SlideShare a Scribd company logo
1
Rekening Kas Negara
Dasar Hukum:
1. Perdirjen nomor: PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara
Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan
Koreksi Pembukuan;
2. Perdirjen Nomor: PER-69/PB/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan
Negara Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SilPA);
3. Surat Dirjen. Perbendaharaan Nor : S-5457/PB/2011
tanggal 7 Juni 2011 hal Penegasan pengembalian atas
penerimaan negara tahun anggaran yang lalu yang
diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN
KPPN.
 Pengembalian atas penerimaan negara yang
diterima melalui RKUN
 Pengembalian atas penerimaan negara yang
diterima melalui Kas Negara dan/atau
SUBRKUN KPPN
3
Ruang Lingkup
 Kelebihan atau kesalahan
penyetoran/pelimpahan
 Kelebihan atau kesalahan pemotongan pada
SPM
 Setoran ganda
 Ikatan Perjanjian
 Sesuai ketentuan perundang-undangan
harus dikembalikan.
4
Pembayaran pengembalian
penerimaan
meliputi
 Restitusi Pajak
 Restitusi Bea Cukai
 Pembayaran kembali retur SP2D
 Pengembalian PFK
5
Dikecualikan/tidak termasuk dalam ruang
lingkup pengembalian penerimaan :
PERLAKUAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN
PENGEMBALIAN ATAS
PENDAPATAN/PENERIMAAN
TA . YANG LALU
dibukukan sebagai
Pengurang Equitas Dana
Lancar (SILPA, akun
311212)
dikembalikan melalui Dit.
PKN (SPP dan SPM)
SP2D diterbitkan oleh
KPPN Jakarta II
dibukukan sebagai pengurang
pendapatan/Penerimaan
(kontrapos)
dilaksanakan di KPPN
setempat (mitra kerja
satker/bank bersangkutan)
PENGEMBALIAN ATAS
PENDAPATAN/PENERIMAAN
TA. BERJALAN
PERDIRJEN 65/PB/2007
PERDIRJEN 69/PB/2010
dibukukan sebagai pengurang
pendapatan/Penerimaan
(kontrapos)
dilaksanakan di KPPN
setempat (mitra kerja
satker/bank bersangkutan)
PERDIRJEN 53/PB/2012
PERDIRJEN 36/PB/2013
PERDIRJEN 13/PB/2014
JENIS DOKUMEN TERKAIT PENGEMBALIAN
PENERIMAAN TAYL
SATKER/BANK
• Surat permintaan
pengembalian
• Copy bukti setor penerimaan
negara yang telah
dikonfirmasi BUN
• Copy nomor rekening tujuan
• Surat Ketetapan
Pengembalian (SKP)
• Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM)
KPPN (NON
JAKARTA II)
• Surat Keterangan Telah
Dibukukan (SKTB)
• Surat Keputusan
Persetujuan Pembayaran
Pengembalian
Penerimaan (SKP4)
PA/KPA
SATKER
KPPN
(Seksi Bank)
Permintaan
Pengembalian KPPN
(Seksi Vera)
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
Kepala
KPPN
Dit. PKN cq Subdit
Rekening Kas
Negara SKP4
Kode Satker (999001), BA (999), Es.I (99), Akun
311212
KPPN
JAKARTA II
SP2D
SPM-PP
Surat Permintaan
Pengembalian,
SKTB
8
ALUR PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN
ANGGARAN LALU (ATAS BEBAN SILPA)
PER-69/PB/2010
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BO I
Rekening
Penerima
PENYAMPAIAN DOKUMEN
Copy
SP2D
Dit. PKN
KPPN JKT 2
KPPN
SP2D
Lbr 2
Surat Pemberitahuan dilengkapi dengan Copy
SPM-PP/SP2D
Copy
SP2D
• KPP
• KPBC
• Bank/Pos
• Satker
Surat Pemberitahuan dilengkapi dengan Copy
SPM-PP/ SP2D
10
DATA PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN
YANG LALU PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
Tahun 2012 s.d. 2014
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2012
2013
2014
1 2 3
Permintaan Pengembalian
Dokumen salah/tidak lengkap
Retur SP2D
No. Tahun
Permintaan
Pengembalian
Dok.Salah/Tidak
Lengkap
Retur
1 2012 318 114 11
2 2013 691 91 26
3 2014 282 52 5
JUMLAH 1,291 257 42
11
12
NO JENIS KESALAHAN JUMLAH
1 Kelebihan setor PNBP 91
2 Kelebihan pelimpahan 53
3 Kesalahan karena perekaman setoran Ganda/double input 133
4 Karena Peraturan Perundang-undangan harus
dikembalikan
5
J U M L A H 282
NO URAIAN JUMLAH NILAI
1 Permintaan Pengembalian Penerimaan
TAYL dari KPPN
282 560.218.706.845
2 Selesai menjadi SP2D 144 6.482.105.162
3 Masih dalam proses penyelesaian 138 553.736.601.683
4 Retur SP2D 5 365.709.730
DATA PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAYL
DIREKTORAT PKN TAHUN 2014
(Posisi sampai dengan 16 Mei 2014)
PENYEBAB TERJADINYA PENGEMBALIAN PENERIMAAN
13
Hal-hal yang perlu diperhatikan
14
 Penyelesaian atas pengembalian penerimaan TAYL
dilakukan atas beban SILPA, kecuali untuk
pengembalian atas penerimaan/setoran PFK,
diselesaikan di Kantor Pusat DJPB.
 Permintaan pengembalian penerimaan TAYL ke
Direktorat PKN harus dalam bentuk surat yang disertai
penjelasan/kronologis terjadinya pengembalian (bukan
berupa daftar/surat pengantar).
 Permintaan pengembalian harus dilampiri dokumen
pendukung secara lengkap sesuai dengan ketentuan.
(bukan hanya SKP4 dan SKTB saja)
 Format dan tata cara pengisian SKP4 dan SKTB agar
mengacu pada Perdirjen Nomor: PER-69/PB/2010 .
Hal-hal yang perlu diperhatikan
15
 Dalam SKP4/SKP perlu ditambahkan informasi berupa
: alamat lengkap penerima beserta kode pos dan
NPWP penerima pengembalian (terkait aplikasi
SPAN).
 Lebih cermat dan teliti dalam pencantuman nomor
rekening tujuan/ penerima pembayaran pengembalian
penerimaan untuk menghindari terjadinya retur.
 Konfirmasi ke Direktorat PKN agar dilakukan oleh
KPPN yang mengajukan permintaan pengembalian
bukan oleh pihak bank/satker/penyetor.
16

More Related Content

What's hot

PP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptxPP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptx
Universitas Islam Malang
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Dadang Solihin
 
KAJIAN EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KAJIAN  EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAKAJIAN  EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KAJIAN EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Irwantoro Toro
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Muhammad Rafi Kambara
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
ulfaharahap1
 
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptxLink-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Kanaidi ken
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIALSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Kamal Muz
 
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
Lily Herliana
 
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Kanaidi ken
 
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxPaparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
HassanAsyari
 
Sk tim perencana
Sk tim perencanaSk tim perencana
Sk tim perencana
Dedi Yulianto
 
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
PT Sarana Multi Infrastruktur
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Tatang Suwandi
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel
Irwin Sopyanudin
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Mikhail Rasyid
 
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaKonsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Sugianto Eko Prambudi
 
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduanMateri 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Mikhail Rasyid
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Sujud Marwoto
 

What's hot (20)

PP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptxPP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptx
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
KAJIAN EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KAJIAN  EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAKAJIAN  EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KAJIAN EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
 
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptxLink-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
Link-Link MATERI Training _"Teknik & Perhitungan TKDN & BMP".pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIALSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
 
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
 
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
 
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxPaparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
 
Sk tim perencana
Sk tim perencanaSk tim perencana
Sk tim perencana
 
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur ( Indonesia )
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
 
356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
 
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaKonsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
 
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduanMateri 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 

Similar to Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA

Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
kppn137
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
XavierSarante
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
Ahmad Abdul Haq
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Ahmad Abdul Haq
 
Penetapan dan ketetapan pajak
Penetapan dan ketetapan pajakPenetapan dan ketetapan pajak
Penetapan dan ketetapan pajak
Wanda Ramadhan
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)
ssuser8f1e591
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
slide_per_16.pptx
slide_per_16.pptxslide_per_16.pptx
slide_per_16.pptx
ElboElbo1
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
Ahmad Abdul Haq
 
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Catatan Ekstens
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixAmbara Sugama
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
karomah95
 
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
Febi71
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Erny Anggrahini
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
kppn137
 
pertemuan_7.pdf
pertemuan_7.pdfpertemuan_7.pdf
pertemuan_7.pdf
AnjuYanti
 

Similar to Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA (20)

Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Penetapan dan ketetapan pajak
Penetapan dan ketetapan pajakPenetapan dan ketetapan pajak
Penetapan dan ketetapan pajak
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
slide_per_16.pptx
slide_per_16.pptxslide_per_16.pptx
slide_per_16.pptx
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
 
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
2.1 per 1 skb potput
2.1 per 1 skb potput2.1 per 1 skb potput
2.1 per 1 skb potput
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
Materi Kup Ii By
Materi Kup Ii ByMateri Kup Ii By
Materi Kup Ii By
 
pertemuan_7.pdf
pertemuan_7.pdfpertemuan_7.pdf
pertemuan_7.pdf
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Ahmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
Ahmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Ahmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
Ahmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
Ahmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 

Recently uploaded (12)

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 

Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA

  • 2. Dasar Hukum: 1. Perdirjen nomor: PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan; 2. Perdirjen Nomor: PER-69/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA); 3. Surat Dirjen. Perbendaharaan Nor : S-5457/PB/2011 tanggal 7 Juni 2011 hal Penegasan pengembalian atas penerimaan negara tahun anggaran yang lalu yang diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN KPPN.
  • 3.  Pengembalian atas penerimaan negara yang diterima melalui RKUN  Pengembalian atas penerimaan negara yang diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN KPPN 3 Ruang Lingkup
  • 4.  Kelebihan atau kesalahan penyetoran/pelimpahan  Kelebihan atau kesalahan pemotongan pada SPM  Setoran ganda  Ikatan Perjanjian  Sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan. 4 Pembayaran pengembalian penerimaan meliputi
  • 5.  Restitusi Pajak  Restitusi Bea Cukai  Pembayaran kembali retur SP2D  Pengembalian PFK 5 Dikecualikan/tidak termasuk dalam ruang lingkup pengembalian penerimaan :
  • 6. PERLAKUAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN PENGEMBALIAN ATAS PENDAPATAN/PENERIMAAN TA . YANG LALU dibukukan sebagai Pengurang Equitas Dana Lancar (SILPA, akun 311212) dikembalikan melalui Dit. PKN (SPP dan SPM) SP2D diterbitkan oleh KPPN Jakarta II dibukukan sebagai pengurang pendapatan/Penerimaan (kontrapos) dilaksanakan di KPPN setempat (mitra kerja satker/bank bersangkutan) PENGEMBALIAN ATAS PENDAPATAN/PENERIMAAN TA. BERJALAN PERDIRJEN 65/PB/2007 PERDIRJEN 69/PB/2010 dibukukan sebagai pengurang pendapatan/Penerimaan (kontrapos) dilaksanakan di KPPN setempat (mitra kerja satker/bank bersangkutan) PERDIRJEN 53/PB/2012 PERDIRJEN 36/PB/2013 PERDIRJEN 13/PB/2014
  • 7. JENIS DOKUMEN TERKAIT PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAYL SATKER/BANK • Surat permintaan pengembalian • Copy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi BUN • Copy nomor rekening tujuan • Surat Ketetapan Pengembalian (SKP) • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) KPPN (NON JAKARTA II) • Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) • Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan (SKP4)
  • 8. PA/KPA SATKER KPPN (Seksi Bank) Permintaan Pengembalian KPPN (Seksi Vera) Dokumen lengkap Dokumen tidak lengkap SKTB Masuk Kas Negara Tidak Masuk Kas Negara Kepala KPPN Dit. PKN cq Subdit Rekening Kas Negara SKP4 Kode Satker (999001), BA (999), Es.I (99), Akun 311212 KPPN JAKARTA II SP2D SPM-PP Surat Permintaan Pengembalian, SKTB 8 ALUR PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN LALU (ATAS BEBAN SILPA) PER-69/PB/2010 Bukti setor, SKP dan SPTJM BO I Rekening Penerima
  • 9. PENYAMPAIAN DOKUMEN Copy SP2D Dit. PKN KPPN JKT 2 KPPN SP2D Lbr 2 Surat Pemberitahuan dilengkapi dengan Copy SPM-PP/SP2D Copy SP2D • KPP • KPBC • Bank/Pos • Satker Surat Pemberitahuan dilengkapi dengan Copy SPM-PP/ SP2D
  • 10. 10 DATA PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN YANG LALU PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Tahun 2012 s.d. 2014 - 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 2013 2014 1 2 3 Permintaan Pengembalian Dokumen salah/tidak lengkap Retur SP2D No. Tahun Permintaan Pengembalian Dok.Salah/Tidak Lengkap Retur 1 2012 318 114 11 2 2013 691 91 26 3 2014 282 52 5 JUMLAH 1,291 257 42
  • 11. 11
  • 12. 12 NO JENIS KESALAHAN JUMLAH 1 Kelebihan setor PNBP 91 2 Kelebihan pelimpahan 53 3 Kesalahan karena perekaman setoran Ganda/double input 133 4 Karena Peraturan Perundang-undangan harus dikembalikan 5 J U M L A H 282 NO URAIAN JUMLAH NILAI 1 Permintaan Pengembalian Penerimaan TAYL dari KPPN 282 560.218.706.845 2 Selesai menjadi SP2D 144 6.482.105.162 3 Masih dalam proses penyelesaian 138 553.736.601.683 4 Retur SP2D 5 365.709.730 DATA PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN TAYL DIREKTORAT PKN TAHUN 2014 (Posisi sampai dengan 16 Mei 2014) PENYEBAB TERJADINYA PENGEMBALIAN PENERIMAAN
  • 13. 13
  • 14. Hal-hal yang perlu diperhatikan 14  Penyelesaian atas pengembalian penerimaan TAYL dilakukan atas beban SILPA, kecuali untuk pengembalian atas penerimaan/setoran PFK, diselesaikan di Kantor Pusat DJPB.  Permintaan pengembalian penerimaan TAYL ke Direktorat PKN harus dalam bentuk surat yang disertai penjelasan/kronologis terjadinya pengembalian (bukan berupa daftar/surat pengantar).  Permintaan pengembalian harus dilampiri dokumen pendukung secara lengkap sesuai dengan ketentuan. (bukan hanya SKP4 dan SKTB saja)  Format dan tata cara pengisian SKP4 dan SKTB agar mengacu pada Perdirjen Nomor: PER-69/PB/2010 .
  • 15. Hal-hal yang perlu diperhatikan 15  Dalam SKP4/SKP perlu ditambahkan informasi berupa : alamat lengkap penerima beserta kode pos dan NPWP penerima pengembalian (terkait aplikasi SPAN).  Lebih cermat dan teliti dalam pencantuman nomor rekening tujuan/ penerima pembayaran pengembalian penerimaan untuk menghindari terjadinya retur.  Konfirmasi ke Direktorat PKN agar dilakukan oleh KPPN yang mengajukan permintaan pengembalian bukan oleh pihak bank/satker/penyetor.
  • 16. 16