SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
PENGADI LAN AGAMA KLATEN
Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten, Telp (0272) 321" 5I3
Website : www.pa-klaten.go.id, e-mail : admin@pa-klaten.go.id
Menimbang
Mengingat
Meneta pl<a n
Pertama
Kedua
Ketiga
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN KELAS IB
NOMOR :w.LL.A.24 /truIKS.OO lt /201s
TENTANG
PENUNJUKAN KETUA DAN PENGURUS PTWP PENGADILAN AGAMA KLATEN
KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN
: 'J.. Bahwa untuk lebih mengintensifkan kegiatan Olah Raga khususnya Tenis
Lapangan di Pengadilan Agama Klaten, maka perlu ditunjuk Ketua PTWP
2. Bahwa Hakim dan PNS yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran
keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
: 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
l-989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/006/SK/lll/1,994, Tentang Pengawasan dan
hasil Evaluasi;
5. Keputusan Mahl<amah Agung Nomor : KMA/080/SK/Vlll/20O6, tentang Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan
6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/096 /SK/X /2006, tentang tanggung jawab
Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan tingkat pertama;
MEMUTUSKAN
PENUNJUKAN KETUA DAN PENGURUS PTWP PENGADILAN AGAMA KLATEN
Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor:W 11 A24 /1355/Ks.
00/l/20L4, tanggal 22 April2014 tentang Penunjukan Ketua PTWP
Menunjuk Hakim dan PNS yang namanya tersebut daftar Lampiran Surat Keputusan
ini sebagai Pengurus PTWP Pengadilan Agama Klaten;
l-. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada
pencabutan surat keputusan ini, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan
diubah dan ditinjau kembali jika'kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini:
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk
dilaksanaka n sebagaima na mestinya da n dapat dipertanggungjawabkan
201.5.
l Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klaten
Nomor : W.tr.A.24/
gVg
/Ks.oolt/2ots
PENUJUKAN KETUA DAN PENGURUS PTWP
PENGADILAN AGAMA KLATEN
NO NAMA JABATAN KET
DALAM DINAS DALAM SK
z
a
J A
5
Drs. H. ChoirulAnwar, SH. MH.
NrP. 19s70702 r98303 1 005
Hakim Ketua
2 Kamadi. S.Ag.
NtP.1963r20l 199203 r 005
Wakil Sekretaris Sekretaris
3 Jawandi
NrP. 19580419 198003 I001
Panitera Pengganti Bendahara
:,:i$tgn, 20 Januari
.ri;k;i{Ppngadiran A
2015
a Klaten
a.
'.!
/nHrt, st-t.wtH p
27198803 1003 '

More Related Content

What's hot

Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Nurman syah
 
Penjelasan pemberlakuan peraturan kapolri no
Penjelasan pemberlakuan peraturan kapolri noPenjelasan pemberlakuan peraturan kapolri no
Penjelasan pemberlakuan peraturan kapolri no
Rocky Marbun
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
moliiceman
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009
khairu_zikri
 
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteSk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Nurman syah
 
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
Kurniawan Sukawangi
 
Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006
khairu_zikri
 
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
Hendie Cahya Maladewa
 

What's hot (19)

Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
 
Penjelasan pemberlakuan peraturan kapolri no
Penjelasan pemberlakuan peraturan kapolri noPenjelasan pemberlakuan peraturan kapolri no
Penjelasan pemberlakuan peraturan kapolri no
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
 
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
 
Uu no 4 thn 2004
Uu no 4 thn 2004Uu no 4 thn 2004
Uu no 4 thn 2004
 
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009
 
Contoh mo u
Contoh mo uContoh mo u
Contoh mo u
 
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
 
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
 
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteSk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
 
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
 
Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006
 
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
 
Edaran ma no. 4 2016
Edaran ma no. 4  2016Edaran ma no. 4  2016
Edaran ma no. 4 2016
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532
 
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014
 

Similar to 2015 Sk pengurusan ptwp

2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi
PA_Klaten
 
2015 Sk hakim pengawas bidang
2015 Sk hakim pengawas bidang2015 Sk hakim pengawas bidang
2015 Sk hakim pengawas bidang
PA_Klaten
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
Eka Ramadhani
 
2014 Sk tim penyusun laporan tahunan
2014 Sk tim penyusun laporan tahunan2014 Sk tim penyusun laporan tahunan
2014 Sk tim penyusun laporan tahunan
PA_Klaten
 
Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013
moliiceman
 
2015 Sk tim promosi dan mutasi
2015 Sk tim promosi dan mutasi2015 Sk tim promosi dan mutasi
2015 Sk tim promosi dan mutasi
PA_Klaten
 
SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015
SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015
SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015
PA_Klaten
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Nurman syah
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Nurman syah
 
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
Hendie Cahya Maladewa
 
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
PA_Klaten
 
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkaraSk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
Nurman syah
 
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuSk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Nurman syah
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Nurman syah
 

Similar to 2015 Sk pengurusan ptwp (18)

2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi
 
2015 Sk hakim pengawas bidang
2015 Sk hakim pengawas bidang2015 Sk hakim pengawas bidang
2015 Sk hakim pengawas bidang
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
 
2014 Sk tim penyusun laporan tahunan
2014 Sk tim penyusun laporan tahunan2014 Sk tim penyusun laporan tahunan
2014 Sk tim penyusun laporan tahunan
 
Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013
 
2015 Sk tim promosi dan mutasi
2015 Sk tim promosi dan mutasi2015 Sk tim promosi dan mutasi
2015 Sk tim promosi dan mutasi
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Proses
 
SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015
SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015
SK Penunjukan Majelis Hakim mei 2015
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
 
SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkara
 
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
 
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
 
Uu 09 1980
Uu 09 1980Uu 09 1980
Uu 09 1980
 
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkaraSk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
 
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuSk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
 

More from PA_Klaten

SK panjar Mei 2015
SK panjar Mei 2015SK panjar Mei 2015
SK panjar Mei 2015
PA_Klaten
 
Perbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui dini
Perbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui diniPerbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui dini
Perbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui dini
PA_Klaten
 
Perbup nomor 5 tahun 2013 ttg add
Perbup nomor 5 tahun 2013 ttg addPerbup nomor 5 tahun 2013 ttg add
Perbup nomor 5 tahun 2013 ttg add
PA_Klaten
 
Perbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsil
Perbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsilPerbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsil
Perbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsil
PA_Klaten
 
Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001
Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001
Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001
PA_Klaten
 
Perbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidi
Perbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidiPerbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidi
Perbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidi
PA_Klaten
 
Perbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klaten
Perbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klatenPerbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klaten
Perbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klaten
PA_Klaten
 
Perbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupati
Perbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupatiPerbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupati
Perbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupati
PA_Klaten
 
Perbub no 40 tahun 2013
Perbub no 40 tahun 2013Perbub no 40 tahun 2013
Perbub no 40 tahun 2013
PA_Klaten
 
Perbub no 38 tahun 2013
Perbub no 38 tahun 2013Perbub no 38 tahun 2013
Perbub no 38 tahun 2013
PA_Klaten
 
Perbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguan
Perbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguanPerbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguan
Perbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguan
PA_Klaten
 
Perbup Nomor 8 Tahun 2014
Perbup Nomor 8 Tahun 2014Perbup Nomor 8 Tahun 2014
Perbup Nomor 8 Tahun 2014
PA_Klaten
 
Perbup nomor 6 tahun 2014
Perbup nomor 6 tahun 2014Perbup nomor 6 tahun 2014
Perbup nomor 6 tahun 2014
PA_Klaten
 
Perbup nomor 7 tahun 2014
Perbup nomor 7 tahun 2014Perbup nomor 7 tahun 2014
Perbup nomor 7 tahun 2014
PA_Klaten
 
2013 Sk panjar biaya perkara
2013 Sk panjar biaya perkara2013 Sk panjar biaya perkara
2013 Sk panjar biaya perkara
PA_Klaten
 
2014 Sk penunjukan majelis
2014 Sk penunjukan majelis2014 Sk penunjukan majelis
2014 Sk penunjukan majelis
PA_Klaten
 
2015 Sk tim aplikasi siadpa
2015 Sk tim aplikasi siadpa2015 Sk tim aplikasi siadpa
2015 Sk tim aplikasi siadpa
PA_Klaten
 
2015 Sk pengangkatan humas
2015 Sk pengangkatan humas2015 Sk pengangkatan humas
2015 Sk pengangkatan humas
PA_Klaten
 
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
PA_Klaten
 
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
PA_Klaten
 

More from PA_Klaten (20)

SK panjar Mei 2015
SK panjar Mei 2015SK panjar Mei 2015
SK panjar Mei 2015
 
Perbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui dini
Perbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui diniPerbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui dini
Perbup nomor 12 th 2013 ttg pelaksanaan inisiasi menyusui dini
 
Perbup nomor 5 tahun 2013 ttg add
Perbup nomor 5 tahun 2013 ttg addPerbup nomor 5 tahun 2013 ttg add
Perbup nomor 5 tahun 2013 ttg add
 
Perbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsil
Perbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsilPerbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsil
Perbup nomor 4 tahun 2013 ttg tamsil
 
Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001
Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001
Perbup no46 ttg perubahan lampiran perbup no. 59 th 2010 ttg juk 001
 
Perbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidi
Perbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidiPerbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidi
Perbup no45 tahun 2013 ttg alokasi dan het pupuk bersubsidi
 
Perbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klaten
Perbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klatenPerbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klaten
Perbup no 42 th 2013 ttg petunjuk pelaks kegiatan di kab klaten
 
Perbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupati
Perbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupatiPerbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupati
Perbub nomor 13 th 2013 ttg perjalanan dinas bupati
 
Perbub no 40 tahun 2013
Perbub no 40 tahun 2013Perbub no 40 tahun 2013
Perbub no 40 tahun 2013
 
Perbub no 38 tahun 2013
Perbub no 38 tahun 2013Perbub no 38 tahun 2013
Perbub no 38 tahun 2013
 
Perbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguan
Perbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguanPerbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguan
Perbub no 30 tahun 2013 ttg peny izin gangguan
 
Perbup Nomor 8 Tahun 2014
Perbup Nomor 8 Tahun 2014Perbup Nomor 8 Tahun 2014
Perbup Nomor 8 Tahun 2014
 
Perbup nomor 6 tahun 2014
Perbup nomor 6 tahun 2014Perbup nomor 6 tahun 2014
Perbup nomor 6 tahun 2014
 
Perbup nomor 7 tahun 2014
Perbup nomor 7 tahun 2014Perbup nomor 7 tahun 2014
Perbup nomor 7 tahun 2014
 
2013 Sk panjar biaya perkara
2013 Sk panjar biaya perkara2013 Sk panjar biaya perkara
2013 Sk panjar biaya perkara
 
2014 Sk penunjukan majelis
2014 Sk penunjukan majelis2014 Sk penunjukan majelis
2014 Sk penunjukan majelis
 
2015 Sk tim aplikasi siadpa
2015 Sk tim aplikasi siadpa2015 Sk tim aplikasi siadpa
2015 Sk tim aplikasi siadpa
 
2015 Sk pengangkatan humas
2015 Sk pengangkatan humas2015 Sk pengangkatan humas
2015 Sk pengangkatan humas
 
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_print
 
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
 

2015 Sk pengurusan ptwp

  • 1. PENGADI LAN AGAMA KLATEN Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten, Telp (0272) 321" 5I3 Website : www.pa-klaten.go.id, e-mail : admin@pa-klaten.go.id Menimbang Mengingat Meneta pl<a n Pertama Kedua Ketiga SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN KELAS IB NOMOR :w.LL.A.24 /truIKS.OO lt /201s TENTANG PENUNJUKAN KETUA DAN PENGURUS PTWP PENGADILAN AGAMA KLATEN KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN : 'J.. Bahwa untuk lebih mengintensifkan kegiatan Olah Raga khususnya Tenis Lapangan di Pengadilan Agama Klaten, maka perlu ditunjuk Ketua PTWP 2. Bahwa Hakim dan PNS yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud. : 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun l-989 tentang Peradilan Agama; 4. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/006/SK/lll/1,994, Tentang Pengawasan dan hasil Evaluasi; 5. Keputusan Mahl<amah Agung Nomor : KMA/080/SK/Vlll/20O6, tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan 6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/096 /SK/X /2006, tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan tingkat pertama; MEMUTUSKAN PENUNJUKAN KETUA DAN PENGURUS PTWP PENGADILAN AGAMA KLATEN Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor:W 11 A24 /1355/Ks. 00/l/20L4, tanggal 22 April2014 tentang Penunjukan Ketua PTWP Menunjuk Hakim dan PNS yang namanya tersebut daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus PTWP Pengadilan Agama Klaten; l-. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika'kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini: 2. Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanaka n sebagaima na mestinya da n dapat dipertanggungjawabkan 201.5.
  • 2. l Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klaten Nomor : W.tr.A.24/ gVg /Ks.oolt/2ots PENUJUKAN KETUA DAN PENGURUS PTWP PENGADILAN AGAMA KLATEN NO NAMA JABATAN KET DALAM DINAS DALAM SK z a J A 5 Drs. H. ChoirulAnwar, SH. MH. NrP. 19s70702 r98303 1 005 Hakim Ketua 2 Kamadi. S.Ag. NtP.1963r20l 199203 r 005 Wakil Sekretaris Sekretaris 3 Jawandi NrP. 19580419 198003 I001 Panitera Pengganti Bendahara :,:i$tgn, 20 Januari .ri;k;i{Ppngadiran A 2015 a Klaten a. '.! /nHrt, st-t.wtH p 27198803 1003 '