Reforma agraria solusi perubahan iklim ditampilkan pada kongres nasional koalisi pemuda hijau indonesia ke 5 di semarang jawa tengah

1. PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN REFORMA AGRARIA
SEBAGAI SOLUSI PERUBAHAN IKLIM
OLEH :
SAMTA PRAYITNA, A.PTNH, MH
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

2. Berdasarkan RPJMN dimana visi Pembangunan Nasional 2014-2019
adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut akan dijalankan melalui tujuh
misi dan Sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita.
NAWA CITA - 5:
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA
INDONESIA
PROGRAM INDONESIA SEHAT DAN INDONESIA SEJAHTERA.
PEMEGANG KKS (KARTU KELUARGA SEJAHTERA) DIBEBASKAN
DARI PNBP DAN BPHTB.
MENDORONG LAND REFORM (REFORMASI AGRARIA) DAN
PROGRAM KEPEMILIKAN TANAH SELUAS 9 JUTA HEKTAR
NAWA CITA
2

3. Dasar Hukum REFORMA AGRARIA (RA)
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah
dan Pemberian Ganti Kerugian
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019
6. Rancangan Peraturan Presiden tentang REFORMAAGRARIA
7. Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah
Masyarakat dalam Kawasan Hutan

4. BPN
± 1960 ± 1980
± 1990 ± 2000 Dst
ILUSTRASI

5. Tahun 1960-an Tahun 1980-an
Tahun 1990-an Tahun 2000-an

7. 7

8. 8

9. Tujuan RA
Mengurangi ketimpangan
penguasaan dan pemilikan
tanah
Menciptakan sumber-sumber
kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat
yang berbasis agraria
Menciptakan lapangan kerja
untuk mengurangi kemiskinan
Memperbaiki akses
masyarakat kepada sumber
ekonomi
Meningkatkan ketahanan dan
kedaulatan pangan
Memperbaiki dan menjaga
kualitas lingkungan hidup
serta menangani dan
menyelesaikan konflik agraria
1 2 3
4 5 6

10. PROGRAM PERTANAHAN DI RPJMN YANG BERTUJUAN TERCAPAINYA RA
kepastian
hukum hak
atas tanah
• Targetnya hingga tahun 2019, tercapainya kepastian hukum di atas 23,21 juta hektar bidang tanah
dengan menerbitkan 25 juta sertifikat dalam rangka legalisasi asset.
ketersediaan
tanah bagi
kepentingan
umum
• untuk proyek-proyek infrastruktur. Mulai dari pembangkit listrik 35.000 MW, jalan tol sepanjang 7.338
km, 24 bandar udara, jalur kereta api sepanjang 3.258 km, 24 pelabuhan laut, 5 juta unit rumah untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 12 Kawasan Ekonomi Khusus, 15 Kawasan Industri, 78 unit
stasiun Bahan Bakar Gas (BBG), 2 kilang minyak, dan pembangunan 65 waduk.
standarisasi
juru ukur
bersertifikat
• peningkatan pelayanan pertanahan dengan mengadakan program standarisasi terhadap juru ukur
bersertifikat yang akan bekerja di bawah pengawasan BPN untuk mempercepat proses pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Indonesia
Tanah Objek
RA (TORA)
• TORA dicanangkan seluas 9 juta HA yang terdiri 4,5 juta HA untuk legalisasi aset dan 4,5 juta untuk
redistribusi lahan. Legalisasi aset terdiri dari 0,6 juta HA tanah transmigrasi yang belum bersertifikat
dan 3,9 juta HA tanah untuk legalisasi aset masyarakat. untuk redistribusi lahan, terdiri dari 0,4 juta
HA tanah terlantar dan 4,1 juta HA tanah pelepasan kawasan hutan.

11. 11
Reforma
Agraria
Asset
Reform
Access
Reform
Penataan kembali
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan
sumberdaya agraria
dalam rangka mencapai
kepastian dan
perlindungan hukum
serta keadilan dan
kemakmuran bagi
seluruh rakyat
Indonesia.
Penataan kembali
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
berdasarkan hukum
dan peraturan
perundangan
pertanahan
Proses penyediaan
akses bagi
penerima manfaat
terhadap sumber-
sumber ekonomi
sehingga dapat
memanfaatkan
tanahnya sebagai
sumber kehidupan
yang
memakmurkan
KONSEP RA

12. A. TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM
B. TANAH ABSENTEE
C. TANAH SWAPRAJA
D. TANAH NEGARA LAINNYA
OBYEK REDISTRIBUSI TANAH MENURUT PP NOMOR 224
TAHUN 1961 UNTUK TORA
OBYEK
REDISTRIBUSI TANAH

13. LEGALISASI
AKSES
ASET
ORGANISASI
GAPOKTAN/GEMARA
INFRASTRUKTUR
PEMKAB SMRNG
PENYULUHAN/PENDIDIKAN
DISTANBUN/PERINDAGKOP
PENYEDIAAN MODAL
BPN/BRI/BANK JATENG
PEMASARAN/TATA NIAGA
PT. SIDOMUNCUL/PT. SARI
HUSADA
PRONA/PRODA

14. TANAH NEGARA LAINNYA MENURUT
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2002
14
TANAH NEGARA
LAINNYA
Tanah Negara
Bebas
Tanah-Tanah
Bekas Hak
Erfpacht
Tanah-Tanah
Bekas Hak
Adat/Ulayat
Tanah-Tanah
Bekas Gogolan
Tanah-tanah Kehutanan
yang telah digarap/
dikerjakan oleh rakyat
dan telah dilepaskan
haknya oleh instansi
yang bersangkutan
Tanah-tanah Bekas
HGU yang telah
berakhir dan tidak
diperpanjang oleh
pemegang Hak

15. PENEGASAN SEBAGAI
TANAH NEGARA
• Tanah kelebihan maksimam, Tanah Absentee, tanah Swapraja, tahah
bekas hak Barat,Tanah gogolan, tanah bekas adat atau ulayat.
• Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlaku dan tidak
diperpanjang haknya.
• Tanah HGU yang penggunaan tanahnya melebihi dari luas Sertifikat
dan yang melebihi sesuai surat keputusan pemberian Haknya.
• Tanah terlantar
• Tanah timbul
• Lahan transmigrasi
PENETAPAN TORA LAHAN OBJEK REFORMASI AGRARIA
PELEPASAN KAWASAN HUTAN (4,1 JUTA Ha)
• Tanah atau kawasan hutan yang sudah digunakan oleh masyarakat
baik berupa pemukiman, sawah, ladang, dan kebun, serta fasilitas
umum/sosial.
• Kawasan hutan yang dicadangkan untuk kebun rakyat (20% plasma),
sawah, dan transmigrasi
KAWASAN HUTAN KARENA PERUBAHAN TATA RUANG (6,9 Juta Ha)
• Tanah yang diperoleh dari pengeluaran Hak Guna Usaha yang diubah
menjadi Hak Guna Bangunan karena penyesuaian tata ruang.
• Tanah hasil penyelesaian konflik.
• Tanah bekas tambang yang telah direklamasi diluar kawasan hutan.
• Tanah-tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas
tanah untuk tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk
tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan, tanah hasil konsolidasi
yang subyeknya memenuhi kriteria RA, dan sisa tanah sumbangan
tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan
Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada
pemerintah sebagai TORA.
PELEPASAN KAWASAN
HUTAN NEGARA
PELEPASAN OLEH
PEMEGANG HAK DAN
DITEGASKAN MENJADI
TANAH NEGARA
OBYEK TORA
15

16. SKEMA RA DALAM RPJM
RA
(9 Juta Ha)
LEGALISASI ASET
(4,5 Juta Ha)
REDISTRIBUSI TANAH
(4,5 Juta Ha)
HGU Habis dan
Tanah Terlantar
(0,4 Juta Ha)
Pelepasan
Kawasan Hutan
(4,1 Juta Ha)
Tanah
Transmigrasi
yang Belum
Bersertipikat
(0,6 Juta Ha)
Legalisasi Aset
(3,9 Juta Ha)

17. IMPLEMENTASI DAN KREATIFITAS MENCARI OBYEK TORA
RA
REDISTRIBUSI TANAH
(4,5 Juta Ha)
Pelepasan
Kawasan
Hutan
(4,1 Juta Ha)
HGU Habis
dan Tanah
Terlantar
(0,4 Juta Ha)
TANAH NEGARA
LAINNYA
Transmigrasi
0,6 juta Ha
Tanah Timbul,
bekas tambang
di luar kawasan
hutan
Hasil
Penyelesaian
Konflik
Hutan
Lindung/
Hutan
Produksi
6,9 juta Ha
yang sudah
ada SK
pelepasan
kawasan
karena
perubahan
tata ruang
12,7 juta Ha
untuk Hutan
Sosial

18. Alur Proses Identifikasi TORA dari Bawah
Potensi Tanah Obyek RA (TORA) di lapangan dan calon subyek
penerima manfaat RA
Masyarakat Desa
1
Pemerintah Desa
Kantor Pertanahan KabupatenPemerintah Kabupaten2
Kanwil ATR/BPN ProvinsiPemerintah Provinsi3
4
Pemerintah Pusat
(Kementerian ATR/BPN, dan K/L Lainnya)
CATATAN: Untuk memastikan
identifikasi dan verifikasi
data/informasi potensi TORA
dan subyek penerima manfaat
RA dilakukan menyeluruh
mulai dari
bawah (desa, kab/kota,
provinsi hingga pusat)

19. 19
KEGIATAN KERJASAMA KANWIL BPN PROV JATENG DENGAN PT. DJARUM
Melihat Kritisnya lahan di Desa Mlandi Kabupaten Wonosobo,
maka Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah mencoba membantu
pengembalian kawasan pada fungsinya dengan menanam bibit
kopi sebanyak 3000 pohon (terrealisasi 1000 bidang)
bekerjasama dengan PT. Djarum yang sebelumnya berupa
tanaman sayuran.

20. • Tidak semua obyek TORA terhubung dengan subyek RA. Karena praktis redistribusi tanah hanya akan
terjadi di kaw. perkebunan dan kaw. hutan. Di luar itu potensi keterhubunganya hanya sertipikasi tanah.
Sehingga redistribusi aset hanya akan terjadi jika sertipikat tanah bisa dijadikan jaminan di bank untuk
mendapatkan pinjaman modal.
• Berarti Rancangan Perpres RA perlu menambahkan sumber TORA di luar perkebunan dan hutan, seperti
tanah timbul, tanah pasca tambang, eks Hak Guna Bangunan, dll untuk kemudian dijadikan Tanah
Negara yang bisa diredistribusikan kepada subyek RA yaitu masyarakat miskin yang membutuhkan tanah.
Dilihat dari segi
keterhubungan antara TORA
dengan subyek RA yaitu
petani kecil, buruh tani, petani
penggarap, nelayan kecil,
nelayan tradisional, nelayan
penggarap, pembudidaya ikan
kecil, dan masyarat
berpenghasilan rendah.
• Seharusnya sasaran RA adalah ketimpangan dalam pemilikan penguasaan tanah, dimana digambarkan
melalui frasa “sedikit orang menguasai banyak tanah dan banyak orang menguasai sedikit tanah.“
• Menurut UUPA 1960, untuk tidak mengganggu kepentingan umum, maka tanah melebih batas max
dilarang. Tanah yg melebihi batas max diambil oleh negara dengan ganti rugi untuk diredistribusikan kpd
masy yang membutuhkan. Untuk lahan pertanian,sudah ada aturan pembatasannya, yaitu UU No. 56 Prp
1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian Artinya Pemerintah harus mengatur batas max dan batas
min kepemilikan tanah, dan Rancangan Perpres RA menjadikan tanah kelebihan batas max menjadi
sumber TORA
dilihat dari sudut pandang
mengatasi ketimpangan
• Seharusnya pendataan TORA tidak mengejar targer 9 juta ha. Tetapi pendataan TORA di seluruh wilayah
Indonesia dalam rangka merealisasikan kewajiban Pemerintah dan Pemda memberikan jaminan luas
lahan pertanian untuk petani dan dukungan lahan untuk pembudidaya ikan sebagaimana diatur di dalam
UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta UU 6/2016 tentang Perlindungan
Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
• Artinya Perpres RA harus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kedua undang-undang tersebut.
dari sudut pandang
kedaulatan pangan
• Dalam konteks ini, maka angka target luasan TORA dan Perhutanan Sosial menjadi tidak relevan jika
tidak berada di lokasi konflik agraria. Perpres RA harus bisa menjawab pertanyaan apakah TORA yang
berasal dari eks HGU dan pelepasan kawasan hutan ada di lokasi konflik agraria?
• Apakah lokasinya di desa-desa yang masuk di HGU perusahaan perkebunan dan kawasan hutan ? Apakah
Perhutanan Sosial menjawab permasalahan tenurial atau klaim kepemilikan tanah di hutan?
dari sudut pandang
penyelesaian konflik agraria