Hubungan kelembagaan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Kerjasama antar lembaga meliputi komunikasi internal dan eksternal, kepemimpinan, kepercayaan, komitmen, serta manfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam membangun desa wisata.
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Akademi Desa 4.0
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh DDra Wulanti Sofiana, MM dalam Kuliah Online #35 7 Agustus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nK1LS9bXiYs
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Akademi Desa 4.0
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh DDra Wulanti Sofiana, MM dalam Kuliah Online #35 7 Agustus 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nK1LS9bXiYs
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Padat Karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskis yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinanmeningkatkan pendapatan dan menunrukan angka
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Solo 7 Oktober 2014
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : KM.18/HM.001/MKP/2011
TENTANG PEDOMAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PARIWISATA
Disampaikan pada Launching Inovasi Desa dan Penghargaan Inovasi OPD Kabupaten Tangerang
10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. HUBUNGAN KELEMBAGAAN UPAYA PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT DENGAN PENGGALIAN POTENSI DESA BERBASIS
DESA WISATA DI KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL
PKA.4 PPSDM YOGYAKARTA
SUCIPTO, S.STP., M.M.
NO. ABSEN 13
2. 1. Disporapar Kab. Kendal
2. Dispermasdes Kab. Kendal
3. DPUPR Kab. Kendal
4. DPMPTSP Kab. Kendal
5. Pemerintah Desa
6. Badan Permusyawaratan Desa
INDUSTRI YANG TERLIBAT
7. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
8. Bagian Hukum Setda Kab. Kendal
9. Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kendal
10. Disperinkop dan UKM Kab. Kendal
11. POKDARWIS
12. Diskominfo Kab. Kendal
3. KERJASAMA
KEPEMIMPINAN
1. Membentuk Tim Efektif
2. Rapat koordinasi dengan delegasi stakeholder terkait
3. Memberikan arahan kepada tim
4. Perencanaan sosialisasi desa wisata
4. KERJASAMA
KOMUNIKASI
1. Komunikasi internal di lingkungan Kecamatan Singorojo
2. Komunikasi eksternal untuk mendorong Pemerintah Desa membentuk Perdes Desa
Wisata (Pemerintah Desa, BPD, Dispermasdes)
3. Komunikasi eksternal fasilitasi Keputusan Bupati tentang penetapan Desa Wisata
(Disporapar, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan)
4. Komunikasi eksternal pengembangan UMKM di wilayah Desa Wisata di Kecamatan
Singorojo (Disperinkop dan UKM, Disporapar)
5. KERJASAMA
KEPERCAYAAN
1. Kepercayaan pemerintah desa dengan OPD Kecamatan sebagai
pemerintah atasannya
2. Fasilitasi yang diberikan, memberikan kemudahan pemerintah desa
dalam mengembangkan desa wisata
3. Keterlibatan stakeholder pemerintah atasan (Disporapar, DPMPTSP
,
Disperinkop dan UKM, Bagian Hukum, Dispermasdes)
6. KERJASAMA
KOMITMEN
1. Penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Wisata (melibatkan
Pemerintah Desa, BPD, Kecamatan, Dispermasdes)
2. Fasilitasi Keputusan Bupati Kendal tentang pembentukan Desa Wisata
(Pemerintah Desa, Kecamatan, Disporapar, Dispermasdes, Bagian
Hukum, Bagian Pemerintahan)
3. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat lewat UMKM ( Disperinkop dan
UKM, Kecamatan, BUMDES, POKDARWIS)
7. KERJASAMA
BENEVIT
1. Potensi wisata di masing-masing desa dapat tergali dan dimunculkan
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan memunculkan UKM pada desa
wisata/Pokdarwis
3. PAD dapat meningkat dengan pengelolaan Desa Wisata di masing-masing
desa
4. Adanya kerjasama yang efektif antara pemerintah desa (desa wisata) dengan
pihak pengelola objek wisata di sekitar Kecamatan Singorojo
8. PERAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PROGRAM
KOMUNIKASI INTERNAL
1. Camat
2. Sekcam
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Pemerintahan
5. Kasi Pelayanan Umum
MENINGKATKAN EKONOMI
MASYAKARAT DENGAN PENGGALIAN
POTENSI DESA BERBASIS DESA
WISATA DI KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL
KOMUNIKASI INTERNAL
1. Disporapar
2. Dispermasdes
3. DPUPR
4. DPMPTSP
5. Pemdes
6. BPD
7. BUMDES
8. Bagian Hukum
9. Bagian Pemerinahan
10. Disperinkop UKM
11. Pokdarwis
12. Diskominfo
FASILITASI PERDES
1. Fasilitasi Keputusan Bupati
2. Fasilitasi Pembengan Sarpras
3. Fasilitasi Pengembangan UMKM di
tempat wisata
PENGGALIAN POTENSI
DESA BERBASIS DESA
WISATA
