Dokumen tersebut membahas tentang jumlah dan karakteristik buruh migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) serta permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran tersebut. Data menunjukkan jumlah buruh migran NTB cukup besar namun banyak yang mengalami masalah seperti PHK sepihak, kekerasan, dan penganiayaan. Kendala optimalisasi perlindungan hukum buruh migran meliputi lemahnya penegakan hukum dan pengaw

1. PERMASALAHAN Di BALIK
HARAPAN BURUH MIGRAN DI
NTB

2. Data Jumlah Buruh
Migran
72835
46245
63438
50656
58230
37020
45629 46187
2011 2012 2013 2014
Chart Title
BNP2TKI LTSP/Disnakertrans Column1

3. 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Deportasi Meninggal Dunia
5,577
142
TKI yang Dideportasi dan Meninggal Dunia ( 2013-2014)

4. 0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
Pasca Sarjana Sarjana Diploma SMU SMP SD
20 443 926
24,071
72,184
186,132
Jumlah TKI asal NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Tahun
2011-2014

6. TKI ASAL NTB BERDASARKAN NEGARA PENEMPATAN
PERIODE TAHUN 2011 S.D 2013

7. TKI ASAL NTB BERDASARKAN JABATAN PERIODE 2011 S.D 2013

8. INSTRUMEN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
TKI
 Perda Kab. Sumbawa no. 21 tahun 2007 tentang
Pembinaan dan perlindungan TKI
 Perda Kab. Lombok Timur no 12 tahun 2006 tentang
penempatan, pembinaan dan Perlindungan TKI
 Perda Kab. Lombok Barat no. 5 tahun 2008 tentang
perlindungan TKI
 Pergub No 2 Tahun 2011tentang perubahan atas
peraturan Gubernur NTB No. 36 tahun 2010 Tentang
pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI Prpinsi
NTB
 Perda Provinsi mana ???

9. Permasalahan-permasalahan Para
Buruh Migran
1. permasalahan perekrutan (recruitment) TKI, proses
penampungan para TKI sebelum diberangkatkan, bahkan, yang
paling sering terjadi adalah penipuan job order.
2. Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN)
lebih mengedepankan aspek penempatan TKI daripada
perlindungan TKI.(hanya terdiri dari 8 pasal (77-84) dari 109 pasal
dan 16 bab dibanding 86 pasal yang mengatur mengenai
mekanisme penempatan migran yang terdapat di dalam UU)
3. Persoalan yang dihadapi oleh TKI tidak lepas dari sistem
pengelolaan negara-negara lain, lemahnya penegakan hukum
dan absennya pengawasan terhadap pelaku-pelaku migrasi
(PJTKI, aparat pemerintah dan aparat hukum).
4. informasi yang memadai untuk calon pekerja migran yang tidak
tersedia dengan baik

10. Lanjutan
5. Kebijakan yang tidak berpihak:
seperti nota kesepakatan (MoU) antara
Pemerintah Indonesia dan Malaysia
tentang Rekruitmen dan Penempatan TKI
memasukkan klausul bahwa passpor TKI
dipegang oleh pengguna jasa atau
majikannya. Hal ini menyebabkan TKI yang
mengalami kasus kekerasan atau eksploitasi
oleh majikan tidak memiliki keleluasaan
membebaskan diri karena dokumen
penting identitas mereka berada di tangan
majikan.

11. Jenis Permasalahan Buruh
Migran
1. PHK SEPIHAK 18.789
2. SAKIT AKIBAT KERJA 8.742
3. PENGANIAYAAN 3.470
4. GAJI TIDAK DIBAYAR 3.797
5. PELECEHAN SEKSUAL 1.889
Data diolah dari internet

12. Point Penting Diskusi
 Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi belum
optimalnya mekanisme perlindungan hukum
terhadap buruh migran dan implikasinya dengan
banyaknya buruh migran NTB yang Ilegal ?
 Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan dalam
optimalisasi perlindungan hukum terhadap buruh
migran Ilegal ?
 Apakah yang menjadi kendala dalam menjalankan
tugas dan fungsi Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Depnakertrans).
 Bagaimana peran OMBUDSMAN R.I Perwakilan NTB
dalam memastikan pelayanan calon Buruh Migran
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.

13. SELAMAT BERDISKSUI
Kitatetapgigihkarenakitamemilihuntuk
pedulidankitamengertibahwaperubahan
butuhwaktu.