Strategi MR

1. STRATEGI NASIONAL PENINGKATAN MUTU
DAN MANAJEMEN RESIKO
DI RUMAH SAKIT
Oleh:
Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan - RI
Disampaikan pada:
Workshop untuk Pimpinan, Para Pimpinan, Komite dan Tim Akreditasi
RS Tentang Manajemen Resiko dalam Manajemen Fasilitas dan
Keselamatan (MFK) sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit
(SNARS) Edisi 1

2. Tantangan dalam Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
1. Regulasi masih terfragmentasi dan belum
ada regulasi yang eksplisit mengatur mutu
pelayanan kesehatan
2. Monitoring dan evaluasi belum konsisten
dan data belum digunakan secara optimal
3. Organisasi yang terlibat dalam
peningkatan mutu belum memiliki
kejelasan peran dan tanggung jawabnya
4. Sistem akreditasi belum sepenuhnya
terintegrasi dengan budaya peningkatan
mutu
5. Kesulitan dalam mengakses dan aplikasi
Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan
(PNPK) secara konsisten
6. Berbagai institusi mengembangkan
berbagai indikator mutu yang berbeda dan
indikator belum dapat meningkatkan mutu
secara optimal
7. Belum ada dokumentasi yang baik terkait
efektivitas berbagai intervensi peningkatan
mutu
8. Belum ada pembagian tugas, fungsi dan
kewenangan yang jelas dari setiap level
institusi dalam peningkatan mutu
9. JKN masih belum cukup untuk
mempromosikan penyediaan layanan
kesehatan berkualitas tinggi
10. Perbedaan situasi dan kapasitas antar
fasiitas kesehatan membutuhkan intervensi
yang berbeda dalam peningkatan mutu
11. Masyarakat masih kurang aktif dalam
menyampaikan aspirasinya terkait layanan
kesehatan kepada pemangku kepentingan
yang berwenang

3. KERANGKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI MUTU
NASIONAL YANG DIREKOMENDASIKAN WHO
Sumber: Handbook for national quality policy and strategy: a practical approach for developing policy and strategy to improve quality of care. Geneva:
World Health organization; 2018

4. MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Definisi Mutu
• Tingkat kesesuaian dengan standar pelayanan,
perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta
upaya kendali mutu dan kendali biaya dengan
mempertimbangkan hak asasi manusia serta
melibatkan peran pasien dan keluarga sehingga
memberikan hasil kesehatan yang optimal
(Draft Indonesia)
(The degree to which health services for individuals
and populations increase the likelihood of desired
health outcomes and are consistent with current
professional knowledge (IOM, 2001) )

5. 7DIMENSI
MUTU
AMAN
ADIL
BERORIENTASI
PASIEN
EFISIEN
TEPAT
WAKTU
EFEKTIF
INTEGRASI
kMal
menyediakan pelayanan
kesehatan yang berbasis bukti
kepada masyarakat
meminimalisasi terjadinya kerugian (harm), cedera
dan kesalahan medis yang bisa dicegah
kepada mereka yang menerima pelayanan
mengurangi waktu tunggu dan
keterlambatan pemberian
pelayanan kesehatan
menyediakan pelayanan yang seragam tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, etnik,
tempat tinggal, agama, sosial ekonomi
menyediakan pelayanan yang sesuai
dengan preferensi, kebutuhan dan nilai
-nilai individu
Optimalkan Sumberdaya yang
ada, tanpa pemborosan bahan
tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan keluaran (outcome) kesehatan yang optimal,
diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta memperhatikan hak dan kewajiban pasien.

6. 7 Dimensi Mutu
Aman Efektif People-
centered
Tepat
waktu
Adil Efisien Terintegr
asi
Pencega
han
primer
Kesehata
n
membaik
Hidup
dengan
kondisi
sakit
Akhir
kehidupa
n

7. Kerangka Donabedian Mutu Pelayanan
Structure
What
resources do
you use:
Resources
Personnel,
Equipment,
drugs, finance
etc.
Process
How to use the
resources: Care
processes
Standards,
Guidelines, SOP
Outcome
What is the
result?
Result
Result of care:
Disability, death,
dissatisfaction,
clinical indicators

9. Pencapaian
Penting Dalam
Upaya
Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Tahun Capaian
1988 Implementasi Gugus Kendali Mutu
1989 Pengembangan Quality Assurance oleh PERSI
1994 Implementasi Total Quality Management (TQM)
1995 Akreditasi Rumah Sakit oleh KARS, dimulai dari 5 layanan, 12
layanan and 16 layanan
2004 Sertifikasi ISO 9001:2000 untuk fasilitas kesehatan
2005 Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit oleh PERSI dan
Kementerian Kesehatan
2007 Uji kompetensi dokter dan dokter gigi
2007 Jakarta Declaration on Patients for Patient Safety in Countries of
the South-East Asia Region
2008 Permenkes tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) RS
2009 Permenkes tentang Rumah Sakit Kelas Dunia dan JCI ditetapkan
sebagai lembaga independen yang melakukan akreditasi RS
internasional di Indonesia.
2012 Akreditasi Laboratorium Kesehatan oleh KALK
2012 Permenkes tentang akreditasi RS dan dimulainya implementasi
akreditasi RS dengan KARS versi 2012 (diadaptasi dari JCI edisi 4)
2014 Implementasi JKN
2015 Permenkes tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi
2016 Pembentukan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan
Kesehatan di Kementerian Kesehatan
2017 KARS diakui oleh ISQUA sebagai badan akreditasi internasional
dan diluncurkannya Standar Nasional Akreditasi Rumah
Sakit (SNARS) Edisi 1
2017 Tahap Awal Penyusunan NQPS Indonesia

10. Definisi dan Dimensi Mutu
Pelayanan Kesehatan
DEFINISI InternaSional
 Tingkat layanan kesehatan bagi
individu dan populasi yang
konsisten dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan dapat
meningkatkan hasil kesehatan
sesuai yang diinginkan (IOM, 2001)
 Definisi kerja untuk mutu
pelayanan menggambarkan ciri
mutu dalam pelayanan dan
sistem kesehatan, dimana
layanan kesehatan harus
memenuhi enam area/dimensi
mutu yaitu efektif, efisien,
mudah diakses, dapat
diterima/fokus kepada pasien,
adil serta aman (WHO, 2006)
DEFINISI NaSional
 Pelayanan kesehatan yang bermutu
merupakan pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan Rumah Sakit sebagai bagian
dari tata kelola klinis yang baik
(Permenkes No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban
Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien, pada Bab II
Kewajiban Rumah Sakit Pasal 17 ayat 4).
 Upaya kesehatan bermutu merupakan
upaya yang memberikan rasa puas
sebagai pernyataan subjektif
pelanggan, dan menghasilkan
outcome sebagai bukti objektif dari
mutu layanan yang diterima
pelanggan (Permenkes No. 44 Tahun 2016
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas)
Definisi komprehensif mutu masih sangat kurang

11. LANGKAH-LANGKAH INTERVENSI MUTU YANG DAPAT DILAKUKAN
Kategori Intervensi
PENATAAN SISTEM - Pendaftaran dan perizinan tenaga kesehatan
- Evaluasi eksternal dan akreditasi
- Perbaikan tata kelola klinis : audit klinis, keterlibatan pasien, pendidikan dan pengembangan
tenaga kesehatan, penggunaan sistem informasi dan penetapan komite medis
- Pelaporan capaian mutu dan kaji-banding
- Pembayaran berbasis kinerja dan pengaturan kontrak
- Pelatihan dan supervisi tenaga kesehatan
- Pengelolaan obat-obatan
MENGURANGI BAHAYA
ATAU RESIKO
- Inspeksi ke faskes
- Penggunaan protokol keamanan
- Penggunaan daftar tilik keamanan
- Pelaporan KTD
PENINGKATAN PELAYANAN
KLINIS
- Instrumen penunjang keputusan klinis
- Protokol, clinical pathway, PPK
- Audit klinis dan umpan balik
- Pengkajian morbiditas dan mortalitas
- Siklus peningkatan mutu berbasis tim dan kerjasama
PEMBERDAYAAN DAN
KETERLIBATAN AKTIF
PASIEN, KELUARGA DAN
MASYARAKAT
- Komunitas formal untuk pemberdayaan dan keterlibatan aktif
- Peningkatan literasi masyarakat terkait kesehatan
- Pengambilan keputusan bersama pasien
- Dukungan kelompok dan grup pasien
- Pengumpulan pengalaman pelayanan dari pasien
- Perangkat pengelolaan kesehatan secara mandiri untuk pasien
Sumber: Handbook for national quality policy and strategy: a practical approach for developing policy and strategy to improve quality of care. Geneva:
World Health organization; 2018

12. A. STRATEGI UMUM MUTU PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan
keselamatan pasien-masyarakat
2. Meningkatkan kepatuhan seluruh penyedia pelayanan pemerintah dan swasta
terhadap standar mutu klinis dan keselamatan pasien-masyarakat
3. Mendorong budaya peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan dan pada
pelaksanaan program kesehatan
4. Memberdayakan pasien, keluarga dan masyarakat
B. STRATEGI FUNGSIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA
1. Menguatkan regulasi, tata kelola, struktur organisasi, sumber daya dan peran
seluruh komponen sistem kesehatan lainnya
2. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan
3. Mendorong pengukuran mutu, penelitian dan pemanfaatan informasi strategis
STRATEGI MUTU PELAYANAN (draft)

13. 10 Fakta Mutu & Keselamatan Pasien dari WHO
Pasien cedera merupakan penyebab ke 14 beban penyakit global (TBC
& malaria)
1 dari 10 pasien yang dirawat di RS, cedera akibat insiden keselamatan,
50% dapat dicegah
Penggunaan obat yang tidak aman membahayakan jutaan dan biaya
miliaran dolar setiap tahun.
15% biaya kesehatan terpakai untuk mengatasi kejadian yang tidak
diharapkan
Investasi dalam upaya menurunkan insiden keselamatan pasien
mengakibatkan penghematan keuangan yang signifikan

14. 10 Fakta Mutu & Keselamatan Pasien dari WHO
HAI’s (Health Care Assosiated Infection) : 14 dari 100 pasien yang dirawat di
rumah sakit.
Lebih dari 1 juta pasien paska operasi meninggal akibat komplikasi operasi
Ketidak akuratan dan keterlambatan diagnosis, membahayakan banyak pasien
setiap tahun
Paparan radiasi dalam pelayanan kesehatan, menjadi perhatian
Kesalahan administratif merupakan penyebab separuh kesalahan di pelayanan
primer

15. REGULASI TERKAIT MUTU PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
 Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Permenkes Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Permenkes Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- Pedoman Nasional Praktek Kedokteran
- Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban Pasien
- Standar Akreditasi Nasional Rumah Sakit Edisi 1 --KARS
- Kemenkes Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal di Rumah Sakit
- Permenkes Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
- Permenkes Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- Permenkes Nomor : 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
Fasyankes
 Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

16. Regulasi MFK
1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang RI No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
5. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan
6. Undang-Undang No 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
7. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana
8. PP No 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan B3
9. PP No 18 Tahun 1999 Jo PP No 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Limbah B3
10. Permenkes No 1184 Tahun 2001 Tentang Pengamanan Peralatan
Kesehatan Dan Perbekalan Farmasi
11. Permenkes No 363 Tahun 1998 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi
Alat Kesehatan
12. Kepmenkes RI No 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
13. Kepmenkes RI 432/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Pedoman
Manajemen K3 Di RS
14. Kepmenkes RI No 1087/Menkes/SK/VIII/2010 Tentang Kesehatan
Dan Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No
PER.01/Men/1980 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada
Konstruksi Bangunan
16. UU RI No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 145/Menkes/SK/I/2007
Tentang Pedoman Penanggulangan
18. Bencana Bidang Kesehatan
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2003
Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
20. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri
No 188/Menkes/PB/I/2011 Dan No 7 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No PER.02/Men/1983 Tentang
Instalasi Alarm Kebakaran Automatic
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No
PER.04/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan
Pemeliharaan APAR
23. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No 10/KPTS/2000
tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran
pada bangunan gedung dan lingkungan
24. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 2011 tentang
Standar Kelistrikan
25. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907/Menkes/SK/VII/2002
tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
26. PMK No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Perkantoran
27. PMK No 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan PAK
28. PMK No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Rumah Sakit
29. PMK No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan
Prasarana RS
30. PMK No 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

17. PERATURAN PRESIDEN NO 77 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT
PASAL 19 AYAT 1
Selain Komite Medis, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi
tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
PASAL 19 AYAT (2)
Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
a. keperawatan;
b. farmasi dan terapi;
c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
d. pengendalian resistensi antimikroba;
e. etika dan hukum;
f. koordinasi pendidikan; dan
g. manajemen risiko dan keselamatan pasien.
Menjadi bagian dari
penyelenggara mutu di RS
/Komite Mutu

18. KESELAMATAN PASIEN – MANAJEMEN RESIKO
PERMENKES NO. 11 TAHUN 2017
TENTANG KESELAMATAN PASIEN
PASAL 2
Pengaturan Keselamatan Pasien bertujuan untuk
meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan
kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam
seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas
pelayanan kesehatan.
PASAL 9 ayat 2 point b
setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pengumpulan data kinerja
yang antara lain terkait dengan pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko,
utilisasi, mutu pelayanan, dan keuangan

19. PERMENKES NO. 11 TENTANG KESELAMATAN PASIEN
1. Bangun sistem dan proses
untuk mengelola resiko
2. Identifikasi kemungkinan
terjadinya kesalahan
3. Sistem manajemen resiko

a. Mengelola insiden
secara efektif
b. Mencegah kejadian
terulang kembali
KESELAMATAN PASIEN merupakan komponen kunci manajemen resiko dan harus
diintegrasikan dengan keselamatan staf, manajemen komplain, penanganan litigasi dan
klaim, serta resiko keuangan dan lingkungan

20. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI – MANAJEMEN RESIKO
PERMENKES NO. 27 Tahun 2017
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
Salah satu program PPI di Fasyankes :
PENGKAJIAN RISIKO INFEKSI (ICRA)
Pengkajian risiko sebaiknya dilakukan setiap awal
tahun sebelum memulai program dan dapat setiap
saat ketika dibutuhkan
Pengkajian Risiko Infeksi (Infection
Control Risk Assesment/ICRA) terdiri dari
4 (empat) langkah :
1. Identifikasi resiko
2. Analisa resiko
3. Kontrol resiko
4. Monitoring resiko

21. K3 RUMAH SAKIT – MANAJEMEN RESIKO
PERMENKES NO. 66 Tahun 2016
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
PASAL 6
Perencanaan K3RS dibuat berdasarkan manajemen risiko K3RS,
peraturan perundang-undangan, dan persyaratan Lainnya.
PASAL 7
(1) Pelaksanaan rencana K3RS meliputi: a. manajemen risiko K3RS; dst
PASAL 11
Standar K3RS meliputi: a. manajemen risiko K3RS;
PASAL 12
Manajemen risiko K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf a bertujuan untuk meminimalkan risiko keselamatan dan
kesehatan di Rumah Sakit sehingga tidak menimbulkan efek buruk
terhadap keselamatan dan kesehatan SDM Rumah Sakit, pasien,
pendamping pasien, dan pengunjung.

22. K3 RUMAH SAKIT – MANAJEMEN RESIKO
PERMENKES NO. 66 Tahun 2016
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
Manajemen risiko K3RS harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi:
a. persiapan/penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
b. identifikasi bahaya potensial;
c. analisis risiko;
d. evaluasi risiko;
e. pengendalian risiko;
f. komunikasi dan konsultasi; dan
g. g. pemantauan dan telaah ulang.

23. KEBAKARAN
PENCULIKAN
BENCANA ALAM

24. LANGKAH LANGKAH MANAGEMEN RESIKO

25. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2019