Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Ulasan PP Nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. dengan PP ini pemerintah Kabupaten/Kota Memiliki peluang kenaikan pendapatan melalui opsen pajak. sedangkan Pendapatan Pemerintah Provinsi memiliki peluang turun.
Power poin ini juga memuat dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa sektor penting.
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia dalam Bahasa Indonesia. PT Sarana Multi Infrastruktur atau PTSMI adalah perusahaan BUMN di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui program kerjasama antara pemerintah dan swasta. PTSMI berperan sebagai katalis dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Selain itu, PTSMI juga menyediakan konsultasi dan perencanaan bagi perusahaan yang membutuhkan.
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaSugianto Eko Prambudi
Beberapa waktu yang lalu Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk perubahan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa kali ini, pemerintah menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money).
Untuk mencapai VfM di dalam proses pengadaan barang/jasa harus terpenuhi sejak proses perencanaan kebutuhan mendapatkan barang/jasa hingga pelaksanaan pengelolaan aset selama umur ekonomis dan teknis barang/jasa tersebut.
Ulasan PP Nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. dengan PP ini pemerintah Kabupaten/Kota Memiliki peluang kenaikan pendapatan melalui opsen pajak. sedangkan Pendapatan Pemerintah Provinsi memiliki peluang turun.
Power poin ini juga memuat dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa sektor penting.
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia dalam Bahasa Indonesia. PT Sarana Multi Infrastruktur atau PTSMI adalah perusahaan BUMN di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui program kerjasama antara pemerintah dan swasta. PTSMI berperan sebagai katalis dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Selain itu, PTSMI juga menyediakan konsultasi dan perencanaan bagi perusahaan yang membutuhkan.
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaSugianto Eko Prambudi
Beberapa waktu yang lalu Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk perubahan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa kali ini, pemerintah menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money).
Untuk mencapai VfM di dalam proses pengadaan barang/jasa harus terpenuhi sejak proses perencanaan kebutuhan mendapatkan barang/jasa hingga pelaksanaan pengelolaan aset selama umur ekonomis dan teknis barang/jasa tersebut.
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
IBO adalah singkatan dari Individual Business Owner, atau pemilik bisnis individu dalam MLM Amway. Dikenal juga dengan sebutan ABO (Amway Business Owner).
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Dasar Hukum:
1. Perdirjen nomor: PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara
Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan
Koreksi Pembukuan;
2. Perdirjen Nomor: PER-69/PB/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan
Negara Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SilPA);
3. Surat Dirjen. Perbendaharaan Nor : S-5457/PB/2011
tanggal 7 Juni 2011 hal Penegasan pengembalian atas
penerimaan negara tahun anggaran yang lalu yang
diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN
KPPN.
3. Pengembalian atas penerimaan negara yang
diterima melalui RKUN
Pengembalian atas penerimaan negara yang
diterima melalui Kas Negara dan/atau
SUBRKUN KPPN
3
Ruang Lingkup
4. Kelebihan atau kesalahan
penyetoran/pelimpahan
Kelebihan atau kesalahan pemotongan pada
SPM
Setoran ganda
Ikatan Perjanjian
Sesuai ketentuan perundang-undangan
harus dikembalikan.
4
Pembayaran pengembalian
penerimaan
meliputi
5. Restitusi Pajak
Restitusi Bea Cukai
Pembayaran kembali retur SP2D
Pengembalian PFK
5
Dikecualikan/tidak termasuk dalam ruang
lingkup pengembalian penerimaan :
6. PERLAKUAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN
PENGEMBALIAN ATAS
PENDAPATAN/PENERIMAAN
TA . YANG LALU
dibukukan sebagai
Pengurang Equitas Dana
Lancar (SILPA, akun
311212)
dikembalikan melalui Dit.
PKN (SPP dan SPM)
SP2D diterbitkan oleh
KPPN Jakarta II
dibukukan sebagai pengurang
pendapatan/Penerimaan
(kontrapos)
dilaksanakan di KPPN
setempat (mitra kerja
satker/bank bersangkutan)
PENGEMBALIAN ATAS
PENDAPATAN/PENERIMAAN
TA. BERJALAN
PERDIRJEN 65/PB/2007
PERDIRJEN 69/PB/2010
dibukukan sebagai pengurang
pendapatan/Penerimaan
(kontrapos)
dilaksanakan di KPPN
setempat (mitra kerja
satker/bank bersangkutan)
PERDIRJEN 53/PB/2012
PERDIRJEN 36/PB/2013
PERDIRJEN 13/PB/2014
7. JENIS DOKUMEN TERKAIT PENGEMBALIAN
PENERIMAAN TAYL
SATKER/BANK
• Surat permintaan
pengembalian
• Copy bukti setor penerimaan
negara yang telah
dikonfirmasi BUN
• Copy nomor rekening tujuan
• Surat Ketetapan
Pengembalian (SKP)
• Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM)
KPPN (NON
JAKARTA II)
• Surat Keterangan Telah
Dibukukan (SKTB)
• Surat Keputusan
Persetujuan Pembayaran
Pengembalian
Penerimaan (SKP4)
8. PA/KPA
SATKER
KPPN
(Seksi Bank)
Permintaan
Pengembalian KPPN
(Seksi Vera)
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
Kepala
KPPN
Dit. PKN cq Subdit
Rekening Kas
Negara SKP4
Kode Satker (999001), BA (999), Es.I (99), Akun
311212
KPPN
JAKARTA II
SP2D
SPM-PP
Surat Permintaan
Pengembalian,
SKTB
8
ALUR PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN
ANGGARAN LALU (ATAS BEBAN SILPA)
PER-69/PB/2010
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BO I
Rekening
Penerima
9. PENYAMPAIAN DOKUMEN
Copy
SP2D
Dit. PKN
KPPN JKT 2
KPPN
SP2D
Lbr 2
Surat Pemberitahuan dilengkapi dengan Copy
SPM-PP/SP2D
Copy
SP2D
• KPP
• KPBC
• Bank/Pos
• Satker
Surat Pemberitahuan dilengkapi dengan Copy
SPM-PP/ SP2D
10. 10
DATA PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN
YANG LALU PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
Tahun 2012 s.d. 2014
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2012
2013
2014
1 2 3
Permintaan Pengembalian
Dokumen salah/tidak lengkap
Retur SP2D
No. Tahun
Permintaan
Pengembalian
Dok.Salah/Tidak
Lengkap
Retur
1 2012 318 114 11
2 2013 691 91 26
3 2014 282 52 5
JUMLAH 1,291 257 42
12. 12
NO JENIS KESALAHAN JUMLAH
1 Kelebihan setor PNBP 91
2 Kelebihan pelimpahan 53
3 Kesalahan karena perekaman setoran Ganda/double input 133
4 Karena Peraturan Perundang-undangan harus
dikembalikan
5
J U M L A H 282
NO URAIAN JUMLAH NILAI
1 Permintaan Pengembalian Penerimaan
TAYL dari KPPN
282 560.218.706.845
2 Selesai menjadi SP2D 144 6.482.105.162
3 Masih dalam proses penyelesaian 138 553.736.601.683
4 Retur SP2D 5 365.709.730
DATA PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAYL
DIREKTORAT PKN TAHUN 2014
(Posisi sampai dengan 16 Mei 2014)
PENYEBAB TERJADINYA PENGEMBALIAN PENERIMAAN
14. Hal-hal yang perlu diperhatikan
14
Penyelesaian atas pengembalian penerimaan TAYL
dilakukan atas beban SILPA, kecuali untuk
pengembalian atas penerimaan/setoran PFK,
diselesaikan di Kantor Pusat DJPB.
Permintaan pengembalian penerimaan TAYL ke
Direktorat PKN harus dalam bentuk surat yang disertai
penjelasan/kronologis terjadinya pengembalian (bukan
berupa daftar/surat pengantar).
Permintaan pengembalian harus dilampiri dokumen
pendukung secara lengkap sesuai dengan ketentuan.
(bukan hanya SKP4 dan SKTB saja)
Format dan tata cara pengisian SKP4 dan SKTB agar
mengacu pada Perdirjen Nomor: PER-69/PB/2010 .
15. Hal-hal yang perlu diperhatikan
15
Dalam SKP4/SKP perlu ditambahkan informasi berupa
: alamat lengkap penerima beserta kode pos dan
NPWP penerima pengembalian (terkait aplikasi
SPAN).
Lebih cermat dan teliti dalam pencantuman nomor
rekening tujuan/ penerima pembayaran pengembalian
penerimaan untuk menghindari terjadinya retur.
Konfirmasi ke Direktorat PKN agar dilakukan oleh
KPPN yang mengajukan permintaan pengembalian
bukan oleh pihak bank/satker/penyetor.