tidak semua biaya atau pengeluaran dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Biaya-biaya inilah yang disebut dengan istilah non-deductible expense atau biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Makalah Auditing 2-Audit Atas Siklus Penjualan dan Penagihan Kas. Materi Audit Atas Siklus Penjualan dan Penagihan Kas diambil dari buku Auditing Arens.
Makalah Auditing 2-Audit Atas Siklus Penjualan dan Penagihan Kas. Materi Audit Atas Siklus Penjualan dan Penagihan Kas diambil dari buku Auditing Arens.
Makalah Pajak Pertambahan Nilai untuk mata kuliah Hukum Tata Keuangan Negara
DINI AUDI (4201314051)
Politeknik Negeri Pontianak
Semester 3
Jurusan Akuntansi
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Tahun ajaran 2014/2015
Makalah Pajak Pertambahan Nilai untuk mata kuliah Hukum Tata Keuangan Negara
DINI AUDI (4201314051)
Politeknik Negeri Pontianak
Semester 3
Jurusan Akuntansi
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Tahun ajaran 2014/2015
Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Shift and Rotate - SHIFT RIGHT in SIEMENS TIA PORTAL.pdfRiki Ardoni
Anda dapat menggunakan instruksi "Shift Right" untuk menggeser konten operan pada
input IN sedikit demi sedikit ke kanan dan menanyakan hasilnya pada output OUT. Parameter
N untuk menentukan jumlah posisi bit yang akan menggeser nilai tertentu.
World Logic Operations - MULTIPLIXER [SWITCH - MEMILIH INPUT LEBIH DARI DU...Riki Ardoni
Anda dapat menggunakan instruksi "Multipleks" untuk menyalin konten input yang dipilih
ke output OUT. Jumlah input yang dapat dipilih dari kotak instruksi dapat diperluas. Anda
dapat mendeklarasikan maksimal 32 input.
World Logic Operations - DECODE IN SIEMENS TIA PORTAL.pdfRiki Ardoni
DECO [Decode]
Anda dapat menggunakan instruksi "Decode" untuk mengatur sedikit nilai keluaran yang ditentukan
oleh nilai masukan.
Instruksi “Decode” membaca nilai pada masukan IN dan menetapkan bit pada nilai keluaran yang
posisi bitnya sesuai dengan nilai baca.
Future value merupakan perkiraan atau estimasi dari nilai uang saat ini untuk masa yang akan datang yang dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan tertentu seperti tingkat bunga. Dengan kata lain, Kerangka konsep berpikir seperti ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan yang konsisten kinerjanya dimasa lalu sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran terkait kinerja dimasa depan dengan tingkat predictability yang relatif tinggi dan angka yang dihasilkan sangat impresif.
CAGR (Compound Annual Growth Rate)
CAGR adalah singkatan dari Compound Annual Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan Tahunan Gabungan) dan merupakan suatu perhitungan investasi keuangan penting yang mengukur persentase peningkatan atau penurunan investasi dari tahun ke tahun.
Dengan kata lain, CAGR adalah rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan suatu investasi dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun.
CAGR ini sering digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja investasi masa lalu atau untuk memprediksi imbal hasil yang diharapkan di masa depan.
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTURiki Ardoni
Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan telah beberapakali mengalami perubahan.
10 VLOOKUP Alternative Formulas in ExcelRiki Ardoni
10 Rumus Alternatif VLOOKUP pada Excel
VLOOKUP mengambil nilai dari kolom berdasarkan nilai acuan yang diberikan kepadanya. Akan tetapi VLOOKUP itu sendiri memiliki sejumlah keterbatasan. yaitu fungsi Vlookup tidak bisa mengambil data disebelah kiri dari nilai acuan yang kita tentukan.
Sederhananya fungsi Vlookup hanya bisa mengambil data ke kanan (Lookup ke kanan) dan tidak bisa melakukan Lookup data ke kiri.
artikel ini membahas berbagai alternatif yang dapat digunakan sebagai gantinya. agar kita mampu mengambil data ke sebelah kiri dari nilai acuan.
A. Fungsi INDEX
Fungsi INDEX adalah rumus Excel yang digunakan untuk mendapatkan nilai suatu sel berdasarkan informasi nilai kolom dan nilai baris data.
RUMUS INDEX
= INDEX(Tabel Array; Baris; Kolom)
Intinya INDEX mencari data dalam Tabel Array berdasarkan Baris dan Kolom.
Rumus FIND & SEARCH pada EXCEL
FIND
Fungsi/rumus excel untuk menemukan teks (Case Sensitif) pada sebuah cell Excel.
Artinya FIND membedakan huruf besar dan kecil dalam pencariannya.
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...Riki Ardoni
PMK 9 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Keuangan Perubahan/ revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Pemberitahuan (SPT) yang berlaku sejak 26 Januari 2018.
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAKRiki Ardoni
1. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP).
2. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
3. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa
Rumus DATE Excel: Menambahkan Tanggal Berdasarkan Hari, Bulan Dan Tahun
Dalam dunia kerja kita sering menjumpai bagaimana kertas kerja excel berhubungan dengan data tanggal. Misalkan dalam dunia perbankan, koperasi, pembayaran tunggakan biaya kuliah dimana tanggal yang akurat di butuhkan dalam menghitung kapan jatup tempo terjadi. Berikut kita akan bahas bagaimana excel memfasilitasi agar memudahkan menangani data tanggal. Baik mengurangi atau menjumlahkan dua tanggal berbeda.
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Mungkin diantara kita pernah melihat alamat cell dengan disertai tanda $ (dollar). Cell yang mengandung tanda dollar disebut cell absolute yaitu merupakan alamat cell yang keadaannya dalam kondisi terkunci. Dengan kata lain, cell absolute membuat alamat sel selalu sama meskipun dicopykan ke samping (kolom) atau ke bawah (baris) maupun ke sheet yang lain.
Untuk mengunci baris atau kolom sangat mudah, yaitu dengan menambahkan tanda $ didepan nama kolom atau nomor barisnya. Untuk menambahkan tanda $ ini Anda dapat mengetikannya secara manual atau menggunakan tombol F4 pada keyboard. Aturan yang berlaku untuk Sel Absolut ini adalah sebagai berikut.
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...Riki Ardoni
Pada jurnal umum, transaksi dicatat dengan menggunakan jurnal dua kolom. Setelah itu ayat jurnal di posting satu demi satu kedalam akun yang terdapat dalam buku besar.
Sistem akuntansi seperti ini sangat mudah dipahami ketika memiliki data transaksi dalam jumlah relatif kecil. Namun pada perkembangannya saat perusahaan sudah memiliki transaksi sejenis dalam jumlah besar, maka metode jurnal umum dua kolom menjadi tidak efektif dan tidak simpel dalam penyajian.
Maka dari itu, Buku Besar Pembantu dan Jurnal Khusus akan sangat membantu dan menyederhanakan sekali. Buku Besar Pembantu (subsidiary ledger) merupakan kumpulan dari akun-akun tersendiri yang memiliki kesamaan karakteristik yang dikumpulkan bersama dalam buku besar terpisah. sedangkan Jurnal khusus (special journal) digunakan untuk mencatat transaksi yang berulang kali terjadi. Sebagai contoh korporasi memiliki jumlah besar pembayaran kas, maka korporasi ini akan menggunakan jurnal khusus pembayaran kas untuk mencatat transaksi tersebut. Sebagai lawannya, perusahaan juga akan membuat jurnal khusus penerimaan kas.
Ayat jurnal balik dilakukan atau sebaliknya dalam hal sebagai berikut:
1. Ketika pembayaran beban dimuka atau penerimaan pendapatan dimuka dibukukan di akun laba rugi atau akun nominal yaitu akun beban atau akun pendapatan. Agar metode ini dapat dilakukan dengan konsisten, maka dilakukan ayat jurnal balik.
2. Ayat jurnal penyesuaian untuk utang beban (accrued expenses) atau tagihan pendapatan (accrued income) setelah penutupan buku rampung, perlu dilakukan ayat jurnal balik agar dikemudian hari waktu beban dibayar atau pendapatan diterima, tidak perlu melakukan analisis untuk memisahkan mana bagian yang telah diperhitungkan pada periode pembukuan sebelumnya dan mana bagian untuk periode berjalan. Dengan demikian akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses akuntansi.
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...Riki Ardoni
Terdapat beberapa teknik yang dapat dipakai untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, berikut beberapa teknik yang digunakan dengan berbagai metode.
1. Teknik Analisis Sumber dan Penggunaan Dana
2. Teknik common size statement.
3. Teknik Analisis Tren.
4. Teknik Analisis Rasio.
5. Analisis Kebangkrutan Z-Score
Suatu persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara suatu aset perusahaan dengan utang dan ekuitas pemiliki dikenal sebagai Persamaan Akuntansi (Accounting equation). Liabilitas biasanya disebutkan yang pertama sebelum ekuitas pemilik dalam persamaan akuntansi karena kreditor memiliki hak pertama atas aset.
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...Riki Ardoni
MATERI PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 :
- PEGAWAI TETAP
- TENAGA HARIAN LEPAS
- BUKAN PEGAWAI
- KOMISARIS
- Ekspatriat
- PESERTA KEGIATAN
- PENGHASILAN MATA UANG ASING
Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki ArdoniRiki Ardoni
Revisi UU KUP tak lepas dari kebutuhan akan peningkatan kemampuan fisikal untuk
membiayai pembangunan jangka panjang serta menjaga kesinambungan APBN.
Terlebih, selama pandemi covid-19, penerimaan perpajakan di Indonesia merosot.
Hal ini juga dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia baik yang termasuk dalam
kategori negara maju maupun berkembang. Ada beberapa point kunci latar belakang Reformasi RUU KUP diantaranya:
1. APBN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN dan
2. TAX RATIO INDONESIA RELATIF RENDAH
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Deductible expense dan non deductible expense - RIKI ARDONI
1. Secara umum dikenal konsep Taxable – Deductible atau Non taxable – Non
Deductible. Taxable biasanya ditujukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan
yang diperoleh orang atau badan tanpa melihat dari mana penghasilan tersebut
diperoleh (sumber penghasilan). Deductible adalah biaya yang diakui oleh pajak,
biasanya ditujukan kepada beban / biaya yang menurut ketentuan menjadi
pengurang penghasilan Bruto sebagai mana diatur dalam Pasal 6 UU PPh.
Prinsip taxable-deductible dan nontaxable-nondeductible diartikan bahwa apabila
suatu penghasilan dapat dipajaki bagi pihak yang menerimanya, maka atas
pengeluaran penghasilan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang
mengeluarkannya; atau apabila suatu penghasilan tidak dapat dipajaki bagi pihak
yang menerimanya, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut tidak dapat
dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkannya.
Artinya tidak semua biaya atau pengeluaran dapat menjadi pengurang penghasilan
bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Biaya-biaya inilah yang disebut
dengan istilah non-deductible expense atau biaya yang tidak dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto.
Pada umumnya, hampir semua negara yang mempunyai ketentuan umum
mengenai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu, juga
melengkapi dengan ketentuan spesifik (list of tax non-deductible expense) untuk
mengatur biaya apa saja yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Ini
sebagaimana dinyatakan oleh Hrdinkova (2015), “The general definition of tax
deductible expenses is often complemented by a list of tax non-deductible
expenses…”
Dengan kata lain, ketentuan umum biaya pengurang penghasilan bruto disebut
dengan positive list, serta ketentuan spesifik biaya yang tidak dapat menjadi
pengurang penghasilan bruto disebut dengan negative list.
2. Bagaimana dengan Indonesia?
Dalam konteks Indonesia, apa yang disebut dengan ketentuan non-deductible
expenses atau negative list, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak
Penghasilan (UU PPh). Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU PPh
menjelaskan sebagai berikut.
Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan wajib pajak dapat dibedakan antara
pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada
prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang
mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek
pajak.
Adapun pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama
masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan
atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.
A. DEDUCTIBLE EXPENSE
Deductible expense diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
( Pasal 6). Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
3. 5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dan Pasal 11A;
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan;
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan;
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan
dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari
debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;
4. i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah; dan
m.Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai
tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan
khusus kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan
pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.
B. NON DEDUCTIBLE EXPENSE
NON DEDUCTIBLE EXPENSE Diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan (Pasal 9) :
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;
c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
5. 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain
yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang
dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah
industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 81/PMK.03/2009);
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung
sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu (Per-51/PJ/2009, Per-
41/PJ/2013) dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (83/PMK.03/2009);
f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Psl 8, PP-
94/2010)sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf
m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia (Per-
11/PJ/2017), yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
6. disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 60 TAHUN 2010)
h. Pajak Penghasilan;
i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
KETENTUAN DEDUCTIBLE EXPENSE DAN
NON DEDUCTIBLE EXPENSE LAINNYA
Biaya Bunga Pinjaman (SE-46/PJ.4/1995) Apabila jumlah rata-rata
pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam
bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang
boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang
atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang
ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.
Penegasan BPHTB dan PBB dapat dibiayakan (SE-01/PJ.42/2002)
Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan (KEP-220/PJ./2002) Biaya
pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk
pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan
sebesar 50%. Begitu juga pemeliharaan dan pembelian pulsa.
Biaya Entertainment (SE-27/PJ.22/1986) Wajib Pajak harus dapat
membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan
7. benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).
Fasilitas Kesehatan (S-1821/PJ.21/1985) Di Klinik perusahaan merupakan
natura (non deductible-non taxable) Dalam bentuk tunjangan atau uang
pergantian (deductible-taxable)
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan (Psl 10, PP-94/2010) Pajak
Masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dibiayakan sepanjang: Benar-
benar telah dibayar dan Berkenaan dengan kegiatan mendapat, menagih dan
memelihara penghasilan.
Natura, SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bantuk
natura (seri PPh pasal 21-02), kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap
balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati
dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Dalam hal
ini dapat berupa PPh 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja, sehingga tidak
dapat dibiayakan. Apabila diberikan dalam bentuk tunjangan PPh 21 maka
dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan menjadi Penambah penghasilan
bagi Karyawan dalam penghitungan PPh 21 nya.
NDE juga untuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang:
• bukan merupakan objek pajak.
• pengenaan pajaknya bersifat final;
• dan/atau dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU PPh
dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 UU PPh
Biaya accrue termasuk dalam pembentukan cadangan yang tidak
diperbolehkan sehingga harus NDE, ketentuan pajak hanya mengakui biaya
yang telah direalisasi.