Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK diberi wewenang untuk mengoordinasikan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi, melakukan pengawasan terhadap lembaga pemerintah, serta menetapkan hakim dan memberikan putusan pidana. KPK juga berpedoman pada lima asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilit

1. PERLINDUNGAN dan
PENEGAKKAN HUKUM
di INDONESIA
NAMA KELOMPOK:
- Cahya Hari Sunarto
- Fitri Novita Sari
- Dwi Ferdiawan
- Griselda Neva Calista
- Rifky Saputra

2. PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM
MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN

3. PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK)

4. Menurut UU No.30 Pasal 2 dan 3 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.
Pemberantasan TINDAK PIDANA KORUPSI berdasarkan pasal 1
ayat (3) UU No.30 Tahun 2002 adalah :
“serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak
pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.”

5. TUJUAN DIBENTUKNYA KPK
adalah untuk
meningkatkan daya
guna dan hasil guna
untuk mengatasI
menanggulangi dan
memberatas korupsi.

6. TUGAS KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU
RI No. 30 tahun 2002. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
1. Koordinasi dengan Instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
KPK diberi wewenang untuk berkoordinasi dengan instansi lain seperti pihak berwenang dan lembaga
negara demi memberantas kasus korupsi. Dan instansi terkait juga tidak diizinkan menolak untuk bekerja
sama, jika KPK meminta bantuan dalam penyelidikan mereka. Ketika sedang menyelidiki korupsi, KPK
bisa meminta informasi dan laporan dari instansi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka
merancang sistem dan mengkoordinasikan penyelidikan. Meskipun begitu, KPK juga harus mau
mendengarkan pendapat dan pernyataan dari instansi terkait mengenai keterlibatan mereka dalam
korupsi.
2. Supervisi terhadap Instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
untuk memantau kegiatan pemerintah, KPK juga berwenang dalam melakukan supervisi, dan berhak
memantau serta menelaah terkait penyelenggaraan serta proses administrasi yang ada di badan pihak
berwenang. Di sini, KPK juga turut mengkaji, meneliti, dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh
pihak berwenang. Jika menemukan adanya kejanggalan dalam kegiatan atau proses administrasi yang

7. 3. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
Ketika menemukan adanya tindakan korupsi yang melibatkan instansi atau lembaga negara dan
berpotensi merugikan negara, KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan,
serta penuntutan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan korupsi. Meskipun begitu,
penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka korupsi dilaksanakan oleh aparat kepolisian.
Sementara KPK memantau penyelidikan serta penyidikan ini, dan memberi saran dan masukan
terhadap kepolisian agar proses penyelidikan dan penyidikan bisa berjalan dengan lancar.
tersangka tindakan korupsi tidak diizinkan untuk melakukan transaksi keuangan apapun dan
dilarang bepergian ke luar negeri. Tidak hanya itu, tersangka juga tidak diperbolehkan meminta
pertolongan atasan dan kepolisian untuk dibebaskan dari status tersangka. Mereka juga wajib
memberi laporan dan data kekayaan pribadi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
mereka diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kekayaan terhadap pejabat negara dan
menerima laporan jika terjadi gratifikasi atau suap.
KPK juga bisa meminta kerjasama bilateral dan multilateral demi menangkap pelaku korupsi. Tidak
hanya itu, KPK juga wajib mengupayakan kampanye anti korupsi terhadap warga negara Indonesia,
guna mengedukasi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan tersebut. KPK bertugas
merencanakan, menjalankan, dan tentunya menerapkan sosialisasi tersebut. Ketika menjalankan
tugas mereka, KPK diharuskan memberi laporan terkait program kerja kepada Presiden, DPR, dan
BPK, setidaknya sekali dalam setahun.

8. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
KPK diberi wewenang untuk memantau kegiatan dan penyelenggaraan di badan pemerintahan. Untuk itu, mereka
wajib mengkaji pengelolaan dan proses administrasi yang terjadi di badan pemerintahan serta lembaga-lembaga lain
yang masih menjadi bagian dari pemerintah.
KPK juga diperbolehkan memberi saran terhadap pemerintah jika kegiatan maupun administrasi yang mereka
lakukan berpotensi menyebabkan korupsi. Jika badan pemerintahan tidak acuh terhadap saran KPK, mereka wajib
melaporkan hal ini kepada Presiden, DPR, atau BPK.
6. Menetapkan Hakim dan Memberi Putusan Pidana.
KPK diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan keperluan dalam memberantas korupsi.
Hal ini juga termasuk dalam menetapkan hakim untuk menjalankan sidang serta putusan pengadilan terhadap
tersangka kasus korupsi. Tentunya, KPK juga harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan mereka dalam
menjalankan wewenang ini.
Meskipun mendapat banyak kewenangan demi memberantas korupsi di Indonesia, KPK juga memiliki kewajiban
yang harus dipatuhi ketika bertugas. Ada 6 kewajiban KPK yang tertera dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, yang akan
dijelaskan sebagai berikut:
- Memberi perlindungan terhadap saksi dan juga pelapor yang memberikan laporan terkait tindakan korupsi yang
terjadi di instansi terkait.
- Menginformasikan dan menyuplai data terkait kasus korupsi yang mereka tangani terhadap masyarakat yang
membutuhkan data tersebut.
- Membuat laporan tahunan yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden, DPR, dan BPK.
- Menegakkan sumpah jabatan sebagai anggota KPK.
- Menjalankan tanggung jawab dan menerapkan 6 asas KPK.
- Menyusun kode etik terhadap dewan dan anggota KPK.

9. Kewewenangan KPK
1. Mengoordinasi penyelidikan,penyidikan
dan penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan sistem laporan dalam
kegiatan pemberantasan tindak pidana
korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan
pemberantasan tindak pidana korupsi
kepada instansi terkait
4. Melaksanakan dengan pendapat atau
pertemuan dengan instansi yang
berwenang melakukan bemberantasan
tindak korupsi
5. Meminta laporan instansi terkain
penjegahan tindak pidana korupsi

10. • Kepastian hukum
• Keterbukaan
• Akuntabilitas
• Kepentingan
umum
• Proporsionalitas
ASAS KPK
Menurut penasehat KPK Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan
pengalaman setidaknya ada 8 penyebab terjadinya korupsi di indonesia,
yaitu :
• Sistem Penyelenggaraan Negara yang keliru.
• Kompensasi PNS yang Rendah.
• Pejabat yang Serakah.
• Law enforcement tidak berjalan.
• Hukuman yang ringan terhadap koruptor.
• Pengawasan yang tidak efektif.
• Tidak ada keteladanan pemimpin.
• Budaya masyarakat yang kondusif KKN.
PENYEBAB KORUPSI DI INDONESIA

11. Asas yang berpedoman pada kpk
5 .Proporsionalitas demi asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang tanggung
jawab dan kewajiban KPK.
1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
perundang- undangan, kepatutan dan keadilan setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
2. Keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalan tugas dan fungsinya.
3. Akun Tabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhri kegiatan KPK harus
dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentinagan umum yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif
akomodatif dan selektif.

13. TERIMA KASIH!
Anti korupsi adalah
mantra yang ampuh
untuk bangsa yang
maju.