Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh DDra Wulanti Sofiana, MM dalam Kuliah Online #35 7 Agustus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nK1LS9bXiYs
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Arah Kebijakan Ditjen GTK oleh Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Materi ini dipaparkan pada kegiatan Seminar Pembelajaran Kontekstual Fungsional dalam Mengembangkan Kemandirian Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), yang diselenggarakan oleh PPPPTK TK dan PLB secara daring pada tanggal 29 Mei 2020.
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Arah Kebijakan Ditjen GTK oleh Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Materi ini dipaparkan pada kegiatan Seminar Pembelajaran Kontekstual Fungsional dalam Mengembangkan Kemandirian Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), yang diselenggarakan oleh PPPPTK TK dan PLB secara daring pada tanggal 29 Mei 2020.
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Dukungan BBLM Yogyakarta dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwi...Akademi Desa 4.0
Dukungan BBLM Yogyakarta dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata disampaikan oleh Dra. Erlin Chaerlinatun selaku Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta dalam Kuliah Online #35 7 Agustus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nK1LS9bXiYs
Villagepreneurship: Inovasi Pengembangan Desa Wira Usaha Berbasis KolaborasiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Knowledge Sharing Politeknik STIA-LAN
Bandung, 3 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Kedondong Agropolitan Center (KAC), sebuah kawasan agropolitan yang berada di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Saat ini Kedondong Agropolitan Center masih dalam tahap pembangunan.
Pembangunan Kedondong Agropolitan Center sendiri dimulai pada Oktober 2011 dan direncanakan selesai pada 2015.
Berikut adalah presentasi Profil tentang Kedondong Agropolitan Center.
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : KM.18/HM.001/MKP/2011
TENTANG PEDOMAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PARIWISATA
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Potensi Usaha Desa: Pengalaman dar...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar #1 Ditjen PKP Kementerian Desa dan PDTT dengan Tema "Temu Kenali Ide dan Potensi Usaha dalam Menghadapi New Normal".
Jakarta, 23 Juli 2020
Pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatakan kapasitas pokdarwis di Desa Wisata Pupuan
Disampaikan pada Launching Inovasi Desa dan Penghargaan Inovasi OPD Kabupaten Tangerang
10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Similar to Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (20)
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Akademi Desa 4.0
Materi Kuliah Online #40 Jumat 18 September 2020, disampaikan oleh Anggi Januar Pratama dari Sustainable Tourism Policy Professional, Swisscontact Indonesia
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
1. PERAN PENDAMPING KAWASAN DALAM
MENGAWAL PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
Sunset di kawasan wisata
Telomoyo KP Eduwisata Kec.
Ngablak
Homestay Balkondes
Karangrejo KP Manunggal Jaya
Wisata Kebun Buah Desa
Karangrejo KP
Manunggal Jaya
Sunset di Punthuk Setumbu KP
Manunggal Jaya Kec.
Borobudur
Bermain Paralayang di
Kawasan wisata Telomoyo
Wisata Camping Ground Desa
Girirejo
Disampaikan Oleh : Dra. WULANTI SOFIANA, MM
2. Kabupaten Magelang merupakan
salah satu Kabupaten dari 60
Kabupaten Lokasi Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
(KPPN) pada tahun 2020.
Lokasi Pendampingan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
di Kabupaten Magelang :
1. Kawasan Perdesaan Ekowisata
Manunggal Jaya Kec.
Borobudur (Desa Tanjungsari,
Karanganyar, dan Karangrejo),
dengan pusat kawasan : Desa
Karanganyar, merupakan Lokasi
KPPN;
2. Kawasan Perdesaan Eduwisata
Kec. Ngablak (Desa Pandean,
Girirejo, dan Jogoyasan),
dengan pusat kawasan : Desa
Pandean
3. 1. Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2. Pengawalan Proses Perencanaan Kawasan Perdesaan
3. Musyawarah Antar Desa
4. Koordinasi dengan :
a. SKPD terkait di Kab. Magelang berkenaan dengan sinergitas
kegiatan dan penganggaran di masing-masing SKPD,
b. Pengurus BKAD dan Bumdesma dalam pengembangan Kawasan
Perdesaan
c. Tenaga Ahli P3MD dan PD tentang RPJMDesa, RKPDesa, penyaluran
dana BLT DD
5. Fasilitasi dan Advokasi TK PKP Kab dalam rangka penyusunan Draft
Dokumen RPKP, Regulasi Kerjasama dan Peraturan Bupati tentang RPKP
6. Fasilitasi Pelatihan Kelembagaan BKAD dan BUMDesa Bersama
7. Memfasilitasi BKAD melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
PERAN PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN
4. 7. Mensinergikan 3 (tiga) Pilar Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan
Perdesaan Pendampingan, Pelatihan, dan Stimulan Usaha/Modal
dengan semua stakeholder yang ada di Kawasan Perdesaan
8. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Ke-3 (Balai Besar Latihan
Masyarakat Yogyakarta (BBLM) untuk penyelenggaraan berbagai jenis
pelatihan masyarakat, antara lain :
a. Penguatan Kelembagaan BKAD,
b. Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Pengurus Bumdesma
c. Pelatihan Digitalisasi wisata dan pemandu wisata
d. Pelatihan Packaging dan promosi Prukades
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan dari Ditjen
PKP yang ada di Kawasan Perdesaan
5. FASILITASI PERENCANAAN DOKUMEN KAWASAN PERDESAAN
Fasilitasi Penggalian Potensi Desa di Kawasan Perdesaan
1. Kawasan Perdesaan Ekowisata Manunggal Jaya Kec. Borobudur
2. Kawasan Perdesaan Eduwisata Kec. Ngablak
Sunset di Punthuk Setumbu
Desa Karangrejo
Sunset di kawasan wisata
Telomoyo KP Eduwisata
Kec. Ngablak Peternakan Sapi Perah
Kerajinan Gerabah di Desa
Karanganyar
Kerajinan Batik di Desa
Karangrejo
Tanaman Strawberry
Organik
6. FASILITASI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) ANALISIS KLASTER
DAN MUSDES KERJASAMA DESA DAN PEMBENTUKAN BKD
Desa Karanganyar KP Manunggal Jaya
Kec. Borobudur
Sebelum Musdes, memfasilitasi
Pembuatan Draft Peraturan Desa
tentang Kerjasama Desa dan SK
Pembentukan BKD
FGD analisa Klaster RPKP Di Desa
Karanganyar Kawasan Perdesaan Ekowisata
Manunggal Jaya Kec. Borobudur
7. MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD) KERJASAMA ANTAR DESA,
PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DESA & BUMDESMA
MAD Di Kawasan Perdesaan Ekowisata
Manunggal Jaya Kec. Borobudur
Pada tgl. 24 Maret 2020
MAD Di Kawasan Perdesaan
Eduwisata Kec. Ngablak
Pada tgl. 31 Maret 2020
Memfasilitasi pembuatan Draft Peraturan Bersama Kades tentang
Pembentukan Kerjasama Antar Desa dan BUMDesa Bersama, dan pembuatan
Draft AD ART BUMDesa Bersama, sebelum pelaksanaan MAD Kerjasama Antar
Desa, Pembentukan Kerjasama Antar Desa & Bumdesma
8. Fasilitasi Rapat Koordinasi Internal Pengurus BKAD Dan
BUMDESMA, dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Draft
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)
Rakor BKAD Kawasan Perdesaan Ekowisata
Manunggal Jaya Kec. Borobudur Diskusi dalam RPKP dengan Pagu
Indikatif masing-masing desa Kawasan
Perdesaan Ekowisata Manunggal Jaya
Kec. Borobudur
9. Rapat Koordinasi TK PKP Kab Dalam Rangka Pembahasan Draft Dokumen
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan Draft Peraturan
Bupati Tentang RPKP
11. PENDAMPINGAN
Mendampingi BUMDesa Bersama Mulia Sejahtera
Kec. Ngablak membuat proposal Bantuan
Pengembangan Usaha BUMDesa Bersama dari
Direktorat PEKP, dan Rencana Bisnis Unit Usaha
BUMDesa Bersama
Mendampingi BUMDesa Bersama
Manunggal Jaya Kec. Borobudur
membuat proposal Bantuan
Pengembangan Usaha BUMDesa
Bersama dari Direktorat PEKP, dan
Rencana Bisnis Unit Usaha BUMDesa
Bersama
Pembuatan Proposal Bantuan Keuangan
Provinsi Untuk BUMDesa Bersama
Kawasan Perdesaan Eduwisata Kec.
Ngablak Tahun 2021
12. Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Pelatihan) :
1. Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD),
belum dilaksanakan . Hal ini dikarenakan anggaran Pelatihan di
Dispermades Kab. Magelang dipangkas untuk dialihkan ke
penanganan covid 19.
2. Pelatihan Pengurus BUMDesa Bersama
Pelatihan Pengurus BUMDesa Bersama anggaran Pelatihan di
Dispermades Kab. Magelang dipangkas untuk dialihkan ke
penanganan covid 19. Pengurus BUMDesa Bersama dilakukan
secara OJT (on the job training), meliputi :
a. OJT pembuatan RAPB, cash flow keuangan, dan pembukuan
BUMDesa Bersama (Manunggal Jaya Kec. Borobudur dan
Mulia Sejahtera Kec. Ngablak),
b. OJT pembuatan Laporan keuangan dan pembukuan BUMDesa
Bersama (Mulia Sejahtera Kec. Ngablak dan Manunggal Jaya
Kec. Borobudur
13. OJT pembuatan Laporan
keuangan dan pembukuan
BUMDesa Bersama Manunggal
Jaya Kec. Borobudur
OJT pembuatan RAPB, cash flow
keuangan, dan Rencana Bisnis Unit
Usaha BUMDesa Bersama Mulia
Sejahtera Kec. Ngablak
14. STIMULAN USAHA/MODAL DI KAWASAN PERDESAAN
1. Stimulan Usaha
Adanya penyertaan modal masing-masing desa yang bergabung
dalam Kawasan Perdesaan, merupakan bentuk komitmen masing-
masing desa dan rasa memiliki dalam Pembangunan Kawasan
Perdesaan, sebagai stimulan usaha
1. Penyertaan modal masing-masing desa di Kawasan Perdesaan
Ekowisata Manunggal Jaya Kec. Borobudur (Desa Tanjungsari,
Karanganyar, dan Karangrejo) sebesar Rp. 50 juta/desa,
sehingga total penyertaan modal sebesar Rp. 150 juta,
2. Penyertaan modal masing-masing desa di Kawasan Perdesaan
Eduwisata Kec. Ngablak (Desa Pandean dan Jogoyasan sebesar
Rp. 50 juta/desa, dan Desa Girirejo sebesar Rp. 15 juta),
sehingga total penyertaan modal sebesar Rp. 115 juta,
15. 2. Modal
Bantuan dari Kementerian dan Lembaga di Kawasan Perdesaan di
Kab. Magelang, antara lain :
Di Kawasan Perdesaan Ekowisata Manunggal Jaya Kec. Borobudur
a. Kegiatan TPS 3 R, bantuan dari Kementerian PUPR sebesar Rp.
800 juta,
b. Kegiatan Sentra Inkubasi Pengembangan Usaha Perdesaan,
bantuan dari Direktorat PEKP Ditjen PKP sebesar Rp. 1 M
(ditunda)
Di Kawasan Perdesaan Eduwisata Kec. Ngablak
a.Kegiatan Pembangunan Jalan poros Dongke – Pendem, dan
saluran sepanjang 1,4 Km, bantuan dari Kementerian PUPR
sebesar Rp. 3,5 M,
b.Kegiatan Sentra Inkubasi Prukades, bantuan Direktorat PEKP
Ditjen PKP sebesar Rp. 300 juta (ditunda)
16. PARTISIPASI DESA-DESA DI KAWASAN PERDESAAN EKOWISATA MANUNGGAL
JAYA KEC. BOROBUDUR DAN EDUWISATA KEC. NGABLAK DALAM
PENANGANAN COVID 19 DAN PENYALURAN BLT DD
Penyaluran BLT DD di Desa
Tanjungsari KP Ekowisata
Manunggal Jaya