Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan dasar teknis bidang sumber daya air yang mencakup latar belakang pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, definisi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan metode serta mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air."

1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
© Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2017

2. BIODATA
 N a m a : YADI SISWADI
 Tempat & tgl lahir : Cirebon, 29 Agustus 1953
 S t a t u s : Nikah dg 1 istri & mempunyai anak 2 serta 4 Cucu
 A l a m a t : Jl Patria Jaya V No 81 A Pondok Gede Bekasi
 Pendidikan Terakhir : Strata 3
 Pekerjaan : Purna Karya Bhakti (Pembina Utama gol IV e)
Pengalaman Bekerja : - Pegawai Kementrian PU sejak 18 Agustus 1977
- Berbagai jabatan di Proyek,Struktural es IV,es III &
es II
 Pangkat Dosen : Lektor Kepala SK Mendiknas 28809/A4.5/KP/2008
 Dosen Luar Biasa pada : - Pengajar pada beberapa program Paska Sarjana
pada Perguruan Tinggi Negeri sejak 2010
- Pengajar S2 dan S1 di beberapa PTS di Jakarta
sejak tahun 1983
- Pengajar dan Assesor Teknis pada BPSDM
Kementrian PUPR

3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PENGELOLAAN SDA TERPADU

4. 5 PILAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
--__
c. Pengendalian Daya Rusak Air
d. Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)
e. Pemberdayaan Masyarakat
a. Konservasi Sumber Daya Air
b. Pendayagunaan Sumber Daya Air

5. Prinsip :
Air dan sumber-sumber air adalah
karunia Tuhan Yang Maha Esa.
“Air merupakan zat yg paling esensial
dibutuhkan dalam setiap aspek
kehidupan”
“Kita semua tidak dapat hidup tanpa air”
Diamanatkan kepada manusia
untuk:
Menjaga air dan sumber-sumber
air dari segala bentuk perbuatan
yang menimbulkan kerusakan.

6. Mengapa diperlukan Pengelolaan SDA?
 Tiga (3) masalah klasik air: too much, too little, too dirty
- terlalu berlebihan  banjir
- terlalu sedikit  kekeringan
- terlalu kotor/tercemar  gangguan kesehatan dam kerusakan tata
lingkungan
 Timbulnya masalah tersebut memberikan indikasi bahwa sistem lingkungan yang mendukung keberlangsungan daur
hidrologi sedang atau telah menghadapi kerusakan
 Permasalahan dan tantangan bidang sda semakin berat, pada satu pihak kebutuhan air semakin meningkat dan dipihak lain
kemampuan pasokan air menurun air menjadi sumber daya yang semakin langka menimbulkan potensi konflik :
- Antar wilayah
- Antar sektor
- Antar kelompok pengguna
- Antar individu pengguna

7. DENGAN SERING ADANYA KONFLIK ANTAR INDIVIDU MAUPUN ANTAR GOLONGAN TERHADAP
KEBUTUHAN DAN PEMAKAIAN AIR SERTA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DAN
PENGETAHUAN MEREKA MAKA PERLU DIADAKANNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

8. LATAR BELAKANG PELATIHAN
Dalam rangka menciptakan Aparatur yang memiliki jiwa Profesionalisme salah satu
caranya yaitu dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sebuah
pembinaan/pelatihan. Dengan tujuan supaya ASN memiliki kompetensi berupa
pengetahuan, keterampilan, pola pikir, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya terutama dalam kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.

9. DEFINISI
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pendayagunaan didalam
pembangunan/pengembangan sumberdaya manusia (SDM) (dalam hal ini
masyarakat), dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas ,
kompetensi,dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya yang
diterapkan dalam suatu pembangunan.

13. TRI DAYA ATAU TRI BINA
• Sejalan dengan upaya menunjang Pengembangan SDM Masyarakat kearah
yang diharapkan dan dalam mendukung pembangunan Infrastruktur ke
PUPR an maka untuk menunjang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat
ini telah dibentuk 3 (tiga) Program Pemberdayaan yang dikenal dengan Tri
Daya atau Tri Bina yang bertujuan untuk :
oPeningkatan Kapasitas Individu untuk siap menghadapi tantangan
Pembangunan.
oPeningkatan Pendapatan Masyarakat.
oPenyediaan Infrastruktur Dasar maupun Infrastruktur Ekonomi yang
berkualitas.

14. PROSES PEMBERDAYAAN MANUSIA
Merupakan suatu upaya pendayagunaan yang dilakukan oleh Pemerintah
melalui pemberdayaan dan komunikasi secara intensip antara Para Stake
Holder yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta terhadap masyarakat
melalui Proses Resipokalbdari atas kebawah dan dari bawah keatas /Top
Down dan Bottom Up dimana proses komunikasi yang dilakukan dimulai
dari Diskusi,Sosialisasi dan pendampingan yang dimulai dari tingkat atas
(Pemerintah) sampai ke tingkat bawah (masyarakat) dan sebaliknya pula
dari bawah (masyarakat) ke atas (Pemerintah) , yang bertujuan agar setiap
tahap proses pembangunan yang dilakukan dapat diinformasikan secara rinci
serta meminta masukan dari Masyarakat dan Stake Hoder lainnya sejak
mulai awal proses sampai dengan selesainya kegiatan
(Survey,Investigasi,Design,Land Aquitition,Construction, Operation,
Maintenance sampai dengan Evaluation) sehingga dengan pemberdayaan
dalam proses pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat berhasil
sesuai harapan masyarakat pengguna serta masyarakat mempunyai rasa
memiliki (Self of belonging).

15. MAKSUD DAN TUJUAN
Pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik
kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan sumber daya air.
Tujuan pemberdayaan masyarakat antara lain adalah :
• Melahirkan individu-individu yang Profesional dan mandiri dalam masyarakat
• Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di
sekitar dengan baik
• Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan
kondisi kerja yang sehat dan salin menguntungkan
• Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung
jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
• Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap pemasalahan-
permasalahan yang mungkin ditemui daam lingkungannya
• Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar
yang dimiliki masayarakat.

16. LINGKUP DAN SASARAN PEMBERDAYAAN
o Pengelolaan sumber daya air juga membutuhkan peran serta masyarakat.
o Dalam hal ini, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam program-program pemerintah
khususmya dalam setiap tahapan pengelolaan SDA serta menjaga kualitas dan kuantitas atas Air
berikut sarana dan Prasarana SDA.

17. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Secara Umum diarahkan kepada :
Upaya peningkatan prakarsa dan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam menyelesaikan
masalah dan upaya mengoptimalkan potensi daerahnya secara terencana dan sistimatis
dalam hal :
o Pengelolaan SDA,
o Peningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dan swasta dengan
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan SDA,
o Peningkatan kinerja pemerintah dalam pengelolaan SDA melalui masukan
masyarakat dalam penyesuaian dan penyempurnaan pembangunan,kelembagaan,
kualitas SDM Masyarakat khususnya dalam hal kompetensi,
o Peningkatan Sistem dan Wadah Koordinasi dan Konsultasi para Stake Holder atau
pemilik kepentingan dalam rangka Pengelolaan SDA dari awal sampai akhir
berdasarkan azas :

18. Hal ini didasarkan atas azas :
- Keterbukaan/transparansi,
- keadilan,
- pelestarian,
- sinergitas/keterpaduan dan
- akuntabilitas.

19. METODE DAN MEKANISME PEMBERDAYAAN
Dalam mempertimbangkan kegiatan Pemberdayaan masyarakat perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi
dimana kegiatan dan macam proyek berada seperti :
• Adat istiadat
• Agama Mayoritas yang dianut dimana proyek berada.
• Pemuka Agama, Pemuka Adat, Pemuka Masyarakat
• Potensi Lokal dimana Proyek Berada ( Tenaga Kerja,Sumber daya Alam, Infrastruktur Penunjang
Lainnya seperti Jalan, Jembatan, rumah Ibadaha dan lain sebagainya )

20. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Secara Khusus diarahkan kepada Sosialisasi dan diskusi yang
menginformasikan hal-hal mengenai :
o Nama proyek :
- Pembangunan Irigasi
- Pembangunan Bendungan
- Pembangunan Mikro Hydro
- Pembangunan Irigasi Rawa Pasang Surut
yang akan dilaksanakan baik yang sifatnya inti maupun
perangkatnya.

21. IRIGASI

22. BENDUNGAN KUNINGAN

23. BENDUNGAN JATIGEDE

24. MIKRO HIDRO

25. IRIGASI RAWA PASANG SURUT

26. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(LANJUTAN)
oInstitusi yang akan melaksanakan (BBWS/BWS/Satker/ PPK/
Kont raktor/ Konsultan/Supplier)
oMaksud dan Tujuan Proyek yang akan dilaksanakan baik jangka pendek
maupun jangka penjang sehubungan dengan masalah yang dihadapi
dan atau potensi daerah setempat yang ada dan perlu dikembangkan
untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.
o Manfaat langsung maupun tak langsung yang mungkin akan dirasakan
oleh masyarakat atas pemecahan masalah dan atau pengembangan
potensi yang dikembangkan disekitar proyek terutama dampak
terhadap distribusi pendapatan masyarakat, kesejahteraan,
pertumbuhan ekonomi, social , pariwisata (kalau memungkinkan)
o

27. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LANJUTAN)
o Luas area (berapa hektar atau berapa kilometre) yang akan
dikembangkandisekitar proyek.
o Waktu Proyek mulai dari :
- Reconaisance Study
- Master Plan
- Feasibility Study
- Design
- Construction

28. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LANJUTAN)
- Operation
- Manintenance
o Gangguan-ganguan sebagai akibat dibangunnya proyek yang mungkin
akan dirasakan oleh masyarakat selama proses pembangunan
proyek berlangsung dan bagaimana upaya mengantisipasinya.

29. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LANJUTAN)
o Potensi Keterlibatan Daerah dalam hal :
- Upaya Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan dalam rangka
Pembangunan
> jumlah dan luas area yang dibebaskan,
> jumlah Penduduk/KK/ jiwa yang kena dampak
> Harga tanah, bangunan dan tumbuh2an sehubungan dengan
pembebasan (NJOP/Harga Pasar)
> Upaya Pemindahan Pemukiman kembali ketempat (Ressetlement)
- Kebutuhan Tenaga Kerja Langsung (Tukang atau Laden ) sesuai dengan
keterampilan yang dimilikinya

30. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LANJUTAN)
- Kebutuhan Bahan Baku Langsung
> Batu Kali,
> Pasir,
> Kayu dlsb
yang memang dipunyai dan ada dilingkungan Proyek
- Infrastruktur dan Faktor Penunjang lainnya yang dibutuhkan ( Jalan,
Jembatan dan Gedung untuk kantor atau Mess Karyawan Proyek )
yang berada dilingkungan Proyek yang nantinya akan mendukung
kegiatan Proyek.

31. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Secara Umum kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada
Sosialisasi dan diskusi serta pendampingan yang mengkomunikasikan
atas hal-hal yang sifatnya Umum dan bermaksud ingin merubah maind
setting masyarakat dalam hal-hal tertentu terutama mengenai
kepedulian masyarakat atas keberadaan , dampak, manfaat dan
harmony terhadap air , sumber air dan infrastruktur sumber daya air
sebagai sumber kehidupan misal :

33. BANJIR
KEKERINGAN
SAMPAH
MASALAH
ehd
Kependudukan
DAS Kritis
Kekeringan
Banjir
Sampah
Permukiman &
Pencemaran

34. Dalam Pengelolaan SDA
diperlukan adanya Keterpaduan
a. Keterpaduan sistem alam dan sistem manusia
b. Keterpaduan sistem alam:
lahan/air, air permukaan/air tanah; kuantitas/kualitas, hulu/hilir,
instream/offstream, dll.
c. Keterpaduan sistem manusia:
pemilik kepentingan, sasaran, kebijakan sumber daya air terkait,
antar sektor, antar generasi, pengelolaan air/limbah, dll.
d. Kriteria keberhasilan dalam pengelolaan adalah adanya :
- keadilan
- efisiensi dalam penggunaan air
- keberlanjutan ekosistem

37. 37
KONDISI SITU YANG TERJAGA KONSERVASINYA

38. 38
KONSERVASI IDEAL

39. HUTAN TERJAGA, MASYARAKAT SEJAHTERA

44. GERAKAN HEMAT AIR

45. MEMBUAT SUMUR RESAPAN

46. MENGURANGI PENGGUNAAN AIR TANAH

47. TIDAK MEMBUANG SAMPAH KE SUNGAI

48. PELIHARA SUNGAI YANG BERSIH

49. DILARANG MEMBANGUN RUMAH DI BANTARAN KALI

50. METODE DAN MEKANISME PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
Adapun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan sebagai berikut :
• Seleksi lokasi dimana diadakannya kegiatan pemberdayaan
• Sosialisasikan yang bertujuan untuk terjalinnya komunikasi antara masyarakat dan
pihak pelaksana pemberdayaan.
• Proses pemberdayaan itu sendiri , yang terdiri dari perencanaan. pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi
• Tahap akhir berupa pemandirian masyarakat.

51. SELEKSI LOKASI PEMBERDAYAAN
• Lokasi yang dipilih adalah Lokasi Proyek yang dipilih dimana adanya
penduduk dan atau harta penduduk ( tanah, tumbuh2an dan
bangunan ) serta milik institusi Pemerintah maupun Swasta yang
terpengaruh baik langsung maupun tak langsung dengan adanya
rencana pembangunan proyek.
• Lokasi Proyek bisa terdiri dari 1 atau lebih dari Lokasi /Daerah yang
terpengaruh oleh adanya Proyek ( bisa dalam 1 Propinsi/ Kabupaten/
Kota atau lebih)/
• Pemberdayaan Masyarakat ditempat lokasi yang ditunjuk apakah di
hulu, ditengah atau dihilir serta dilakukan oleh mereka2 yang ikut
terpengaruh akibat adanya Pembangunan Proyek.

52. KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN
o Komunikasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang melalui Sosialisasi,
Diskusi, Pelatihan dan Pendampingan mulai dari awal tahapan Proyek
sampai akhir Proyek yaitu tahap :
- Reconaisance Study,Master Plan,Feasibility Study, Design, Construction,
Operation, Maintenance, Operation, Manintenance, Monitoring and
Evaluation.
o atau di Kementrian PUPR dikenal dengan tahapan :
- SIDLACOM ( Survey, Investigation, Design, Land Aquitition, Construction,
Opertion and Manintenanca )

53. KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN
• Komunikasi Pemberdayaan dilakukan kepada seluruh Stake Holder terkait
mulai dari:
-Pemuka Masyarakat
-Pemuka Agama
-Pemuka Adat
- Rakyat terkait
- LSM
- Institusi Pemerintah terkait (RT,RW,Lurah,Babinsa/Polisi,
Kodim,Camat, Bupati,Walikota, Gubernur dan Dinas/Institusi
terkait lainnya)

54. WAKTU KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN
- Regular dari waktu ke waktu
- Intermitten pada jangka waktu2 tertentu sesuai kebutuhan
- Waktu tertentu pada saat ada masalah.

55. TAHAP AKHIR PEMBERDAYAAN
• Tahap Akhir dari hasil Pemberdayaan diharapkan Masyarakat
dengan mempertimbangkan Ilmu dan Keterampilan, kamauan dan
kemampuan yang dimilikinya selama ini bisa mampu Mandiri
sehingga bisa membentuk Organisasi Masyarakat sendiri dan
mampu bisa mengumpulkan dana sendiri, mengelola Operasi dan
Pemeliharaan termasuk rehabilitasinya seperti yang telah sering
dilakukan pada sector Irigasi dan Air Tanah dengan membentuk P3A
atau Subak di Bali dan Mitra Cai di Jawa Barat serta organisasi yang
telah terjadi di tempat lainnya.

56. TANGGUNG JAWAB PEMBERDAYAAN
Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani Sesuai UU 11 Tahun 1974
tentang Pengairan ditekankan bahwa “pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung
jawab perkumpulan petani pemakai air“.
Untuk mewujudkan system pengembangan dan pengelolaan air irigasi yang baik dan berkelanjutan,
diperlukan kelembagaan yang kuat, mandiri, dan berdaya yang pada akhirnya mampu meningkatkan
produktivitas dan produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani
dan ketahanan pangan nasional.

57. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Lebih penting lagi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
yang berkelanjutan (Sustainable) perlu diarahkan agar seluruh
Masyarakat, Swasta dan Pemangku Kepentingan/ Stake Hoder
lainnya dapat merasa jiwa memiliki / Self of belonging agar dapat
lebih berupaya untuk lebih mendapat perhatian dalam hal :

58. UPAYA LAIN DARI DILAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADALAH
- Pemeliharaan Infrastruktur SDA yang telah dibangun secara baik
- Didorong agar bisa mandiri dengan membentuk Forum atau
Perhimpunan Petani Pemakai Air
• Hal ini terjadi pada :
- Jaringan Irigasi (Kuarter, Tersier dan Skunder)
- Pembangunan Infrastruktur Pintu Air skala kecil dan Menengah oleh
P3A (Perhimpunan Petani Pemakai Air) , Subak di Bali atau Mitra Cai
di Jawa Barat

59. B E N D U N G

60. PINTU AIR
Skala Kecil
(Ml Pin

61. PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI
• Fasilitator dibantu pendamping bersama pokmas melaksanakan pemantauan pada kegiatan
pencegahan, pemulihan dan pemeliharaan.
• Fasilitator dibantu pendamping bersama pokmas melaksanakan evaluasi pada setiap akhir
lingkup kegiatan pencegahan, pemulihan dan pemeliharaan.
• Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dipersiapkan oleh pendamping dan disampaikan secara
berkala kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat dilakukan tindakan korektif untuk
perbaikan dan optimalisasi sumber daya air lebih lanjut.
• Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada
pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.
• Pemerintah kabupaten/kota sebagai fasilitator bersama kelompok masyarakat (pokmas)
melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

62. PENGHARGAAN PEMERINTAH
• Sebagai upaya mendorong Masyarakat untuk lebih pro aktif, lebih
berdaya dan lebih maju maka setiap tahun Pemerintah Menteri PUPR
cq Ditjen Sumber Daya Air pada Hari Kebaktian PUPR tanggal 3
Desember atau Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus memberikan
pengargaan kepada mereka dalam hal adanya peningkatan :
- Prestasi Peningkatan Kualitas OP
- Prestasi Peningkatan Kinerja P3A

63. PENGHARGAAN MENTERI PUPR

64. PENGHARGAAN MENTERI PUPR

65. WASSALUMUALAIKUM
WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
DAN TERIMA KASIH