Dokumen tersebut membahas tentang kekelompokan 3 yang terdiri dari 4 orang siswa beserta nama dan nomor absen masing-masing. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan pengertian otonomi daerah menurut undang-undang dan ahli. Dokumen juga menyebutkan tujuan dan manfaat otonomi daerah serta model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

1. KELOMPOK 3
 Handhika Y. P. (10)
 Monica Dewi A. (18)
 Rania Pungky K. (23)
 Viona Mutiara S. (28)

2. Pengertian
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Daerah tertentu pada suatu negara yang memiliki kebebasan dari
pemerintah pusat di luar daerah tersebutO T O N O M

3. Menurut Ahli
 F. Sugeng Istianto
“Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri”
 Ateng Syarifuddin
“Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan
yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai pemberian kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan”
 Syarif Saleh
“Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari
pemerintah pusat”

4. Tujuan dan Manfaat
TUJUAN
 Meningkatkan Pelayanan Umum
 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 Meningkatkan Daya Saing daerah
MANFAAT
 Memberikan daerah otonom untuk mengatur
daerahnya sendiri
 Mengerti kebutuhan masyarakat
 Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

5. Model Hubungan Pusat - Daerah

6. Menurut Dennis Kavanagh
Agency Model :
Pemerintah daerah dianggap sebagai pelaksana belaka
Partnership Model :
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk melakukan local choice

7. Menurut Nimrod Raphaeli
◦ Comprehensive Local Government System :
Pemerintah pusat banyak sekali menyerahkan urusan dan wewenangnya kepada pemerintah
daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan besar
◦ Partnership System :
Beberapa urusan yang jumlahnya cukup memadai diserahkan oleh pusat kepada daerah
wewenang lain tetap di pusat
◦ Dual System :
Keseimbangan kekuasaan baik pusat maupun daerah
◦ Integrated Administrative System :
Pusat mengatur langsung mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada
di daerah

8. SENTRALISASI
&
DESENTRALISASI

9. SENTRALISASI
Pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah ke
pusat untuk mengurusi rumah tanganya sendiri
berdasarkan prakarsa dan aspirasi dalam kerangka
NKRI
DESENTRALISASI
Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom berdasarkan pengertian
sesuai UU No 23 tahun 2014. Dengan adanya
desentralisasi maka muncul otonomi daerah.
1973
UU No 5 tahun 1973

10. Keterangan :
A. Sentralisasi
B. Desentralisasi

11. Asas Sentralisasi
KELEBIHAN
 Keseragaman manajemen
 Permerintahan menjadi lebih efisien
 Koordinasi menjadi lebih mudah
 Kebijakan organisasi lebih mudah
diimplementasikan
 Biaya sedikit
KELEMAHAN
 Apabila terjadi masalah di daerah,
pemutusannya lebih lama karena
harus menunggu pusat
 Memudarnya budaya daerah
 Memunculkan pemerintahan yang
otoriter
 Terciptanya individu yang memiliki
kreativitas & daya saing rendah

12. Asas Desentralisasi
KELEBIHAN
 Memperingan manajemen pemerintah
pusat
 Mengurangi menumpuknya pekerjaan
di pusat
 Dalam menghadapi masalah yang
mendesak, pemerintah daerah tidak
perlu menunggu instruksi pemerintah
pusat
 Peningkatan efisiensi dalam segala hal
KELEMAHAN
 Karena banyaknya organ
pemerintahan mengakibatkan sulitnya
koordinasi
 Memunculkan paham kedaerahan
 Memerlukan biaya besar
 Sulit memperoleh keseragaman dan
kesederhanaan

13. Lingkup Hubungan Pusat
dengan Daerah

14. Lingkup hubungan pusat dan daerah meliputi hubungan
kewenangan, kelembagaan, keuangaan, dan pengawasan

15. Hubungan Kewenangan
Dalam desentralisasi terdapat 2 elemen penting, yakni :
1. Pembentukan daerah otonom
2. Penyerahan kekuasaan secara hukum pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurusi
bagian tertentu dalam pemerintahan
Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah urusan yang menjadi kompetisi pemerintah dan
tidak mencakup urusan yang menjadi kompetisi negara tertinggi dan/atau lembaga tinggi negara. Daerah
otonom berfungsi sebagai badan hukum publik.

16. Hubungan Kelembagaan
Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pembentukan organisasi pemerintah daerah untuk
menjalankan urusan/kewenangan didasarkan pada prinsip money follow (Pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang
menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan didasarkan pada :
1. Kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah
2. Karakteristik, potensial, dan kebutuhan daerah
3. Kemampuan keuangan daerah
4. Ketersediaan sumber daya
5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau degan pihak ketiga yang dijabakan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tahun 2007

17. Hubungan Keuangan
Dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
ditegaskan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah
dan pembiayaan, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (pajak & retribusi),
dana perimbangan(dana APBN yang dialokasikan ke daerah), dan pendapatan lainnya.

18. Hubungan Pengawasan
Penyelenggaraan pemerintah pada hakikatnya tidak terleps dari prinsip manajemen modern dimana
senantiasa terdapat fungsi-fungsi manajeman yang berjalan secara stimulan dan proporsional dalam
pencapaiannya. Fungsi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Fungsi ini harus
dilaksanakan secara profesional supaya memperoleh hasil yang efektif dan efisien.
Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berfungsi memastikan dan menjamin bahwa tujuan,
sasaran, serta tugas pemerintah mampu terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Pengawasan ini untuk
mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam
upaya mencapai tujuan pemerintah.

19. Asas – Asas Otonomi Daerah
DESENTRALISASI DEKONSENTRASI
TUGAS
PEMBANTUAN

20. ASAS DESENTRALISASI
Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan oleh
pusat kepada pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur dalam UU No 32
tahun 2004.

21. ASAS DEKONSENTRASI
Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada
gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Hal ini tercantum pada pasal satu huruf f UU No. 5 tahun 1974

22. ASAS TUGAS PEMBANTUAN
Asas Medebewind(Tugas Pembantuan) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada
daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta
dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan ‘tugas tertentu’( Pasal 1
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) sebagai negara kesatuan yang
menerapkan sistem desentralisasi, maka pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.

23. S e k i a n