi radiasi, petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion  dibuktikan dengan sertifikat pelatihan 6. dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion  data sumber radiasi pengion dan spesifikasi peralatan pendukung 7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif  disusun sistematik 8. dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion  dokumen pembelian, surat perjanjian hibah, dan berita acara serah terima barang, perjanjian sewa menyewa Sarana Kontener pengangkutan, tanda radiasi, tempat penyimpanan, bunker, alat ukur, peralatan keamanan Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan a) Penilaian kesesuaian b) Laporan verifikasi keselamatan pengkajian keselamatan, pemantauan dan pengukuran parameter di daerah kerja c) Pengawasan  inspeksi 60. IZIN PENANDA DAN/ATAU PERUNUT  KBLI TERKAIT 09100 DAN 71209 IZIN PENANDA DAN/ATAU PERUNUT Perba 3/2021
  • 52. 52 Masa Berlaku Izin (1) Izin dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin dan harus diajukan permohonan perpanjangannya secara tertulis kepada Kepala BAPETEN paling lama 30 hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir. No. Pemanfaatan Masa Berlaku 1 Radiologi diagnostik dan intervensional 2 - 3 tahun 2 Iradiator kategori I dengan zra terbungkus 5 tahun 3 Gauging industri dengan zra aktivitas tinggi 2 tahun 4 Radiografi industri fasilitas terbuka 1 - 2 tahun 5 Well Logging 2 tahun 6 Perunut 1 tahun 7 Impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zra untuk barang konsumen 2 (dua) tahun 8 Penyimpanan zat radioaktif/TENORM 5 (lima) tahun 9 Kedokteran nuklir diagnostik in vitro 2 (dua) tahun 10 Gauging industri dengan zra rendah atau Pembangkit Radiasi Pengion dengan energi rendah 3 (tiga) tahun 5 tahun PP 29/2008
  • 53. 53 Masa Berakhir Izin (2) a. habis masa berlaku izin. b. dicabut oleh Kepala BAPETEN c. badan Pemegang Izin bubar atau dibubarkan d. terjadi pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir e. Pemegang Izin perorangan meninggal dunia Untuk memperoleh izin baru dalam kasus a dan b , Pemegang Izin semula wajib mengajukan permohonan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal habis masa berlaku izin atau diterbitkannya keputusan pencabutan izin oleh Kepala BAPETEN. Pemegang Izin semula wajib melakukan penanganan akhir zat radioaktif jika berkehendak untuk menghentikan secara tetap pemanfaatan SRP paling paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal habis masa berlaku izin atau diterbitkannya keputusan pencabutan izin dari Kepala BAPETEN. dilarang mengoperasikan hingga memperoleh izin baru PP 29.2008
  • 54. 54 Pengelompokan Petugas Tertentu PETUGAS TERTENTU Petugas Keahlian RADIOGRAFI INDUSTRI (Radiografer Tingkat II dan Radiografer Tingkat II) IRADIATOR (Operator Iradiator, Petugas Dosimetri dan Petugas Perawatan FASILITAS PRODUKSI RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA (Operator dan petugas perawatan) PPR MEDIK (Tk. 1,2 dan 3) INDUSTRI (Tk. 1, 2 dan 3) Perka 16/2014
  • 55. 55 Surat Izin Bekerja a) jangka waktu izin yang diberikan telah terlampaui b) SIB dicabut oleh Kepala BAPETEN atau c) pemegang SIB meninggal dunia Berakhirnya SIB  Pelatihan penyegaran dilaksanakan oleh BAPETEN  Jika PPR tidak mengikuti pelatihan penyegaran maka PPR tidak dapat mengajukan perpanjangan SIB dan berlaku ketentuan memperoleh SIB baru Penyegaran PPR  permohonan perpanjangan SIB ≤ 1 bulan sebelum SIB berakhir  Petugas Tertentu yang merupakan PPR juga harus mengikuti pelatihan penyegaran  harus diikuti PPR paling sedikit 1 kali selama masa berlaku SIB Perpanjangan SIB Perka 16/2014
  • 56. 56 Tk. 2 Tk. 3 o produksi pembangkit radiasi pengion; o produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif; o penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam: • iradiator; • radiografi industri; • well logging; • perunut; • fasilitas kalibrasi; • fotofluorografi dengan zra aktivitas tinggi atau PRP energi tinggi; • produksi radioisotop; dan • pengelolaan limbah radioaktif. o Ekspor dan impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik o pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik; dan o penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi o fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang o mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen; dan o penyimpanan zat radioaktif berupa Technologically Enhanced Natural Radioactive Material (TENORM); o penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam: • fluoroskopi bagasi; • gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah Tk. 1 PPR Industri 3 tahu n 5 tahu n 4 tahu n Perka 16/2014
  • 57. 57 Kewajiban Pemegang Izin a) memberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan/inspeksi oleh inspektur keselamatan nuklir  pemeriksaan administrasi dan teknis, secara berkala atau sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan b) melaksanakan pemantauan kesehatan pekerja radiasi; c) memberikan kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja d) menyelenggarakan dokumentasi terkait pemanfaatan SRP dan BN e) melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah bahaya yang f) melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase g) membuat dan menyampaikan laporan yang terkait dengan Seifgard h) memanfatkan SRP atau BN sesuai tujuan dalam izin; i) menyampaikan laporan secara tertulis terjadi kegagalan fungsi peralatan yang mengarah pada insiden, dan/atau kecelakaan radiasi; j) menyampaikan laporan mengenai pemantauan dosis radiasi pekerja. k) menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan daerah kerja dan lingkungan hidup l) melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan PP 33/2007
  • 58. 58 • untuk memastikan dipatuhinya persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif • inspeksi dilaksanakan oleh inspektur keselamatan nuklir • inspeksi meliputi pemeriksaan administrasi dan teknik yang dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan Pelaksanaan Kewenangan • melakukan inspeksi selama proses perizinan • memasuki dan memeriksa setiap fasilitas atau instalasi, instansi atau lokasi pemanfaatan tenaga nuklir • melakukan pemantauan radiasi di dalam dan luar instalasi • melakukan inspeksi secara langsung/dengan pemberitahuan dalam selang waktu singkat dalam hal keadaan darurat atau kejadian yang tidak normal • menghentikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir jika terjadi situasi yang membahayakan terhadap keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup serta keamanan sumber radioaktif Inspeksi PP 33/2007
  • 59. 59 Penegakan Hukum & Sanksi Melanggar Pasal 17 ayat 1 Denda paling banyak Rp. 100.000.000,- atau jika tidak mampu bayar denda, kurungan paling lama 1 tahun (Ps.43) Melanggar Pasal 19 ayat 1 Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- atau jika tidak mampu bayar denda, kurungan paling lama 6 bulan (Ps.42) UU 10/1997
  • 60. 60 Sanksi Pelanggaran peringatan tertulis penghentian sementara beroperasinya instalasi pencabutan izin Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali kepada PI yang melanggar ketentuan : • Pertama  10 hari kerja • Kedua  10 hari kerja • Ketiga  10 hari kerja • Pencabutan izin Tidak mempunyai izin PP 33/2007
  • 61. 61 Sanksi Langsung  Kepala BAPETEN dapat langsung menghentikan sementara beroperasinya fasilitas atau instalasi Pemegang Izin, yang dapat membahayakan keselamatan pekerja, anggota masyarakat dan lingkungan hidup  sampai dipenuhinya persyaratan Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif.  Jika tetap mengoperasikan fasilitas atau instalasinya dapat langsung dicabut izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir. PP 33/2007