Pedoman Kampanye Halal 2023 , pedoman kampanye mandatori sertifikasi halal 2024

1. PEDOMAN
KAMPANYE
MANDATORI
SERTIFIKASI
HALAL2024
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal || 2023

2. LATAR BELAKANG
Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 menjadi dasar penyelenggaraan jaminan produk halal di
Indonesia. Dengan diundangkannya peraturan tersebut maka seluruh produk yang masuk, beredar dan
diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia diwajibkan bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat
halal ini merupakan bentuk keterlibatan pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan,
keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya
kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk diwujudkan dalam bentuk penahapan yang diatur pada
Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Penahapan pertama dilakukan hingga 17
Oktober 2024 bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
Dalam rangka mensukseskan penahapan pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
memberikan kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan memberikan 2 (dua) mekanisme,
yaitu sertifikasi halal self-declare dan sertifikasi halal reguler. Sertifikasi halal melalui mekanisme self-
declare diperuntukan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang proses produk halalnya dilakukan secara
sederhana dan tidak dikenakan biaya dalam proses sertifikasinya (gratis). Sedangkan produk-produk
yang tidak masuk dalam kriteria self-declare, khususnya untuk Pelaku Usaha sedang dan besar dapat
menggunakan mekanisme sertifikasi reguler.
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

3. LATAR BELAKANG
Hingga bulan Februari tahun 2023 tercatat 172.947 pelaku usaha mikro kecil yang
sudah mendaftar program self-declare dan sejumlah 132.744 pelaku usaha yang
terdaftar melalui sertifikasi halal reguler. Padahal berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) potensi Pelaku Usaha di Indonesia untuk produk makanan dan
minuman sebanyak 3,9 juta. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat
terkait kewajiban bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024 maka Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan membuat kegiatan Kampanye Mandatory
Halal.
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

4. TUJUAN
Sasaran kegiatan Kampanye Mandatory Halal
adalah semua lapisan masyarakat baik Pelaku
Usaha Mikro, kecil, sedang hingga besar dan juga
konsumen yang berada di seluruh wilayah
Indonesia.
Kegiatan Kampanye Mandatory Halal bertujuan untuk
menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa
sejak tanggal 17 Oktober 2024 produk makanan,
minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan,
bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan
penolong untuk produk makanan dan minuman wajib
bersertifikat halal.
SASARAN
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

5. LURING
Metode Digital adalah metode kampanye melalui platform media
sosial dan media elektronik. Strategi kampanye digital dilaksanakan
dengan beberapa cara diantaranya:
 Pelibatan Influencer atau Duta Halal untuk mengajak pelaku
usaha mendaftarkan sertifikasi halal produknya dan mengajak
masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang sudah
bersertifikat halal.
 Mendatangi media, baik itu TV, Radio dan Podcast untuk
mengajak masyarakat dan pelaku usaha terkait sadar halal.
 Kampanye Mandatory Halal dengan memanfaatkan berbagai
platform media sosial seperti Tik Tok, Instagram, Twitter dan
Facebook.
 Iklan media yang menyuarakan tentang Mandatory Halal di TV,
Radio, dan sarana transportasi.
 Pelibatan Lembaga Pelatihan, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam
mengkampanyekan mandatori halal.
Metode luring adalah metode Kampanye Mandatory Halal
yang dilaksanakan langsung di 1000 titik seluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia. Strategi kampanye luring
dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya:
 Pembagian Brosur dan Flyer mengenai Kewajiban
Mandatory Halal.
 Pendaftaran Sertifikat Halal bagi 2 (dua) pelaku usaha di
1000 titik secara serentak .
 Peliputan media lokal dan nasional terkait Kampanye
Mandatory Halal di 1000 titik.
 Pencatatan Rekor MURI untuk Kampanye Mandatory Halal
Serentak di 1000 titik yang mencakup seluruh wilayah di
Indonesia.
DIGITAL
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI
METODEPELAKSANAAN

6. WAKTUDANTEMPAT
Kampanye Mandatori Halal dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023 serentak di
1000 titik di seluruh Indonesia.
Sulawesi Tenggara :
Lokasi kampanye mandatory halal dilakukan 2 (dua) titik keramaian yang berada di
17 Kab/Kota, sehingga nantinya akan ada 34 (tiga puluh empat) titik keramaian titik
lokasi kampanye mandatori halal di Sultra.
Titik-titik keramaian/titik lokasi yang dimaksud dapat berupa Mall, Pasar Swalayan,
Pasar Tradisional, Alun-Alun atau titik keramaian lainnya yang berada di
kabupaten/kota dengan alokasi waktu kampanye 30-60 menit.
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

7. TIMELINE
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 Rapat Awal bersama Satgas Halal 27 Februari
2
Satgas Halal daerah melakukan konfirmasi dengan pihak
terkait mengenai kepastian titik lokasi, petugas dan pelaku
usaha yang akan mendaftar pada saat pelaksanaan
kampanye
28 Februari-3 Maret
3
Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye
Mandatory Halal Petugas BPJPH bersama Satgas Halal
Daerah, Pemda dan Stakeholder terkait
7-9 Maret
4 Persiapan Pelaksanaan Kampanye oleh Satgas Halal daerah 13-16 Maret
5 Pelaksanaan Kampanye Mandatory Halal 18 Maret

8. LURING
Pelibatan Humas BPJPH, Humas Kanwil, Media Lokal dan
Nasional, Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga
Pendamping Proses Produk Halal, Pendamping Proses
Produk Halal, Organisasi Masyarakat dan Madrasah
dalam memastikan kampanye mandatory halal melalui
platform media sosial.
 Titik yang didatangi oleh Tim Pusat : BPJPH,
Influencer, Duta Halal.
 Titik yang didatangi oleh Tim Provinsi : Kepala
Kanwil , Pemerintah Daerah
(Gubernur/Forkopimda, stakeholder terkait), Satgas
Halal Provinsi.
 Titik yang didatangi oleh Tim Kabupaten/Kota :
Kepala Kankemenag, Pemerintah Daerah
(Bupati/Walikota/Forkopimda, stakeholder terkait),
Satgas Halal Kab/Kota.
DIGITAL
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI
PELAKSANAANKAMPANYE

9. HAL-HALKHUSUS
Pelaksanaan Kampanye
Mandatory Halal tetap
mempertimbangkan nilai-
nilai budaya, toleransi dan
moderasi beragama.
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

10. PEMBIAYAAN
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI
•Titik yang didatangi oleh Tim Kab/Kota: BPJPH membiayai
biaya transport lokal untuk 2 (dua) orang pelaksana
kegiatan di setiap titik sebesar Rp. 150.000/orang.
Pembiayaan lainnya diharapkan bersumber dari anggaran
masing-masing instansi.
•Biaya pencetakan dan distribusi brosur bersumber dari
anggaran kegiatan BPJPH.

11. EVALUASI
halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI
Tim Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh BPJPH
menyertakan laporan dan kelengkapan administrasi
pelaporan sesuai dengan ketentuan.
1. Format pelaporan menjadi bagian yang tidak terpisah
dari petunjuk teknis ini.
Evaluasi Kegiatan Kampanye Mandatory Halal
dilakukan setelah kegiatan berakhir melalui media
daring antara BPJPH dan Satgas Kab/Kota.
PELAPORAN

12. CONTOHPAMFLET
KAMPANYEMANDATORI
HALAL

13. CONTOHLAPORAN
KAMPANYEMANDATORI
HALAL