Makalah ini membahas tentang penciptaan sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis. Definisi pemerintahan bersih adalah ketika pejabat pemerintah menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem demokrasi yang dibahas meliputi sistem parlementer, presidensial, dengan kekuasaan eksekutif terbatas dan pemberdayaan lembaga legislatif. Makalah ini juga membahas tentang sistem pemilihan, partai politik, per

1. MAKALAH PPKN
PENCIPTAAN SISTEM PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS
Disusun oleh :
Guna Monda W.
09530074
TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2011

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
“Penciptaan Sistem
Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis”.
Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan Semester IV
tahun 2010-2011.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sulis.,
selaku dosen mata kuliah
kewarganegaraan dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.
“Tak ada gading yang
tak retak.” Begitu pula dengan makalah ini masih banyak
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran
dari pembaca agar dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Akhirul kalam, semoga amal
baik yang telah mereka berikan mendapat balasan dari Allah Swt. Tidak lupa semoga makalah
ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang membacanya dan
membutuhkannya.
Malang, 1 April 2011
Tim Penyusun

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Di mata masyarakat, keberadaan negara hanya bisa dirasakan jika pelayanan publik tersedia
dengan
baik
dan
memadai
serta
semakin
meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat.
Pada tahap selanjutnya masyarakat juga merasa adanya jaminan keamanan karena tegaknya law
and order serta adanya kebebasan individual yang dijamin dalam batas-batas konstitusi. Tujuantujuan bernegara, sebagaimana setiap kali dikumandangkan oleh para wakil rakyat, caprescawapres, dan calon kepala daerah menjelang pemilu, hanyalah akan menjadi isapan jempol
belaka jika tidak diikuti dengan komitmen yang tinggi untuk menciptakan pemerintahan yang
bersih. Bahkan bagi sebagian masyarakat yang memahami betapa rumit dan buruknya sistem
pemerintahan kita, janji para pemimpin tersebut rasanya sulit untuk diwujudkan.
Sedangkan Demokrasi itu sendiri merupakan suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang
dapat menjamin warga masyarakat menuju
kesejahteraan. Sejalan dengan realita tersebut,
banyak bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia tengah melakukan transformasi menuju
masyarakat yang demokratis. Demokrasi semata-mata bukan merupakan hal yang mudah dan
sederhana, melainkan suatu proses yang rumit. Realita menyatakan proses transformasi menuju
masyarakat yang demokratis cenderung gagal, hal ini disebabkan bangsa tersebut tidak memiliki
culture dan stuktur social politik yang demokrasi.
Kiranya, instrumen yang baik untuk membangun culture dan struktur demokrasi yakni
dengan di adakannya pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan karena hanya dengan
pendidikan mampu mengembangkan culture demokrasi yang mencakup kebebasaan, persamaan,
toleransi dan lain-lain.

4. B. Rumusan Masalah
1. Apa definisi dari pemerintahan yang bersih?
2. Apa definisi dan konsep demokrasi?
3. Bagaimana sejarah dan perkembangan demokrasi?
4. Apa sajakah macam-macam dari demokrasi?
5. Bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia?

5. BAB II
PENCIPTAAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG
BERSIH & DEMOKRASI
JIKA DILIHAT DARI PANDANGAN UMUM
A. PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS
DI LIHAT DARI SEGI UMUM
Secara sederhana, pemerintahan yang bersih dapat dijelaskan sebagai kondisi
pemerintahan yang terlibat didalamnya menjaga diri dari perbuatan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN). Agar pemerintahan bebas dari rongrongan KKN, maka para pejabat
pemerintah dan politisi. Baik di eksekutif, birokrasi, maupun badan legislatif, pusat maupun
daerah, hendaknya mengindahkan nilai-nilai moralitas.
1. Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan
Untuk mewujudkan pemrintahan yang bersih dan demokratis maka diperlukan
sebuah sistem yang akan melaksanakan tujuan tersebut. Sehingga apa yang menjadi citacita dari sistem tersebut dapat terlaksana dengan baik. Diantara sekian banyak yang
dipakai oleh negara-negara yang ada didunia adalah:
a.Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem ini yang sangat jelas adalah adanya fusi kekuasan antara eksekutuf
fan legislatif. Dalam sistem Parlementer, antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif
terdapat hubungan yang menyatu dan tak terpisahkan. Eksekutif adalah apa yang
sering kita sebut sebagai pemerintahan. Kepala eksekutif dalam sistem parlementer
adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara berada ditangan ratu sebagai simbol
kepeminpinan negara. Kepala negeralah yang mengangkat kepala pemerintahan yang
merupakan ketua partai mayoritas di parlemen.

6. b.Sistem Presidensial
Dalam sistem ini tidak jauh berbeda dengan sistem parlementer, hanya
perbedaan yang bersifat pelaksanaan saja yang terlihat beda. Prinsip pokoknya adalah
adanya pemisahan kekuasan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini selain
dinyatakan secara ekplisit didalam konstitusi, juga diperkuat dengan sistem pemilihan
yang berbeda antara pemilihan presiden dan kongres (legislatif). Prinsip pemisahan
antara eksekutif dan legislatif merupakan upaya untuk membuktikan bahwa
sesungguhnya eksekutif dapat dikendalikan oleh badan diluar pemerintah. Prinsip ini
sangat pundamental sifatnya, karena selama berabad-abad manusia lebih banyak
menggunakan kudeta atau penggulingan kekuasaan untuk mengendalikan kekuasaan
eksekutif. Cara kuno ini selalu diikuti dengan bentuk-bentuk kekerasan berdarah dan
korban nyawa manusia. Dengan ditemukannya sistem presidensial, eksekutif relatif
dapat dikendalikan oleh rakyat tanpa harus digulingkan dan cukup diganti secara
periodik melaui pemilihan secara regular.
c.Kekuasaan Eksekutif Terbatas
Kebutuhan untuk membatasi kekuasaan eksekutif, dengan demikian,
bukan sekedar kebutuhan moral, Namun lebih merupakan kebutuhan struktural.
Artinya, struktur politik tidak akan berfungsi jika tidak menyertakan bentuk kekuasaan
eksekutif yang terbatas. Demikian membatasi kekuasaan eksekutif merupakan salah
agenda penting dan mendasar bagi proses demokrasi. Ketentuan konstitusional tentang
kekuasan eksekutif yang terbatas diperlukan untuk menutup kemungkinan tumbuhnya
rezim otoritarianisme yang cendrung refresif. Jadi dengan adanya pembasan kekuasan
eksekutif ini akan menimbulkan hal-hal
yang positif bagi perkembangan
pemerintahan. Yang pada akhirnya akan menghasilkan pemerintah yang memiliki
integritas tinggi yang akan menghasilkan out put kemakmuran bagi rakyat.

7. d.Pemberdayaan Badan Legislatif
Badan Legislatif pada rezim otoriter pada umumnya lebih banyak
memainkan peran sebagai tukang stempel saja. Badan legislatif semacam ini sangat
jarang melakukan kritik terhadap eksekutif. Dalam era demokrasi, Badan legislatif
dituntut untuk melakukan pemberdayaan dirinya selaku perwakilan badan perwakilan
rakyat demokratis. Badan legislatif pusat, khususnya, merupakan badan politik yang
dipilih rakyat dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pemerintah sehari-hari.
Pemberdayaan badan legislatif pada dasarnya merupakan salah satu pilar utama dari
upaya membatasai kekuasaan eksekutif.
2. SISITEM PEMILIHAN
Sistem pemilihan adalah cara untuk menentukan siapa politisi atau partai yang
memenuhi syarat untuk menduduki jabatan di badan legislatif atau eksekutif. Di
negara-negara demokrasi, pemilihan yang teratur merupakan cara damai dalam
menggantikan pemerintahan. Dengan Demikian, pemilihan menghindari penggunaan
kekerasan berdarah dalam menggantikan pemerintahan berkuasa yang sudah tidak lagi
dikehendaki rakyat. Maka dengan adanya sistem yang seperti itu akan terhindar dari
prilaku-prilaku yang akan menyebabkan anarkis. Ada beberapa jenis pemilihan yang
dikembangkan di negara demokrasai.
A .Sistem Proporsional
Sistem pemilihan yang membuka peluang bagi banyak partai untuk
duduk didalam pemerintahan. Dalam sistem proporsional ini, setiap partai
bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilihan dalam setiap
daerah pemilihan.
B. Sistem Distrik
Sistem pemilihan di mana setiap daerah pemilihan disebut distrik.
Dalam distrik hanya terdapat satu kursi untuk diperebutkan. Distri adalah
bagian dari sebuah negara bagian atau propinsi. Jumlah distrik dalam negara
bagian atau propinsi tergantung pada banyak sedikitnya jumlah penduduk.

8. C.Sistem Multi-Distrik
Dalam sistem ini, setiap distrik terdiri dari lebih satu kursi yang
diperebutkan. Dengan menambah banyak kursi yang diperebutkan, ada lebih dari
satu partai yang dapat mendapatkan kursi di distrik yang bersangkutan.
3. SISTEM KEPARTAIAN
Sistem kepartaian memainkan peran dalam pengembangan sistem politik yang
demoratis. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa sistem partai tertentu lebih
demokratis dari pada sistem partai lain.
1.Sistem Dua-Partai
Sistem dua-partai juga memudahkan partai pemenang pemilu.
Sebab, segera setelah sebuah partai memenangkan pemilihan, dengan
sendirinya program partai pemenang pemilu dapat diterapkan secara
langsung menjadi program pemerintah. Pendukung sistem dua-partai
keberatan dengan sistem mutli-partai, karena partai-partai yang menang
masih harus menyatukan atau mengkompromikan program dan kebijakan
partai yang seringkali berlainan.
2.Sistem Multi-partai
Dalam sistem ini, partai yang berkuasa bisa lebih dari satu partai,
dua partai, atau bisa pula lebih dari dua partai politik. Sistem multi-partai
sering dianggap sebagai sumber instabilitas politik karena kabinet sulit
menjalankan agenda pemerintahan yang terdiri dari banyak partai politik.
3.Fragmentasi Partai
Sifat tak terhindarkan dari sistem multi-partai telah membuat
kondisi ini dibenarkan sebagai akibat dari tahapan awal transisi menuju
demokrasi. Para pengamat partai menyebutkan bahwa kondisi tidak menentu
semacam ini dikarenakan partai-partai politik belum sepenuhnya terlembaga.
Dalam kondisi belum terlembaga, sudah tentu prilaku partai menjadi sulit
diprediksi.

9. 4.Budaya Koalisi
Dengan adanya banyak partai, mustahil sebuah partai mampu
membentuk pemerintahan. Jalan termudah bagi partai untuk berkuasa adalah
dengan membentuk koalisi dengan partai. Persoalannya adalah bahwa
koalisi-koalisi yang dibentuk pada awal pemerintahan demokrasi pada
umumnya didasari oleh pertimbangan pragmatis yang sangat kuat. Landasan
berpijak untuk membentuk koalisi ini membuat partai-partai politik anggota
koalisi mengabaikan prinsip demokrasi. Mereka tidak peduli dengan kualitas
demokrasi pemerintahan baru, karena motivasi partai masuk ke dalam koalisi
adalah mendapatkan jabatan dan kekuasaan di kabinet.
5.Budaya Oposisi
Peran partai oposisi sesungguhnya sangat besar. Bila seluruh partai
terlibat ke dalam pemerintahan dan tidak ada partai oposisi di DPR-bila
partai berkuasa terlibat dalam tindakan KKN-bisa dipastikan mereka akan
saling membela dan melindungi. Tanpa ada partai oposisi yang secara tegas
menyatakan diri sebagai oposisi. DPR dengan sendirinya akan lumpuh
karena tidak akan bersedia melakukan kritik terhadap partai yang berkuasa.
4. PERANAN ORGANISASI NON-PARTAI
Secara organisasiaonal, mereka lebih ramping dan ditopang oleh tenaga
profesional. Kelebihan ini membuat organisasi non-partai mampu bekerja lebih efektif
dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat dan kebijakan yang dihasilkannya.
Protes dan demonstrasi yang dilancarkan oraganisasi kemahasiswaan sedikit banyak
ikut memberikan sumbangan dalam menumbuhkan publik yang kritis terhadap
pemerintah.
5. MEDIA MASSA
Adanya pilihan berita ini penting sebagai bagian dari proses pendidikan
politik yang membantu menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk belajar
menemukan alternatif lain. Pola berfikir seperti ini penting, karena dengan sistem
pengawasan media yang sangat ketat telah menciptakan rasa takut bagi masyarakat

10. untuk menciptakan alternatif pemikiran. Akibat dari dominasi berita oleh pemerintah
ini adalah terciptanya masyarakat yang takut mengajukan pendapat. Sebagai sarana
komunikasi timbale balik antara masyarakat dan pemerintah, media massa sangat
diperlukan kedua pihak ketika saluran-saluran resmi di DPR seringkali tidak berfungsi
dengan sempurna. Politisi di DPR/DPRD seringkali tidak dapat secara maksimal
memainkan peran mereka dalam menyalurkan kepentinagn masyarakat luas.
6. ANTI KORUPSI
Fenomena korupsi muncul dalam dua bentuk, yaitu state capture dan
korupsi administrasif. State capture adalah aksi-aksi ilegal oleh perusahan ataupun
individu untuk mempengaruhi penyusunan hukum, kebijakan, dan peraturan demi
keuntungan mereka sendiri. Korupsi administrasif adalah pemberlakuan secara sengaja
untuk mendistorsi hukum, kebijakan, dan peraturan yang ada demi keuntungan
pribadi.
7. KEPASTIAN HUKUM
Ketidakpastian hukum di negara transisi merupakan faktor penghambat
utama dari uapaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Para
penegak hukum yang mudah tergoda oleh insentif materi dalam jumlah melimpah
menyebabkan mereka tidak peka terhadap tuntutan keadilan yang sangat sering
diserukan publik. Para hakim, jaksa, pengacara, dan polisi seringkali bekerjasama
dengan politisi dan pengusaha untuk membuat proses pengadilan terhadap tersangka
tindak korupsi tidak berjalan lancar. Prilaku anti-hukum para penegak hukum sendiri
dan kelemahan kontrol terhadap lembaga yudikatif menyebabkan para penegak hukum
leluasa berdiri diatas hukum. Mereka memperlakukan ketentuan-ketentuan hukum
sesuai dengan kepentiangan mereka sendiri maupun kelompoknya. Dengan kata lain,
keadilan seringkali dikorbankan demi kepntingan jangka pendek mereka.

11. 8. OTONOMI DAERAH
Visi kebijakan otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama,
yakni politik, ekonomi, dan social budaya. Dalam bidang politik, otonomi daerah
dimaksudkan sebagai proses lahirnya kader-kader pemimpin daerah yang dipilih
secara demokratis dapat berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang
respontif terhadap aspirasi masyarakat banyak; dan adanya trasparansi kebijakan dan
adanya kemampuan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada
asas pertanggungjawaban publik.

12. B. PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS
DI LIHAT DARI KEDUANNYA
1. PENCIPTAAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Di mata masyarakat, keberadaan negara hanya bisa dirasakan jika pelayanan
publik tersedia dengan baik dan memadai serta semakin meningkatnya kesejahteraan
masyarakat. Pada tahap selanjutnya masyarakat juga merasa adanya jaminan keamanan
karena tegaknya law and order serta adanya kebebasan individual yang dijamin dalam
batas-batas
konstitusi.
Tujuan-tujuan
bernegara,
sebagaimana
setiap
kali
di
kumandangkan oleh para wakil rakyat, capres-cawapres, dan calon kepala daerah
menjelang pemilu, hanyalah akan menjadi isapan jempol belaka jika tidak diikuti dengan
komitmen yang tinggi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Bahkan bagi
sebagian masyarakat yang memahami betapa rumit dan buruknya sistem pemerintahan
kita, janji para pemimpin tersebut rasanya sulit untuk diwujudkan.
A. Tiga Penyakit Utama
Sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah kunci keberhasilan
realisasi semua janji yang diucapkan oleh capres-cawapres. Perdebatan antara sistem
ekonomi pasar dan ekonomi kerakyatan, seperti yang tengah berlangsung saat ini,
tidaklah berarti apa-apa jika kualitas pemerintahan untuk menjalankan sistem
ekonomi sangatlah buruk.
Bahkan jikalau peran dan fungsi negara untuk menyelenggarakan
pelayanan publik dan pembangunan diperbesar di dalam sistem pemerintahan yang
buruk tersebut, niscaya justru akan menyebabkan semakin banyak hilangnya sumbersumber daya bagi kemakmuran masyarakat.
Buruknya kualitas pemerintahan di Indonesia disebabkan oleh penyakit
korupsi yang sudah mendarah daging dalam semua sistem dan ranah kehidupan anak
bangsa ini. Utamanya, penyakit korupsi ini menjalar dalam tiga locus, yaitu korupsi
dalam ranah politik, korupsi dalam ranah hukum, dan korupsi dalam ranah birokrasi.

13. Ketiganya bahkan saling berkelindan membentuk simbiosis mutualisme
yang sangat sulit untuk dibersihkan. Korupsi politik terjadi karena proses rekrutmen
para wakil rakyat dalam pemilu legislatif tidak pernah memperhatikan sistem
meritpolitik melalui proses pendidikan kader.
Bahkan niat untuk menjadi politisi lebih dilatarbelakangi oleh semangat
untuk memperoleh akses dalam mempergunakan sumber daya yang dimiliki oleh
negara. Hal ini diperburuk oleh biaya politik yang sangat mahal yang harus
dikeluarkan oleh para wakil rakyat tersebut. Alih-alih memperjuangkan kepentingan
masyarakat, justru yang terjadi adalah penyalahgunaan wewenang.
Hal yang sama terjadi dalam proses pemilihan jabatan-jabatan politik lain.
Tidak semua begitu, tetapi pada umumnya hal ini terjadi dalam proses pemilihan dan
pengisian jabatan-jabatan politik. Korupsi dalam ranah hukum ditandai oleh
rendahnya budaya penegakan hukum. Tidak mengherankan jika masyarakat
sebenarnya lebih takut dengan penegak hukum daripada hukum itu sendiri.
Hukum hanya dihargai sebatas sanksi, bukan menjadi batas-batas dan
standar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lemahnya penegakan
hukum sebenarnya bukan tidak bersebab. Patut disayangkan, karena para penegak
hukum itu sendiri juga tidak pernah dihargai hak-haknya sebagaimana harusnya.
Selain itu, proses rekrutmen, pengukuran kinerja, pengisian jabatan para
penegak hukum juga masih tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja. Rendahnya
remunerasi para jaksa, polisi, dan hakim, serta lemahnya pengawasan kode etik
profesi penegak hukum menjadi alasan mengapa penyakit korupsi dalam ranah
hukum ini sangat sulit diberantas.
Penyakit korupsi dalam ranah hukum sebenarnya sangat berbahaya,
karena dapat menyebabkan efek domino bagi korupsi dalam ranah yang lain. Jika
hukum tidak dapat lagi ditegakkan, apalagi yang akan menjadi pilar bagi tegaknya
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyakit korupsi dalam ranah birokrasi
disebabkan oleh ketiadaan kesungguhan untuk mengelola aparatur negara secara baik
dan profesional.
Penyakit ini sudah dimulai sejak proses rekrutmen PNS yang tidak
profesional dan tidak independen, remunerasi pas-pasan yang memaksa setiap PNS

14. untuk mencari tambahan penghasilan dari pekerjaannya, pengisian jabatan yang
memaksa PNS untuk membangun afiliasi dan patronase politik, serta tidak adanya
ukuran kinerja yang memadai atas prestasi PNS.
Dalam peribahasa yang sudah kita kenal, "Pinter-goblok penghasilan
sama". Tidak ada penghargaan bagi prestasi dan kinerja, tidak ada pula sanksi bagi
pelanggaran dan buruknya kinerja. Bahkan seburuk apa pun kualitas PNS, tidak akan
pernah dipensiunkan sejauh tidak adanya pelanggaran-pelanggaran serius seperti
pidana dan makar.
Tiga penyakit korupsi sebenarnya menjadi lingkaran setan yang saling
bersinergi dalam membentuk pemerintahan yang buruk kualitasnya, tidak berkinerja
dan korup. Produk pemerintahan yang demikian adalah buruknya kualitas pelayanan
dan pembangunan, sikap mental aji mumpung, dan kebiasaan menyalahgunakan
wewenang.
Keberadaan
pemerintah
lebih
dirasakan
memberatkan
daripada
ketidakberadaannya. Dalam pandangan sehari-hari hal ini menyebabkan korupsi pada
tingkat jalanan, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, korupsi dalam penegakan
hukum, dan yang paling membahayakan adalah korupsi melalui kebijakan.
B. Menuju Perubahan
Apa pun agenda yang diusung oleh para capres-cawapres, hanya akan bisa
diwujudkan jika adanya upaya sungguh-sungguh dan sistematik membangun
pemerintahan yang bersih. Cara paling mudah adalah mengobati sumber asal penyakit
terjadinya pemerintahan yang buruk tersebut.
Korupsi politik membutuhkan waktu yang lama untuk mengubahnya,
karena hal ini hanya bisa dilakukan dengan menyederhanakan partai politik dan
membangun sistem merit politik yang memadai. Kewenangan presiden terpilih untuk
melakukan perubahan dalam sistem politik tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga
dipengaruhi oleh konfigurasi politik di DPR.

15. Perubahan yang paling mungkin dilakukan oleh presiden terpilih justru
pada ranah hukum dan ranah birokrasi. Perbaikan penegakan hukum sejatinya lebih
mudah dilakukan karena hal ini masih berada di dalam lingkup kewenangan presiden,
paling tidak untuk kejaksaan dan kepolisian.
Jika saja presiden terpilih mau melakukan secara sungguh-sungguh proses
rekrutmen yang profesional dan independen pada jaksa dan polisi, mengukur
kinerjanya secara benar, memberikan remunerasi yang layak dan memadai,
melakukan pengawasan dan memberikan sanksi pada setiap pelanggaran tanpa
pandang bulu, dan memiliki sistem karier berbasis kinerja, rasanya tidak ada yang
mustahil bagi Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang bersih.
Untuk para hakim, karena kewenangannya berada di bawah Mahkamah
Agung, maka presiden bisa menawarkan kepada Mahkamah Agung sejumlah agenda
reformasi bagi para hakim. Akan halnya korupsi yang terjadi dalam birokrasi,
tampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa presiden terpilih harus memberikan
komitmen yang luar biasa untuk melakukan reformasi birokrasi.
Tidak sulit untuk melakukannya, karena sejumlah substansi instrumen
sejatinya telah tersedia. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah komitmen untuk
menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda utama pemerintahan yang akan
datang. Pemerintahan yang bersih adalah prasyarat bagi kemajuan bangsa ini.

16. 2. PENCIPTAAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS
A. Sejarah dan perkembangan demokrasi
Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-6
SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara
langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka
membahas pelbagai permasalahan kenegaraan. Pemerintahannya dijalankan dengan
cara mengambil suara mayoritas secara langsung. Hal ini dimungkinkan karena
Negara kota memiliki penduduk yang sangat minim sekitar 300.000 orang. Dan yang
mempunyai hak suara hanyalah warga resmi dari kota tersebut, sedangkan untuk
penduduk yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing tidak mempunyai hak
suara. Demokrasi langsung di Yunani kuno dapat berlangsung secara efektif, hal ini
disebabkan karena wilayahnya terbatas dan penduduknya relatif sedikit.
Adapun pengertian dari demokrasi modern muncul pertama kali di
Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh para pemikir
besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu dan Alexis de Tocqueville. Mengingat
semakin
berkembangnya
negara-negara
pada
umumnya,
secara
otomatis
menyebabkan makin luasnya negara dan banyaknya jumlah warga serta
meningkatnya kompleksitas urusan kenegaraan, mengakibatkan terjadinya perwalian
aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara tidak langsung. Hal
ini dilaksanakan melalui perwakilan yang perolehan anggota legislatifnya dilakukan
melalui pemilihan umum.
Dahl merumuskan demokrasi modern dengan menggunakan 7 indikator
yaitu:
3.
Pejabat yang dipilih harus bersifat akuntabilitas.
4.
Pemilihan yang bebas dan fair.
5.
Hak pilih yang mencakup semua.
6.
Hak untuk menjadi suatu calon jabatan.
7.
Kebebasaan pengungkapan diri secara lisan dan tulisan.
8.
Informasi yang alternative.
9.
Kebebasaan membentuk asosiasi.

17. B. Macam-macam Demokrasi
Menurut Skalar macam-macam demokrasi dapat dibagi menjadi 5 model diantaranya
sebagai berikut:
a. Demokrasi Liberal, adalah pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan
pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
b.Demokrasi terpimpin, adalah demokrasi dimana para pemimpin percaya bahwa
semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat.
c. Demokrasi Sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan
social dan egaliterianisme
bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan
politik.
d.Demokrasi partisipasi, adalah demokrasi yang menekankan hubungan timbale
balik antara penguasa dan yang dikuasai.
e. Demokrasi konstitusional, adalah demokrasi yang menekankan penegakan aturan
dan ketentuan dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi ini melahirkan
pemerintahan yang kekuasannya dibatasi oleh
konstitusi sehingga pemerintah
tidak dapat betindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pemerintahan
ini membatasi kekuasaannya secara fungsional. Montesque dalam trias politika,
membagi kekuasaan secara fungsional menjadi tiga yaitu legislative, yudikatif dan
eksekutif.
C. Syarat Pemerintahan Demokrasi
Syarat-syarat pemerintahan demokrasi menurut Raymond Gettel sebagai berikut :
a. Bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum(general concert).
b.Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui
referendum yang luas atau melalui pemilu.
c. Kepala Negara dipilih secara langsung atau secara tidak langsung melalui pemilu
dan bertanggung jawab pada dewan legislative

18. d. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar kesederajatan.
e.Jabatan-jabatan pemerintahan harus dapat dipangku oleh segenap lapisan
masyarakat.
Sedangkan A.Appadural merumuskan syarat-syarat bentuk pemerintahan yang
demokratis itu sebagai berikut :
a. Ada kebebasan politik (political liberty) sebagai syarat minimum.
b. Ada kebebasan menyatakan pendapat dan pengakuan kehendak rakyat sebagai
hokum tertinggi
c. Terdapat partisipasi politik, persamaan politik, dan kemungkinan akan pilihan
pemerintahan.
d. Harus terdapat toleransi dan kompromi antarwarganegara.
e. Warga
Negara
harus
diberikan
kelonggaran-kelonggaran
untuk
memeperkembangkan kepribadiannya.
f. Demokrasi memerlukan organisasi yang baik dan pemimpin yang tepat.
(syarat a,b dan c merupakan syarat pokok sedangkan syarat d,e dan f merupakan
syarat tambahan)
D. Syarat Pemerintahan Demokrasi
Syarat-syarat pemerintahan demokrasi menurut Raymond Gettel sebagai berikut :
a. Bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum(general concert).
b.Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui
referendum yang luas atau melalui pemilu.
c.Kepala Negara dipilih secara langsung atau secara tidak langsung melalui pemilu
dan bertanggung jawab pada dewan legislative
d. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar kesederajatan.
e.Jabatan-jabatan pemerintahan harus dapat dipangku oleh segenap lapisan
masyarakat.

19. Sedangkan A.Appadural merumuskan syarat-syarat bentuk pemerintahan yang
demokratis itu sebagai berikut :
a. Ada kebebasan politik (political liberty) sebagai syarat minimum.
b.Ada kebebasan menyatakan pendapat dan pengakuan kehendak rakyat sebagai
hokum tertinggi
c.Terdapat partisipasi politik, persamaan politik, dan kemungkinan akan pilihan
pemerintahan.
d. Harus terdapat toleransi dan kompromi antarwarganegara.
e.Warga
Negara
harus
diberikan
kelonggaran-kelonggaran
untuk
memeperkembangkan kepribadiannya.
f.Demokrasi memerlukan organisasi yang baik dan pemimpin yang tepat.
(syarat a,b dan c merupakan syarat pokok sedangkan syarat d,e dan f merupakan
syarat tambahan)
E. Bentuk-bentuk Demokrasi
Bentuk-bentuk demokrasi dibedakan seperti berikut :
1. Demokrasi dengan system Parlementer
Dalam system ini terjadi hubungan antara Badan Eksekutif dan Legislatif. Dimana
kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut cabinet( dewan
Menteri ). Sedangkan
menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen
(badan legislatif). Suatu aturan akan mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam
penyelenggaraannya.
Kelebihan :
Rakyat
dapat
menjalankan
fungsi
penyelenggaraan pemerintah Negara.
Kekurangan :
pengawasan
dan
peranannya
dalam

20. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil,dimungkinkan karena penghentian di
tengah jalan oleh lembaga legislatif setiap saat sehingga dapat menimbulkan krisi
cabinet dan pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-programnya.
Nilai – nilai Demokrasi
Adapun nilai-nilai demokrasi yang patut dipraktikan dalam kehidupan sebagai
berikut :
a. Penghargaan atas kesamaan
b. Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama
c. Penghargaan atas kebebasan
d. Penghargaan atas perbedaan
Budaya domokrasi adalah kebiasaan berpikir dan berperilaku yang menghargai
dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, baik dalam kehidupan bermasyarakat
maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut :
a.
Menyelesaikan
perselisihan
dengan
damai
dan
secara
melembaga
(institusionalized peaceful settlement of conflict). Dalam alam demokrasi,
perselisihan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar,
Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog untuk
mencapai kompromi, consensus, mufakat. Apabila kompromi tidak dapat
dicapai akan berbahaya, sebab dapat mengundang campur tangan luar dan
memaksakan kehendak dengan kekerasan.
b. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau
tanpa gejolak. Perubahan social terjadi karena factor berikut :
1. Kemajuan Tekologi
2. Kepadatan Penduduk
3. Pola perdagangan

21. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya Terhadap perubahanperubahan tersebut dan mampu Mengendalikan sehingga perubahan yang
terjadi tetap dalam Kondisi damai.
c. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur
(orderly seccession of rulers). Dalam masyarakat demokratis, pergantian
kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan coup d’etat
(perebutan kekuasaan ) dianggap sebagai cara-cara yang tidak wajar.
d. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin (minimum of coercion)
e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity). Untuk
itu, perlu cipta masyarakat yang terbukan dan kebebasan politik yaitu dengan
tersediannya sebagai alternative dalam tindakan politik. Namun demikian,
keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan Negara.
f. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan
merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.
Untuk melaksanakan nila-nilai demokrasi tersebut dibutuhkan lembaga
penyelenggara, seperti berikut :
1. Pemerintah yang bertanggung jawab
2. Suatu DPR sebagai wakil golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan
dalam masyarakat, DPR dipilih dengan pemilu yang bebas dan rahasia atas
dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. DPR ini mengadakan
pengawasan (control) sehingga menjadi oposisi yang konstruktif dan
memungkinkan
penilaian
terhadap
kebijaksanaan
pemerintah
secara
kontinyu.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (system
dwi partai, multi partai). Partai-partai ini menyelnggarakan hubungan yang
kontinyu antara masyarakat dengan pemerintah dan sebagai wadah aspirasi
rakyat.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5.System peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan
mempertahankan keadilan.

22. Unsur-unsur demokrasi
Pada dasarnya demokrasi meliputi unsure-unsur berikut :
a.
Adanya
partisipasi
masyarakata
secara
aktif
dalam
kehidupan
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara
b. Adanya pengakuan akan sepremasi hokum
c. Adanya pengakuan akan kesamaan anatara warga Negara
d. Adanya pengakuan akan supremasi sipil atas militer
e. Adanya kebebasan berekspresi, berbicara, berkumpul,berorganisasi, beragama,
berkeyakinan dan kebebasan mengurus nasib sendiri.
2. Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan (Presidensiil)
Pada sistem ini, hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat
dikatakan tidak ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif
(pemerintah) dan legislatif (badan perwakilan rakyat) ini mengingatkan kita pada
ajaran dari Montesquieu, yang dikenal dengan ajaran Trias Politika.
Menurut ajaran ini masing-masing kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik
fungsi maupun organ-organ yang menyelenggarakannya.
Ketiga kekuasaan tersebut sebagai berikut:
1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau
peraturan.
3) Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan
UU oleh lembaga-lembaga peradilan.
Dalam sistem ini terdapat pemisahan kekuasaan lembaga eksekutif yang terdiri
dari prosedur sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh para menteri.
Menteri tersebut memimpin sebuah lembaga departemen pemerintahan yang
bertanggung jawab kepada presiden. Para menteri tersebut diangkat oleh
presiden. Sistem ini juga dapat disebut sebagai sistem presidensiil. Pada sistem
ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

23. Kelebihan
Adanya kestabilan pemerintahan, karena mereka tidak dapat dibubarkan oleh
parlemen, sehingga pemerintah dapat bekerja dan rnelaksanakan programprogramnya dengan baik.
Kelemahan
Dapat menimbulkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan lemahnya
pengawasan dari rakyat.
3. Demokrasi dengan Sistem Referendum
Dalam pelaksanaan sistem ini, badan legislatif berada dalam pengawasan rakyat.
Dalam melaksanakan pengawasannya sistem ini dilakukan dengan referendum.
Sistem ini dibagi menjadi berikut.
1) Referendum obligatoire (referendum yang wajib)
Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu
undang-undang atau suatu peraturan. Artinya suatu undang-undang dapat
berlaku jika rakyat menyetujuinya lewat referendum.
2) Referendum fakultatif (referendum yang tidak wajib)
Referendum fakultatif adalah referendum yang menentukan berlaku tidaknya
dan perlu tidaknya suatu undang-undang diadakan perubahan. Pada sistem ini
terdapat kelebihan dan kelemahan.
1. Kelebihan
: Rakyat berperan serta dalam pembuatan undang-undang.
2. Kelemahan : Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan tentang undangundang yang baik danbenar serta pembuatan undang-undang sehingga
prosesnya akan berjalan lambat.

24. F. Macam-macam Demokrasi yang Pernah Berlaku di Indonesia
1. Demokrasi Liberal (Tahun 1945-1959)
Demokrasi Liberal lebih sering disebut sebagai Demokrasi
Parlementer, demokrasi ini dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945. Pada sistem ini menteri-menteri
bertanggung jawab kepada parlementer,
Pada sistem ini bentuk negara berubah menjadi RIS dan UUD
1945 berubah menjadi Konstitusi RIS, hal ini berlangsung tanggal 27
Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 saat berlakunya UUDS. .
Penerapan UUDS 1950 tidak bertahan lama, hal ini ditandai dengan
keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita kembali ke UUD 1945. Dengan
kita melaksanakan UUD 1945 tersebut, maka berakhirlah Demokrasi
Liberal.
2. Demokrasi Terpimpin (Tahun1959-196S)
Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juni 1959
yang berbunyi sebagai berikut.
1) Pembubaran Konstituante,
2) Berlakunya kembali UUD 1945.
3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dalam Demokrasi Terpimpin ini menggunakan sistem presidensiil. Dalam
sistem presidensiil ini mempunyai dua hal yang.perlu diingat yaitu:
1) kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan
2) para menteri bertanggung jawab kepada presiden.
3. Demokrasi Pancasila (Tahun 1965-1998)
Demokrasi Pancasila berlaku semenjak lahirnya Orde Baru.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, disemangati, dan
didasari oleh Pancasila.
Dengan kata lain Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi
yang dijiwai kelima sila yang ada dalam Pancasila sebagai berikut.
1) Dilaksanakan dengan rahmatTuhan Yang Maha Esa.
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

25. 3) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
4) Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam
permusyawaratan atau perwakilan.
5) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Periode Demokrasi Pancasila Era Reformasi (Tahun 1998-Sekarang)
Reformasi merupakan reaksi terhadap orde baru yang dianggap
telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita Demokrasi Pancasila. Kita
sebagai warga negara berharap bangsa Indonesia bisa belajar dari
pengalaman sejarah, setiap demokrasi dapat berkembang menjadi lebih baik
dari sebelumnya. Dalam orde ini sering kita sebut juga sebagai orde transisi
demokrasi.
Sukses atau tidaknya sebuah transisi demokrasi sejati terletak
pada faktor berikut.
1) Komposisi elite politik.
2) Desain institusi politik.
3) Budaya politik.
4) Peranmasyarakatmadani.
Adapun ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan demokrasi lain
adalah bahwa Demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek formal,
materiil, kaidah atau normatif, tujuan atau optimatif, organisasi, dan aspek
sernangat atau kejiwaan.
Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.
1) Aspek formal, yakni menunjukkan segi proses dan cara partisipasi rakyat
dalam penyelenggaraan negara, yang kesemuanya itu telah diatur oleh
undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
2) Aspek materiil, yaitu segi gambaran manusia yang menegaskan
pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan
memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara dan masyarakat
bangsa-bangsa.
3) Aspek kaidah atau normatif yang berarti bahwa Demokrasi Pancasila
mengandung seperangkat ( norma (kaidah) yang menjadi pembimbing

26. dan aturan dalam bertingkah laku yang mengikat negara dan warga
negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta
wewenangnya.
4) Aspek tujuan atau optatif yaitu menunjukkan keinginan atau tujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara
kesejahteraan, negara bangsa, dan negara berkebudayaan.
5) Aspek organisasi yang menggambarkan perwujudan Demokrasi Pancasila
dalam bentuk organisasi pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
6) Aspek semangat atau kejiwaan yaitu bahwa Demokrasi Pancasila
memerlukan warga negara Indonesia yang berkepribadian peka terhadap
hak dan kewajibannya, berbudi pekerti luhur, dan tekun serta berjiwa
pengabdian.
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan terhadap
bangsa Indonesia, oleh karenanya kita harus menerapkan Demokrasi
Pancasila dengan murni dan konsekuen.
Dengan melaksanakan demokrasi tersebut kita berharap dan
berusaha untuk :
1) diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa,
2) sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab,
3) menjaga persatuan dan kesatuan,
4) mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan
5) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

27. BAB III
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu berbenah diri. Pemerintah
Indonesia telah berusaha membenahi sistem yang telah dengan landasan untuk
mengedepankan kepentingan rakyat. Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik
masyarakat. Sehingga masyarakat dapat sadar dengan pentingnya berdemokrasi, menghargai
pendapat, kebersamaan dalam menghadapai sesuatu. Manusia yang baik tidak akan
melakukan kesalahan yang pernah dilakukan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintahan yang demokrasi adalah
pemerintahan yang bersumber pada rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat yang diwakili oleh
pemipin, atau lemaga negara yang independen dan berada pada peringkat yang sejajar satu
sama lain. Lembaga Negara tersebut memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan hak-hak rakyat.

28. DAFTAR PUSTAKA
1.
http://www.google.com/
2.
Yuniarto, Djoko. 2008. Kewarganegaraan. Jakarta : Bumi Aksara.
3.
Juoro, Umar. 2007.Ilmu politik. Jakarta : CIDS
4.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/1246744.htm.
6. Abraham Panumbangan (mahasiswa fisipol UMY).Masih perlu waktu. www.kr.co.id edisi
Jum’at, 15 Juli 2005
7. Hasan Shadily, dkk.1973. Ensiklopedi Umum . Jakarta: Yayasan Dana Buku Franklin
Jakarta.
8. M. Ma’ruf (Mentri Dalam Negeri).Optimisme hadapi pilkada langsung. www.kompas.com
edisi selasa, 22 Februari 2005
9. Redaksi Kompas. APBN-P 2005 Bantu Rp 464,9 Miliar . www.kompas.com edisi Rabu, 30
Maret 2005