Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) merupakan teknologi informasi berbasis internet yang menghubungkan data pasien antar fasilitas kesehatan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. SISRUTE diimplementasikan untuk mengintegrasikan sistem informasi rujukan, mempercepat proses rujukan, dan menjadi acuan pelaksanaan rujukan di seluruh rumah sakit di Indonesia.
1. Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dan Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP) dirancang untuk meningkatkan sistem rujukan dan transparansi informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit.
2. SISRUTE memungkinkan pertukaran data pasien secara online antar fasilitas kesehatan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan. SIRANAP menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara
Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) merupakan teknologi informasi berbasis internet yang menghubungkan data pasien antar fasilitas kesehatan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. SISRUTE diimplementasikan untuk mengintegrasikan sistem informasi rujukan, mempercepat proses rujukan, dan menjadi acuan pelaksanaan rujukan di seluruh rumah sakit di Indonesia.
1. Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dan Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP) dirancang untuk meningkatkan sistem rujukan dan transparansi informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit.
2. SISRUTE memungkinkan pertukaran data pasien secara online antar fasilitas kesehatan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan. SIRANAP menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara
Sistem rujukan maternal dan neonatal membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain prosedur rujukan yang lambat, keterbatasan sarana prasarana, dan ketidaksesuaian standar pelayanan antar fasilitas kesehatan. Perlu adanya kerja sama lintas sektor dan pemantapan sistem rujukan melalui peningkatan kapasitas sumber
#V6_Pengantar Desk Data Komdat Jan 2023.pptxmarkisa554
Desk verifikasi data kesmas tahun 2022 bertujuan untuk mengkonfirmasi pencapaian indikator program kesehatan masyarakat tahun lalu, mengidentifikasi sumber data terintegrasi, dan mengevaluasi capaian target. Kegiatan ini akan dilakukan melalui diskusi kelompok dengan mengikutsertakan direktorat terkait untuk meninjau capaian indikator, kendala, dan solusi permasalahan data. Hasilnya akan dilaporkan dalam matrik
Kebijakan RME Jawa Timur agt 23 (1).pptxSriAmaliya1
Dokumen tersebut membahas mengenai penguatan pengelolaan sistem informasi kesehatan dalam rangka implementasi rekam elektronik 2023. Beberapa masalah utama pelayanan kesehatan adalah akses data kesehatan yang sulit, kelengkapan dan konsistensi data yang belum tercapai, serta pencatatan data yang tidak efektif. Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mendorong transformasi layanan primer dan sistem informasi kesehatan mel
Presentasi Hasil Mapping Rujukan_CLUSTER TIMOR_8 June22.pptxJennieBoboy
Laporan ini memetakan kondisi sistem rujukan kesehatan ibu dan bayi di Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan pra-syarat penguatan jejaring rujukan persalinan dan model tiga terlambat. Laporan ini mengevaluasi tingkat pelayanan dan kompetensi fasilitas kesehatan, serta masalah dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem rujukan di wilayah tersebut."
Aplikasi Maternal Death Notification (MDN) dirancang untuk melaporkan kematian ibu secara cepat dan terstruktur dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. MDN diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data akurat tentang angka kematian ibu melahirkan di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar MDN dapat digunakan secara luas sebagai salah satu cara pelaporan kemat
Dokumen tersebut membahas tantangan dan strategi dalam program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman mengenai indikator program, rotasi SDM yang sering, dan belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk mengatasinya, strategi yang disebutkan meliputi sosialisasi pedoman baru, advokasi ke pemerintah daerah, dan pengembangan sistem informasi pelaporan PTM.
Sistem rujukan maternal dan neonatal membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain prosedur rujukan yang lambat, keterbatasan sarana prasarana, dan ketidaksesuaian standar pelayanan antar fasilitas kesehatan. Perlu adanya kerja sama lintas sektor dan pemantapan sistem rujukan melalui peningkatan kapasitas sumber
#V6_Pengantar Desk Data Komdat Jan 2023.pptxmarkisa554
Desk verifikasi data kesmas tahun 2022 bertujuan untuk mengkonfirmasi pencapaian indikator program kesehatan masyarakat tahun lalu, mengidentifikasi sumber data terintegrasi, dan mengevaluasi capaian target. Kegiatan ini akan dilakukan melalui diskusi kelompok dengan mengikutsertakan direktorat terkait untuk meninjau capaian indikator, kendala, dan solusi permasalahan data. Hasilnya akan dilaporkan dalam matrik
Kebijakan RME Jawa Timur agt 23 (1).pptxSriAmaliya1
Dokumen tersebut membahas mengenai penguatan pengelolaan sistem informasi kesehatan dalam rangka implementasi rekam elektronik 2023. Beberapa masalah utama pelayanan kesehatan adalah akses data kesehatan yang sulit, kelengkapan dan konsistensi data yang belum tercapai, serta pencatatan data yang tidak efektif. Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mendorong transformasi layanan primer dan sistem informasi kesehatan mel
Presentasi Hasil Mapping Rujukan_CLUSTER TIMOR_8 June22.pptxJennieBoboy
Laporan ini memetakan kondisi sistem rujukan kesehatan ibu dan bayi di Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan pra-syarat penguatan jejaring rujukan persalinan dan model tiga terlambat. Laporan ini mengevaluasi tingkat pelayanan dan kompetensi fasilitas kesehatan, serta masalah dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem rujukan di wilayah tersebut."
Aplikasi Maternal Death Notification (MDN) dirancang untuk melaporkan kematian ibu secara cepat dan terstruktur dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. MDN diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data akurat tentang angka kematian ibu melahirkan di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar MDN dapat digunakan secara luas sebagai salah satu cara pelaporan kemat
Dokumen tersebut membahas tantangan dan strategi dalam program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman mengenai indikator program, rotasi SDM yang sering, dan belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk mengatasinya, strategi yang disebutkan meliputi sosialisasi pedoman baru, advokasi ke pemerintah daerah, dan pengembangan sistem informasi pelaporan PTM.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
KEBIJAKAN SISRUTE-TANGGAMUS.pptx
1. KEBIJAKAN PROGRAM SISRUTE DAN
NEW REGISTRASI SISRUTE
TANGGAMUS, 6 OKTOBER 2022
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
PERTEMUAN KOORDINASI PEMANFAATAN SISRUTE
DALAM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN
NEONATAL TAHUN 2022
2. SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE)
SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi) merupakan proses rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan dengan
menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih
rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sebaliknya serta sederajat (horizontal maupun vertikal) dengan tujuan untuk
mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien
Terintegrasinya sistem informasi rujukan pada
seluruh fasilitas kesehatan baik primer,
sekunder maupun tertier (puskesmas/Klinik
dan RS)
Mempermudah proses administarsi
rujukan dengan pemanfaatan teknologi
informasi
3. Pelayanan Kesehatan
LANDASAN HUKUM DIGITALISASI SISTEM RUJUKAN
• UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan perubahannya UU No 19 Th 2016
• Peraturan Pemerintah No. 46 of 2014 tentang Sistem Informasi
Kesehatan
• Peraturan Pemerintah No. 71 Th 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik
• Peraturan Presiden No 95 Th 2018 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
• Peraturan Presiden No. 39 Th 2019 tentang Satu Data Indonesia
(SDI)
• Permenkes No. 24/2022 tentang Rekam Medis
• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
• Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (proses revisi)
Digitalisasi Data Kesehatan
4. SE DIRJEN YANKES NOMOR HK.02.02/I/1161/2022
(31 MARET 2022)
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE) DALAM
PENYELENGGARAAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
1. Setiap fasyankes dalam melakukan rujukan menggunakan
Sisrute
2. Fasyankes dapat melakukan interoperabilitas utk berinteraksi
dengan Sisrute
3. Setiap Fasyankes/PSC 119/Dinkes harus memiliki akun Sisrute
4. Setiap Fasyankes/PSC 119/Dinkes dpt mengajukan usulan
bridging
5. Setiap Fasyankes/PSC 119/Dinkes memiliki tim pengelola
Sisrute
6. Setiap Fasyankes/PSC 119 harus segera merespon rujukan
yang masuk via Sisrute
7. Dinkes Kesehatan provinsi dan kab/kota melakukan binwas
/monev minimal 3 bulan sekali
8. Fasyankes/PSC 119/Dinkes harus melakukan monev mandiri
min 3 bulan sekali
9. Dinkes Kesehatan provinsi dan kab/kota melakukan sosialisasi
ttg Sisrute
5. IMPLEMENTASI SISRUTE DI INDONESIA
Data Faskes terdaftar dan aktif
menggunakan SISRUTE
26 Juli 2022
Sumber : Dashboard SISRUTE http://sisrute.kemkes.go.id
Jumlah Fasyankes terdaftar : 9.717 (40%)
Jumlah Fasynkes Aktif : 2.192 (30%)
RS Terdaftar : 94% dan Aktif 64%
Puskesmas Terdaftar : 53% dan Aktif : 19%
Klinik Terdaftar : 14% dan Aktif : 7%
Rumah Sakit lebih banyak terdaftar dan lebih aktif
dibanding puskesmas dan klinik
Puskesmas sudah lebih 53% terdaftar namun
keaktifan masih rendah (masih banyak
menggunakan P-Care)
Klinik masih sedikit terdaftar dan masih sedikit yang
aktif
7. 2018
2019
2020
2021
• Bridging SISRUTE dengan aplikasi rujukan di FKTP
(Bali, DIY, Bengkulu)
• Pengembangan SISRUTE Matneo
• 755 Tatalaksana Penyakit + 400 Tata Laksana Penyakit
Ibu dan anak = 1155 Rule
• Penanaman Modul Keamanan BSSN di Sisrute
• Peningkatan Server
• Pengembangan Fitur SISRUTE
• Geomap
• Bridging SISRUTE-PCARE (Bandung)
• Ujicoba SISRUTE-PCARE (Jabar,
Jateng, Jatim, DKI, Sulses)
• Pengembangan Fitur SISRUTE
• Pengembangan Severity Level
• Pengembangan SISRUTE Pasien COVID-19
• Peningkatan Server
• Pengembangan Fitur SISRUTE
• Pengembangan Severity Level
• Bridging SISRUTE dengan aplikasi rujukan di
FKTP (Bali)
• Penyusunan Severity Level
• Pengembangan Fitur SISRUTE
PENGEMBANGAN SISRUTE
• Revisi Permenkes
Sistem Rujukan
• Bridging dengan
BPJS Kes
• Pengembangan
Mobile SISRUTE
2022
9. 9
Sebagian besar kematian dapat dicegah apabila mendapat pertolongan sesuai standar
KEMUNGKINAN MENCEGAH
KEMATIAN MATERNAL
Reviu Kematian Tingkat Nasional Data tahun 2021 9
70
84
58
30
16
42
Jawa Timur Jawa Barat Banten
Preventable Unpreventable
Penyebab keterlambatan merujuk dan sampai tempat
rujukan (Delay 1)
Provinsi Terlambat
mencari
pertolong
an
Menolak
pengobat
an
Sosbud
atau
kepercaya
an
Kesulitan
transport
asi dan
akses
Lainnya
(biaya,
dll)
Jawa
Timur
43% 37% 11% 8% 1%
Jawa
Barat
59% 17% 2% 7% 15%
Banten 61% 2% 18% 4% 16%
Penyebab keterlambatan mendapatkan penanganan di
tempat rujukan (Delay 2 dan Delay 3)
Provinsi Kendala
rujukan
dan
mendapa
tkan
ruangan
di RS
Pelayan
an di
Faskes
tidak
sesuai
dengan
standar
Kendala
respon time
termasuk
nakes tdk
berada
ditempat
sesuai
jadwal jaga
Kendala
minim
alkes,
sarpas,
juga
berfungsin
ya alkes
dgn
optimal
Kendala
kompet
ensi dan
ketramp
ilan
klinis
Lainnya
(kendala
minim
logistik
di RS)
Jawa Timur 4% 46% 12% 8% 14% 7%
Jawa Barat 29% 18% 16% 14% 18% 5%
Banten 15% 59% 2% 3% 9% 3%
DKI Jakarta 16% 26% 21% 1% 27% 1%
Sumber paparan : Giz KIA Dit Kesmas
10. 10
10
Penyebab keterlambatan merujuk dan sampai tempat rujukan (Delay 1, Delay 2)
55 55
75
45 45
25
Jawa Timur Jawa Barat Banten
Persen
(%)
Preventable Unpreventable
Provinsi Terlambat
mencari
pertolong
an
Menolak
pengobatan
Sosbud
atau
kepercaya
an
Kesulitan
transportasi
dan akses
Masalah
pembiaya
an
Masalah rujukan,
hambatan
memperoleh ruang
rawat
inap/NICU/PICU
Jawa Timur 33% 21% 0 19% 14% 12%
Jawa Barat 17% 9% 8% 5% 6% 54%
Banten 17% 8% 22% 3% 5% 45%
DKI Jakarta 38% 19% 6% 0 13% 25%
Penyebab keterlambatan mendapatkan penanganan ditempat rujukan (Delay 3)
Provinsi Masalah
ketersediaan dan
kesesuaian
dengan standar
pelayanan
(SOP/PPK/dll)
Masalah
ketersediaain
nakes yg
kompeten dan
terlatih
Masalah
ketersediaan
alkes, sarpras yg
memadai dan
berfungsi optimal
Lainnya (respon time,
termasuk ketiadaan dokter
jaga sesuai jadwal,
kendala komunikasi antar
departemen dlm menjawab
konsultasi, dll)
Jawa Timur 17% 26% 36% 20%
Jawa Barat 15% 15% 34% 36%
Banten 28% 26% 30% 17%
DKI Jakarta 15% 40% 15% 30%
Kemungkinan mencegah
kematian perinatal
Sebagian besar kematian dapat dicegah apabila mendapat pertolongan sesuai standar
Reviu Kematian Tingkat Nasional Data tahun 2021
Sumber paparan : Giz KIA Dit Kesmas
11. 1. Tidak ada informasi lengkap kompetensi faskes tempat tujuan
rujukan
2. Mengkontak faskes penerima rujukan satu persatu
3. Pasien/keluarga pasien sendiri mencari informasi faskes tujuan
rujukan
4. Pasien ditolak ketika sudah sampai di Faskes penerima rujukan
5. Pasien yang di rujuk dikembalikan karena tidak sesuai indikasi
medis (tidak ditanggung BPJS)
6. Informasi data pasien rujukan yang tidak akurat/lengkap
7. Ketidaksiapan dan Keterlambatan dalam penanganan pasien di
faskes penerima rujukan
8. Belum optimal pemanfaatan teknologi informasi pada proses
rujukan
TERUTAMA PADA KASUS-KASUS KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL
PERMASALAHAN RUJUKAN
12. TANTANGAN LAYANAN RUJUKAN
Prosedur Rujukan
• Rujukan berjenjang dan
pembatasan wilayah
• Pembagian kompetensi
faskes perwilayah belum
merata
SDM
• Jumlah dan Kualitas SDM
belum mencukupi
• Distribusi SDM belum merata
• Budaya Kerja Konvensional
Fasilitas
Sarana, Prasarana dan
peralatan belum standar
dan belum merata
Komunikasi dan
Informasi
• Sarana komunikasi dan
informasi antar fasyankes
belum optimal
• Pemanfaatan Digital Teknologi
belum baik
• Infrastruktur Digital Faskes
tidak update
Stakeholder
• Komitmen Pimpinan Fasyankes
belum optimal
• Komitmen Pemda program dan
anggaran
• Kurangnya dukungan anggota
keluarga dan masyarakat
Regulasi
• Aturan rujukan antar K/L
belum harmonis
• Regulasi masih belum
update
13. Alur Rujukan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
• Respon permintaan rujukan di Sisrute
• Menyiapkan fasilitas kesehatan sesuai
kebutuhan klinis pasien
• Memastikan ketersediaan SDM dalam
melayani
• Menyiapkan fasilitas pendukung lainnya
RS Penerima Rujukan
Informasi Kondisi Klinis Pasien :
profil, vital sign, Keadaan Umum,
tindakan medis, pemeriksaan
penunjang dan Obat-obatan
Memilih RS sesuai kebutuhan medis
pasien
Fasyankes Perujuk
Berbasis Teknologi
Informasi
• Informasi Identitas pasien
• Resume Medis Pasien
• Level Kompetensi Fasyankes
• Sumber daya Fasyankes (SPA dan SDM)
• Administrasi data rujukan
SISRUTE
https://sisrute.kemkes.go.id/
• Rujukan IGD
• Rujukan Rawat Jalan
• Rujukan PSC
• Rujuk Balik
• Rujukan Covid-19
• Rujukan Maternal
• Rujukan Neonatal
• Telemedicine
• Resume Medis
Jenis menu Layanan :
FKTP/FKRTL
PUSKESMAS/RS
FKRTL/RUMAH SAKIT
Sesuai
Kompetensi
RS
Komunikasi
dengan
Puskesmas/RS
Penerima Rujukan
SISRUTE
PRAFASYANKES Komuikasi Alternatif
(Telepon, WA dll)
14. LEVELING KOMPETENSI RUJUKAN MATNEO
Berdasarkan data lveling di SIMATNEO
Level 1 : FKTP non PONED
Level 2 : PONED Puskesmas
Level 3 : PONEK Spesialis
Level 4 : PONEK Subspesialis /Multispesialis
Level 5 : Pusat Pelayanan Maternal Regional
Layanan Primer
Layanan Sekunder
Layanan Tertier
15. Tantangan Penyebab Usulan Solusi
Kurangnya komitmen dari
pimpinan dan staf pelaksana
di faskes dalam
mengimplementasikan
Sisrute
Pemahaman yang kurang
terhadap manfaat Sisrute
Sosialisasi dan Evaluasi rutin
SIMRS / Simpus belum
terintegrasi dengan Sisrute,
sehingga perlu input dua kali
Belum masuk kedalam
prioritas pengembangan
Pengembangan SIMRS /
Simpus
Belum semua Faskes
menjalankan Sisrute dengan
optimal, sehingga
mengakibatkan ada rujukan
yang telat/tidak di response
- Masih tersedia media
komunikasi lain
- Keterbatasan sumber
daya
- SOP belum tersedia
Kesepakatan pemanfaatan
Sisrute dalam proses rujukan
antar faskes
TANTANGAN PELAKSANAAN SISRUTE SECARA UMUM
16. MASALAH SISRUTE YANG MASIH TERJADI
Masih
adanya
fasilitas
pelayanan
kesehatan
yang telah
memiliki
akun
SISRUTE
namun
tidak aktif
dalam
penggunaa
n
RS penerima
rujukan
masih kurang
komitmen
merespon
permintaan
rujukan dari
SISRUTE
RS Perujuk
masih
lamban
malakukan
respon
permintaan
data
tambahan di
Sisrute dari
RS tujuan
Rujukan
Bebarapa
Fasyankes
telah
mengguna
kan Sistem
Informasi
Rujukan
lain yang
tidak
terintegrasi
dengan
Sisrute
Up date
data terkait
informasi
dari
kompetensi
RS di
SISRUTE
belum
dilakukan
secara
optimal.
17. SOLUSI PERMASALAHAN SISRUTE
Penggunaan Sistem Informasi
Rujukan/SISRUTE di wajibkan
bagi seluruh Fasilitas
Kesehatan Perujuk dengan
mengkaitkan pembayaran JKN
Keaktifan Penggunaan Sistem
Informasi Rujukan/ SISRUTE
dimasukkan dalam penilaian
Akreditasi Faskes
Menyediakan Komunikasi Alternatif
baik melalui Telepon/Group WA
perwilayah bila respon fasyankes
rujukan di sisrute lambat
Fasilitas Kesehatan
menunjuk/menetapkan satu
orang/tim yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan
sisrute
Meningkatkan Sosialisasi
penggunaan Sisrute secara
berkesinambungan dan
Integrasi Sistem Rujukan Lain
dengan Sisrute
Perlunya Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
memfasilitasi terbitnya regulasi
PERDA/PERGUB/PERBUP/PERWAKO terkait
pemanfaatan SISRUTE oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dalam melakukan pelayanan rujukan medis
18. TINDAK LANJUT
• Melakukan pendaftaran SISRUTE melalui website https://sirs.kemkes.go.id/fo/Sisrute
• Melakukan Validasi terhadap Fasyankes yang mendaftarkan SISRUTE di website https://sirs.kemkes.go.id/fo/Sisrute
• Menyiapkan Regulasi penggunaan SISRUTE di Wilayahnya (Perda/Pergub/Perbub/Perwako)
• Melakukan Sosialisasi/Advokasi ke fasyankes Pemerintah dan Swasta diwilayahnya untuk melakukan pendaftaran
SISRUTE
• Melakukan Monitoring dn Evaluasi pemanfaatan SISRUTE diwilayahnya secara berkala
DINAS KESEHATAN PROV/KAB/KOTA
• Melakukan pendaftaran SISRUTE melalui website https://sirs.kemkes.go.id/fo/Sisrute
• Menetapkan tim pengelola SISRUTE di masing-masing Fasyankes untuk pemantauan Implementasi SISRUTE
• Menggunakan SISRUTE setiap melakukan rujuk pasien
• RS Penerima Rujukan meningkatkan respon time menjawab permintaan rujukan dari SISRUTE
• Melakukan Monitoring dn Evaluasi pemanfaatan SISRUTE diwilayahnya secara berkala
FASYANKES (RS/PKM/KLINIK/DOKTER PRAKTEK MANDIRI) DAN PSC 119
19. “Fokus Teknologi Digital Kesehatan
akan digeser dari Pelaporan ke
Pelayanan. Sehingga untuk seluruh
fasilitas kesehatan berinovasi
menciptakan aplikasi-aplikasi, sistem
teknologi yang sebaik-baiknya untuk
melayani masyarakat yang
dengan mereka”
Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU
Menteri Kesehatan
Sumber: Kompas.com - 16/12/2021 dengan judul "Menkes: Fokus Teknologi Digital Kesehatan
Akan Digeser dari Pelaporan ke Pelayanan",
20. INTEGRASI DATA SISRUTE
.
SISRUTE
Profil Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Data Layanan
RS ONLINE
Data Sarana, Prasarana dan Peralatan
Fasynakes
ASPAK
Data SDM Kesehatan (Ditjen Nakes)
SISDMK
Data Ketersediaan dan Keterpakain
tempat tidur di Fasyankes
SIRANAP
Kompetensi dan daya
tampung
Semua Fasilitas Pelayanan Kesehayan HARUS melakukan update data di RS Online, SISDMK,
ASPAK dan SIRANAP setiap ada penambahan/pengurangan fasilitas
Integrasi data secara realtime
21. REGISTRASI ULANG SISRUTE
• Sisrute Non Aktif 4 Bulan (Des 2021 - Maret
2022) ---> Maintenance Keamanan Data
• Pengamanan Data (data security)SISRUTE
Oleh BSSN
• Mulai April 2022 Semua Faskes dihimbau
daftar ulang account SISRUTE
1. Pendaftarkan account SISRUTE (semua faskes daftar ulang)
(Dinkes prov, Dinkes Kab/Kota, RS, Puskesmas, Klinik dan DPM)
1. Proses Rujukan menggunakan Sisrute
2. Interoperabilitas utk berinteraksi dengan Sisrute
3. Menunjuk tim pengelola Sisrute di Dinkes/Fasyankes
4. Meningkatkan waktu merespon rujukan yang masuk via Sisrute
5. Dinkes dan Faskes Sosialisasi, binwas dan monev Sisrute
6. Registrasi aplikasi Sisrute paling lambat 30 April 2022 --->
diperpanjang sampai selesai 100 % Faskes terdaftar
SE DIRJEN YANKES NOMOR HK.02.02/I/1161/2022
TANGGAL 31 MARET 2022
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE) DALAM
PENYELENGGARAAN RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN PERORANGAN
22. Contoh Kesepakatan Bersama di Provinsi Bangka Belitung
(28 Juli 2022)
KOMITMEN BERSAMA PENGGUNAAN SISRUTE DI WILAYAH
Kesepakatan antara Dinkes Prov/Kab/Kota,
Rumah Sakit dan Puskesmas :
1. Penggunaan SISRUTE untuk meningkatkan
Mutu pelayanan Rujukan
2. Menerbitkan surat edaran
Kadinkesprov/Kab/Kota penggunaan
SISRUTE
3. Mendorong Fasyannkes Aktif menggunakan
SISRUTE
4. Percepatan pendaftaranSISRUTE di wilayah
masing2
5. Respon time SISRUTE <5 Menit dan <30
Menit jawaban rujukan
6. Pembentukan Tim SISRUTE di Fasyankes
mmli SK pimpinan Fasyankes
7. Update Data Fasyankes di RS Online,
SISDMK, ASPAK dan SIRANAP
8. RS Rujukan Nasional/Provinsi sebagai
pengampu SISRUTE
9. Puskesamas minimal 1x/bulan melakukan
rujukan dengan SISRUTE
10. Memanfaatkan komunikasi alternatif (Telp/WA
dll) bila terjadi kendala penggunaan SISRUTE
11. Bagi pasien GAWATDARURAT, fasyankes
perujukan aktif mencari fasybakes penerima
rujukan dengan komunikasi alternatif
12. Monitoring dan evaluasi penggunaan
SISRUTE oleh DINKES dan Fasyankes
KESEPAKATAN DAPAT DIBUAT OLEH
MASING-MASING PROVINSI
23. • Pastikan pasien stabil dan layak rujuk
• Data pasien sudah diinput di SISRUTE sesuai kondisi medis
• Memilih RS sesuai kompetensi utk kebutuhan medis pasien
dengan jarak /waktu terdekat
• Melakukan kontak ke RS Penerima Rujukan bila < 5 menit
belum di respon SISRUTE
• Memastikan Fasyankes Penerima Rujuk sudah siap menerima
pasien
• Memastikan Inform Consent pasien/keluarga setuju RS
Penerima Rujukan
• Merespon Permintaan Rujukan dari SISRUTE
< 5 Menit
• Mengkoordinasikan dengan DPJP keputusan
menerima pasien sesuai kompetensi RS
• Memastikan < 30 menit jawaban terima/tolak
rujukan sudah di sampaikan di SISRUTE.
• Menyiapkan fasilitas IGD (peralatan,
pemeriksaan penunjang dan obat-obatan) dan
faasilitas lainnya (OK, ICU, Lab, Radiologi)
sesuai kebutuhan Klinis pasien yang akan
ditangani.
KESIAPAN PROSES RUJUKAN FASKES
KEGAWATDARURATAN
FASYANKES PERUJUK
FASYANKES PENERIMA
RUJUKAN
“Pasien kegawatdaruratan/bencana/dll yang membutuhkan tindakan segera, dapat dikirim ke RS
terlebih dahulu, pengisian SISRUTE setelah dilakukan rujukan”