SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
PEMERIKSAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA
Oleh Rizky P Aditya
PENGAWASAN NORMA
KESEHATAN KERJA
Peraturan Perundangan
Yang Terkait
 Undang-undang No. 1 tahun 1970
 Undang-undang No. 13 tahun 2003
 Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980
 Permennakertrans No. Per. 01/Men/1981
 Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
Pengertian
1. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja
(awal)
• Sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk
melakukan pekerjaan.
2. Pemeriksaan kesehatan berkala
(periodik)
• Setelah tenaga kerja bekerja
3. Pemeriksaan kesehatan khusus
• Terhadap tenaga kerja tertentu
• Terhadap tenaga kerja dengan kondisis tertentu
 Pemeriksaan kesehatan purna bakti
• Dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum TK memasuki
masa pensiun.
Tujuan Umum
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
1. Menilai kemampuan Tenaga Kerja
melaksanakan pekerjaan tertentu, ditinjau
dari aspek kesehatannya;
2. Mendeteksi gangguan kesehatan yang
berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan
kerja;
3. Identifikasi/deteksi dini penyakit akibat kerja.
Tujuan Pemeriksaan Kesehatan TK
1. Rikes awal (sebelum kerja) :
• Tenaga Kerja yang diterima sehat
• Tidak mempunyai penyakit menular
• Cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan
2. Rikes berkala (periodik) :
• Mempertahankan derajat kesehatan Tenaga Kerja
• Menilai kemungkinan pengaruh dari pekerjaan
• Untuk pengendalian Lingkungan kerja
3. Rikes khusus :
• Menilai adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu.
• Menilai terhadap Tenaga Kerja atau golongan
Tenaga Kerja tertentu
Mekanisme
Pemeriksaan Kesehatan TK
 Dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan
tenaga kerja.
 Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja
membuat rencana pemeriksaan.
 Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
harus membuat laporan tentang kegiatan
pemeriksaannya.
Waktu
Pemeriksaan Kesehatan TK
1.Rikes awal dilakukan sebelum seorang
tenaga kerja bekerja atau pindah tempat
kerja.
2.Rikes berkala dilakukan minimal 1 tahun
sekali.
3.Rikes khusus dilakukan pada saat/kondisi
tertentu
 Rikes purna bakti dilakukan 3 bulan
sebelum pensiun/berhenti bekerja.
Pelaksanaan
Pemeriksaan Kesehatan Awal
A. Anamnesa Umum :
- riwayat penyakit
- riwayat pekerjaan
- kecelakaan yang pernah diderita
- umur
- pendidikan
- keadaan keluarga dan lain-lain.
B. Anamnesa Khusus Penyakit
• Alergi
• Epilepsi
• Kelaianan jantung
• Tekanan darah (tinggi/rendah)
• TBC
• Kencing manis
• Asma, bronchitis, pneumonia
• Gangguan jiwa
• Penyakit kulit
Anamnesa Khusus Penyakit
(Lanjutan)
• Penyakit pendengaran
• Penyakit pinggang
• Penyakit kelainan pada kaki
• Hernia
• Hepatitis/penyakit hati
• Ulkus peptikum
• Anemia
• Tumor
• dan lain-lain.
C. Pemeriksaan Klinis
1. Mental (keadaan kesadaran, sikap dan tingkah laku,
kontak mental, perhatian, inisiatif, intelegensia dan
proses berfikir)
2. pemeriksaan fisik (fisik diagnostik dari seluruh bagian
badan dengan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi,
TD, nadi, pernafasan, TB, BB, Tajam Penglihatan,
pendengaran, perabaan, reflek, kesegaran jasmani).
3. Pemeriksaan Laboratorium (darah, urine, faeces).
4. Pemeriksaan khusus (dikaitkan dengan jenis
pekerjaan yang akan dikerjakannya, misalnya; Rongent
dada, alergi test, spirometri test, E.C.G., buta warna dan
lain-lain).
Hasil Pemeriksaan Kesehatan TK Awal
1. Sehat (tidak didapat kelainan) boleh bekerja
tanpa syarat :
 boleh bekerja berat
 boleh bekerja ringan
 boleh bekerja diperbagai bagian
2. Menderita sakit/ada kelainan :
 boleh bekerja pada kondisi kerja tertentu
 ditolak untuk bekerja
 ditolak permanen (tetap) atau ditolak sementara
menunggu proses pengobatan
A. Anamnesa (interview)
1. Nama
2. Umur
3. Jenis kelamin
4. Unit kerja
5. Lama kerja
6. Gambaran tentang : yang dikerjakan, faktor bahaya
di lingkungan kerja, keluhan yang diderita, kondisi
kesehatan yang dirasakan dll.
Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
Kerja Berkala, Khusus & Purna Bakti
B. Pemeriksaan klinis
1. Pemeriksaan mental (Gangguan mental dan
penyakit jiwa.
2. Pemeriksaan fisik (Pemeriksaan fisik diagnostik)
3. Pemeriksaan laboratorium darah dan urin rutin
4. Pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan
keluhan/gangguan kesehatan (spirometri test,
audiogram, pemeriksaan fungsi organ khusus,
pemeriksaan laboratorium khusus/biological
monitoring).
Data Pendukung Pembuatan Analisa Hasil
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
1. Data kesehatan awal
2. Hasil pemeriksaan kesehatan
sebelumnya
3. Pemeriksaan penunjang
4. Data lingkungan kerja
5. Statistik kesehatan kerja
Hasil Rikes berkala, khusus dan purna
bakti
1. Sehat
2. Sakit :
 penyakit umum
 penyakit akibat kerja
 diduga penyakit akibat kerja
3. Jika ditemukan PAK harus diberikan saran-
saran pengendalian.
PAK (Permen No. 1/1981)
Hasil pemriks
berkala/Pemriks
khusus
Pengurus/badan
penyelengara
(yg ditunjuk)
Melaporkan secara
tertulis
(2X24 jam) setelah
didiagnosa
Dirjen binwasnaker
Jika terdpt keraguan dr Dokter
pemeriksa, maka :
• Depnaker (Peg. Pawas dan dokter
penasehat yg ditunjuk
mendiagnosa kembali
• Balai/Pusat Hiperkes membina
diagnosa tersebut
Kepmenaker 333/89 ttg
diagnosis dan pelaporan PAK,
diagnosis didukung oleh dokter
pemeriksa, meliputi pemeriksaan
klinis, pemeriksaan kondisi
pekerjaan dan lingkungan
Hak Tenaga Kerja
Cacat/PAK
a. Pengangkutan dr TKP ke RS terdekat atau ke rmh
b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
c. Biaya pemakaman
(Santunan berupa uang)
a. STMB sbg pengganti upah
b. Cacad sbgn utk selama-2nya
c. Cacad Total utk selama-2nya
Janda/duda/anak
(tanggungan)
Saudara
sedarah
Ahli waris
yg ditjk TK
Pengusaha/
Pihak lain
d. Kematian
Dilarang melakukan PHK
ps 153 ayat 1 huruf j, UU No. 13 Th 2003 :
 pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap,
sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit
karena hubungan kerja yang menurut surat
keterangan dokter jangka waktu
penyembuhanya belum dapat dipastikan
Ps 172 UU No. 13 Th 2003 :
 Pekerja/buruh yang mengalami sakit
berkepanjangan, mengalami cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah melampaui batas 12
bulan dapat mengajukan PHK dan diberikan
uang pesangon
PHK THD TENAGA KERJA
MENGALAMI CACAT AKIBAT KECELAKAAN KERJA

More Related Content

Similar to PEMERIKSAAN RUTIN KESEHATAN TENAGA KERJA.ppt

Pelayanan_Kesehatan_Kerja-tatap_muka3.pptx
Pelayanan_Kesehatan_Kerja-tatap_muka3.pptxPelayanan_Kesehatan_Kerja-tatap_muka3.pptx
Pelayanan_Kesehatan_Kerja-tatap_muka3.pptx
TriAyuWd
 
handout suplemen anamnesis blok 3.pptx
handout suplemen anamnesis blok 3.pptxhandout suplemen anamnesis blok 3.pptx
handout suplemen anamnesis blok 3.pptx
EggaAndini
 
keperawatan-kesehatan-kerja bagi pekerja.pptx
keperawatan-kesehatan-kerja bagi pekerja.pptxkeperawatan-kesehatan-kerja bagi pekerja.pptx
keperawatan-kesehatan-kerja bagi pekerja.pptx
yuni117971
 
7 langkah diagnosis paru kerja-1.pptx
7 langkah diagnosis paru kerja-1.pptx7 langkah diagnosis paru kerja-1.pptx
7 langkah diagnosis paru kerja-1.pptx
peter269806
 

Similar to PEMERIKSAAN RUTIN KESEHATAN TENAGA KERJA.ppt (20)

Pemeriksaan cjh
Pemeriksaan cjhPemeriksaan cjh
Pemeriksaan cjh
 
PENYAKIT AKIBAT KERJA.pdf
PENYAKIT AKIBAT KERJA.pdfPENYAKIT AKIBAT KERJA.pdf
PENYAKIT AKIBAT KERJA.pdf
 
KDTK Kelas 11 Pemeriksaan Fisik Pasin Indipidu
KDTK Kelas 11 Pemeriksaan Fisik Pasin IndipiduKDTK Kelas 11 Pemeriksaan Fisik Pasin Indipidu
KDTK Kelas 11 Pemeriksaan Fisik Pasin Indipidu
 
Pelayanan_Kesehatan_Kerja-tatap_muka3.pptx
Pelayanan_Kesehatan_Kerja-tatap_muka3.pptxPelayanan_Kesehatan_Kerja-tatap_muka3.pptx
Pelayanan_Kesehatan_Kerja-tatap_muka3.pptx
 
Konsep Penyakit-Penyakit Akibat Kerja.pptx
Konsep Penyakit-Penyakit Akibat Kerja.pptxKonsep Penyakit-Penyakit Akibat Kerja.pptx
Konsep Penyakit-Penyakit Akibat Kerja.pptx
 
handout suplemen anamnesis blok 3.pptx
handout suplemen anamnesis blok 3.pptxhandout suplemen anamnesis blok 3.pptx
handout suplemen anamnesis blok 3.pptx
 
keperawatan-kesehatan-kerja bagi pekerja.pptx
keperawatan-kesehatan-kerja bagi pekerja.pptxkeperawatan-kesehatan-kerja bagi pekerja.pptx
keperawatan-kesehatan-kerja bagi pekerja.pptx
 
EDIT Essensial.pptx
EDIT Essensial.pptxEDIT Essensial.pptx
EDIT Essensial.pptx
 
7 langkah diagnosis paru kerja-1.pptx
7 langkah diagnosis paru kerja-1.pptx7 langkah diagnosis paru kerja-1.pptx
7 langkah diagnosis paru kerja-1.pptx
 
Pengawasan Kesehatan Kerja
Pengawasan Kesehatan KerjaPengawasan Kesehatan Kerja
Pengawasan Kesehatan Kerja
 
Kb 1
Kb 1Kb 1
Kb 1
 
Macro 2 AKBID YKN CABANG RAHA
Macro 2 AKBID YKN CABANG RAHA Macro 2 AKBID YKN CABANG RAHA
Macro 2 AKBID YKN CABANG RAHA
 
Macro 2
Macro 2Macro 2
Macro 2
 
Perioperative
PerioperativePerioperative
Perioperative
 
Perioperative
PerioperativePerioperative
Perioperative
 
Anamnesis dr Denny FKIK UMY 2021.ppt
Anamnesis dr Denny FKIK UMY  2021.pptAnamnesis dr Denny FKIK UMY  2021.ppt
Anamnesis dr Denny FKIK UMY 2021.ppt
 
Sistematika Pemeriksaan Fisik...........ppt
Sistematika Pemeriksaan Fisik...........pptSistematika Pemeriksaan Fisik...........ppt
Sistematika Pemeriksaan Fisik...........ppt
 
Atrial Fibrilasi.doc
Atrial Fibrilasi.docAtrial Fibrilasi.doc
Atrial Fibrilasi.doc
 
Pemeriksaan fisik 1
Pemeriksaan fisik 1Pemeriksaan fisik 1
Pemeriksaan fisik 1
 
Pemeriksaan Fisik pada Ibu dan Anak
Pemeriksaan Fisik pada Ibu dan AnakPemeriksaan Fisik pada Ibu dan Anak
Pemeriksaan Fisik pada Ibu dan Anak
 

Recently uploaded

02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
gulieglue
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (10)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 

PEMERIKSAAN RUTIN KESEHATAN TENAGA KERJA.ppt

  • 1. PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA Oleh Rizky P Aditya PENGAWASAN NORMA KESEHATAN KERJA
  • 2. Peraturan Perundangan Yang Terkait  Undang-undang No. 1 tahun 1970  Undang-undang No. 13 tahun 2003  Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980  Permennakertrans No. Per. 01/Men/1981  Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
  • 3. Pengertian 1. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja (awal) • Sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. 2. Pemeriksaan kesehatan berkala (periodik) • Setelah tenaga kerja bekerja 3. Pemeriksaan kesehatan khusus • Terhadap tenaga kerja tertentu • Terhadap tenaga kerja dengan kondisis tertentu  Pemeriksaan kesehatan purna bakti • Dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum TK memasuki masa pensiun.
  • 4. Tujuan Umum Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja 1. Menilai kemampuan Tenaga Kerja melaksanakan pekerjaan tertentu, ditinjau dari aspek kesehatannya; 2. Mendeteksi gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja; 3. Identifikasi/deteksi dini penyakit akibat kerja.
  • 5. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan TK 1. Rikes awal (sebelum kerja) : • Tenaga Kerja yang diterima sehat • Tidak mempunyai penyakit menular • Cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan 2. Rikes berkala (periodik) : • Mempertahankan derajat kesehatan Tenaga Kerja • Menilai kemungkinan pengaruh dari pekerjaan • Untuk pengendalian Lingkungan kerja 3. Rikes khusus : • Menilai adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu. • Menilai terhadap Tenaga Kerja atau golongan Tenaga Kerja tertentu
  • 6. Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan TK  Dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja.  Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja membuat rencana pemeriksaan.  Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja harus membuat laporan tentang kegiatan pemeriksaannya.
  • 7. Waktu Pemeriksaan Kesehatan TK 1.Rikes awal dilakukan sebelum seorang tenaga kerja bekerja atau pindah tempat kerja. 2.Rikes berkala dilakukan minimal 1 tahun sekali. 3.Rikes khusus dilakukan pada saat/kondisi tertentu  Rikes purna bakti dilakukan 3 bulan sebelum pensiun/berhenti bekerja.
  • 8. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Awal A. Anamnesa Umum : - riwayat penyakit - riwayat pekerjaan - kecelakaan yang pernah diderita - umur - pendidikan - keadaan keluarga dan lain-lain.
  • 9. B. Anamnesa Khusus Penyakit • Alergi • Epilepsi • Kelaianan jantung • Tekanan darah (tinggi/rendah) • TBC • Kencing manis • Asma, bronchitis, pneumonia • Gangguan jiwa • Penyakit kulit
  • 10. Anamnesa Khusus Penyakit (Lanjutan) • Penyakit pendengaran • Penyakit pinggang • Penyakit kelainan pada kaki • Hernia • Hepatitis/penyakit hati • Ulkus peptikum • Anemia • Tumor • dan lain-lain.
  • 11. C. Pemeriksaan Klinis 1. Mental (keadaan kesadaran, sikap dan tingkah laku, kontak mental, perhatian, inisiatif, intelegensia dan proses berfikir) 2. pemeriksaan fisik (fisik diagnostik dari seluruh bagian badan dengan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi, TD, nadi, pernafasan, TB, BB, Tajam Penglihatan, pendengaran, perabaan, reflek, kesegaran jasmani). 3. Pemeriksaan Laboratorium (darah, urine, faeces). 4. Pemeriksaan khusus (dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakannya, misalnya; Rongent dada, alergi test, spirometri test, E.C.G., buta warna dan lain-lain).
  • 12. Hasil Pemeriksaan Kesehatan TK Awal 1. Sehat (tidak didapat kelainan) boleh bekerja tanpa syarat :  boleh bekerja berat  boleh bekerja ringan  boleh bekerja diperbagai bagian 2. Menderita sakit/ada kelainan :  boleh bekerja pada kondisi kerja tertentu  ditolak untuk bekerja  ditolak permanen (tetap) atau ditolak sementara menunggu proses pengobatan
  • 13. A. Anamnesa (interview) 1. Nama 2. Umur 3. Jenis kelamin 4. Unit kerja 5. Lama kerja 6. Gambaran tentang : yang dikerjakan, faktor bahaya di lingkungan kerja, keluhan yang diderita, kondisi kesehatan yang dirasakan dll. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Berkala, Khusus & Purna Bakti
  • 14. B. Pemeriksaan klinis 1. Pemeriksaan mental (Gangguan mental dan penyakit jiwa. 2. Pemeriksaan fisik (Pemeriksaan fisik diagnostik) 3. Pemeriksaan laboratorium darah dan urin rutin 4. Pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan keluhan/gangguan kesehatan (spirometri test, audiogram, pemeriksaan fungsi organ khusus, pemeriksaan laboratorium khusus/biological monitoring).
  • 15. Data Pendukung Pembuatan Analisa Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja 1. Data kesehatan awal 2. Hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya 3. Pemeriksaan penunjang 4. Data lingkungan kerja 5. Statistik kesehatan kerja
  • 16. Hasil Rikes berkala, khusus dan purna bakti 1. Sehat 2. Sakit :  penyakit umum  penyakit akibat kerja  diduga penyakit akibat kerja 3. Jika ditemukan PAK harus diberikan saran- saran pengendalian.
  • 17. PAK (Permen No. 1/1981) Hasil pemriks berkala/Pemriks khusus Pengurus/badan penyelengara (yg ditunjuk) Melaporkan secara tertulis (2X24 jam) setelah didiagnosa Dirjen binwasnaker Jika terdpt keraguan dr Dokter pemeriksa, maka : • Depnaker (Peg. Pawas dan dokter penasehat yg ditunjuk mendiagnosa kembali • Balai/Pusat Hiperkes membina diagnosa tersebut Kepmenaker 333/89 ttg diagnosis dan pelaporan PAK, diagnosis didukung oleh dokter pemeriksa, meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan kondisi pekerjaan dan lingkungan
  • 18.
  • 19. Hak Tenaga Kerja Cacat/PAK a. Pengangkutan dr TKP ke RS terdekat atau ke rmh b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS c. Biaya pemakaman (Santunan berupa uang) a. STMB sbg pengganti upah b. Cacad sbgn utk selama-2nya c. Cacad Total utk selama-2nya Janda/duda/anak (tanggungan) Saudara sedarah Ahli waris yg ditjk TK Pengusaha/ Pihak lain d. Kematian
  • 20. Dilarang melakukan PHK ps 153 ayat 1 huruf j, UU No. 13 Th 2003 :  pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhanya belum dapat dipastikan
  • 21. Ps 172 UU No. 13 Th 2003 :  Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan PHK dan diberikan uang pesangon PHK THD TENAGA KERJA MENGALAMI CACAT AKIBAT KECELAKAAN KERJA