1. UJIAN AKHIR SEMESTER
PEREKONOMIAN INDONESIA
ECON 13001
Selasa, 28 Desember 2010
2 ½ jam
Tutupbuku
Soal Wajib (Bobot: 20%)
1. Dari data APBN di bawah ini dan dari kuliah di kelas, jawablah pertanyaan berikut:
a. Bagaimana pendapat anda tentang nilai pendapatan, belanja dan keseimbangan primer dari
APBN 2009 dan 2010? Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?
b. Menurut anda, apakah pemerintah kita telah melaksanakan disiplin fiskal? Jika ya, sejak
kapan, dan apa ukuran2nya?
c. Bagaimana kondisi fiscal space dalam APBN kita dan bagaimana menurut anda strategi yang
seharusnya dilakukan pemerintah untuk membangun kebutuhan infrastruktur kita?
Jawaban:
a.
(Bobot: 5%)
Pendapatan negara belum meningkat dikarenakan masih adanya pengaruh krisis global yang
terjadi mulai akhir tahun 2008. Terlihat bahwa pemerintah memasang target yang moderat
cenderung pesimis untuk kenaikan proyeksi penerimaan dari pajak. Faktor utama yang
berpengaruh adalah asumsi pertumbuhan yang masih cukup rendah akibat krisis global, tingkat

2. pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi, dan pembukaan lapangan kerja yang
masih rendah.
Untuk belanja negara, pemerintah menurunkan defisit fiskal karena dampak krisis global sudah
tidak sebesar tahun 2009, dan karena pada tahun 2009 Indonesia dapat menghadapi krisis
dengan hasil optimis dibandingkan perkiraan. Komposisi belanja fiskal tidak berubah banyak,
disamping karena sempitnya fiscal space yang dimiliki, banyaknya program yang harus
diakomodasi (termasuk transfer ke daerah), juga karena pemerintah cenderung bermain
aman/konservatif dalam program belanja negara.
Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja, namun tidak termasuk
pembayaran bunga. Keseimbangan primer membaik terutama karena program stimulus untuk
mengatasi dampak krisis sudah berkurang banyak. Pemerintah mengurangi beban subsidi dan
Dana Otsus/Penyesuaian.
b.
(Bobot: 10%)
Disiplin fiskal adalah kemampuan pemerintah mengelola pendapatan, belanja, dan utang
negara untuk mencapai tujuan fiskal negara. Ukuran-ukuran tujuan fiskal adalah 1) prioritas
belanja untuk memenuhi kebutuhan rutin dan pembangunan, 2) manajemen pendapatan yang
stabil dan tidak mengganggu ekonomi, 3) manajemen utang yang berkelanjutan, 4)
terbuka/transparan, dan 5) ukuran pemerintah yang efisien untuk fungsi alokasi, redistribusi,
dan stabilisasi.
Sebelum tahun 2000, APBN kita memakai format anggaran berimbang yang menyembunyikan
jumlah outstandingdebt/utang. Ketika terjadi krisis Asia 1998, Indonesia terpaksa berutang dan
karena nilai tukar Rupiah jatuh drastis maka jumlah utang masa lalu pun membengkak.
Akibat krisis tersebut utang RI mencapai 85% dari PDB, suatu jumlah yang membahayakan
keberlangsungan fiskal (fiscal sustainability). Sejak itu dengan melakukan manajemen
pengelolaan pendapatan, belanja, dan utang, RI berhasil menurunkan jumlah rasio utang
terhadap PDB sampai sekitar 30% (2010) yang merupakan kondisi aman. Ukuran lainnya adalah
keseimbangan primer yang positif (kecuali 2009) yang menunjukkan pengelolaan fiskal yang
disiplin.
Dilihat dari ukuran pemerintah yang efisien, hal ini bisa diperdebatkan mengingat banyaknya
jumlah PNS dan banyaknya fungsi yang masih belum terlaksana dengan baik. Ukuran
pemerintah secara agregat mungkin cukup tetapi distribusi dan efektivitas fungsi dan pekerjaan
belum dapat dikatakan berhasil. Kita bisa mengacu pada terhambatnya beberapa program dan
pelayanan publik karena hambatan birokrasi.
c.
(Bobot: 5%)
APBN kita memiliki fiscal space yang sangat sempit karena dominannya belanja wajib
seperti belanja pegawai, cicilan utang, subsidi dan belanja sosial. Hal ini membuat
pemerintah sulit melaksanakan belanja pembangunan/investasi. Padahal kebutuhan
infrastruktur selain memerlukan investasi baru juga memerlukan penggantian karena
adanya umur amortisasi (replacement). Infrastruktur merupakan salah satu syarat dasar
pembangunan, sehingga kekurangan infrastruktur akan menyebabkan terhambatnya
pembangunan. Saat ini kondisi infrastruktur RI sudah dalam kondisi yang
memprihatinkan, kekurangan di berbagai macam bidang: listrik, energi, jalan, bandara,

3. transportasi air, dsb. Untuk membangunnya dari uang APBN adalah tidak mungkin,
karena itu pemerintah seharusnya mencari skema lain semisal PPP (Public Private
Partnership). Sayangnya meskipun upaya promosi cukup gencar (Infrastructure Summit)
tetapi tidak dibarengi dengan dukungan nyata melalui regulasi yang memadai/sesuai
sehingga sampai saat ini sebagian besar masih tersendat.
Soal Pilihan (Bobot: 20%)
2. Dari data APBN, transfer, dankemiskinan yang terlampir, jawablah pertanyaan berikut:
a. Bagaimanaanalisisandamengenaibesaran transfer kedaerah. Gunakan kata kunci: keadilan,
prisnisp desentralisasi, pembagian tugas.
b. Bagaimana penilaian anda mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia?

5. Jawaban:
a. (Bobot: 10%)
Transfer ke daerah secara nominal naik terus karena mayoritas transfer adalah DAU yang dikunci
pada 26% Penerimaan Domestik Net. Selain itu DAK tidak mengalami perubahan yang berarti dan
sistemnya tidak berhasil karena terlalu banyak sektor dan daerah yang diberikan dengan dana

6. yang terbatas. Dana Otsus dan penyesuaian lebih bersifat politis dan efektivitas penggunaannya
dipertanyakan.
Secara nominal, dana yang ditransfer ke daerah sudah cukup besar. Dalam pembagian tugas
pusat-daerah, meskipun pusat “hanya” memiliki kewajiban untuk 6 urusan utama dan sisanya
dilimpahkan ke daerah, tetapi sifat dan cakupan kewajiban pusat tersebut membutuhkan
pembiayaan yang besar, seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan sebagainya.
Kalau kita lihat bahwa dana menganggur milik daerah juga cukup tinggi sedangkan APBN masih
defisit dan memerlukan utang untuk pembiayaan, maka terlihat bahwa pelimpahan tugas ke
daerah tidak berlangsung mulus dan efektif. Pembangunan di daerah masih tersendat dan belum
ada mekanisme untuk secara efektif mengawasi belanja daerah. Padahal sesuai fungsi finance
follows function, seharusnya daerah wajib melaksanakan urusan daerah tersebut. Hal ini juga
berkaitan dengan kemampuan kapasitas SDM Pemerintah daerah untuk melaksanakan
pembangunan di daerah.
b. (Bobot: 10%)
Desentralisasifiskal yang dilaksanakansejak 2001 padaawalnyadilakukansecaratergesagesadanmasif.Seiring berjalannya waktu, Indonesia belajar dari kekurangan/kesalahan dan
melakukan perbaikan di sana-sini.
Sekarang banyak contoh sukses maupun gagal dari daerah yang melaksanakan otonominya. Hal
ini juga dipengaruhi oleh keberagaman daerah di Indonesia, dari daerah kaya sampai miskin,
daerah yang geografisnya menguntungkan sampai yang tantangannya sangat sulit, dsb. Jadi wajar
ada kegagalan dan ada keberhasilan.
Desentralisasi sudah merupakan komitmen negara, dan sesudah berjalan hampir 10 tahun, tidak
ada pilihan untuk membatalkannya. Terlalu tinggi biayanya baik secara politis maupun sistem
fiskal. Tentunya pilihan yang ada hanyalah memperbaiki sistem desentralisasi ini.