Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Jumlah korporasi yang telah melaporkan pemilik manfaatnya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum per Juni 2020 mencapai 80.085 dari 964.359 perseroan terbatas, 8.214 dari 223.483 yayasan, dan 4.073 dari 171.789 perkumpulan. 2. Integrasi data pemilik manfaat antara berbagai kementerian seperti Keuangan, Koperasi, Agraria dan Tata

1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
BENEFICIAL OWNERSHIP

2. KORPORASI
SUDAH MELAPOR BENEFICIAL OWNERSHIP (BO)
Per Juni 2020
PERSEROANTERBATAS
80.085
964.359
YAYASAN
8.214
223.483
PERKUMPULAN
4.073
171.789
CV
67.157
248.738
388
1.989
PERSEKUTUAN PERDATA
1.099
3.694
KOPERASI
5.580
224.160
FIRMA
KETERANGAN:
Jumlah Korporasi yang melaporkan BO
Jumlah Korporasi

3. KENDALA
Ditjen AHU sebagai penampis, namun hanya efektif untuk korporasi yang membutuhkan
akses SABH dan SABU sedangkan K/L lain tidak menjadi penampis.
INTEGRASI DATA
Terkait Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) 6 K/L
hingga saat ini belum terealisasi karena beberapa kendala internal sebagai berikut:
1. Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) belum mendapatkan user id beneficial
ownership (BO).
2. Kementerian Koperasi dikarenakan kewenangan pengesahan Koperasi beralih ke
Kemenkumham sesuai PP 28/2019 dan kriteria penentuan pemilik manfaat masih
dibicarakan secara internal mengingat SHU adalah kriteria dari BO Koperasi.
3. Kementerian ATR/BPN, data pemilik manfaat masih manual dan Hak Guna Usaha
(HGU) tidak ada data pemilik manfaatnya.
4. Kementerian ESDM, hanya memiliki data legal owner.

4. Terima kasih
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
@ditjen_ahu Humas Ditjen AHU
@ahu_kemenkumham
@ditjenahu