More Related Content
Similar to [SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
Similar to [SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
- 1. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA, 1 APRIL 2021
- 2. PENERBITAN KKPR PKKPR PENEGASAN STATUS DAN REKOMENDASI PENGUASAAN TANAH TIMBUL PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PENYELESAIAN ADM PERTANAHAN RKKPR KEGIATAN BERUSAHA KEGIATAN NONBERUSAHA KEGIATAN BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL PELAKU USAHA NON UMK MASYARAKAT PP 21/2021 Pasal 140 Ayat (3) PP 16 Tahun 2004 Pasal 12 Permen ATR/ KaBPN Nomor 17/2016 Pasal 15 dan Pasal 16 PP 16/2004 Pasal 23 Pp 38/2007 Pasal 2 ayat (4) i Perpres 59/2019 PP 16 Tahun 2004 Pasal 10 PP 21/2021 Pasal 108 Ayat (3) PP 21/2021 Pasal 124 Ayat (3) REKOMENDASI TANAH TIMBUL Pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, KEBIJAKAN PENGGUNAAN TANAH, ALIH FUNGSI LAHAN Pertimbangan dalam Pemeriksaan tanah WNI Badan Hukum LINGKUP LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN 1
- 3. Perizinan Berusaha berbasis Risiko: ▪ Kegiatan bersifat strategis nasional ▪ HPL Bank Tanah ▪ Kawasan/tanah yang akan diberikan HPL untuk kegiatan strategis nasional UMK Non UMK Kegiatan Berusaha dapat dijalankan Apakah RDTR tersedia? Konfirmasi KKPR (by system) Persetujuan KKPR (by system) Penilaian berdasarkan asas penataan ruang dan PTP Rekomendasi KKPR (diterbitkan melalui OSS) Skala usaha Koordinat lokasi Kebutuhan luas lahan Informasi penguasaan tanah KBLI 5 digit – risiko usaha RDTR INTERAKTIF Penilaian KKPR (otomatis sistem) Pengecekan RTR & PTP** untuk Persetujuan KKPR (sementara manual) GISTARU Satupeta. KKP Pelaku usaha menginput rencana usaha RTRWN RTR KSN RTRWP RTRWK (RTRL, RZ KAW, RZ KSN/T, RZWP3K) ▪ Risiko rendah: NIB sebagai legalitas ▪ Risiko menengah rendah: NIB + sertifikat standar (self declare) ▪ Risiko menengah tinggi: NIB + sertifikat standar ▪ Risiko tinggi: NIB + Izin Cek Lokasi GISTARU Satupeta.KKP Cek Risiko • KBLI-Risiko • NSPK Standar • Negative List Daerah/ catatan kekhususan SPI (SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI) Melihat Informasi (Self Assessed) REGISTRASI Data Identitas Data Legalitas HAK AKSES Berlokasi di dalam KEK/KI yang telah memiliki HPL? Termuat di RTR? Hanya untuk Pemohon Badan Usaha* Permohonan Perizinan Berusaha BARU (Pemohonbelum memiliki NIB) Permohonan Perizinan Berusaha TAMBAHAN (Pemohontelah memiliki NIB) Proses Pengisian Identitas Usaha Proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satupeta. KKP GIS TARU Self Declaration/ Automated Response ATR/BPN: Wilayah Darat KKP: Wilayah Perairan/Laut ATR/BPN: Wilayah Darat KKP: Wilayah Perairan/Laut SUB-SISTEMPELAYANAN INFORMASI(SPI) MODULKKPR Pendaftaran/ Pembayaran PNBP Perizinan Berusaha *Untuk Pemohon non-Badan Usaha melalui Mekanisme Perizinan Non-Berusaha UU CK: Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 UU CK PP No. 21/2021: Pasal 100 – 115, Pasal 135-143 **PTP disampaikan paling lama 10 hari sejak pendaftaran/penerimaan PNBP TanpaPTP KKPR DALAM PERIZINAN BERUSAHA 2
- 4. Koordinat lokasi Kebutuhan luas lahan Informasi penguasaan tanah Apakah RDTR tersedia? Penilaian KKPR RDTR INTERAKTIF GISTARU Satupeta.KKP Konfirmasi KKPR Persetujuan KKPR Pengecekan RTR untuk Persetujuan KKPR dengan memperhatikan PTP Perizinan Non-Berusaha** **Yang dipersyaratkan UU Cek Lokasi GISTARU Satupeta.KKP Cek Risiko • KBLI-Risiko • Negative List Daerah • Kegiatan lainnya GIS TARU SPI (SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI) Melihat Informasi (Self Assessed) Masyakarat* mengajukan permohonan KKPR *Masyarakat adalah masyarakat non- berusaha dan pemohon PSN non- badan usaha Satu peta. KKP ATR/BPN: Wilayah Darat RTRWN RTR KSN RTRWP RTRWK (RTRL, RZ KAW, RZ KSN/T, RZWP3K) Berlokasi di dalam KEK/KI yang telah memiliki HPL? Pendaftaran/ Pembayaran PNBP PP No. 21/2021: Pasal 116-135, Pasal 135-143 KKPR DALAM PERIZINAN NONBERUSAHA 3
- 5. PERMOHONAN PEMBAYARAN PNBP PERSIAPAN PENINJAUAN LAPANGAN PENINJAUAN LAPANGAN PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA RAPAT PEMBAHASAN RISALAH & PETA PENERBITAN PTP PENYERAHAN PTP PTP DALAM RANGKA PKKPR KEGIATAN BERUSAHA PTP DALAM RANGKA PKKPR KEGIATAN NONBERUSAHA PELAKU USAHA OSS NIB SISTEM KKPR SISTEM KKP Melalui loket pelayanan kantah Secara elektronik KANTOR PERTANAHAN PROSES BISNIS PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PNBP PERSIAPAN PENINJAUAN LAPANGAN PENINJAUAN LAPANGAN PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA RAPAT PEMBAHASAN RISALAH & PETA PENERBITAN PTP PENYERAHAN PTP PEMOHON SISTEM KKPR SISTEM KKP Melalui loket pelayanan kantah Secara elektronik KANTOR PERTANAHAN 4 Notifikasi pembayaran PNBP Notifikasi pembayaran PNBP
- 6. PERMOHONAN PEMBAYARAN PNBP PERSIAPAN PENINJAUAN LAPANGAN PENINJAUAN LAPANGAN PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA RAPAT PEMBAHASAN RISALAH & PETA PENERBITAN PTP PENYERAHAN PTP PTP DALAM RANGKA PENEGASAN STATUS DAN REKOMENDASI PENGUASAAN TANAH TIMBUL, PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PEMOHON SISTEM KKP Mealui loket pelayanan kantah KANTOR PERTANAHAN PTP DALAM RANGKA PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN PERMOHONAN PERSIAPAN PENINJAUAN LAPANGAN PENINJAUAN LAPANGAN PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA RISALAH & PETA PEMOHON SISTEM KKP KANTOR PERTANAHAN PANITIA PEMERIKSA / KEPALA KANTOR PROSES BISNIS PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN (LANJUTAN) 5
- 7. STRUKTUR KERANGKA RAPERMEN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBJEK DAN OBJEK BAB III PELAKSANA BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN BAB V PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN DATA BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VIII TARIF PELAYANAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBJEK DAN OBJEK BAB III PELAKSANA I. Umum II. Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan Paragraf 1. Permohonan 2. Peninjauan Lapangan 3. Pengolahan dan Analisis Data 4. Rapat Pembahasan 5. Penyusunan Risalah dan Peta 6. Penerbitan I. Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan II. Penyimpanan Data dan Dokumen I. Umum II. Permohonan III. Peninjauan Lokasi IV. Pengolahan dan Analisis Data V. Rapat Pembahasan VI. Penyusunan Risalah dan Peta VII. Penerbitan VIII. Jangka Waktu Pelaksanaan I. Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan II. Penyimpanan Data dan Dokumen BAB V PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN DATA BAB VI JANGKA WAKTU Outline PERMEN 27/ 2019 Outline RAPERMEN PTP 6 LAMPIRAN LAMPIRAN
- 8. Substansi Baru Ketentuan mengenai Perolehan tanah Pasal 4, pasal 24 ayat (2), PTP sebagai dasar untuk perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah dan penerbitan: ▪ PKKPR untuk kegiatan berusaha; ▪ PKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan ▪ RKKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional Pasal 28, Pengaturan mengenai Pelaku Usaha belum memiliki/menguasai tanah, perolehan tanah dilakukan setelah memperoh Persetujuan KKPR atau RKKPR dalam jangka waktu sesuai masa berlakunya KKPR. 7
- 9. Ketentuan PTP dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan Pasal 7 Ketentuan jangka waktu Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) - PTP berlaku sesuai dengan jangka waktu KKPR. - PTP selain untuk KKPR berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. - kecuali apabila subjek yang menguasai dan/atau memiliki tanah memohon PTP maka PTP yang telah diterbitkan pada bagian lokasi tersebut menjadi tidak berlaku. 8
- 10. Pasal 8 ayat (3) Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan bertugas untuk: a. memeriksa data subjek dan objek permohonan, antara lain memverifikasi jumlah dan luas bidang tanah yang dimiliki oleh subjek berdasarkan data di dalam sistem KKP memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyiapkan data pertanahan terkait objek permohonan; c. melaksanakan peninjauan lapangan; d. mengolah dan menganalisa data pertanahan dan data hasil peninjauan lapangan; e. memberikan pertimbangan aspek fisik dan yuridis dalam rapat pembahasan atas hasil pengolahan dan analisis data; f. menyusun risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan g. menyiapkan konsep Pertimbangan Teknis Pertanahan yang akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. 9
- 11. Pasal 10 ayat (1) huruf b dan c Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan memperhatikan: a. RTR; b. sifat dan jenis hak; c. ketentuan luas minimum; d. kemampuan tanah; e. penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya; f. ketersediaan tanah; dan g. ketentuan perundang-undangan terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah. 10
- 12. Terima Kasih