SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
PENGATURAN AWAL
V.1.1.1
18 Desember 2023
LOGIN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI | SEKRETARIAT JENDERAL
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
• Akses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada
link : https://sipd.kemendagri.go.id/landing
1. Pilih Informasi Keuangan Daerah
2. Klik tombol selengkapnya untuk membuka pilihan
sub menu seperti pada gambar berikut :
3. Klik tombol Pilih Sistem Ini pada menu
Penatausahaan Keuangan Daerah dengan begitu
sistem akan menampilkan pilihan untuk masuk
kedalam sistem informasi pemerintahan daerah
microservicess atau monolith.
1
2
Halaman Utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia
3
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
1. Pilih SIPD Microservices untuk mengakses informasi
anggaran dari tahun 2024 sampai dengan tahun
selanjutnya.
2. Klik tombol Masuk untuk masuk ke halaman login
Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah.
1
2
Halaman Utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia
SIPD RI - V.1.1.1.
Halaman Login Penatausahaan – Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
1. Pada halaman login, input :
• Tahun Anggaran
• Username menggunakan Nomor Induk
Pegawai (NIP)
• Kata Sandi
2. Klik tombol Masuk lalu sistem akan
menampilkan popup konfirmasi untuk
memilih peran.
3. Klik tombol Pilih Akun Ini sebagai
Bendahara Umum Daerah.
1
2
3
PENGATURAN AWAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI | SEKRETARIAT JENDERAL
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENGATURAN AWAL
PENGATURAN
BUD
Jadwal Penatausahaan
Kelola User
Rekening RKUD
Besaran UP
Kebijakan SPD
PA
Kelola User
Rekening SKPD
A
B
B
C
C
D
E
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
A. Pembuatan Jadwal Penatausahaan
PENGATURAN BUD
Jadwal
Penatausahaan
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Menu Jadwal Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
1 2
1. Pilih menu Jadwal untuk menampilkan halaman pengaturan
jadwal.
2. Pada halaman jadwal klik tombol Tambah Jadwal untuk
menampilkan form tambah jadwal. Data jadwal yang diambil dari
data penganggaran.
3. Pada Form Tambah Jadwal masukan informasi :
• Nama Sub Tahap
• Tanggal & Waktu Mulai
4. Klik tombol Tambah Jadwal Sekarang maka sistem akan melakukan
penarikan data berupa : Data Perangkat Daerah / SKPD, Data
Anggaran Pendapatan, Data Anggaran Belanja, Data Anggaran
Pembiayaan, Data Pengguna dan Pegawai dengan akses Pengguna
Anggaran / Kepala SKPD.
5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan
menampilkan daftar jadwal penatausahaan.
4
5
3
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
B. Kelola User (Pengguna dan Pegawai)
PENGATURAN
BUD Kelola User
PA
Pengguna
Pegawai
1
2
Kelola User
Pengguna
Pegawai
1
2
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Menu Kelola Pengguna Akun BUD / PA
1. Pilih menu Pengguna untuk menampilkan halaman kelola pengguna.
2. Pada halaman pengguna klik tombol Tambah Pengguna untuk
menampilkan form tambah data pengguna.
3. Pada form tambah pengguna, input informasi :
• Nama Lengkap
• NIK
• NIP
• NPWP SKPD
• Alamat
• Tanggal Lahir
• Pangkat dan Golongan
• Kata Sandi
4. Klik tombol Tambah Pengguna Sekarang untuk menyimpan data
pengguna.
5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan
daftar data pengguna.
2
1 5
3
4
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Menu Kelola Pegawai Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
1. Pilih menu Pegawai untuk menampilkan halaman kelola pegawai.
2. Pada halaman pegawai klik tombol Tambah Pegawai untuk menampilkan
form tambah pegawai.
3. Pada form tambah pegawai, pilih data pengguna maka sistem akan
menampilkan daftar data pengguna.
4. Klik tombol Tambah Pengguna Ini pada pengguna yang akan dipilih.
5. Pada form tambah pegawai, pilih data jabatan maka sistem akan
menampilkan dropdown data jabatan.
6. Klik Jabatan yang akan dibuat oleh BUD antara lain sebagai berikut :
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara
pengeluaran, Bendahara Khusus, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Fungsi Akuntansi SKPD dan Fungsi Akuntansi SKPKD.
7. Pilih data SKPD.
8. Klik tombol Tambah Pegawai Baru
9. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan
daftar data pegawai.
1
2
9
4
6
3
5
8
7
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
1. Pilih menu Pegawai untuk menampilkan halaman kelola pegawai.
2. Pada halaman pegawai klik tombol Tambah Pegawai untuk
menampilkan form tambah pegawai.
3. Pada form tambah pegawai, pilih data pengguna maka sistem akan
menampilkan daftar data pengguna.
4. Klik tombol Tambah Pengguna Ini pada pengguna yang akan dipilih.
5. Pada form tambah pegawai, pilih data jabatan maka sistem akan
menampilkan dropdown data jabatan.
6. Klik Jabatan yang akan dipilih oleh PA antara lain sebagai berikut :
Kuasa Pengguna Anggaran, PPK SKPD, PPK Unit SKPD, dan PPTK.
7. Pilih data SKPD.
8. Klik tombol Tambah Pegawai Baru untuk menyimpan data.
9. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan
daftar data pegawai yang telah ditambahkan.
Halaman Menu Kelola Pegawai Akun Pengguna Anggaran (PA)
3
5
4
6
2
9
1
8
7
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
C. Pengaturan Rekening Bank
PENGATURAN
BUD Rekening
RKUD
Kas Umum
Daerah (RKUD)
Penerimaan
Daerah
Pengeluaran
Daerah
SKPD
Input dan Validasi
Nomor Rekening
PA Rekening SKPD
Pengajuan
Permohonan
1
2
3
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Rekening Bank - RKUD Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
Menambah Data Rekening Bank Kas Umum Daerah (RKUD)
1
2
5
4
3
1. Pilih menu Rekening Bank untuk menampilkan halaman pengaturan
rekening bank.
2. Pada halaman rekening bank klik tombol Tambah RKUD untuk
menampilkan form tambah RKUD.
3. Pada form tambah RKUD input informasi :
• Bank
• RKUD
Catatan Khusus :
RKUD hanya dapat diisi oleh satu jenis RKUD kecuali untuk daerah Papua,
Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang dapat memiliki
rekening tambahan berupa RKUD – OTSUS BLOCKGRANT, RKUD – OTSUS
SPECIFIC GRANT 1% dan RKUD –OTSUS SPECIFIC GRANT 1 25%.
Sedangkan untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat memiliki RKUD
tambahan berupa RKUD – OTSUS BLOCKGRANT, RKUD – OTSUS
SPECIFIC GRANT 1% dan RKUD –OTSUS SPECIFIC GRANT 1 25% dan
RKUD – DTI.
• Nama Pemilik Rekening
• Nomor Rekening
4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data rekening bank.
5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan
daftar data akun rekening bank kas umum daerah.
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Rekening Bank - RKUD Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
1. Pilih menu Rekening Bank – RKUD lalu pilih tab Penerimaan Daerah
untuk menampilkan halaman pengaturan rekening bank.
2. Pada halaman rekening bank klik tombol Tambah RKUD untuk
menampilkan form tambah RKUD.
3. Pada form tambah RKUD input informasi :
• Bank
• RKUD Penerimaan Daerah
Dapat membuat rekening khusus penerimaan daerah.
• Nama Pemilik Rekening
• Nomor Rekening
4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data rekening bank.
5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan
daftar data akun rekening bank penerimaan daerah.
4
3
1
2
5
Menambah Data Rekening Penerimaan Daerah
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Rekening Bank - RKUD Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
1. Pilih menu Rekening Bank – RKUD lalu pilih tab Pengeluaran
Daerah untuk menampilkan halaman pengaturan rekening bank.
2. Pada halaman rekening bank klik tombol Tambah RKUD untuk
menampilkan form tambah RKUD.
3. Pada form tambah RKUD input informasi :
• Bank
• RKUD Pengeluaran Daerah
• Nama Pemilik Rekening
• Nomor Rekening
4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data rekening bank.
5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan
menampilkan daftar data akun bank pengeluaran daerah.
4
3
1
2
5
Menambah Data Rekening Pengeluaran Daerah
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Rekening Bank - SKPD Akun Bendahara Pengeluaran (BP)
5
1 2
1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Permohonan untuk menampilkan
halaman pengaturan Rekening Bank SKPD.
2. Pada halaman Rekening Bank SKPD klik tombol Tambah Permohonan
untuk menampilkan form permohonan akun bank.
3. form tambah permohonan, input informasi :
• Bank
• Nama Pemilik Rekening (sesuai dengan buku rekening /
bukan nama pribadi)
4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data permohonan akun bank.
5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan
daftar permohonan Rekening Bank SKPD.
3
4
Membuat Permohonan Rekening Bank SKPD ke Pengguna Anggaran (PA)
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Menu Rekening Bank Akun Pengguna Anggaran (PA)
1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Pengajuan untuk menampilkan
halaman pengajuan rekening bank yang dikirim oleh Bendahara
Pengeluaran.
2. Pada halaman Pengajuan Rekening Bank SKPD klik tombol Ajukan
untuk menampilkan form tambah pengajuan.
3. Pada form tambah pengajuan biarkan kosong jika ingin membuat
rekening baru.
4. Klik tombol Ajukan Sekarang untuk mengajukan data akun bank
Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD kepada Bendahara Umum Daerah
(BUD).
5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan
daftar Rekening Bank SKPD.
1
5
2
3
4
Proses Pengajuan Rekening Bank ke Bendahara Umum Daerah (BUD)
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Menu Rekening Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Pembuatan untuk menampilkan
halaman pengajuan rekening bank yang dikirim oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD.
2. Klik tombol Pilih SKPD untuk menampilkan halaman daftar SKPD.
3. Klik tombol Pilih SKPD Ini pada salah satu SKPD. Informasi yang akan
ditampilkan dihalaman ini akan berdasarkan SKPD yang Anda pilih.
1
2
Pembuatan Rekening Bank SKPD
3
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Menu Rekening Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Pembuatan untuk menampilkan
halaman pengajuan rekening bank yang dikirim oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD.
2. Pada halaman Pengajuan Rekening Bank SKPD klik tombol Tambah
Nomor Rekening untuk menampilkan form tambah nomor rekening.
3. Input Nomor Rekening pada form tersebut.
4. Klik tombol Tambah Sekarang untuk menambah rekening Bendahara
Pengeluaran SKPD.
5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka data pada kolom nomor
rekening akan terisi oleh data yang sebelumnya ditambahkan.
1
2
3
4
5
Pembuatan Rekening Bank SKPD
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Menu Rekening Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Pembuatan untuk menampilkan
halaman pengajuan rekening bank yang dikirim oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD.
2. Pada halaman Pengajuan Rekening Bank SKPD klik tombol Validasi
untuk menampilkan popup konfirmasi validasi rekening.
3. Pada popup konfirmasi, klik tombol Validasi Sekarang untuk
memvalidasi rekening
4. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka status Rekening
Bendahara Pengeluaran SKPD akan berubah menjadi aktif.
1
2
3
4
Validasi Nomor Rekening SKPD
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
D. Pengaturan Besaran UP
PENGATURAN BUD Besaran UP
Besaran UP Tunai
Besaran UP KKPD
1
2
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Mengatur Besaran UP
1. Pilih menu Besaran UP untuk menampilkan daftar Besaran UP
berdasarkan SKPD.
2. Klik icon pensil untuk membuka form Perbarui Besaran UP.
3. Input nilai Besaran UP dan Besaran UP KKPD (Pastikan nilai Besaran
UP ditambah Besaran UP KKPD tidak melebihi nilai pagu). Jika belum
menggunakan KKPD maka besaran UP KKPD adalah 0.
4. Klik tombol Simpan Sekarang untuk menyimpan data.
5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, sistem akan menampilkan data
sesuai inputan pada kolom Besaran UP dan Besaran UP KKPD.
1
2
3
4
5
6
Halaman Menu Besaran UP Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
E. Pengaturan Kebijakan SPD
PENGATURAN BUD Kebijakan SPD
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Halaman Menu Kebijakan SPD Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
1. Pilih menu Kebijakan SPD untuk menampilkan halaman pembuatan
kebijakan SPD.
2. Klik tombol Tambah Kebijakan SPD untuk menampilkan form tambah
kebijakan SPD.
3. Pilih jenis penerbitan SPD
4. Pilih jenis periode SPD
5. Klik tombol Tambah Kebijakan SPD untuk menyimpan data.
6. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan
daftar kebijakan SPD.
Catatan :
Kebijakan SPD hanya bisa dibuat satu kali dalam satu tahun anggaran.
1
3
4
6
5
2
SIPD RI - V.1.1.1.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

More Related Content

What's hot

Pedoman Administrasi Desa
Pedoman  Administrasi Desa Pedoman  Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa Sukardi Juniardi
 
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033S. Pandu Hartadita
 
Peta Rencana Kota Tangerang Selatan
Peta Rencana Kota Tangerang SelatanPeta Rencana Kota Tangerang Selatan
Peta Rencana Kota Tangerang Selatanjoihot
 
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro JambiMateri Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambijoihot
 
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...Mellianae Merkusi
 
1.4. pedoman pelaksanaan idb
1.4. pedoman pelaksanaan idb1.4. pedoman pelaksanaan idb
1.4. pedoman pelaksanaan idbnugrohoery83
 
Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta UtaraPeta Zonasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta UtaraMuammar Fikrie
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaAdelfios Andyka Fatra
 
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten MagelangAnalisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten MagelangNurlina Y.
 
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nasional Kepemudaan
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nasional KepemudaanPenyusunan Dokumen Rencana Aksi Nasional Kepemudaan
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nasional KepemudaanRissalwan Lubis
 
Ekspose pendahuluan
Ekspose pendahuluanEkspose pendahuluan
Ekspose pendahuluanDumaiGeoTech
 
Paparan forum skpd
Paparan forum skpdPaparan forum skpd
Paparan forum skpdasholahuddin
 
ppt ilmu bahan bangunan (genap).pptx
ppt ilmu bahan bangunan (genap).pptxppt ilmu bahan bangunan (genap).pptx
ppt ilmu bahan bangunan (genap).pptxbagussaputra71
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
penataan kampung kumuh
penataan kampung kumuhpenataan kampung kumuh
penataan kampung kumuhAnton Riyanto
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaTeguh Kristyanto
 

What's hot (20)

Pedoman Administrasi Desa
Pedoman  Administrasi Desa Pedoman  Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa
 
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
 
Peta Rencana Kota Tangerang Selatan
Peta Rencana Kota Tangerang SelatanPeta Rencana Kota Tangerang Selatan
Peta Rencana Kota Tangerang Selatan
 
PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022
 
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro JambiMateri Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
 
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
 
1.4. pedoman pelaksanaan idb
1.4. pedoman pelaksanaan idb1.4. pedoman pelaksanaan idb
1.4. pedoman pelaksanaan idb
 
Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta UtaraPeta Zonasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
 
Tor ri spam
Tor  ri spamTor  ri spam
Tor ri spam
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
 
Materi Roadmap Puskesos
Materi Roadmap Puskesos Materi Roadmap Puskesos
Materi Roadmap Puskesos
 
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten MagelangAnalisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
 
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nasional Kepemudaan
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nasional KepemudaanPenyusunan Dokumen Rencana Aksi Nasional Kepemudaan
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nasional Kepemudaan
 
Ekspose pendahuluan
Ekspose pendahuluanEkspose pendahuluan
Ekspose pendahuluan
 
Paparan forum skpd
Paparan forum skpdPaparan forum skpd
Paparan forum skpd
 
ppt ilmu bahan bangunan (genap).pptx
ppt ilmu bahan bangunan (genap).pptxppt ilmu bahan bangunan (genap).pptx
ppt ilmu bahan bangunan (genap).pptx
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Permendagri 27 2006 lampiran
Permendagri 27 2006 lampiranPermendagri 27 2006 lampiran
Permendagri 27 2006 lampiran
 
penataan kampung kumuh
penataan kampung kumuhpenataan kampung kumuh
penataan kampung kumuh
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 

Similar to 01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - Pengaturan Awal.pdf

Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptxGrand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptxRadioSuaraKotaMatara
 
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)Kahar Muzakkir
 
Materi 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptxMateri 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptxThomyBks
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userIwan Sumantri
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userarif ajo
 
Buku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns userBuku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns userEko Daresdi
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userRizal Junaedi
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-useriimpunya3
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-usersigitmardi
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userferyaguswijaya
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userMade Ayu Ary
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
 
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdfSri Haryati
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPDMSBaubau
 
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdfPanduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdferisugiartoeri
 
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdfPanduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdferisugiartoeri
 

Similar to 01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - Pengaturan Awal.pdf (20)

Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptxGrand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
Grand Design dan Analisa Sistem Informasi Bidang Pendapatan BKD 2022.pptx
 
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)
 
Materi 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptxMateri 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptx
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns userBuku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns user
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku Petunjuk e-PUPNS
Buku Petunjuk e-PUPNSBuku Petunjuk e-PUPNS
Buku Petunjuk e-PUPNS
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Buku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns userBuku petunjuk epupns user
Buku petunjuk epupns user
 
Buku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-userBuku petunjuk-epupns-user
Buku petunjuk-epupns-user
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
 
Dokumentasi rpl
Dokumentasi rplDokumentasi rpl
Dokumentasi rpl
 
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdfPanduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
 
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdfPanduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdf
 
Manual book damkar
Manual book damkarManual book damkar
Manual book damkar
 

Recently uploaded

RPP PERBAIKAN UNTUK SIMULASI (Recovered).docx
RPP PERBAIKAN UNTUK SIMULASI (Recovered).docxRPP PERBAIKAN UNTUK SIMULASI (Recovered).docx
RPP PERBAIKAN UNTUK SIMULASI (Recovered).docxSyifaDzikron
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasihssuserfcb9e3
 
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxUlyaSaadah
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............SenLord
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiOviLarassaty1
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxFranxisca Kurniawati
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 
PPT uji anova keterangan dan contoh soal.ppt
PPT uji anova keterangan dan contoh soal.pptPPT uji anova keterangan dan contoh soal.ppt
PPT uji anova keterangan dan contoh soal.pptBennyKurniawan42
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfSBMNessyaPutriPaulan
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Product Knowledge Rapor Pendidikan - Satuan Pendidikan Dasmen&Vokasi.pptx
Product Knowledge Rapor Pendidikan - Satuan Pendidikan Dasmen&Vokasi.pptxProduct Knowledge Rapor Pendidikan - Satuan Pendidikan Dasmen&Vokasi.pptx
Product Knowledge Rapor Pendidikan - Satuan Pendidikan Dasmen&Vokasi.pptxKaista Glow
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 

Recently uploaded (20)

RPP PERBAIKAN UNTUK SIMULASI (Recovered).docx
RPP PERBAIKAN UNTUK SIMULASI (Recovered).docxRPP PERBAIKAN UNTUK SIMULASI (Recovered).docx
RPP PERBAIKAN UNTUK SIMULASI (Recovered).docx
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
 
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptxppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
ppt MTeaching Pertidaksamaan Linier.pptx
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 
PPT uji anova keterangan dan contoh soal.ppt
PPT uji anova keterangan dan contoh soal.pptPPT uji anova keterangan dan contoh soal.ppt
PPT uji anova keterangan dan contoh soal.ppt
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Product Knowledge Rapor Pendidikan - Satuan Pendidikan Dasmen&Vokasi.pptx
Product Knowledge Rapor Pendidikan - Satuan Pendidikan Dasmen&Vokasi.pptxProduct Knowledge Rapor Pendidikan - Satuan Pendidikan Dasmen&Vokasi.pptx
Product Knowledge Rapor Pendidikan - Satuan Pendidikan Dasmen&Vokasi.pptx
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 

01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - Pengaturan Awal.pdf

  • 1. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) REPUBLIK INDONESIA MODUL PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PENGATURAN AWAL V.1.1.1 18 Desember 2023
  • 2. LOGIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI | SEKRETARIAT JENDERAL
  • 3. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • Akses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada link : https://sipd.kemendagri.go.id/landing 1. Pilih Informasi Keuangan Daerah 2. Klik tombol selengkapnya untuk membuka pilihan sub menu seperti pada gambar berikut : 3. Klik tombol Pilih Sistem Ini pada menu Penatausahaan Keuangan Daerah dengan begitu sistem akan menampilkan pilihan untuk masuk kedalam sistem informasi pemerintahan daerah microservicess atau monolith. 1 2 Halaman Utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia 3
  • 4. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1. Pilih SIPD Microservices untuk mengakses informasi anggaran dari tahun 2024 sampai dengan tahun selanjutnya. 2. Klik tombol Masuk untuk masuk ke halaman login Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah. 1 2 Halaman Utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia
  • 5. SIPD RI - V.1.1.1. Halaman Login Penatausahaan – Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) 1. Pada halaman login, input : • Tahun Anggaran • Username menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) • Kata Sandi 2. Klik tombol Masuk lalu sistem akan menampilkan popup konfirmasi untuk memilih peran. 3. Klik tombol Pilih Akun Ini sebagai Bendahara Umum Daerah. 1 2 3
  • 6. PENGATURAN AWAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI | SEKRETARIAT JENDERAL
  • 7. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGATURAN AWAL PENGATURAN BUD Jadwal Penatausahaan Kelola User Rekening RKUD Besaran UP Kebijakan SPD PA Kelola User Rekening SKPD A B B C C D E
  • 8. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA A. Pembuatan Jadwal Penatausahaan PENGATURAN BUD Jadwal Penatausahaan
  • 9. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Menu Jadwal Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) 1 2 1. Pilih menu Jadwal untuk menampilkan halaman pengaturan jadwal. 2. Pada halaman jadwal klik tombol Tambah Jadwal untuk menampilkan form tambah jadwal. Data jadwal yang diambil dari data penganggaran. 3. Pada Form Tambah Jadwal masukan informasi : • Nama Sub Tahap • Tanggal & Waktu Mulai 4. Klik tombol Tambah Jadwal Sekarang maka sistem akan melakukan penarikan data berupa : Data Perangkat Daerah / SKPD, Data Anggaran Pendapatan, Data Anggaran Belanja, Data Anggaran Pembiayaan, Data Pengguna dan Pegawai dengan akses Pengguna Anggaran / Kepala SKPD. 5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar jadwal penatausahaan. 4 5 3
  • 10. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA B. Kelola User (Pengguna dan Pegawai) PENGATURAN BUD Kelola User PA Pengguna Pegawai 1 2 Kelola User Pengguna Pegawai 1 2
  • 11. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Menu Kelola Pengguna Akun BUD / PA 1. Pilih menu Pengguna untuk menampilkan halaman kelola pengguna. 2. Pada halaman pengguna klik tombol Tambah Pengguna untuk menampilkan form tambah data pengguna. 3. Pada form tambah pengguna, input informasi : • Nama Lengkap • NIK • NIP • NPWP SKPD • Alamat • Tanggal Lahir • Pangkat dan Golongan • Kata Sandi 4. Klik tombol Tambah Pengguna Sekarang untuk menyimpan data pengguna. 5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar data pengguna. 2 1 5 3 4
  • 12. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Menu Kelola Pegawai Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) 1. Pilih menu Pegawai untuk menampilkan halaman kelola pegawai. 2. Pada halaman pegawai klik tombol Tambah Pegawai untuk menampilkan form tambah pegawai. 3. Pada form tambah pegawai, pilih data pengguna maka sistem akan menampilkan daftar data pengguna. 4. Klik tombol Tambah Pengguna Ini pada pengguna yang akan dipilih. 5. Pada form tambah pegawai, pilih data jabatan maka sistem akan menampilkan dropdown data jabatan. 6. Klik Jabatan yang akan dibuat oleh BUD antara lain sebagai berikut : Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Bendahara Khusus, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Fungsi Akuntansi SKPD dan Fungsi Akuntansi SKPKD. 7. Pilih data SKPD. 8. Klik tombol Tambah Pegawai Baru 9. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar data pegawai. 1 2 9 4 6 3 5 8 7
  • 13. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1. Pilih menu Pegawai untuk menampilkan halaman kelola pegawai. 2. Pada halaman pegawai klik tombol Tambah Pegawai untuk menampilkan form tambah pegawai. 3. Pada form tambah pegawai, pilih data pengguna maka sistem akan menampilkan daftar data pengguna. 4. Klik tombol Tambah Pengguna Ini pada pengguna yang akan dipilih. 5. Pada form tambah pegawai, pilih data jabatan maka sistem akan menampilkan dropdown data jabatan. 6. Klik Jabatan yang akan dipilih oleh PA antara lain sebagai berikut : Kuasa Pengguna Anggaran, PPK SKPD, PPK Unit SKPD, dan PPTK. 7. Pilih data SKPD. 8. Klik tombol Tambah Pegawai Baru untuk menyimpan data. 9. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar data pegawai yang telah ditambahkan. Halaman Menu Kelola Pegawai Akun Pengguna Anggaran (PA) 3 5 4 6 2 9 1 8 7
  • 14. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C. Pengaturan Rekening Bank PENGATURAN BUD Rekening RKUD Kas Umum Daerah (RKUD) Penerimaan Daerah Pengeluaran Daerah SKPD Input dan Validasi Nomor Rekening PA Rekening SKPD Pengajuan Permohonan 1 2 3
  • 15. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Rekening Bank - RKUD Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) Menambah Data Rekening Bank Kas Umum Daerah (RKUD) 1 2 5 4 3 1. Pilih menu Rekening Bank untuk menampilkan halaman pengaturan rekening bank. 2. Pada halaman rekening bank klik tombol Tambah RKUD untuk menampilkan form tambah RKUD. 3. Pada form tambah RKUD input informasi : • Bank • RKUD Catatan Khusus : RKUD hanya dapat diisi oleh satu jenis RKUD kecuali untuk daerah Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang dapat memiliki rekening tambahan berupa RKUD – OTSUS BLOCKGRANT, RKUD – OTSUS SPECIFIC GRANT 1% dan RKUD –OTSUS SPECIFIC GRANT 1 25%. Sedangkan untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat memiliki RKUD tambahan berupa RKUD – OTSUS BLOCKGRANT, RKUD – OTSUS SPECIFIC GRANT 1% dan RKUD –OTSUS SPECIFIC GRANT 1 25% dan RKUD – DTI. • Nama Pemilik Rekening • Nomor Rekening 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data rekening bank. 5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar data akun rekening bank kas umum daerah.
  • 16. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Rekening Bank - RKUD Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) 1. Pilih menu Rekening Bank – RKUD lalu pilih tab Penerimaan Daerah untuk menampilkan halaman pengaturan rekening bank. 2. Pada halaman rekening bank klik tombol Tambah RKUD untuk menampilkan form tambah RKUD. 3. Pada form tambah RKUD input informasi : • Bank • RKUD Penerimaan Daerah Dapat membuat rekening khusus penerimaan daerah. • Nama Pemilik Rekening • Nomor Rekening 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data rekening bank. 5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar data akun rekening bank penerimaan daerah. 4 3 1 2 5 Menambah Data Rekening Penerimaan Daerah
  • 17. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Rekening Bank - RKUD Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) 1. Pilih menu Rekening Bank – RKUD lalu pilih tab Pengeluaran Daerah untuk menampilkan halaman pengaturan rekening bank. 2. Pada halaman rekening bank klik tombol Tambah RKUD untuk menampilkan form tambah RKUD. 3. Pada form tambah RKUD input informasi : • Bank • RKUD Pengeluaran Daerah • Nama Pemilik Rekening • Nomor Rekening 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data rekening bank. 5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar data akun bank pengeluaran daerah. 4 3 1 2 5 Menambah Data Rekening Pengeluaran Daerah
  • 18. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Rekening Bank - SKPD Akun Bendahara Pengeluaran (BP) 5 1 2 1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Permohonan untuk menampilkan halaman pengaturan Rekening Bank SKPD. 2. Pada halaman Rekening Bank SKPD klik tombol Tambah Permohonan untuk menampilkan form permohonan akun bank. 3. form tambah permohonan, input informasi : • Bank • Nama Pemilik Rekening (sesuai dengan buku rekening / bukan nama pribadi) 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data permohonan akun bank. 5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar permohonan Rekening Bank SKPD. 3 4 Membuat Permohonan Rekening Bank SKPD ke Pengguna Anggaran (PA)
  • 19. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Menu Rekening Bank Akun Pengguna Anggaran (PA) 1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Pengajuan untuk menampilkan halaman pengajuan rekening bank yang dikirim oleh Bendahara Pengeluaran. 2. Pada halaman Pengajuan Rekening Bank SKPD klik tombol Ajukan untuk menampilkan form tambah pengajuan. 3. Pada form tambah pengajuan biarkan kosong jika ingin membuat rekening baru. 4. Klik tombol Ajukan Sekarang untuk mengajukan data akun bank Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). 5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar Rekening Bank SKPD. 1 5 2 3 4 Proses Pengajuan Rekening Bank ke Bendahara Umum Daerah (BUD)
  • 20. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Menu Rekening Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) 1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Pembuatan untuk menampilkan halaman pengajuan rekening bank yang dikirim oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. 2. Klik tombol Pilih SKPD untuk menampilkan halaman daftar SKPD. 3. Klik tombol Pilih SKPD Ini pada salah satu SKPD. Informasi yang akan ditampilkan dihalaman ini akan berdasarkan SKPD yang Anda pilih. 1 2 Pembuatan Rekening Bank SKPD 3
  • 21. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Menu Rekening Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) 1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Pembuatan untuk menampilkan halaman pengajuan rekening bank yang dikirim oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. 2. Pada halaman Pengajuan Rekening Bank SKPD klik tombol Tambah Nomor Rekening untuk menampilkan form tambah nomor rekening. 3. Input Nomor Rekening pada form tersebut. 4. Klik tombol Tambah Sekarang untuk menambah rekening Bendahara Pengeluaran SKPD. 5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka data pada kolom nomor rekening akan terisi oleh data yang sebelumnya ditambahkan. 1 2 3 4 5 Pembuatan Rekening Bank SKPD
  • 22. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Menu Rekening Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) 1. Pilih menu Rekening Bank – SKPD - Pembuatan untuk menampilkan halaman pengajuan rekening bank yang dikirim oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. 2. Pada halaman Pengajuan Rekening Bank SKPD klik tombol Validasi untuk menampilkan popup konfirmasi validasi rekening. 3. Pada popup konfirmasi, klik tombol Validasi Sekarang untuk memvalidasi rekening 4. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka status Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD akan berubah menjadi aktif. 1 2 3 4 Validasi Nomor Rekening SKPD
  • 23. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA D. Pengaturan Besaran UP PENGATURAN BUD Besaran UP Besaran UP Tunai Besaran UP KKPD 1 2
  • 24. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Mengatur Besaran UP 1. Pilih menu Besaran UP untuk menampilkan daftar Besaran UP berdasarkan SKPD. 2. Klik icon pensil untuk membuka form Perbarui Besaran UP. 3. Input nilai Besaran UP dan Besaran UP KKPD (Pastikan nilai Besaran UP ditambah Besaran UP KKPD tidak melebihi nilai pagu). Jika belum menggunakan KKPD maka besaran UP KKPD adalah 0. 4. Klik tombol Simpan Sekarang untuk menyimpan data. 5. Setelah tahapan diatas sudah selesai, sistem akan menampilkan data sesuai inputan pada kolom Besaran UP dan Besaran UP KKPD. 1 2 3 4 5 6 Halaman Menu Besaran UP Akun Bendahara Umum Daerah (BUD)
  • 25. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA E. Pengaturan Kebijakan SPD PENGATURAN BUD Kebijakan SPD
  • 26. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Halaman Menu Kebijakan SPD Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) 1. Pilih menu Kebijakan SPD untuk menampilkan halaman pembuatan kebijakan SPD. 2. Klik tombol Tambah Kebijakan SPD untuk menampilkan form tambah kebijakan SPD. 3. Pilih jenis penerbitan SPD 4. Pilih jenis periode SPD 5. Klik tombol Tambah Kebijakan SPD untuk menyimpan data. 6. Setelah tahapan diatas sudah selesai, maka sistem akan menampilkan daftar kebijakan SPD. Catatan : Kebijakan SPD hanya bisa dibuat satu kali dalam satu tahun anggaran. 1 3 4 6 5 2
  • 27. SIPD RI - V.1.1.1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI